peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Memutuskan Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP3023/WPJ.07/2011 tanggal 28 Nopember 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan JKP Masa Pajak Januari Desember 2008 Nomor :00250/207/08/055/10 tanggal 19 April 2010 sebagaimana telah diputus dengan KeputusanDirektur Jenderak

tahun 1975 sertapraktek peradilan, maka setelah suami istri tersebut bercerai, urusan harta bersama merupakanproses tersendiri, bilamana tidak dapat diselesaikan seczra damai seperti sekarang ini, makacars yang ditempuh oleh Penggugat ialah mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan Negerioo Surabaya sebagaimana seharusnya : Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat sudah jelas adalah mengenai pembagianharta bersama (gonogini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. dengan demikianpihak Direktorat Jenderak

Surat Edaran Direktur Jenderak PajakNomor SE:2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor PerwakilanDagang Asing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

., dan kawankawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek IndikasiGeografis, Direktorat Jenderak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;Para Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga padaPengadilan

Penetapan Nomor 26 /Pat.P/2020/PN OlmrMenimbang, bahwa selain itu berdasarkan SuratNo.472.12/12.918/Dukcapi.Ses yang dikeluarkan Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, Direktorat Jenderak Kependudukan dan Pencatatan Sipil,disana pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pelaporan pencatatankematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukberdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatankematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Bahwa atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali tersebut telahditerbitkan Keputusan Direktur Jenderak Pajak Nomor : KEP776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 05 Agustus 2005 tentang PersetujuanPenilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan..

SuratTagihan Pajak.hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukanPermohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Perusahaanberupa tanah yang digunakan sebagai kantor, pabrik, gudang dan lahan perkebunansingkong kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dengan surat Nomor :022/V WBI/JKT/ VI/O5 tanggal 23 Juni 2005.Bahwa atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkanKeputusan Direktur Jenderak

Bambu Apus Raya;Sebelah Barat : dengan tanah garapan Panjang bin Simin Sekarang rumah anak Bapak Jenderak Gatot Subroto;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 31.905.000.000,- ( tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;5.

,di Trotoar Dukuh Atas Jalan Jenderak Sudirman Kec.

Nomor 1650 K/Pdt/200311.Direktorat jenderak Ha katas Kekayaan Intelektual membenarkan pihakTergugat dalam kasasi tuan Halim Pangestu sebagai warga NegaraIndonesia yang menggunakan susunan hurufhuruf USA sebagai merekproduk nasional, yang sangat bertentangan dengan Konvensi Parismaupun Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 (vide Pasal 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1997 bahwa merek hanya dapat didaftar atasdasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik);Justru fakta hukum yang tidak pernah

sebagaipengguna Barang Milik Negara;Bahwa Terminologi Pengelola adalah sama dengan pemilik, sehinggasegala tindakan pemindahtanganan terkait objek sengketa harussepengetahuan dan mendapat izin dari pengelola Barang Milik Negara;Bahwa pengguna Barang Milik Negara di analogikan sebagai pihak yangdipinjami barang, sehingga sepatutnya apabila terdapat permasalahandengan objek barang tersebut, maka pengelola Barang Milik Negaramelakukan tindakan untuk menyelamatkan barang miliknya tersebut;Bahwa Direktorat Jenderak

DEA (Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Pelawan)yangmana Saksi merupakan Ahli di bidang hukum dan keuangan yang dalamketerangannya di persidangan menjelaskan struktur dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia dan jelas terlinat dari bagan di bawah ini:MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKJEN DIRJEN DIRJEN DIRJEN pIRJEN DIRSEN DIRJENBADAN PERBEN PAJAK ANGGARAN BEACUKAI KEKAYAANFISKAL DAHARAAN yNEGARA BANYAKDIREKTORATHalaman48dari51Putusan Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN TjbSALAH SATUNYAKP2KPDirektorat Jenderak

Direktorat Jenderak Kekayaan Negara cq. KantorWilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Oleh karena ituTurut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalamperkara perdata di Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badanhukuminduknya dan instansi atasannya.4.3.

