JALADRI KARTIKA PAKCI;

JALADRI KARTIKA PAKCI, Badan Hukum Indonesiaberdasarkan Akta Pendirian No. 78, tanggal 15 Mei 1996,dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, beralamatdi Blok B Pusat Grosir Tanah Abang Lantai 2, Los H Nomor005, RT. 00, RW. 00, Kelurahan Kampung Bali, KecamatanTanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh H. NoerIndradjaja, pekerjaan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Soenardi Pardi, S.H., LL.M.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda keberlakuan dan pelaksanaandari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugatyakni Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal PencabutanBeberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin PelaksanaanReklamasi sepanjang yang berhubungan dengan KeputusanGubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian IzinPelaksanaan Reklamasi Pulau Kepada PT Jaladri Kartika Pakci,selama proses pemeriksaan perkara

Jaladri bin Jahri; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan

RUDI Bin JALADRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa senjata Penusuk, sebagaimana dakwaan Tunggal.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan - Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.- Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati beserta kumpangnya dengan

Pidana:- Terdakwa: RUDIANSYAH Als RUDI Bin JALADRI- JPU: SYAIFUL ANWAR, SH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkaraperkara pidanadengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusanadalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : RUDIANSYAH Als RUDI Bin JALADRI.:/Banjarmasin.Tempat lahir(38 tahun / 10 Oktober 1976.Umur / tanggalLakilaki.lahirIndonesiaJenis kelaminJl. Ir. PHM Noor Gg. Bina Karya Rt. 68 Rw. 04 No. 17 Kel. Pelambuan Kec.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAHAls RUDI Bin JALADRI dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam masa penahanan sementara dengan permintaanagar terdakwa tetap ditahan.3.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan mohonkeringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwamempunyai tanggungan keluarga.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan PenuntutUmum tertanggal 06 Mei 2015, yang berbunyi adalah sebagai berikut :Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin JALADRI

RUDI Bin JALADRI terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanopa Hak Membawasenjata Penusuk, sebagaimana dakwaan Tunggal.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidanapenjara selama 5 (Lima) BulanMenetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan.Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati beserta kumpangnya dengan panjang26cm.Dirampas untuk

Bahwa selama Terdakwa menjadi salah satu pengurus dikoperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad tersebut, dari pihakkoperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad pernah mengajukanpinjaman ke Bank diantaranya :a. Pada bulan Maret 2013 ke Bank BTN Malang sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buahsertifikat rumah milik orangtua Saksi2 (Hadi Wikarto), Saksi3,Saksi4 dan Serda Maskuri.b.

Bahwa benar atas upaya Saksi3, Koperasi Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad berhasil mendapatkan proyek pengurukan ruasjalan tol SurabayaMojokerto dari PT.

Bahwa benar selanjutnya Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kostrad mendapat lagi (SPK3) untuk proyek pengurukan ruas Jalan tolSurabayaMojokerto dari PT.

Bahwa benar dana pinjaman dari Bank Saudara Surabaya, danBank Yudha Bakti Surabaya tersebut langsung masuk rekeningKoperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.

Perbuatan Terdakwa merugikan anggota Koperasi Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin PelaksanaanReklamasi Pulau Kepada Pt Jaladri Kartlka Pakci;d.

Jaladri Kartika Pakci;(Bukti P4)5. Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang PemberianIzin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol;(Bukti P5)6.

Jaladri Kartika Pakci;Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 14 P/HUM/2016d. Bagian Menimbang Keputusan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin PelaksanaanReklamasi Pulau K Kepada PT.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2269Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;4.

PT JALADRI KARTIKA PAKCI, tempat kedudukan di APLTower Lantai 4346, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28,Jakarta Barat, yang diwakili oleh H. Noer Indradjaja, S.H.

Putusan Nomor 193 K/TUN/LH/20182.Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanatas Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin PelaksanaanReklamasi Pulau Kepada PT Jaladri Kartika Pakci tertanggal22 Oktober 2015 seluas + 202.5 hektar selama pemeriksaan dansampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan

Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentangPemberian zin Pelaksanaan Reklamasi Pulau kepada PT JaladriKartika Pakci tertanggal 22 Oktober 2015 seluas + 202,5 hektar:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau kepadaPT Jaladri Kartika Pakci tertanggal 22 Oktober 2015 seluas + 202.5hektar;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Putusan Nomor 193 K/TUN/LH/2018tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau kepadaPT Jaladri Kartika Pakci tanggal 22 Oktober 2015:4.

kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa secara yuridis aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspeksubstansi yang telah dipertinbangkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dapat dibenarkan dan diambil alih menjadipertimbangan Majelis Hakim Kasasi: Bahwa yang menjadi objek sengketa bukan tentang Izin Lingkungan,tetapi Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin PelaksanaanReklamasi Pulau kepada PT Jaladri

JALADRI KARTIKA PAKCI;KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA; YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;

JALADRI KARTIKA PAKCI, berkedudukan di APL Tower Lantai4346, JI. Let. Jen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat(11470), Telp. (021) 29034567. Dalam hal ini diwakili oleh H. Noer Indradjaja, S.H., Warga Negara Inselaku Direktur Utama ; z42Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Aryanto Harun, S.H ;3523"2 2222 =22.

Bahwa setelah mengetahui Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur10/2 Kostrad memiliki piutang yang besar pada anggota Yonzipur 10/2Kostrad, selain melakukan penagihan pada masingmasing anggota untuktetap berjalannya koperasi, Saksi2 juga mempunyai rencana untukmelakukan kerja sama dengan PT.

Bahwa setelah Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostradmengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutanghutangnya di Bankdan semua pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kostrad diproses di Staf Intel Devisi 2 Kostrad, maka pada bulan Juni 2016seluruh anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Dan Yonzipur 10/2Kostrad yang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) yang menjelaskan tentangpermasalahan Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostraddan memerintahkan

Zuhri untuk menjadi pengawas dan Saksi6 Koptu Aris Setyardimenjadi pelaksana di lapangan di proyek penambangan pasir tersebut; danBahwa setelah Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostradmengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutanghutangnya di Bankdan semua pengurus Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kostrad di proses di Staf Intel Devisi 2 Kostrad, maka pada bulan Juni 2016Halaman 10 dari 45 hal. Put.

Bahwa Primkop Dharma Putra Jaladri Yonzipur 10/2 Kostrad sudahbermasalah sebelum tahun 2012 atau berkisar tahun 2008 yang dikelolaoleh pengurus terdahulu sebelum Saksi2 bukan terjadi saat Terdakwamenjabat sebagai Kakorum dan posisi Terdakwa saat terjadipermasalahan adalah sebagai Wadanyon yang tidak memiliki wewenangapapun (bukan pengambil kebijakan) karena masih ada KomandanBataliyon Mayor Zeni Santy Karsa Tarigan;.

Apa yang dilakukan Terdakwa ini sebagaipimpinan kedua di Satuannya sangatlah tidak etis, dan apa yang dilakukanTerdakwa berupa dukungan Terdakwa terhadap pengurus koperasiDharma Putra Jaladri Palaka inilah yang kemudian menjadikan Saksi2,Saksi3 dan Saksi4 akhirnya tetap melanjutkan rencananya tersebut,padahal nyatanyata saat itu belum atau lebih tepatnya tidak ada lampuHalaman 27 dari 45 hal. Put.

YUYU YUHANA Binti EMI SUHAEMI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,beralamat di Dusun Bojong Salawe Rt. 008 Rw. 005 DesaKarang Jaladri Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semulaTergugat ;2.

