Watampone Nomor:0179/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagai berikut: 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, penggugat dengan tergugatmelangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sebagaimana buktiberupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/1711/2004 tertanggal 05 Februari2004;2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 3 tahun sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah di Jalan Jenderat

Watampone Nomor:0179/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagai berikut: 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, penggugat dengan tergugatmelangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sebagaimana buktiberupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/1711/2004 tertanggal 05 Februari2004;2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 3 tahun sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah di Jalan Jenderat

Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)Nomor: LAP 029/WPJ.11/KP.0800/2011 tanggal 08 Februari 2009 yangdibuat oleh KPP Surabaya Rungkut diketahui bahwa Terbanding melakukankoreksi positip peredaran usaha sebesar Rp. 16.963.018.150, dengan alasanberdasarkan hasil pemeriksaan usaha Pemohon Banding bergerak dibidangperdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,minuman atau tembakau di toko swalayan/minimarket, sesuai denganKeputusan Direktorat Jenderat

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan lntetektual Nomor : HKl.4-01.15.2010003730-DS tertanggal 25 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO Dj-MUSIC yang berisi pertimbangan dan alasan bahwa merek PRO Dj-MUSIC mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM-000298746 untuk barang sejenis.--- ---------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------------------------------------6.

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan IntetektualNomor : HKI.401.15.2010003730DS tertanggal 25 Oktober 2011 PerihalPemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO DjMUSIC yang berisipertimbangan dan alasan bahwa merek PRO DjMUSIC mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek DJMUSIC yang sudah terdaftardibawah nomor IDM000298746 untuk barang sejenis.Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Hl.

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan IntetektualNomor : HKI.401.15.2010003730DS tertanggal 25 Oktober 2011 PerihalPemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO DjMUSIC yang berisipertimbangan dan alasan bahwa merek PRO DjMUSIC mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek DJMUSIC yang sudah terdaftardibawah nomor IDM000298746 untuk barang sejenisTetap terlampir dalam berkas perkara ; Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000, (limaAkte Permintaan Banding No.564/Akta Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan IntetektualNomor : HKI.401.15.2010003730DS tertanggal 25 Oktober 2011 PerihalPemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO DjMUSIC yang berisipertimbangan dan alasan bahwa merek PRO DjMUSIC mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek DJMUSIC yang sudah terdaftardibawah nomor IDM000298746 untuk barang sejenis.Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Hl.

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan IntetektualNomor : HKI.401.15.2010003730DS tertanggal 25 Oktober 2011 PerihalPemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO DjMUSIC yang berisipertimbangan dan alasan bahwa merek PRO DjMUSIC mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek DJMUSIC yang sudah terdaftardibawah nomor IDM000298746 untuk barang sejenisTetap terlampir dalam berkas perkara ; Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000, (limaAkte Permintaan Banding No.564/Akta Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.SUBSIDER:Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapatlain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untukpemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadapdipersidangan;Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diKementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderat Perikanan Tangkapterlebin dahulu

Jenderat Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;Yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di alamat (kantor) Kuasanya :1. SUNARNO, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kemnakertrans, beralamat di JI.Jend. Gatot Subroto Kay. 51 Jakarta Selatan;2. Ir. KARTIKO HARI RESPATI, M.Sc, Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Ketransmigrasian Kemnakertrans, beralamat di JI. TMPKalibata No. 17 Jakarta Selatan;3.

DEDE yang telah didaftarkan pada Direktur Jenderat Hak Cipta, Paten dan MerekDepartemen Kehakiman R.I dengan surat Pendaftaran Ciptaan Nomor012405, 012406 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama Pencipta danpemegang Hak Cipta sdr. LONG HIAN FA yang kemudian di alihkansdr. LlaNG HIAN FA kepada saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDEberdasarkan Surat Pengalihnan Hak Cipta Nomor H2HC.03.0203077/96 tanggal 01 Juni 2001 dari sdr. LIONG HIAN FA kepada saksiTHENG TJHING DJIE Als.

telah Terdakwa beli dari Saksi JUNAIDI AlsUJANG KONTO Bin NURMAN tersebut, Terdakwa jual kembali kePekanbaru;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa RIKO HERMANTO Als EMAN Bin WAN ASMAR, padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukari lagi secara pasti, sekira bulan Mei 2015 sekirapukul 17.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain daam Bulan Mei 2015 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Jenderat

.: 254/10.IX/S/2013 tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan PP Barelang-Batam;- Crew List berjumlah 14 (empat belas) orang semua warganegara Vietnam;- Principal Dimension Papua Fishery-12 yang diketahui oleh Kepala Sub Direktorat Kelaikan Kapal Direktorat Jenderat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI No. 72/KM/JKT/11-13 tanggal 13 Februari 2013;- GIAY PHEP TAU CA DI KHAI THAC THUY SAN O NGOAI VUNG BIEN VIETNAM / LICENCE OF FISHING VESSELS TO OPERATE

