Penggugat:
1.TAGOR SIMANJUNTAK,SH.M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dan anggota IPPAT
2.ZULFAHMI YANUAR ADAM,SH.MKn, PPAT dan anggota IPPAT
3.SUMARSIH,SH.MKn, PPAT dan anggota IPPAT
4.ELLIES DAINI,SH.MKn, PPAT dan anggota IPPAT
Tergugat:
1.JULIUS PURNAWAN, SH.,MSi, PPAT dan anggota IPPAT
2.PRIYATNO PUJAKESUMA, SH. M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT
3.Dr.

HABIB ADJIE,SH.MHum, PPAT dan anggota IPPAT
4.ELIS NURHAYATI,SH.MKn, PPAT dan anggota IPPAT
5.OSYE ANGGANDARRI,SH.MKn, PPAT dan anggota IPPAT

Penggugat:
LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, SH, M.Kn
Tergugat:
1.Panitia Pelaksana Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok
2.Pengurus Wilayah IPPAT seluruh Indonesia Cq. Pengurus Wilayah IPPAT Sumatera Selatan
3.Presidium Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok

Dasar IPPAT Jo.

Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran RumahTangga IPPAT ;Bahwa Kongres Luar Biasa IPPAT akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret2021 di Lombok (selanjutnya disebut KLB 2021 Lombok) dan sebagaimanaPasal 13 ayat (1) AD IPPAT Jo.

yaitu Peserta yang berhak ikut KLB2021 Lombok adalah peserta yang terdaftar dalam Kongres di Makassar tahun2018, yang mengakibatkan hilangnya hakhak Penggugat telah bertentangandengan Pasal 7 AD IPPAT Jo. Pasal 13 ART IPPAT ;Bahwa tindakan Tergugat yang membuat aturan yang bertentangan denganPasal 7 AD IPPAT Jo.

Bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota IPPAT yangseharusnya menjungjung tinggi ADART IPPAT serta peraturan lainnya yangtelah dan yang ditetapkan perkumpulan, demikian pula terhadap Kode Etik(vide Pasal 8 ayat huruf (a) AD IPPAT Jo. Pasal 14 huruf (a) ART IPPAT)2.

Menyatakan Tergugatl dan Tergugatll telah melakukanperbuatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) IPPAT:4. Menyatakan aturan yang berlaku di Kongres Luar Biasa IPPAT diLombok sepanjang Peserta KLB IPPAT adalah Peserta yang terdaftar padaKongres IPPAT VII di Makassar adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5.

yang menjadi Para Penggugatmaupun Para Tergugat, tetapi terkait dengan kepentingan organisasidan seluruh anggota IPPAT.

Artinya Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Xmerupakan kapasitas pribadi, serta perbuatan tersebut tidak lagimengkat terhadap anggota IPPAT secara keseluruhan. Oleh karenaitu kKesepakatan bersama 21 Desember 2021 harus dinyatakan tidaksah dan tidak berdasar hukum karena salah satu pihak tidak memilikikompetensi hukum bertindak untuk dan atas nama organisasi IPPAT;5.

Bahwa Majelis Hakim PN Mataram yang memeriksa perkara99/Pdt.G/2021/PN Mtr tidak tepat dalam menerapkan hukum denganmenyatakan bahwa kesepakatan damai merupakan representasi darikewenangan untuk mengadakan KLB IPPAT di Lombok.

Putusan PNJakarta Barat Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt telah menyatakanbahwa hasil Kongres IPPAT VII Makasar batal demi hukum danhalaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 253/PDT/2021/PT MTRmemerintahkan kepada Pengurus Wilayah untuk menyelenggarakanKLB, dan tidak memerintahkan kepada Para Penggugat maupunkepada Para Tergugat. Bahkan, Putusan Nomor: 694/Pdt.G/2018/PNJkt.Brt melarang Tergugat X melakukan perbuatan/kegiatankegiatanapapun yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPPAT.

bersama juga bukanmerupakan representatif kepengurusan IPPAT seluruh indonesia.Maka tidak cukup beralasan hal tersebut dinyatakan sebagai bagiandari upaya untuk mendapatkan kepastian dan kemanfaatan hukum.Kesepakatan bersama 21 Desember 2020 telah melanggar danmeniadakan hakhak hukum anggota IPPAT karena tidak dilibatkandalam penentuan organisasi melalui KLB;8.