Kemudian sekitar akhir tahun 2003, tanah dan rumah di Cyoho dijualkemudian dibelikan tanah yang sudah ada rumahnya yang terletak di DusunBojong Salawe, Rt.008 Rw.05 luas 280 m2, berdasarkan letter C No.225Persil d 53 kelas Il, Desa Karang Jaladri Kecamatan Parigi, KabupatenPangandaran dari Pak Jaja ;Adapun riwayat tanah yang terletak di Dusun Bojong Salawe, Rt.008 Rw.05Desa Karang Jaladri Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, yaitusebelum tahun 1996 tanah tersebut dimiliki oleh Hartoyo berdasarkan

INAH SATIAH yang terletak di Dusun BojongSalawe, Rt.008 Rw.05, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, KabupatenPangandaran dengan Nomor Obyek Pajak 32.19.030.002.0090174.0,kepada TERGUGAT Ill, tanpa ijin dan tandatangan PENGGUGAT danPENGGUGAT Il, padahal obyek tersebut merupakan warisan atau hartapeninggalan dari almarhum EMI SUHAEMI dan NY.

Membuat Surat Keterangan tidak sengketa atas hak milik adat Letter CNo.225 Persil D 53 Kelas Il, luas 280 m2, yang saat ini tercantumdalam Pajak Bumi dan Bangunan/Nomor Obyek Pajak32.19.030.002.0090174.0, yang terletak di Dusun Bojong Salawe,Rt.008 Rw.05 Desa Karang Jaladri Kecamatan Parigi, KabupatenPangandaran.c.

BDG.Pemerintahan Desa setempat di mana objek tersebut berada yaitu dalamhal ini adalah Pemerintahan Desa Karang Jaladri Kecamatan ParigiKabupaten Pangandaran, dengan dapat menunjukannya secara formalkarena dalam teori ilmu hukum perdata adalah mencari kebenaran formal..

Lalu terdakwa memakai helmtersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksiJOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping hingga ke seberangjalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm).

Tetapiternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANS YAHBin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm),saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMADHASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksiJOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilangdan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAHBin JALADRI (Alm).

Tetapiternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANS YAHBin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm),saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMADHASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksiJOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilangdan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANS YAHBin JALADRI (Alm).

di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm).

Pembanding/Tergugat : GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terbanding/Penggugat : PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,

dan mencatat transaksi keluar masuknyakeuangan Koperasi yang di dapat dari simpananwajib, simpanan khusus dan simpanan pokok sertasimpanan sukarela.Bahwa Saksi menerangkan Primer Koperasi DnarmaPutra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad berdiripada tahun 1962 dengan berbadan hukum denganSIUP dari Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan Kota Pasuruan dan diakui di PuskopDharma Putra Kostrad Jakarta serta NPWP Koperasi.Bahwa Saksi mengetahui Primer Koperasi DharmaPutra Jaladri Palaka Yonzipur

Putusan Nomor 157K/PM.III12/VIII/AD/2018Primer Koperasi Dharma Putra Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad antara lain usaha proyek jalanTol di Mojokerto Surabaya dengan PT.

Wakit) di Green Garden kotaPasuruan sejumlah Rp624.000.000 (enam ratus duapuluh empat juta rupiah) dengan perjanjian KoperasiDharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostradakan mendapatkan 10% dari modal tersebut.Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungankepada Koperasi Dharma Putra Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad sebanyak 6 (enam) kali danselanjutnya Terdakwa tidak dapat membayarangsuran kepada Koperasi Dharma Putra JaladriPalaka Yonzipur 10/2 Kostrad dikarenakan tanahyang digali semakin keras

Putusan Nomor 157K/PM.III12/VIII/AD/2018MenimbangMenimbangPutra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad danmelanjutkan pekerjaan pengurukan.14.

Sehingga perbuatan Terdakwa merugikanKoperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kosirad.Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak dantidak pantas terjadi dilingkungan Prajurit, apalagiperbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadapKoperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kostrad yang notabene uang yang berada di Koperasitersebut adalah milik anggota Yonzipur 10/2 Kostradmaka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwaharus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkarauntuk diselesaikan

Bahwa benar akibat adanya permasalahan keuangantersebut, Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kostrad dinyatakan collapse,dikarenakan Danyonzipur 10/2Kostrad sedang melaksanakan tugas ke Kongo maka padabulan Februari 2015 Pangdivif 2/Kostrad (Mayjen TNI BambangHariyadi) telah memberikan kewenangan kepada terdakwa(yang saat itu menjabat sebagai Kakorum,pejabat tertua diBatalyon) untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawabSaksi2 selaku Ketua Primkop Dharma Putra Jaladri PalakaYonzipur

WIKA dengan ikutberinvestasi sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) menjadikan jalan bagi pengurus koperasi DharmaPutra Jaladri Palaka, yaitu Saksi2, Saksi3 dan Saksi4untuk tetap melanjutkan rencananya tersebut.

