Ditemukan 21 data
17 — 15
- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kholipah Abdul holid Harahap bin Japoso Harahap) dengan Pemohon II (Asni Siregar binti Japagar Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan padangsidimpuan
Asni Siregar binti Japagar Siregar, umur 51 tahun, agama Islam,pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rimba Soping, KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II.Pengadilan Agama Tersebut;Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, danmemperhatikan keterangan saksisaksi serta suratsurat lain yang berkaitandengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonantertanggal
No. 0072/Pdt.P/2016/PA.PspkFebruari 1982 dengan wali nikah ayah kandung (tapi diwakilkan kepadaP3N bernama Badarun Harahap) Pemohon II bernama Japagar Siregar,dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5000, tunai serta di saksikan olehdua orang saksi masingmasing bernama Alm.
antaraPemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakanperkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalahterdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijabdan kabul:Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon danPemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Pemohon Il dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Pemohon Il yang bernama Japagar
No. 0072/Pdt.P/2016/PA.PspkMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KompilasiHukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikahadalah yang pertama kelompok kerabat lakilaki garis lurus ke atas yang terdiridari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalampersidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon Il yang bernama Japagar Siregar yang berwakil kepadaP3N bernama Badarun Harahap
16 — 8
Ali Mukron bin Japagar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan petani, tempat tinggal di JI. Mgr.
bahwaPemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai denganketentuan agama Islam pada tanggal 7 November 1992, di Ujung Padang,Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., juncto Pasal 1865KUH Perdata (BW) maka Pemohon dan Pemohon II wajib membuktikan dalildalil permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil perm Pemohon danPemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saks orang, masingmasingbernama Ali Mukron bin Japagar
34 — 3
- Menyatakan Tergugatyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatanPenggugatdengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (Darwis Bin Japagar) terhadap Penggugat (Sofiah Binti Syuaib);
- Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
13 — 6
- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahnan Hasibuan bin Japagar Hasibuan) dengan Pemohon II (Irma Suryani Pulungan binti Dahlun Pulungan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2002 di Desa Hutaimbaru, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten
PENETAPANNomor 274/Pdt.P/2021/PA.Sbh= a ahDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :Sahnan Hasibuan bin Japagar Hasibuan, lahir di Sibuhuan tanggal 12November 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Hutaimbaru
28 — 9
pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datangmenghadap di persidangan secara inperson;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetapdipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis berupa 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya masingmasing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :SAKSI I : Baginda Timur bin Japagar
25 — 8
Pemohon Il saat menikah dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon Il; Bahwa mahar Pemohon Il berupa Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) tunai,dengandihadiri oleh dua orang Saksi tidak tahu; Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Pemohon Il adalah jejakasedangkan Pemohon Il berstatus gadis; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan (halal nikah); Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatanatas pernikahan tersebut;SAKSI Il : Anwar bin Japagar
11 — 2
denganmemperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai buktidan patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yangdikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksisaksi, maka dapatdiperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Pekon Marga JaPagar
71 — 27
dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor polisiterpasang DS 6296 AE dengan Nomor Rangka MH32P20078K882559 danNomor Mesin 202962501; 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Yamaha;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 456/Pid.B/2017/PN JapAgar
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
MEILI SUSANTI
111 — 82
Pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksiADRIANTO BIRENDRA JAP berpurapura memberitahu ada kesalahan inputdata karena ada kekeliruan dan saat itu Terdakwa kembali memintatambahan uang muka sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah),saat itu Terdakwa berusaha membujuk saksi ADRIANTO BIRENDRA JAPagar mau menyerahkan tambahan uang muka dengan mengatakan apabilauang muka ditambah lagi maka STNK akan diproses hari ini juga.Hal 7 dari 33 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Jkt.
Pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksiADRIANTO BIRENDRA JAP berpurapura memberitahu ada kesalahan inputdata karena ada kekeliruan dan saat itu Terdakwa kembali memintatambahan uang muka sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah),saat itu Terdakwa berusaha membujuk saksi ADRIANTO BIRENDRA JAPagar mau menyerahkan tambahan uang muka dengan mengatakan apabilauang muka ditambah lagi maka STNK akan diproses hari ini juga.Dikarenakan dijanjikan STNK akan diproses hari ini
35 — 19
Tri Christian; 1 (satu) buah handphone merk AXUS warna hitam; 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkotika jenis ganjamilik saudara Tri Christian; 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkotika jenis ganjamilik sSaudara Gustaf Mesak Sembay;yang masih diperlukan oleh Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara atas nama Terdakwa David Dikson Samakory, maka perlu ditetapkanHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Japagar barang bukti tersebut
66 — 25
secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang didakwakankepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilanTerdakwa haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa walaupun demikian, MaielisHakim berpendapat penjatuhan pidana bukan sematamata suatu pembalasandendam akibat perouatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan member efek jerasekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinyaHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Japagar
Terbanding/Penggugat : YOHANIS MANO
47 — 26
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwapada tanggal 09 September 2016 Pembanding telah mengajukan permohonanHalaman 12 Putusan Nomor 16/Pdt/2017/PT JAPagar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29Agustus 2016 Nomor :77/Pdt.G/2015/PN Jap untuk diperiksa dan diputus dalamtingkat
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL ATAPEN Diwakili Oleh : EVI ERNAWATI KRISTINA SH.
