bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung RI No. 316 K/TUN/2000 tanggal 13 Pebruari 2007yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbandingdengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan TergugatNo. 340/K.MK

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 306 /K.MK/01/2002 tentang Balai Lelang;3.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304 /K.MK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mendasarkan padaperbuatan melawan hukum tidak memenuhi karena tidak merujukpada ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh gugatanPenggugat kecuali yang diakui secara tertulis dan tegas olehTergugat

terurai pada SHGB No. 181(sisa), sebab sepengetahuan Tergugat II sudah terjual lelang;Eksepsi daluarsa:2.Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2005 dalamposita gugatan butir 8 nampak bahwa gugatan Penggugat diajukanhukum yakni Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 47/K.MK.01/1996;Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2011143.

Bahwa padahal ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 47/K.MK.01/1996 sudah lama tidak berlaku,karena sejak tanggal 13 Juni 2002 ketentuan hukum yang mengaturBalai Lelang adalah Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No. 306/K.MK.01/2002;4. Bahwa, demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat harusdituangkan dalam surat gugatan tertanggal 5 Juli 2005 ini diajukantelah lewat waktu (daluarsa);Eksepsi nebis in idem dan/atau prematur;5.

Hak Tanggungan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 UU HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 yang isinya menyatakan:...Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut;Ini menunjukkan bahwa PT Balindo dalam hal ini hanya berperan sebagaipelaksana kegiatan pra lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 8Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 306/K.MK

Berdasarkan keputusan MenteriKeungangan RI No. 362 K.MK.04/1998 tetang Pemberian PenguranganPajak Bumi dan Bangunan bahwa pengurangan atas pajak terhutangdapat diberikan kalau terjadi sebab yang luar biasa, misal bencana alamdan bentuk kebakaran, kekeringan, hama tanaman. Dalam persidanganterbukti hanya terjadi di satu desa, padahal di usulkan dan telahmendapat pengurangan di 7 desa, yang mengakibatkan pembayaran/pengeluaran dana sebesar Rp 18.687.068.

berjalan sebelumberlangsungnya perkawinan, karena itu usaha penambahan sewa mobiltersebut juga merupakan bentuk penunjang usaha rental Terbanding yangfaktanya telah berjalan baik sebelum Terbanding menikah dengan Pembandingatau sesudahnya;Menimbang, bahwa semua penunjang rental tersebut diperoleh dengancara leasing, sehingga keberadaan harta tersebut belum mempunyalkepemilikan secara sempurna (a/milkuttam);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 1169/K.MK

Biaya, Kegiatan : Hutan Rakyat Pola Kebun,Bulan Laporan : April 2002, Kelompok Tani : Bina Warga, Luas : 100 Ha,Lokasi Kampung Muara Kelawit, Kecamatan : Muara Pahu,Kabupaten/Kota : Kutai Barat ;Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2002 ;Surat dari Ketua Kelompok Tani Bina Warga yang ditujukan kepada LSMBIPPAL Muara Pahu, tertanggal 12 Nopember 2002 ;Surat dari Kepala Kampung Muara Kelawit yang ditujukan kepada KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 9 Mei 2003, Nomor :467/04/K.MK

No. 1920K/Pid.Sus/2008Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2002 ;Surat dari Ketua Kelompok Tani Bina Warga yang ditujukan kepadaLSM BIPPAL Muara Pahu, tertanggal 12 Nopember 2002 ;Surat dari Kepala Kampung Muara Kelawit yang ditujukan kepadaKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 9 Mei2003, Nomor : 467/04/K.MK/V/2003, perihal : melanjutkan pekerjaanproyek RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) ;Kwitansi No. 006 tertanggal 7 Mei 2002 ;Kwitansi No. tertanggal 17 Juni 2002 ;Kwitansi No

Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.TrimaduMurni Asri Di Kabupaten Paser, Tanggal 31 Oktober 2008 ; foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Direktur PT.Trimadu MurniAsri Nomor : 092/TMA/BK/IV/2007, tanggal 12 April 2007 ; foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati PasirNomor : 525/16/EkProd.I/2007 tentang Izin Usaha PerkebunanAtas Nama PT.Trimadu Mumi Asri Tanggal 25 Pebruari 2010 ; foto copy Surat Camat Muara Komam Nomor : 045.2/60/ K.MK

PawitHaryanto,SH, Triyono Edy Budhiarto, SH, Muhidin,SH.MHum dan Dr.Andi MuhammadAsrun, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:03/K.MK/V1I/2010, tanggal 14 Juni2010, Surat Kuasa subtitusi knusus Nomor:1249.38/PL.01/V1/2010, tanggal 14 Juni 2010Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 , Majelis Hakim telahmenunjuk sdr.SUPRAJA,SH. sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk menyelesaikan perkara a quo dengan proses mediasi, namun berdasarkanlaporan Hakim Mediator