Bahwa setelah Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur10/2 Kostrad mengalami kerugian dan tidak mampu membayarhutanghutangnya di Bank dan semua pengurus Primkop DharmaPutra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad di proses di Staf intelDevisi 2 Kostrad, maka pada bulan Juni 2016 seluruh anggotaYonzipur 10/2 Kostrad dikumpulkan oleh Dan Yonzipur 10/2 Kostradyang baru (Mayor Czi Bayu Kurniawan) yang menjelaskan tentangpermasalahan Primkop Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2Kostrad dan memerintahkan

Kapten Czi Edy Purwanto pada tanggal23 Desember 2012 bertempat di rumah Kapten Czi Mujianto sebagaiKetua Badan Pengawas Koperasi Dharma Putra Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad.3.

Bahwa langkah yang diambil oleh Saksi selaku Ketua koperasiDharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad setelah melihathutang yang tidak dapat di bayar di koperasi adalah menagih semuaanggota yang pinjam dengan cara membuat surat tagihnan ke masingmasing anggota yang pinjam dana koperasi dengan mengoptimalkandana yang ada di koperasi guna kelancaran usaha dan aktifitas dikoperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.9. Bahwa Saksi juga melakukan kerja sama dengan PT.

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungWarnidah binti Gersik yang bernama Gersik, yang dinikahkan olehpenghulu setempat yang bernama Bakri, dengan mahar berupa uangsebesar Rp. 400 (empat ratus rupiah), pernikahan tersebut disaksikanoleh dua orang saksi lakilaki yang bernama Jaladri dan Tamberin;3. Bahwa Pemohon dengan Mahjuni bin H.

Saksi kenal Pemohon bernama Warnidah binti Gersik; Bahwa Saksi kenal para Termohon adalah anak kandung Pemohon; Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mahjuni; Bahwa antara Pemohon (Warnidah) dan Mahjuni sebagai suami istri,menikah pada tahun 1968; Bahwa pada saat menikah, Wamidah berstatus perawan dan Mahjuniberstatus jejaka; Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohonbernama Gersik kemudian berwakil kepada penghulu bernama Bakri; Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang bernama : Jaladri

kenal dengan Pemohon bernama Warnidah binti Gersik; Bahwa Saksi kenal para Termohon adalah anak kandung Pemohon; Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mahjuni:; Bahwa antara Pemohon (Warnidah) dan Mahjuni sebagai suami istri,menikah pada tahun 1968; Bahwa pada saat menikah, Warnidah berstatus perawan dan Mahjuniberstatus jejaka; Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohonbernama Gersik kemudian berwakil kepada penghulu bernama Bakri; Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang bernama : Jaladri

Abdullah berstatusjejaka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Warnidah bernama Gersikkemudian berwakil kepada penghulu bernama Bakri dengan disaksikan olehdua orang saksi masingmasing bernama Jaladri dan Tamberin dengan maharberupa uang sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) serta mereka tidak adalarangan untuk menikah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Warnidah bintiGersik dan Mahjuni bin H.Abdullah dan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Jaladri Palaka Yon Zipur 10/2 Kostrad

b. Surat-surat :

• 1 (satu) lembar foto tendon air besar warna orange
• 1 (satu) lembar foto tendon air kecil warna biru.
• 1 (satu) lembar foto elektro weaning.
• 1 (satu) lembar foto alat penghancur batu.

- 1 (satu) lembar foto mesin alat penghiling batu.

- 2 (dua) bendel surat berupa kwitansi dan catatan Terdakwa tentang penerimaan dan penggunaan uang Koperasi Jaladri Palaka oleh Terdakwa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4.

Bahwatanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwamengetahui pengurus koperasi jaladri palaka Yonzipur 10/2 Kostrad(Kapten Czi Daru Sunarno,. Serma Purnomo dan Koptu Wakid) dipanggil untuk menghadap Asintel Divif 2 Kostrad (Kolonel Inf Ikhwan),kemudian Kapten Czi Daru Sunarno menceritakan permasalahankoperasi jaladri palaka Yonzipur 10/2 Kostrad yang di hadapi saat itudan pinjaman di beberapa Bank, dan untuk nominalnya Terdakwa tidakmengetahuinya.d.

di RS Husada Probolinggoselama 1 minggu, setelah saksi2 sembuh ternyata terdakwa telahmelakukan penambanagan pasir dibawah cekdam dengan tidakmelibatkan anggota Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostradj.

Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menggunakan danakoperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad untuk yang lain sayatidak mengetahui.1813.

Bahwa fee yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa sejak bulanApril 2015 saat Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua tim penyelesaianhutang Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dan anggotapengurus Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad tidak ada yangmenerima fee dari Puskop Makostrad, semua fee masuk ke rekeningpribadi Terdakwa.15.

Saksi juga tidak mengetahui ada uang bonus dari PT KANkepada Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2.26.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal :

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

Penggugat:
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jaladri Kartika Pakci,(potokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 541/1.794.2,tertanggal 10 Juni 2014, perihal Perpanjangan PersetujuanPrinsip Reklamasi Pulau atas nama PT. Jaladri KartikaPakci, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2269 tahun2015, tentang Pemberian izin Pelaksanaan ReklamasiPulau kepada PT.

Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuaidengan aslinya) ;Akta Pendirian No. 78, tanggal 15 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H, Notaris di Jakarta, (potokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaNo.

Jaladri Kartika Pakci, (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 66/1.794.2, tanggal 24 Januari 2019, tentang TanggapanPermohonan Arahan Terkait BiayaBiaya Reklamasi Pulau atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci, (potokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor2269 tahun 2015, tanggal 18 September 2019, tentangHalaman 71 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUNJKT.10. Bukti T11. Bukti T12. Bukti T13. Bukti T14.

Reklamasi Pulau kepada PT Jaladri Kartika Pakci (Vide bukti T1 = P1).Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa a quo, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan aspek prosedurdan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikanpenilaian hukum terkait prosedur penerbitan obyek sengketa.

Jaladri Kartika Pakci, tanggal 22 Oktober 2015,pada konsiderans memutuskan diktum kesebelas dinyatakan bahwa izinpelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun apabila sampaidengan jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikanizin ini akan ditinjau kembali.

PENETAPANNOMOR :0532/Pdt.P/2015/PA.Pwkassy) Cpa yl ail ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraIsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhnkanpenetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:GAGAN RUDI bin ASEP PAHRUDIN, umur 35 tahun, agama Islam, PendidikanSLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Jaladri,RT.013, RW.006, Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan,Kabupaten Purwakarta

, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;YIYIN SUSIPAbinti CECE HOERUDIN, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempattinggal di Kampung Jaladri, RT. 013, RW.006, Desa Nangewer,Kecamatan Darangdan,Kabupaten Purwakarta, selanjutnyadisebut sebagaiPemohon Il; Pengadilan Agama tersebut;" Setelanmembacadan mempelajari berkasperkara; TelahmendengarketeranganPemohon danPemohon Il danmemeriksa alatbukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dan Pemohon Il

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il bertempattinggal di Kampung Jaladri, RT.013. RW006, Desa Nangewer, KecamatanDarangdan, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :1) Ropina Anggraeni, tangal lahir 12012008 ;2) Sapira Khoerunisa, tangal lahir 21012015 ;.

Pasal 7 Ayat (3) KompilasiHukum Islam, Pengadilan Agamaberwenanguntuk memeriksadanmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang menjelaskanPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal di Kampung Jaladri, RT.013,RW.006, Desa Nangewr, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang menjelaskanPemohon dan Pemohon Il telah kawin dan mempunyai 2orang anakdalamKartu.

No.0532/Pdt.P/2015/PA.PwkSupianadengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000, (lima puluhribu rupiah) dibayar tunai;> Bahwa,padasaatperkawinandilangsungkanPemohon berstatusJejakadanPemohon Il berstatusPerawan;> Bahwa, Pemohon dan Pemohon Il dalam membina rumah tangga tinggaldi Kampung Jaladri, RT.013, RW006, Desa Nangewer, KecamatanDarangdan, Kabupaten Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2orang anak;> Bahwa, Pemohon danPemohonl tidakadahubungandarah

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telahdikaruniai 1 orang anak yang bernama SITI MAULIDA binti JALADRI yangberumur 7 tahun ;6.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I JALADRI bin IDRIS dengan PemohonIl MURIATI binti SAHRAN terjadi pada tahun 1995 di Desa Abung KecamatanLimpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;.3.

JALADRI yang dikeluarkan olehSekretaris Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 470/339/KEC.LPS/2013 tanggal 26 Juni 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;Fotocopi Surat Keterangan (Pengganti KTP) an.

JALADRI yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor6307110102080004 tanggal 12 Mei 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.3;Fotokopi Surat Keterangan tidak terdaftar dari kantor Urusan Agama KecamatanLimpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Kk.17.07.11/PW.01/236/2013tanggal 26 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberimeterai yang cukup

Hamid) dan Amrullah:Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus riburupiah)Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab dan Kabul dan pelaksanaannyatelah berjalan dengan lancer;Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawanBahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan;Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupindah agama;Bahwa mereka telah dikarunia orang anak yang bernama Siti Maulidabinti Jaladri

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggasebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua PenggugatPenggugat yang bernama yang bernama SATIMIN dan MUKTI HARIYANA diDusun Getas RT 02 RW 01 Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan, selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya pada bulan Januari 2013bertempat tinggal asrama Batalyon Zeni Tempur 10/Jaladri Palaka Jl.Soekarno Hatta Yon Zipor 10 RT 06 RW 01 Kecamatan Gadingrejo KotaPasuruan karena Tergugat berdinas di asrama

Batalyon Zeni Tempur10/Jaladri Palaka JI.

Kan itu sendiri adalah salah saturekanan Makosirad, sehingga dari sanalahterbongkar bila selama ini koperasi Jaladri Palakatelah melakukan pinjaman ke beberapa Bankdiantaranya Bank Yudha Bhakti, Bank Bukopin, BankBTN, Bank BSM, Bank Muamalat, Bank BNI danBank Saudara.y.

Kan itu sendiri adalah salah saturekanan Makosirad, sehingga dari sanalahterbongkar bila selama ini koperasi Jaladri Palakatelah melakukan pinjaman ke beberapa Bankdiantaranya Bank Yudha Bhakti, Bank Bukopin, BankBTN, Bank BSM, Bank Muamalat, Bank BNI danBank Saudara.aa.

Letkol Czi Arif Hartotosaat itu tidak mengetahuinya.Bahwa Koperasi Jaladri Palaka pernah meminjam keBank Syariah Mandiri Pasuruan saat kepengurusanKoptu.

Bahwa pengurus Koperasi pernah bekerjasamadengan Bank Bukopin Cabang Pasuruan yangdifasilitasi oleh Puskop Dharma Putra Kostrad danKoperasi Amanah Nusantara (KAN) dan PrimkopDharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 KostradPasuruan mendapat dana pinjaman dari BankBukopin cabang Pasuruan tetapi hubungan pinjamandana tersebut tidak secara langsung dari PrimkopDharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 KostradPasuruan ke Bank Bukopin cabang Pasuruan tetapidana tersebut bisa diberikan oleh Bank BukopinCabang

Bahwa benar Terdakwa1 Kapten Czi Daru Sunarnomenjadi Kaprim Koperasi Jaladri Palaka berdasarkanHal. 126 dari 181 hal. Putusan Nomor 177 K/ PM. IIl12/ AD/IX /2018Surat Perintah dari Danyonzipur 10 NomorSprin/308/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.