apalagi Pembanding/Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sedangkan anak diusiabalita memerlukan asupan gizi yang cukup, sementara ibukandungnya secarahukum dan psikologi masih sangat tepat dan cocok untuk memelihara anakbalita tersebut sekalipun ibukandungnya sudah menikah dengan laki lain;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimMahkamah Syariyah Langsa dalam perkara aquo secara garis besarnya telahMengakomodir semua keberatan Pembanding/Tergugat dan telah memenuhiazas legal justis

, social justis dan moral justis, maka oleh karena itu putusanMahkamah Syariyah Langsa Nomor : 0150/Pdt.G/2015/MSLgs. tersebut patutuntuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam tingkat bandingdibebankan kepada Tergugat/Pembanding;Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlakuserta ketentuan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

jawab untukmenjaga anaknya.Menimbang, bahwa keberatan keberatan Pembanding sebagaimanaterurai tersebut di atas telah terjawab dan dipertimbangkan dengan baik dalamPutusan Mahkamah Syariyah Blangkejeren No. 0078/Pdt.G/2015/MS BKJtanggal 03 Desember 2015 yang mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimMahkamah Syariyah Blangkejeren dalam perkara aquo secara garis besarnyatelah mengakomodir semua keberatan Pembanding / Tergugat dan telahmemenuhi azas legal justis

, social justis dan moral justis, maka oleh karena ituputusan Mahkamah Syariyah Blangkejeren No. 0078/Pdt.G/2015/Ms BKJtanggal 03 Desember 2015 tersebut harus dikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidangperkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang NomorHal 7 dari 9 hal Put.

kembali SMS korbanmengatakan bisaji Kamu keluar ketemuan dengan sayalalu korban membalasmengatakan tunggu dulu karena bapak ku belum datang kemudian terdakwamembalas mengatakan lya nanti kita ketemuan dilapangan Basketselanjutnyasekitar pukul 19.00 wita terdakwa menuju lapangan basket Makale dimanakorban bersama Justi Rahmawati alia Justi dan Andro Rantau Palondonganalias Andro telah menunggu kedatangan terdakwa dan tidak lama kemudiansaat berada di lapangan Basket Makale Justi Rahmawati alias Justis

danapakah Para terdakwa mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, majelisakan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwamemenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Paraterdakwa mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa oleh karena baik korban, para keluargakorban, para saksi, para terdakwa dan keluarga para terdakwasudah berdamai, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan akanmenerapkan sistem baru yang perundangannya' belumditetapkan, yaitu sistem PRESTO AKTIF JUSTIS

yang artinyamengembalikan keadaan seperti semula, dari semula tidak adamasalah kembali tidak ada masalah, menyelesaikan masalahsecara damai dan tidak ada tuntut menuntut ataupun hukummenghukum;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelisatas sistem PRESTO AKTIF JUSTIS yang akan Majelis Hakimterapkan, baik korban, para keluarga korban, para saksi, paraterdakwa dan keluarga para terdakwa menyatakan ikhlas danrela diberlakukannya sistem PRESTO AKTIF JUSTIS tersebut danmenyudahi permasalahan

FANGGIDAE, ROBY TOHA, FRANSISKAAPRIATY NATALIA FANGGIDAE, JUSTIS TARADATU, sesuai LaporanPolisi Nomor : LP/B/177/V1/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016;2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, tanggal 29 Juni 2016 saat menerimaLaporan penyidik DIT. RESERSE UMUM Polda NTT, melakukan Interogasiawal Terhadap Pelapor ASTTE A.D.