M E N G A D I L I

Dalam provisi:

• Menolak tuntutan provisi;

Dalam eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

• Mengagulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan Penggugat adalah sebagai Ketua Pengurus Wilayah IPPAT

Sumsel Periode 2021-2024 berdasarkan hasil Konferensi Wilayah Luar Biasa pada tanggal 16 Oktober 2021 di Hotel RIDS Palembang yang sah menurut hukum;

2021 di Hotel RIDS Palembang;

Konferda IPPAT Daerah Banyuasin dan pelaksanaan Konferensi Daerah illegal pada hari Kamis 16 Desember 2021 di Medinah Residence Syariah Palembang sebagaimana surat undangan yang beredar No. 01/P.KONFERDA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 Prihal Undangan Konferda IPPAT Kabupaten Banyuasin menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dananggota IPPAT , beralamat di Serut Jagalan, Rt.003/ Rw.01 Kel. TegalTirto, Kec. Berbah, Sleman, Yogyakarta, selaku............. PENGGUGAT ZULFAHMI YANUAR ADAM, SH. M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT , beralamatdi Taman Adhiloka Blok L No.27, Rt.003 / Rw.009 Kel.Karangsari, Kec.Neglasari, Kota Tangerang, Banten, selaku...................PENGGUGAT IISUMARSIH, SH. M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT, beralamat di JI. GotongRoyong LK V,RT.004 / Kel. Pringsewu, Kec.

M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT , beralamat di Jl.Demang Lebar Daun, Perum Pesona Madani, Rt.040 / Rw.011 Kel.Demang Lebar Daun , Kec.

Ilir Barat Kota Palembang, SumateraSelatan, S@IAKU... 00.0... cee cece cee eee eee cae eee sae ee verseeseseeesPENGGUGAT IVDalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo, S.H. dan EDI WIRAHADI,SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Tim Advokasi Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT Peduli IPPAT, yang berkantor di Jalan Belimbing Raya No.1A Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnyadisebut sebagai Para PENGGUGAT,LAWANJULIUS PURNAWAN, S.H., Msi, bertempat tinggal di Jalan Tegal

KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hasil Kongres IPPAT

VII di Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2018 batal demi hukum;

sebesar Rp 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);

Penggugat:
LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, SH, M.Kn
Tergugat:
1.Panitia Pelaksana Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok
2.Pengurus Wilayah IPPAT seluruh Indonesia Cq. Pengurus Wilayah IPPAT Sumatera Selatan
3.Presidium Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok

Pembanding/Tergugat I : Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT)
Pembanding/Turut Tergugat : Mardi Yandi, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat : Ir. ANNA SAGITA, S.H., M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat II : Pengurus Wilayah IPPAT Sumatera Selatan Periode 2018-2021 Demisioner

IPPAT;Pasal 17:(1) MPPP dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukandi Kementerian;(2) Susunan keanggotaan MPPPF , terdiri atas :a. 1 (satu) orang ketua, dari unsur Kementerian yang dijabatoleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;b. 1 (Satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh unsur IPPAT;danc. 9 (sembilan) orang anggota, dengan komposisi 5 (lima)orang dari unsur Kementerian dan 4 (empat) orang dariunsur IPPAT;c.

DKItentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat PembuatAkta Tanah (IPPAT) ke VII tahun 2018, di Makassar.