.: 254/10.X/S/2013 tanggal 10 September2013 yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan PPBarelangBatam;e Crew List berjumlah 14 (empat belas) orang semua warganegara Vietnam;e Principal Dimension Papua Fishery12 yang diketahui oleh Kepala SubDirektorat Kelaikan Kapal Direktorat Jenderat Perhubungan LautKementerian Perhubungan RI No. 72/KM/JKT/1113 tanggal 13 Februari2013;e GIAY PHEP TAU CA DI KHAI THAC THUY SAN O NGOAI VUNGBIEN VIETNAM / LICENCE OF FISHING VESSELS TO OPERATE INAREAS

Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Sundakelapa dengan Tanda Pendaftaran : 2013 Pst NO.7811/N tertanggal 27 Mei2013;e Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 7811 tertanggal 5 April 2013;e Surat Persetujuan Berlayar NO.: 254/10.IX/S/2013 tanggal 10 September2013 yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan PPBarelangBatam;e Crew List berjumlah 14 (empat belas) orang semua warganegara Vietnam;e Principal Dimension Papua Fishery12 yang diketahui oleh Kepala SubDirektorat Kelaikan Kapal Direktorat Jenderat

MAJU JAYA SAKTI SEJAHTERA
2.Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat
3.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
Turut Tergugat:
1.Direktur Jenderat Bea dan Cukai Pusat
2.MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia

Hal inilah.yang selama ini telah dihiraukan oleh30Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur LIDirektorat Jenderat Bea dan Cukai sehinggadalam melakukan audit terhadap PENGGUGATmenjadi tidak benar.16.

jenis Pemeriksaan Lapangan harusdiselesaikan paling lama 1 (satu) bulan";Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakmenyebutkan:1 Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dan hasil Pemeriksaan yangdilaksanakan tanpa:a Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; ataub Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secarajabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak olehDirektur Jenderat

keseluruhan syaratsyarat tersebutharus terpenuhi atau terbukti sama.Bahwa mengenai subyek perkara, pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tersebut padahalaman 12, menyatakan sebagai berikut:"Apabila dicermati perkara a quo (Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.MT.PST, diputus tanggal 20 Oktober 2011 dan perkara Nomor :582/Pdt.Gl2004/PNJkt.SeL, diputus tanggal 9 Juni 2005 (bukti TlVTIl), subyek gugatan (pihak) dalam perkara a quo PenggugatPT Bina Alam Indonesia, Tergugat Direktorat Jenderat

jenis Pemeriksaan Lapangan harusdiselesaikan paling lama 1 (satu) bulan";Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakmenyebutkan:1 Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dan hasil Pemeriksaan yangdilaksanakan tanpa:a Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; ataub Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secarajabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak olehDirektur Jenderat

perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harusdiselesaikan paling lama (satu) bulan;Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakmenyebutkan:1 Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dan hasil Pemeriksaan yangdilaksanakan tanpa:a penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; ataub Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atauberdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderat

Penggugat:
1.MAWAPI TANZIL
2.KEVIN TANZIL
3.YULIANA
4.ONNI SALAMI
5.YANTI, S
6.LISA HALIM
7.MEGA PRAWOTO
8.SUSANTI
9.ATUNG
10.CARLIN TANZIL
11.RUTH ERVINALIA ISHAK
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan LHK Republik Indonesia
2.Direktorat Jenderal Plonologo Kehutanan Dan Tata Lingkungan
3.Direktorat Jenderat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan Surat Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNI AU danDirektur Jenderat Perhubungan Udara Nomor Skep/27/IV/1990 dan NomorPerjama/O3/Ill/1990 tanggal satu Maret 1990 tentang penggunaan sebagian arealtanah Pangkatan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk fasilitas penerbangan sipilPada Pasal 6 ditentukan bahwa penyerahan daerah kerja sipil akan diserahkankepada TNI AU selambatlambatnya pada tanggal 1 April 1994, kecuali disetujui lainoleh kedua pihak@ Berdasarkan Surat Persetujuan Bersama antara

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan lntetektual Nomor : HKl.4-01.15.2010003730-DS tertanggal 25 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO Dj-MUSIC yang berisi pertimbangan dan alasan bahwa merek PRO Dj-MUSIC mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM-000298746 untuk barang sejenis.--- ---------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ------------------6.

MAJU JAYA SAKTI SEJAHTERA Diwakili Oleh : Erda Susanty Adji Ratmara SH, MH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : Direktur Jenderat Bea dan Cukai Pusat Diwakili Oleh : Diah Mega Susanti
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Diwakili Oleh : Diah Mega Susanti