IDM000040133 serta berhak untuk mendapatkanperlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Penjelasan Pasal 4 danPasal 28 UU 15 Tahun 2001 tentang Merek ;Bahwa, ternyata tanpa seijin TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai pemilik merek yang sah secarahukum, PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSItelah mengajukan permohonan pendaftaran merek CAESARS PALACEKelas Jasa 41 kepada Direktorat Jenderak Hak Kekayaan Intelektual denganNo.

Bahwa pada faktanya, DPP Partai HANURA telah mematuhi Surat KPU RIaN Nomor : 17/PL.03.2 SD/O6/KPUN/2018" Tanggal : 5 Januari 2018 perihal iS penjelasan beberapa ketentuan. 1 iPwy wya) 7 > Sa CHal &eo Ketua Umum dan Sekretaris Jenderak Paria Politik yangse mengambil alih proses pendatftaran, jnenandatangani seluruh Y dokumen syarat penealonan *Pasangan Calon yangee bersangkutan. 7 won canna nn nnn nnn nn nn nnn nnn n nena nn nnnnenee 2) Seluruh dokumen yang < felah ditandatangani sebagaimana Aaa tersebut

penggunaBarang Milik Negara;Bahwa Terminologi Pengelola adalah sama dengan pemilik, sehinggasegala tindakan pemindah tanganan terkait objek sengketa harussepengetahuan dan mendapat izin dari pengelola Barang Milik Negara;Bahwa pengguna Barang Milik Negara di analogikan sebagai pihak yangdipinjami barang, sehingga sepatutnya apabila terdapat permasalahandengan objek barang tersebut, maka pengelola Barang Milik Negaramelakukan tindakan untuk menyelamatkan barang miliknya tersebut;Bahwa Direktorat Jenderak

(Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Pelawan)yang mana Saksi merupakan Ahli di bidang hukum dan keuangan yang dalamketerangannya di persidangan menjelaskan struktur dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia dan jelas terlinat dari bagan di bawah ini:MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKJEN VvIFUEN pIRJEN DRUEN pIRJEN DIJIEN DIRJENBADAN PERBEN PAJAK ANGGARAN BEA CUKAI KEKAYAANFISKAL DAHARAAN NEGARA BANYAKDIREKTORATHalaman 48 dari 50 Putusan Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN TjbSALAH SATUNYAKP2KPDirektorat Jenderak

3 disebutkan bahwa Hak atasMerek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undangundang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksuddengan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftarkepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis Sesuai peraturanperundangundangan untuk menggunakan Merek terdaftar;Bahwa yang berwenang menerbitkan sertipikat merek adalah MenteriHukum Dan HAM RI melalu Direktorat Jenderak

UKM; Bahwa Ketika Terdakwa di somasi apakah Terdakwa balik konsultasi kesaudara, karena dia itu orang awam apalagi tentang hukum dia tidak tahu; Bahwa dengan adanya somasi itu dia bingung dan dia menunjukkan somasiitu Ke saksi dan intinya untuk menarik kembali permohonan pendaftaran; Bahwa dia datang ke Kanwil untuk bagaimana menarik permohonan itu; Bahwa permohonan pendaftaran diajukan oleh perorangan; Bahwa merk milik terdakwa adalah kapal perang, yaitu pada tahun 2015; Bahwa jadi Direktorat Jenderak

diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan dan cara mendapatkan perizinan IzinUsaha di bidang Minyak dan Gas bumi diatur lebih lanjut dalam PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 tahun 2017tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yaitudengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDMmelalui Direktur Jenderak

3 disebutkan bahwa Hak atas Merekdiperoleh setelan Merek tersebut terdaftar.Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undangundang No. 20tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud denganLisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihaklain berdasarkan perjanjian secara tertulis Sesuai peraturan perundangundangan untuk menggunakan Merek terdaftar;Bahwa yang berwenang menerbitkan sertipikat merek adalah Menteri HukumDan HAM RI melalu Direktorat Jenderak

Dalam Perkara Nomor: 218/Pdt.G/2014/PN.Kpg.Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya, yang Saksi tahu tanah tersebut ada3 (tiga) petak.Bahwa Saksi tahu batas tanah keseluruhannya yaitu :UTARA : Berbatasan dengan Jalan Jenderak SoehartoSELATAN : Berbatasan dengan Johny Gousario;TIMUR : Berbatasan dengan A.