21 Desember 2020tersebut menghasilkan poinpoin kesepakatan yang intinya sebagaiberikut :1) Para pihak sepakat untuk melanjutkan Kongres IPPAT VIIMakassar 2018 keputaran kedua pemilihan Formatur Tunggal(Ketua Umum) PP IPPAT yang akan diadakan selambatlambatnya tanggal 28 Februari 2021, dan dilaksanakan olehPara Pengurus Wilayah IPPAT yang belum Konferwil bersamadengan keempat Calon Ketua Umum;2) Para Pihak sepakat untuk Pemilihan Formatur Tunggal (KetuaUmum) IPPAT dari pemenang suara tertinggi pertama

Menyatakan hasil kongres IPPAT VII di Makassar yangdilaksanakan pada tanggal 2729 Juli 2018 batal demi hukum; Menyatakan Pemilihan Ketua Umum dan Pemilihan MajelisKehormatan IPPAT dalam kongres VII IPPAT di Makassar tanggal2729 Juli 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum; Memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres LuarBiasa IPPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Bahwa sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Bersama

2021 di Lombok Mataram,Registrasi Perkara No.99/Pdt.G/2021/PN.Mtr (foto kopidari foto kopi);Surat Pengurus Wilayah Bali IPPAT No.006/PENGWILIPPAT/ BALI/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, PerihalPernyataan Sikap Pengwil Bali IPPAT (foto kopi dari fotokopi);Surat IPPAT No.49/IPPATJATIM/III/ 2021, tanggal 18 Maret 2021, Perihal SikapPengwil Jatim IPPAT (foto kopi dari foto kopi);Pengurus Wilayah JatimKutipan dari aplikasi Whats App tanggal 2 Maret 2021 (fotokopi dari foto kopi);Kutipan dari Media Sosisal

Dewan Kehormatan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jawa4 Bahwa Penggugat dapat surat balasan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)Kabupaten Sidoarjo tanggal 4 Juni 2012 nomor : 277/8.35.15/V1I/2012 yang intinyaagar Sujayanto SH. MM selaku PPAT dilaporkan saja ke pihak yang berwajib/Polisi. 5 Bahwa Penggugat dapat surat panggilan dari Ketua Dewan Kehormatan IPPAT(Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jawa Timur tertanggal 18 Juni 2012nomor : 07/IPPAT/DKWJATIM/VI/2012.

Dalam pertemuan Ketua Dewan Kehormatan IPPAT dengan Penggugat, KetuaDewan Kehormatan IPPAT menjelaskan sudah memanggil Sujayanto SH.

Sidoarjo, buktiini sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda : P3 ; Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor :447/8.35.15/V1/2012, tanggal 14 Juni 2012, bukti ini sesuai aslinya, bermeteraicukup, diberi tanda : P4 ; Surat dari Dewan Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Ranah (IPPAT)Wilayah Jawa Timur nomor : 07/IPPAT/DKWJATIM/VI/2012, tanggal 18 Juni2012, bukti ini sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda : P5 ; Surat Keterangan dari Kepala Desa Kajartengguli

Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat menghadap kepala BPN (BadanPertanahan Nasional) Sidoarjo dan Ketua Dewan Kehormatan IPPAT WilayahJawa Timut. Bahwa saksi mendengarkan penjelasan kedua pimpinan tersebut, katanyaSUJAYANTO, SH.MM. (saudaranya Tergugat) akan mengembalikan tanahnyaTergugat seluas 903 m? dengan alasan salah ketik, bila tidak dikembalikanlaporkan saja SUJAYANTO, SH.MM. ke yang berwajib/ Polisi.2 Saksi: SARIEKA ANTONUIKE, S.Kom.