NTT, dan untukmelakukan klarifikasi atau menyelesaikan masalah tersebut ASTTE A.D.FANGGIDAE dari Bandung datang ke Kupang, menghadap Propam Polda NTTuntuk melakukan klarifikasi dan saat itu juga meminta kepada YAFREDNDUKONAK untuk datang ke Kupang dengan membawa Mobil yang dititipkankepadanya, dan sampai di Kupang Mobil tersebut di Parkir atau dititipkansementara dirumah JEFRI FANGGIDAE di BTN Kolhua, sekitar jam 7.30 pagitanggal 28 Juni 2016 , ERNA FANGGIDAE, ROBY TOHA, FRANSISKAFANGGIDAE dan JUSTIS

FANGGIDAE dan JEFRI FANGGIDAE selakupemilik Rumah, keterangan ini sama dengan Keterangan JEFRI FANGGIDAEyang diberikan kepada penyidik, tanggal 29 Jum 2016 saat ASTTE A.D.FANGGIDAE membuat Laporan Polisi karena tidak menerima perbuatanpengambilan /mencuri Mobilnya oleh ERNA FANGGIDAE, ROBY TOHA,FRANSISKA FANGGIDAE dan JUSTIS TARADATU ;Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2016 , ASTTE A.D.

:N 9 S92 Yo aby pirg air 455 dl pol We clSu sgtrJl dsJar yrrolwyArtinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orangsaksi lakilaki yang adil.Dan dalam Kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang berbunyi:(132 :4 , aaanri) TISIL aldlell all 51.51 Justis,Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telahbaligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan

sebagaimanadisebutkan dalam kitab lanatut Thalibin juz V, halaman 254, yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :N 9 S97 Yo alg pig airo 555 dlyol le cle Sottl d9Jar yrrnligHalaman 8 dari 11 putusan Nomor 79/Pat.P/2018/MS.LsmArtinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orangsaksi lakilaki yang adil.Dan dalam Kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang berbunyi:(132 :4 , aaanri) TISIL aldlell all 51.51 Justis

itu) merupakan kesalahan yang harus diperbaiki, olehkarena itu Hakim Tingkat Banding merasa perlu~ memperbaiki,sehingga biaya perkara pada tingkat pertama seharusnyadibebankan kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding padatingkat banding pada dasarnya ditolak dan Pembanding adalahpihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat(1) RBg perkara pada tingkat banding dibebankan kepadaPembanding/Tergugat ;Memperhatikan, Pasal Pasal dari Undang undang Nomor 48Tahun 2009 justis

4.ANTHONY MARCOTTI
5.RAYMOND WILCOXEN
6.D3 HOLDINGS LLC
7.ANOM SUHERI
8.JUSTIS ST JOHN
9.JOSEPH LEO DOWLING

., S.H selaku PaniteraPengganti serta dihadiri oleh JUSTIS DEVLI WAGIU., S.H Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Jubaida Diu, S.H Djainuddin Karanggusi, S.H. M.HHalaman 16 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN BitRio Lery Putra Mamonto, S.H.Panitera PenggantiDavid Johanes Makabimbang,S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit

,dan Christy Angelina Leatemia, S.H, sebagai hakim Anggota dan dibantu olehJilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, sertadihadiri oleh Justis! Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingiPenasihat Hukumnya;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN BitNurayin, S.H. Djainuddin Karanggusi, S.H.

., S.H selakuPanitera Pengganti serta dihadiri oleh JUSTIS! DEVLI WAGIU., S.H PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan didampingoleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H JUBAIDA DIU., S.H.RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.HPanitera PenggantiHalaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN BitJILLY BEATRIX LONDA., S.HHalaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Bit

dengan menjungjungpraduga tidak bersalah (Presenson Opinosen) akan tetapi minimalada bukti petunjuk dengan demikian bukti pembading bisadilakukan apabila ada kejanggalan dari perbandingan itu ;e Bahwa menurut ahli hasil penngujian dari labolatorum forensikdapat dijadikan bukti petunjuk tanpa harus duji kembali, Pasal 109begitu seeorang diperiksa atau ditetapbkan seseorang itu makatembusannya harus' disampaikan kepada penuntut umumtujuannnya supaya saling kontrol, Dalam ilmu pidana Integritidkriminal justis

