PUTUSANNomor 15/Pdt,P/2Q17/PA.TTD7 oat +AWWA aFe LerDEMI Kt ADI LAN BERDASAKKAN KfclIUHANAN YANG MAHA fcSAHakim Pengaoiian Agama Tebing Tinggi;Menimbang, banwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadiian AgamaTebing Tinggi Nomor i5/Pdt.P/20i7/PA.TTD tanggai 13 Maret 2017 tentanoPenunjukan Majeiis Hakim daiam perkara Vvaii Adhoi antara:Early Syahrini binti Khairii Svanri Lubis. umur 33 tahun, agama isiam,pendidikan teraknir S. 1, pekerjaan Dosen Swasta, tempat tinggai dijaian Jenderai Gatot Subroto, No

ALICE >< MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq, Direktur Pada Direktorat Jenderai Pajak Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,,Cs

BisMenimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut,Penuniut Umum menyaiakan teiap pada tuntutannya dan Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa aiajukan ke persiaangan oien PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu Bahwa Terdakwa JOY PIKAR Bin SUHERMAN pada hari Jumat tanggal22 Mei 2015 sekira pukui O&10 wilb atau pada suatu waktuwakiu iertentudalam buian Mei 2015 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2015 bertempatdi jaian Ji. jenderai

Nusantara Il Duri namun padasaat terdakwa meiinias di Jaian Jenderai Suairman mendekaii putaran depanUTurn kantor pos Kecamatan mandau Kabupaten Bengkaiis hendakmendanuiui sebuan opiet dari sebeian kiri iiba iiba dari depan opiei muncuisaksi korban atas nama Safri dengan mengendarai sepeda gayung dari arahputaran jaian jenderai suairman memutar arah ke arah simpang Geroganamun terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Cbr dengankecepatan kira kira 60 (aeiapan puiun) km/jam dengan menggunakanpersneling

salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP561/WPJ.15/2013 tanggal 26 Juni 2013;bahwa Surat Banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harusdibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (tidakterdapat pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhirhasil pemeriksaan pada SKPKB PPN Nomor 00030/207/10/805/12 tanggal 26 April 2012yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderai

Maret 2001 sebanyak satu iembar.Fotocopy surat keterangan Pemeliharaan sementara Satwa dilindungi danatau bagianbagiannya (perpanjangan) Nomor 322/KwlSBKSDA DKI/SKP/1998 tanggai 27 Maret 2001 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor711AsDKS/AV/1992 tanggai 2 April 1992 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor71 1AsDKI/IV/1992 tanggal 23 Agustus 1994 sebanyak satu lembarFotocopi keputusan Direktur Jenderai

Maret 2001 sebanyak satu iembar.Fotocopy surat keterangan Pemeliharaan sementara Satwa dilindungi danatau bagianbagiannya (perpanjangan) Nomor 322/KwlSBKSDA DKI/SKP/1998 tanggai 27 Maret 2001 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor711/sDKS/V/1992 tanggai 2 April 1992 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor71 1/AsDKI/IV/1992 tanggal 23 Agustus 1994 sebanyak satu lembarFotocopy keputusan Direktur Jenderai

.1186/Pid.Sus/2015/PN.BKs10111213Fotocopy surat keterangan Pemeliharaan sementara Satwa dilindungi danatau bagianbagiannya (perpanjangan) Nomor 322/KwlSBKSDA DKI/SKP/1998 tanggai 27 Maret 2001 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor711/sDKS/V/1992 tanggai 2 April 1992 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor711/sDKI/IV/1992 tanggal 23 Agustus 1994 sebanyak satu lembarFotocopi keputusan Direktur Jenderai

Maret 2001 sebanyak satu iembar.Fotocopy surat keterangan Pemeliharaan sementara Satwa dilindungi danatau bagianbagiannya (perpanjangan) Nomor 322/KwlSBKSDA DKI/SKP/1998 tanggai 27 Maret 2001 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor711/sDKS/V/1992 tanggai 2 April 1992 sebanyak satu Iembar.Fotocopy Surat Ijin Pemeliharaan Sementara Satwa yang dilindungi Nomor711/sDKI/IV/1992 tanggal 23 Agustus 1994 sebanyak satu lembarFotocopi keputusan Direktur Jenderai