Terbanding/Tergugat I : ANTONIA KONDA
Terbanding/Tergugat II : MARTINUS TORIP
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke
Terbanding/Turut Tergugat : ALOWISIUS NDEPAI BASIK BASIK
31 — 16
PDT/2020/PT JAPagar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan tersebut danselanjutnya mohon putusan yang isinya:DALAM EKSEPSI: Menyatakan menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan menolak jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illuntuk seluruhnya;2. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;3.
14 — 10
Abbas Harahap bin Japagar Harahap dan Hj. SitiAsrin Hasibuan bintiH.
55 — 25
Sesampainyadidekat Kali Ub, Terdakwa Il menghentikan motor Terdakwa , dan memintaHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN Japagar Terdakwa Il yang membonceng saksi korban dengan berkata Mari om7saya yang bawa motor.. sehingga kemudian Terdakwa berpindah ke motoryang dikendarai oleh Terdakwa Il dengan membonceng SAKSI Il.
151 — 39
IlAPLENA HOMER menyerahkan 1 Lembar surat tuntutan yang isinyaHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Japagar pihak PT.
160 — 40
Beny Halim kepada saksi,Halaman 7 dari 42 Putusan Sela Nomor 319/Pid.B/2020/PN Japagar dihitung karena ada selisih keuangan sekolah, dan setelah saksimenghitungselisih keuangan tersebut dari data yang ada dari tahun 2011sampai dengan tahun 2017 dan didapatlah jumlah totalan kerugian pihaksekolah sebesar Rp. 990.303.000, (Sembilan ratus sembilan puluh juta tigaratus tiga ribu rupiah) dan untuk terdakwa Michael L.
Terbanding/Tergugat I : Menteri BUMN R.I di Jakarta cq. Direktur Utama PT.PLN Persero di Jakarta cq. Kepala Devisi Regional PT.PLN Persero Maluku Papua di Papua cq. General Manager Wilayah PT.PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura cq. General Manager Wilayah PT.PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura cq. Manager Wilayah PT.PLN Persero UIP Papua Barat di Manokwari cq. Manager PT.PLN Persero Area Sorong di Sorong cq. Manager PT.PLN Persero Rayon Fakfak
Terbanding/Tergugat II : ABDURAHMAN BARAWERI Alias ABDULRAHMAN BARAWER Alias LA UNGA MAKATITA
Terbanding/Tergugat III : HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Badan Pertanahan Nasiaonal R.I di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Papua Barat di Manokwari Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Dalam Negeri Republik Indo
97 — 33
Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT JAPagar patok bidang tanah PLTMG lebih jelas dan tidak dapat dicabut olehpihak yang tidak bertanggung jawab;Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 5 yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak ikut dilibatkandan tidak tahu menahu dalam pengukuran bidang tanah tersebut yangmenggunakan penentuan titik koordinat adalah tidak benar karenaPenggugat/Pembanding sendirilah yang mengajukan permohonanpengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Pembanding/Tergugat II : MARTINCE KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat III : ANDARIAS KALAWEN, S.Sos Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat IV : MARIA KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat V : EMI YUBELINA KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat VI : MAIKEL KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat VII : TERA FERNANDO KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat VIII : WILLIAM KALAWEN Alias YORDAN KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Pembanding/Tergugat IX : LINDERT KALAWEN Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA
Terbanding/Penggugat I : SEMUEL MALAKABU Diwakili Oleh : Max Mahare, SH
Terbanding/Penggugat II : SEPIANUS MALAKABU Diwakili Oleh : Max Mahare, SH
Terbanding/Penggugat III : YERMIAS MALAKABU Diwakili Oleh : Max Mahare, SH
Terbanding/Penggugat IV : NATANIEL MALAKABU Diwakili Oleh : Max Mahare, SH<b
125 — 55
Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT JAPagar patok bidang tanah PLTMG lebih jelas dan tidak dapat dicabut olehpihak yang tidak bertanggung jawab;Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 5 yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak ikut dilibatkandan tidak tahu menahu dalam pengukuran bidang tanah tersebut yangmenggunakan penentuan titik koordinat adalah tidak benar karenaPenggugat/Pembanding sendirilah yang mengajukan permohonanpengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Terbanding/Tergugat I : Menteri BUMN R.I di Jakarta Cq. Direktur Utama PT. PLN Persero di Jakarta Cq. Kepala Devisi Regional PT. PLN Persero Maluku Papua di Papua Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua Barat di Manokwari Cq. Manager PT. PLN Persero Area Sorong di Sorong Cq. Manager PT. PLN Persero Rayon Fakfak
Terbanding/Tergugat II : ABDURAHMAN BARAWERI Alias ABDULRAHMAN BARAWER Alias LA UNGA MAKATITA
Terbanding/Tergugat III : HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Badan Pertanahan Nasiaonal R.I di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Papua Barat di Manokwari Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI RI. DI J
296 — 289
Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAPagar patok bidang tanah PLTMG lebih jelas dan tidak dapat dicabut olehpihak yang tidak bertanggung jawab;Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 5 yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak ikut dilibatkandan tidak tahu menahu dalam pengukuran bidang tanah tersebut yangmenggunakan penentuan titik koordinat adalah tidak benar karenaPenggugat/Pembanding sendirilah yang mengajukan permohonanpengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten