Nomor 1477 K/Padt/2013Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajenepada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Banda/Saminda, yangmemiliki sebidang tanah darat/kebun, yang luasnya sekitar 3.375 m2,terletak di Kampung Rappokadang, Kelurahan Kalabbirang, KecamatanMinasatene (dulu : Desa Kadjuara, Ketjamatan Pangkadjene), KabupatenPangkep, yang batasbatasnya sebagai berikut : Utara berbatasan : tanah Masati ; Timurberbatasan : jalanan; Selatanberbatasan

Menyatakan bahwa tanah obyek perkara, yakni : tanah yang luasnya sekitar3.375 m2, terletak di Kampung Rappokadang, Kelurahan Kalabbirang,Kecamatan Minasatene (dahulu: Desa Kadjuara, KetjamatanPangkadjene), Kabupaten Pangkep, yang batasbatasnya sebagaiberikut : Utara berbatasan : tanah Masati; Timur berbatasan : Jalanan;Hal. 3 dari 8 Hal. Put.

MASALI binAGUASANG, telah mempercayakan dan menitipbkan kepada Penggugatberupa : Surat Pernyataan Kepemilikan PERAHU SOSIAL tertanggal 17 Juli1953 yang diketahui oleh Kepala Wanoea Kadjuara, Kerajaan Bone danSurat Pernyataan Kepemilikan PERAHU NASIONAL Tanda selar 469.81 KM.165.84 T Nomor 139 FFa tertanggal 5 Juni 1967 yang diketahui olehPenguasa Pelabuhan Tanjung Pandan, dimana kedua Surat Pernyataantersebut diserahkan langsung oleh Almarhum H.

IBRAHIM MS. dan sekarangdilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat, maka Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskanbahwa PERAHU SOSIAL sesuai Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal17 Juli 1953 yang diketahui oleh Kepala Wanoea Kadjuara, Kerajaan BoneHal. 4 dari 27 hal.

MASALI BIN AGUASANG tersebut diatas, telah dapatdinyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad) dikarenakan bertentangan denganapa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang HukumKewarisan yang berdasarkan hukum syariah);Bahwa oleh karena harta waris berupa PERAHU SOSIAL sesuai SuratPernyataan Kepemilikan tertanggal 17 Juli 1953 yang diketahui oleh KepalaWanoea Kadjuara, Kerajaan Bone dan PERAHU NASIONAL sesuai SuratPernyataan Kepemilikan

Menyatakan bahwa PERAHU SOSIAL sesuai Surat Pernyataan Kepemilikantertanggal 17 Juli 1953 yang diketahui oleh Kepala Wanoea Kadjuara,Kerajaan Bone dan PERAHU NASIONAL sesuai Surat PernyataanKepemilikan tertanggal 5 Juni 1967, Tanda selar 469.81 KM. 165.84 TNomor 139 FFa yang diketahui olen Penguasa Pelabuhan Tanjung Pandan,dan juga seluruh harta benda yang diperoleh dari hasil usaha danoperasional PERAHU SOSIAL dan PERAHU NASIONAL, yaitu berupa :a. Perahu Layar Motor BAHARI SOSIAL;b.

Bahwa semasa hidupnya orang tua PENGGUGAT Almarhum MAWARIS,telah mempercayakan dan menitipkan kepada PENGGUGAT berupa :Surat Pernyataan Kepemilikan PERAHU SOSIAL tertanggal 17 Juli 1953yang diketahui olen Kepala Wanoea Kadjuara, Kerajaan Bone dan SuratPernyataan Kepemilikan PERAHU NASIONAL Tanda selar 469.81 KM.165.84 T No.139 FFa tertanggal 5 Juni 1967 yang diketahui olehPenguasa Pelabuhan Tanjung Pandan, dimana kedua Surat Pernyataantersebut diserahkan langsung oleh Almarhun MAWARIS kepadaPENGGUGAT

Bahwa oleh karena harta benda tersebut selurunnya adalah diperolehdari hasil usaha PERAHU SOSIAL dan PERAHU NASIONAL yangawalnya dikelola oleh Almarhum MAWARIS, kemudian dilanjutkan olehanak pertamanya yaitu Almarhum ANAK I. dan sekarang dilanjutkanoleh anaknya yaitu TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomemutuskan bahwa PERAHU SOSIAL sesuai Surat PernyataanKepemilikan tertanggal 17 Juli 1953 yang diketahui oleh KepalaWanoea Kadjuara, Kerajaan

Bahwa oleh karena harta waris berupa PERAHU SOSIAL sesuai SuratPernyataan Kepemilikan tertanggal 17 Juli 1953 yang diketahui olehKepala Wanoea Kadjuara, Kerajaan Bone dan PERAHU NASIONALsesuai Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 5 Juni 1967, Tandaselar 469.81 KM. 165.84 T No.139 FFa yang diketahui oleh PenguasaPelabuhan Tanjung Pandan, dan juga seluruh harta waris yangdiperoleh dari hasil usaha dan operasional PERAHU SOSIAL danPERAHU NASIONAL, yaitu berupa :a.

Menyatakan bahwa Perahu Sosial sesuai Surat Pernyataan Kepemilikantanggal 17 Juli 1953 yang diketahui oleh Kepala Wanoea Kadjuara,Kerajaan Bone dan Perahu Nasional sesuai Surat PernyataanKepemilikan tanggal 5 Juni 1967, Tanda Selar 469.81 KM. 165.84 TNomor 139 FFa yang diketahui oleh Penguasa Pelabuhan TanjungPandan, dan juga seluruh harta benda yang diperoleh dari hasil usahadan operasional Perahu Sosial dan Perahu Nasional, yaitu berupa:Perahu Layar Motor Bahari Sosial;Kapal Layar Motor Arif Sosial

Khusus tanggal 18 Juli 2013;Para Termohon Kasasidahulu para Tergugat/paraTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/paraTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene padapokoknya atas dalildalil:Mengenai masalah:Sebidang tanah darat/perumahan yang terletak dahulu Desa Kadjuara

602) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun Jamak, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 2.585.000.000, penyedia PT Kadjuara Mandiri.

603) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun I, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 866.840.000,-, penyedia PT Kadjuara Mandiri.

604) 1 (satu) bundel

Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 500/54.a.Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA

471. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun Jamak, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 2.585.000.000, penyedia PT Kadjuara

Mandiri.

472. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun I, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 866.840.000,-, penyedia PT Kadjuara Mandiri.

473. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku, tanggal 05 Agustus 2015