dengan menjungjung praduga tidak bersalah(Presenson Opinosen) akan tetapi minimal ada bukti petunjuk dengandemikian bukti pembading bisa dilakukan apabila ada kejanggalan dariperbandingan itu ;Bahwa menurut ahli hasil penngujian dari labolatorum forensik dapatdijadikan bukti petunjuk tanpa harus duji kembali, Pasal 109 begituseeorang diperiksa atau ditetapbkan seseorang itu maka tembusannyaharus disampaikan kepada penuntut umum tujuannnya supaya salingkontrol, Dalam ilmu pidana Integritid kriminal justis

mendapatkan bukti petunjukdengan menjungjung praduga tidak bersalah (Presenson Opinosen)tetapi minimal ada bukti petunjuk dengan denmikian bukti pembadingbisa dilakukan bahwa ternyata ada kejanggalan dari perbandingan itu ;Bahwa menurut ahli hasil penngujian dari labolatorum forensik dapatdijadikan bukti petunjuk tanpa harus duji kembali, Pasal 109 begitudiperiksa atau ditetapbkan seseorang itu maka tembusannya kepadapenuntut umum supaya saling kontrol yang dalam ilmu pidana Integritidkriminal justis

tentangrestribusi tidak terbukti;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum agarPara Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, tidak dapatdikabulkan oleh majelis Hakim karena tindak pidana yan telah menjerat ParaTerdakwa adalah pada pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan orang yanghukumam minimal 3 (tiga) tahun dan pidana denda serendahrendahnya Rp..120.000.000,00 (saratus dua puluh juta rupiah), dan para Terdakwa bukansebagai Justis

N.Vhanya terdiri dari pengurus, komisaris dan bapak persero, pendiriannya simpledengan akte Notaris, sama seperti membuat PT Undangundang No. 175Putusan Perdata No.487/Pdt.G/2015/PN.Madn, hal. 20 dari 41undangundang nomor 40 tahun 2007 hanya saja pendaftarannya, kalau PTpendaftarannya adalah ke Departemen Kehakiman, sedangkan N.Vpendaftarannya di Rad Van Justis ;Bahwa pembubaran N.V itu sangat simple diatur dalam KUHDagang, karenahanya ditentukan oleh rapat persero kecuali ditentukan dalam lain olehanggaran

Terdakwamenyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggotamasyarakat yang baik dikemudian hari;Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentraldalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untukmenentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secaratepat dan adil berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwadiperlukan parameter atau patokanpatokan bagi Hakim dalam menjatuhkanpidananya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Criminal Justis

tahun pada suatu keabsahan tetapi masih dimungkinkan masihada perubahan terhadap suatu langkah ketika kurun waktu 5 tahun sudahtidak dilakukan upaya hukum lagi oleh pihakpihak yang mengetahui inimaksudnya melalui pengumuman terkait dengan konsep norma terkaitdengan pasal 32 memang justru jelas sudah 5 tahun tidak ada gugatanini berarti prestensi yuridiskausa itu tadi tapi kemudian disinimasih ada halhal lain si masyarakat itu tadi tidak mengatahui adanyasuatu pengumuman ini kemudian kita memberikan justis

dalam teori prioritas baku,namun dalam ratio decidendi harus tercermin ketiga tujuan hukum ituterakomodir dalam putusan meskipun tidak harus seimbang, karena secarahukum alam ketiga tujuan hukum tersebut akan saling mendesak sehinggacukuplah porsiporsi ketiga tujuan hukum itu ada meskipun masingmasingporsinya berbeda sesuai sekala prioritas kasus yang dihadapinya, sebagaimanadiajarkan dalam teori triangular cocept, dan teori prioritas kasuistik;Menimbang, bahwa selanjutnya kepastian hukum (legal justis

bagaimana pengelolaan lintas institusi yang butuhkoordinasi untuk menghindari ego sektoral agar tidak terjadioverlapping atau tumpang Tindih mereka perlu koordinasiHalaman 88 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdisehingga yang kita lihat adalah semangat dari pihak kepolisianuntuk menciptakan adanya koordinator Pengawas agar terjadiJalinan satu pintu / harmonisasi agar tidak tumpang Tindih.bahwa dalam suatu koordinasi, PPNS adalah sub sistem ataubagian dari sistem yang ada kriminal justis