DIREKTUR JENDERAI KEKAYAAN NEGARA berkedudukan di Jakarta, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh, selanjutnya disebut: Terbanding/semula Tergugat II;3. Nona AMELIA RAHMI, SE, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan T. Imeum lueng Bata No. 65, Desalamseupeung, Kecamatan lueng Bata, Kota Banda Aceh,selanjutnya disebut: Terbanding/semula Tergugat HI;4. Ny.

salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP560/WPJ.15/2013 tanggal 26 Juni 2013;bahwa Surat Banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harusdibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (tidakterdapat pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhirhasil pemeriksaan pada SKPKB PPN Nomor 00029/207/10/805/12 tanggal 26 April 2012yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderai

Bahwa pada Konsideran Menimbang huruf f 2), Surat Keputusan Direktur Jenderai Bea dan Cukai Nomor: KEP5350/KPUdiberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (METODE I) sehingga tidak dapat diterapkan (Pengulangan (fallback) sesuai dengan hirarki penggunaan;Menjawab Konsideran Menimbang huruf f 2) tersebut di atas, bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam Pemberitsesuai dengan Invoice dan dokumen transaksi pembayaran, antara lain T/T (Transfer Tunai);2.

Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderai Potensi Pertahanan TentangPemberian Dana Kehormatan Veteran, Tuniangan Veteran dan TunjanganJanda/Duda/Yatim Piyatu Nomor: Kep/53/08/38/AiM/XI/2016 tanggai 30Nopember 2016, yang telah dinazageien dan dicocokkan dengan asiinyart.iaiu oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5;@Fotokop!

Pemerintah Republik Indonesia diJakarta Cq Menteri Keuangan di Jakarta Cq Direktorat Jenderai Bea Cukai Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Type B Ketapang

Pemerintah Republik Indonesia diJakarta Cq Menteri Keuangan diJakarta Cq Direktorat Jenderai Bea Cukai Kalimantan Barat Cq. KepalaKantor Pengawasan Bea Cukai Type B Ketapang,yang beralamat diHal dari 53 Pts Perkara No.13/Pdt.G/2013/PN.KTP.Jalan Gajahmada No 425 Ketapang, yang diwakili oleh kuasa hukumnyaDr. INDRA SURYA, S.H.,LL.M, Dr. HANA S.J. KARTIKA, S.H., LL.M,SUGENG APRIYANTO, S.Sos, M.Si, PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H.

adadlbawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara, dalam jual beli NarkotikaGolongan 1 jenis shabu shabu tersebut.Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya ;Saksi IT ALYAS Bin MAGRUBahwa dilakukan penangkapan oleh saksi Efendi Ali bersama sama dengan saksiFrengki Manik (keduanya tim opsnal Polres Bengkalis) pada hari Senin tanggal 13Januari 2014 sekira jam 02,00 WIB bertempat di Jaian Jenderai

Rohmadani yang masih menunggu di jaianKelapa Pati Tengah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis namun sebeiumsaksi bersamasama dengan terdakwa dan saksi M, Rohmadani berangkat menujuHotel Wisata yang berada di jaian Jenderai Sudirman Kecamatan BengkalisKabupaten Bengkalis saksi singah kerumahnya untuk mengambil seperangkat alatpenghisap shabushabu/Bong.Bahwa kemudian saksi bersamasama dengan terdakwa dan saksi M.

Rohmadanidengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa bonceng tiga pergi ke HotelWisata yang berada di jaian Jenderai Sudirman Kecamatan Bengkalis KabupatenBengkalis.Bahwa setelah saksi bersamasama dengan terdakwa dan saksi M. Rohmadanisampai di Hotel Wisata Bengkalis bertemu dengan saksi Dewi Puspa sari dan Dini(DPO) selanjutnya saksi bersamasama dengan terdakwa, saksi M. Rohmadani,saksi Dewi Puspa Sari dan Dim (DPO) masuk kedalam.