Amalia sehingga bu 4Hj.Cholilah kehilangan tanah 900 mBahwa saksi mendampingi Penggugat menghadap kepala BPN (Badan PertanahanNasional) Sidoarjo dan Ketua Dewan Kehormatan IPPAT Wilayah JawaTimur;saksi mendengarkan penjelasan kedua pimpinan tersebut, katanya SUJAYANTO,Halaman 17 dari 37 halaman putusan No. 142/Pdt.G/2014/PN.Sda.SH.MM. akan mengembalikan tanahnya Tergugat seluas 903 m? dengan alasansalah ketik, bila tidak dikembalikan laporkan saja SUJAYANTO, SH.MM. ke yangberwajib/ Polisi.

., selaku Wakil Ketua Presidium Kongres VII IPPAT
Pembanding/Tergugat VIII : Elis Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Presidium Kongres VII IPPAT
Pembanding/Tergugat X : Julius Purnawan, S.H. MSi, selaku Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT
Terbanding/Penggugat I : Tagor Simanjuntak, S.H.
Terbanding/Penggugat II : Yenny E Manoppo, S.H
Terbanding/Penggugat III : Taufan Fajar Riyanto, S.H
Terbanding/Penggugat IV : Zulkifli Rassy, S.H., MKn.

., selaku Wakil Ketua Presidium Kongres VII IPPAT,yang beralamat di Mediterania Gajah Mada, JI. Gajah Mada No.174, Keagungan,Tamansari, Jakarta Barat 11130, sebagai TERGUGAT VII / PEMBANDING II;3. Elis Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Presidium Kongres VII IPPAT,yang beralamat di Mediterania Gajah Mada, JI.

BejiKota Depok Jawa Barat, sebagai PENGGUGAT XIV/ TERBANDING XIV;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Alvon Kurnia Palma, S.H., EcolineSitumorang, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LLM., dan WaskitoAdiriwibowo, S.H., Para Advokat yang bersamasama tergabung dalam TIMHalaman 2 dari Putusan 422/Pdt/2020/PT DKIADVOKAT IPPAT, beralamat di Gedung LMPP JI. KH.

Trisnawaty Nadir, S.H., selaku Ketua Panitia Pelaksana Kongres VII IPPAT,yang beralamat di Mediterania Gajah Mada, JI. Gajah Mada No.174, Keagungan,Tamansari, Jakarta Barat 11130, sebagai TERGUGAT IV / TERBANDING XV;16. Dr. Abdul Muis, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Presidium Kongres VIIIPPAT, yang beralamat di Mediterania Gajah Mada, JI. Gajah Mada No.174,Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat 11130, sebagai TERGUGAT VI /TERBANDING XVI;17.

Menyatakan hasil Kongres IPPAT VII di Makassar yang dilaksanakan padatanggal 2729 Juli 2018 batal demi hukum;5. Menyatakan Pemilihan Ketua Umum dan Pemilihan Majelis KehormatanIPPAT dalam Kongres VII IPPAT di Makassar tanggal 2729 Juli 2018 adalahtidak sah dan tidak berdasarkan hukum;6. Memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPATsetelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;7.

Menyatakan melarang Tergugat X untuk melakukan perbuatanperbuatan/kegiatankegiatan apapun juga yang mengatasnamakan PengurusPusat IPPAT sampai dengan perkara aqou mempunyai kekuatan hukum tetap;9.

M.Kn, PPAT dan Anggota BiasaPerkumpulan IPPAT, beralamat di Jalan Nusantara III Blok B No.237Rt.011 Rw. 015 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun SelatanKabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II.NUR AINI, PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT, beralamat diPermata Tangerang Blok FB9 No.17 Rt.004 Rw.009 Kelurahan GelamJaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebutSQDAQAL... 0.0... ccc cee cee cee cee cee eee cee eee eeeesseseateeeeseseee PeNQgugat

Ill.CAHRIANI, S.H., PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT, beralamat diBaranangsiang Indah B7/B Rt.008 Rw.005 Kelurahan KatulampaKecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, selanjutnya disebutSCDAQAL..........0 ccc cee cee ee cee cee tee eee see eeeessessateeesessessereees Penggugat IV.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Sitorus, S.H., IkhwanFahrojin, S.H., Beny Nurhadi, S.H., M.H., Riando Tambunan, S.H., Ali AkbarTanjung, S.H., Jonson Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di JalanMargasatwa

Pengadilan Blok D17Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II;PRIYATNO, S.H., PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT, bertempattinggal di Jalan Ruko Kalimas Indah Blok D 15 Jalan K.H. Noer AliSetiadarma Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebutSQDAQAL... 0.0... .cc ccc cee cee cee cee cee cee cee see eseeeeeeaeeeeeseeterseseeeeees Pergugat Ill.Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H. Ketua Pengurus Wilayah Perkumpulan IPPATProv.

Pengadilan Blok D17Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat IV;ANDI S PAULA SALAHUDDIN, S.H., M.Kn, PPAT dan ANggota BiasaPerkumpulan IPPAT, bertempat tinggal di Jalan Lamaddukelleng No.82Losari Ujung Pandang Kota Makasar, selanjutnya disebutSQDAQAL... 0.0... .ce ccc cee cee cee cee cee cee cee see eseeeeeteaeeeestessstesssseseeees Fergugat V.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor30/PDT.G/2018

M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT, beralamatdi Taman Adhiloka Blok L No.27 Rt.003/Rw.009 Kelurahan KarangsariKecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebutSQDAQAL... 1.0... .ce ccc cee cee cee cee eee cee cee senses essetsetseeetesesser sees Penggugat Il.SUMARSIH, S.H.

M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT, beralamat di Jalan GotongRoyong LK V Rt.004 Kelurahan Pringsewu Kecamatan PringsewuKabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selanjutnya disebutSQDAQAL...... 0.0. cece cee cee cee eee eee cee cee senses essetsetseteseseessee ses Penggugat Il.ZULKIFLI RASSY, S.H., M.Kn, PPAT dan anggota IPPAT, beralamat diDemang Lebar Daun Perum Pesona Madani Rt.040/Rw.011 KelurahanDemang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang, selanjutnyaCiSeDUt SCDAGAI........... 02. cee cee cee

., selaku PPAT ke:1) BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sidoarjo;2) Dewan Kehormatan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayahJawa Timur;. Bahwa Penggugat dapat surat balasan dari BPN (Badan PertanahanNasional) Kabupaten Sidoarjo tanggal 4 Juni 2012, nomor 277/8.35.15/VI/2012 yang intinya agar Sujayanto, S.H., M.M., selaku PPAT dilaporkan sajake pihak yang berwajib/Polisi;. Bahwa Penggugat dapat surat panggilan dari Ketua Dewan KehormatanHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Nomor 932 K/Padt/2016IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jawa Timur tertanggal18 Juni 2012, nomor 07/IPPAT/DKWJATIM/V1/201 2;Dalam pertemuan Ketua Dewan Kehormatan IPPAT dengan Penggugat,Ketua Dewan Kehormatan IPPAT menjelaskan sudah memanggil SujayantoS.H., M.M., katanya salah ketik ukuran luas tanahnya dan Sujayanto, S.H.

Bahwa Penggugat melaporkan hasil pertemuan dengan Ketua DewanKehormatan IPPAT Jawa Timur kepada Tergugat, Tergugat menjawab; Yaterima kasih, bila Sujayanto S.H., M.M., mengabaikan kita laporkan ke PolresSidoarjo. Dan Penggugat menunggu hasil laporan penyelesaian perkaranyaTergugat mengingat Sujayanto S.H., M.M., sepupu (keponakan) Tergugat dansanggup membetulkan sertifikat yang luas tanahnya salah ketik;7.

Surat tanggal 9 Desember 2014, Nomor 3443/35.15100/X1I/2014, dariKepala BPN Kabupaten Sidoarjo (bukti P2);Copy Kesimpulan Penggugat (bukti P3);Surat Kuasa Tanggal 29 Maret 2012 (bukti P4);Surat Pernyataan (bukti P5);Sertifikat Hak Milik Nomor 298 (bukti P6);Surat dari BPN tanggal 14 Juni 2012 (bukti P7);Surat dari Dewan IPPAT tanggal 18 Juni 2012 (bukti P8);Surat dari Kepala Desa Kajartengguli tanggal 27 Maret 2014 (bukti P9);0.Surat Undangan tanggal 10 April 2012 (bukti P10);oO MN ORHalaman 9 dari

Padajam 18.45 TERGUGAT ditemui dan berhadapan denganTERGUGAT II dan itupun didampingi Suami TERGUGAT Il,seorang dari pengurus IPPAT Pusat yang katanya bernamaFery dan seorang lagi yang katanya bernama Leny. Padasaat petemuan itu, TERGUGAT diinterogasi dan diintimidasimeskipun pada akhirnya tetap salinan Akte Jual Beli tidakHal 11 dari 48 Hal Putusan No. 766/Pdt.G/2016/PN.JKT.SELdiberikan kepada TERGUGAT I.

Pada hari KamisTanggal 13 Oktober 2016, TERGUGAT menyampaikan surat pertama tertanggal 13 Oktober 2013kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lIkatan PejabatPembuat Akte Tanah (IPPAT), beralamat Ruko MediteraniGajah Mada Plaza, Blok TIC No. 02 Jalan Gajah Mada 174Jakarta. Perihal surat yaitu pengaduan kepada IPPAT bahwaTERGUGAT II telah menerbitkan AJB No 20/2013 dengancara MELAWAN HUKUM;5.7.5.

Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2013, TERGUGAT Ilmenyampaikan surat kedua tertanggal 19 Oktober 2016,kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lIkatan PejabatPembuat Akte Tanah (IPPAT), beralamat Ruko MediteraniGajah Mada Plaza, Blok TIC No. 02 Jalan Gajah Mada 174Jakarta. Perihal surat, yaitu pengaduan kepada IPPAT bahwaTERGUGAT II telah menerbitkan AJB No 20/2013 dengancara MELAWAN HUKUM;ll.

dan Notaris Lenny bersamatemannya ;Bahwa pada pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan maksudkedatangannya ingin meminta salinan AJB dan Bu Fatma (Tergugat II)mengatakan tidak bisa, harus datang ke BRI ;Bahwa saksi tidak tahu Akte Jual Beli itu antara siapa dengan siapa ;Bahwa saksi hanya mendampingi Tergugat tidak ikut bicara ;Bahwa ketika itu orang dari IPPAT menanyakan kepada pak Bagyo(Tergugat ) Pak Bagyo sudah berapa kali pak Bagyo ketemu dengan ibuFatma ?

;Bahwa ketika itu ada pertanyaan lain dari orang IPPAT apakah pakBagyo sudah pernah membayar AJB ? dan pak Bagyo waktu itumenjawab tidak pernah, karena saya tidak pernah merasa jual belikepada ibu Lili ;Bahwa saksi pernah di berikan Surat Kuasa oleh Tergugat untuk datangke Notaris Fatma Agung Budiwijaya dan Bank BRI untuk mengambilSalinan AJB No. 20 Tahun 2013 tetapi tidak bisa ;Hal 32 dari 48 Hal Putusan No. 766/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL3.

., M.Kn. yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, tanggal 7 April 2022 bahwa PPAT Moekiran Harjanto, S.H., M.Kn. dalam catatan Pengurusan Daerah IPPAT Kota Bogor Namanya Tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai pindah/pensiun dan sebagainya atas nama yang bersangkutan (foto copy surat terlampir).

Foto Kopi Legalisir Surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat AKta Tanah (IPPAT), Nomor: 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, perihal : Surat Keterangan tanggal 07 April 20221 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor: 84/I/Pengda-IPPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Keterangan.