., majelis hakim menilai bahwa bukti P2 dan P3 tersebut yang isinyamenerangkan bahwa yang bersangkutan terbukti sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil dan masih aktif sampai meninggal dunia.Menimbang, bahwa bukti P4, Potokopi Surat Keterangan KematianNo.062/KONS/SKK/XI1/2010, tertanggal 11 November 2010 yang dikeluarkanoleh Konsulat Jenderai Republik Indonesia Jeddah, majelis hakim menilai bahwasurat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten untuk itu yang isinyaberhubungan langsung dengan permohonan

Apa yang dikemukakan oleh Direktur Jenderai Pajak (hal 3 angka Ill huruf byang menyatakan tidak memberikan dokumen dengan alasan perusahaansudah tidak operasional. Hal tersebut tidak benar sebab perusahaan masihoperasional.2. Perusahaan kami adalah rekanan dari Kantor Pusat BRI dan didalammelakukan kegiatan perusahaan selalu tertib administrasi perpajakan baikPajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan sebagaimana telahditetapkan oleh Kantor Pusat BRI.3.

Jenderai Anmad YaniNomor 11 Watampone seiama tinggal bersama Penggugat.Bahwa Tergugat menggunakan uang kredit di Bank Rakyat Indonesiadi Jenderal Ahmad Yani No. 11 Watampone untuk kebutuhanTergugat bahkan Penggugat dan Karyawan Toko. Kalau memangTergugat dibebani utang tersebut maka semua barang dagangan(barang jualan), renovasi pagar dan atap teras toko harus pula dibagidua.b. Bahwa mengenai harga motor Tergugat tidak perlu menanggapi.5.

Pasal 3 ayat(1) Peraturan Direktur Jenderai Pajak Nomor PER48/PJ/2009, yaitu tidak termasuk dalam ruang lingkuppenjelasan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, dengandemikian sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 jo. Pasal 4 ayat(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PERHalaman 13 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 1200/B/PK/PJK/20163.3.3.3.3.4.3.3.5.3.3.6.3.3.7.ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanhanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP 74 Tahun2011 yakni:Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradiianpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) hurufc UndangUndang meliputi keputusan yang diterbitkan olehDirektur Jenderai Pajak selain:b.

Pasal 3 ayat (1) PeraturanDirektur Jenderai Pajak Nomor PER48/PJ/2009,yaitu. tidak termasuk dalam ruang lingkuppenjelasan Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 jo.Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER48/PJ/2009, permohonan TermohonPeninjauan

Bahwa, aimarhum suami Pemohon semasa hidupnya adaiah anggotaVeteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan NomorSkep26/03/36/AXVii/ViI/1996 Pengakuan, Pengesanan danPenganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang KemerdekaanRepubiik indonesia /Pemberian Tunjangan Veteran Repubiik indonesiaberdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 13 Juni1996 yang dikeiuarkan oien Direktorat Jenderai Personii Tenaga Manusiadan Veteran;Hai. Z dari 77 Hai. Pen.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian TKI Nomor : 13917/WiN/O7/201 7/66tanggai 31 Juli 2017 an Ani Maryani yang dikeiuarkan oleh KementrianLuar Negeri Republik indonesia Direktorat Jenderai Protokoi danKonsuler, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkandengan asiinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;Selanjutnya Ketua Majelis membubuhkan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, dan P.9 pada aiat bukti tertulis tersebut;Menimbang seiain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep1 1/03/36/AVIV/2003~astanggai 16 Juni 2003 tentang Pernberian Tunjangan Veteran RepubiikIndonesia atas nama La Beddu yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahar.anRi Direktorat Jenderai Kekuatan Pertahanan (bukti P.1).Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 03987/0008272/1 Tanggai15 Maret 2004 atas nama La Beddu yang dikeluarkan oieh PT Taspen CabangMakassar (bukti P.2).Asii Surai Keterangan Kematian, Nomor : 474/59/VIi/ALS/2014, tanggai 22Agustus

Direktorat Jenderai KekayaanNegara cq. Kantor Wilayah IX Semarang; Oleh karena itu Tergugat II tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di peradilanumum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansiatasannya;c.

91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapatdiajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.36983/PP/M.VI/16/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang amarnya memutuskan menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderai

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.36983/PP/M.VI/16/2012 tanggal 01 Maret 2012 menyangkut sengketa koreksipositif DPP PPN atas Selisih Ledger dengan Laporan Keuangan sebesarRp5.690.332.617,00 harus dibatalkan;V Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.36983/PP/M.V1/16/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderai Pajak Nomor KEP1557/WPJ.22/BD.06/2010tanggal