,MKn
2.IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) KOTA BEKASI CQ MAJELIS KEHORMATAN IPPAT KOTA BEKASI
3.PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI

., M.Kn. yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, tanggal 7 April 2022 bahwa PPAT Moekiran Harjanto, S.H., M.Kn. dalam catatan Pengurusan Daerah IPPAT Kota Bogor Namanya Tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai pindah/pensiun dan sebagainya atas nama yang bersangkutan (foto copy surat terlampir).

-Foto Kopi Legalisir Surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat AKta Tanah (IPPAT), Nomor: 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, perihal : Surat Keterangan tanggal 07 April 2022
-1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor: 84/I/Pengda-IPPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Keterangan.

Sebelumnya saya juga merupakan salah satu Anggotayang aktif dalam kepengurusan Ikatan Pejabat Pembuat AktaTanah (IPPAT) Kabupaten Rokan Hulu menjabat sebagaiSekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dandiangkat menjadi Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah(IPPAT) menggantikan Ketua sebelumnya yang tidak aktifpada tahun 20132016. Pada tahun 2017 saya dicalonkanlagi sebagai Ketua IPPAT dengan masa jabatan sampai2019.

Sejak saya menjabat sebagai ketua Ikatan PejabatPembuat Akta Tanah (IPPAT) kabupaten Rokan Hulu, banyakhal yang saya lakukan, salah satunya ikut mendeklarasikanAnti Pungli Ssesuai dengan perintan Presiden RepublikIndonesia, dan juga ikut memberikan dukungan terhadapsalah satu rekan PPAT yang melakukan Operasi TangkapTangan (OTT) kepada pihak Badan Pertanahan NasionalKabupaten Rokan Hulu tahun 2017 karena adanya PungutanLiar (Pungli) yang dilakukan oleh Oknum Bpn, yangkemudian diputus bersalah di

Penggugat cukup kaget mendengar hal ini,kenapa sampai tidak diberikan kesempatan untuk dilakukanpemeriksaan ditingkat mppw. kemudian pada tanggal 11 juni 2020penggugat menanyakan kepada ketua pengurus wilayah IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang juga merupakan wakilketua mppw riau menyatakan bahwa kita (MPPW) sudah tidakHalaman 25 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRpunya hak lagi untuk memeriksa Penggugat.

HP.03.02/213314/VI/2020 dariPengurus IPPAT Wilayah Riau (Pengwil IPPAT Riau), yangdirimkan lewat WA dimana surat tersebut berisi usulanKepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Riau, yaituKepala Kantor Pertanahan Wilayah sudah mengajukanRekomendasi kepada Menteri untuk memecat Penggugatdengan tidak hormat.Bahwa surat tertanggal 5 juni 2020 tersebut adalah berbedadengan surat yang dimaksud dengan ketentuan di dalam Pasal41 ayat 6, yang diartikan di dalam pasal tersebut adalah ketikahasil pemeriksaan

Bukti P24.Pengwil IPPAT Provinsi Riau/ Wakil Ketua MPPWProvinsi Riau, pada tanggal 11 Juni 2020, pukul17.59 Wib.(Flashdisk sesuai dengan rekaman).Rekaman sidang pembacaan danpenandatanganan hasil keputusan rapat plenoMPPW Riau terhadap hasil pengambilan berltaacara pemberian keterangan atas nama RachmiNurdjajanti, SH.,MKn PPAT kabupaten Rokan Hulu,pada tanggal 24 Agustus 2020. .

Organisasi PPAT saat ini adalah IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Dalam laman resmi IPPAT(jppatonline.com) dicantumkan Kode Etik Profesi PPAT yang berlaku saat iniyaitu hasil keputusan Kongres IV IPPAT 31 Agustus 1 September 2007.Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Profesi PPAT, disebutkan bahwa :Kode Etik PPAT dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalahseluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkankeputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalamperaturan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu dan yangberlaku bagi