YMIK / UNAS VS KAKANTA KAB. BOGOR

WARKIM VS KAKANTA KOTA CIREBON, MURSID, DKK

VS KAKANTA KAB. BANDUNG

VS KAKANTA KAB. BEKASI

Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 474.2/38/TM/IV/2018 antaraABDUL MUHID (Suami) dengan ITRIM (lstri) tertanggal 30 April 2018 (tertanda T7).8.Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara antara Rembekmelawab Kakanta Loteng, Itrim dan H.

Foto copy Surat Kakanta Kabupaten Takalartertanggal 1 Mei 2006 yang diterima oleh NurAlam Siwa,S.Sos, yang diberi tanda bukti T13 ;Bukti bukti.................Bukti bukti mana telah diberi meteralsecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, kecuali bukti 17 dan T8 berupafoto copy dari foto copy;Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak20mengajukan saksi saksi dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalibantahannya, Tergugat II Intervensi telahmengajukan surat surat bukti

Tanah dan bangunan tersebut telah didaftarkan dengan dasarpendaftaran yaitu Surat Keputusan Kakanta Kabupaten Mimika nomor 520.126.11.2006, dibukukan di Timika pada tanggal 7 Desember 2006 dan diterbitkanHalaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Armsertifikat hak milik nomor 562 atas nama pemegang hak Stevianus Dumanauw diTimika pada tanggal 7 Desember 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 19Februari 2021, diketahui di Kelurahan Kebun Sirih (dahulu

(empat ratus dua puluh satu meter persegi) dan bangunan yang dibangunHalaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Padt.G/2020/PN Armdiatasnya diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kakanta Kabupaten Mimika padatahun 2006, atau dengan kata lain diperoleh oleh Tergugat ketika Penggugat danTergugat masih dalam ikatan perkawinan dengan status sebagai suami Isteri, sertatidak terungkap di persidangan mengenai adanya perjanjian perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat terkait dengan pemisahan harta

Putusan Nomor. 217 K/TUN/20154.disamping itu berdasarkan buktiP20 yang merupakan surat dari Presiden RIyang memerintahkan Kakanta Kota Bandung untuk melaksanakan putusanNo.76/G/2006/PTUNBdg (bukti P21) yang telah BHT ternyata sama sekalitidak dipertimbangkan , padahal objek sengketa aquo berada diatas tanahPersil No.37 dan No.42 Kohir No.89 dimana berdasarkan putusan tersebutdiatas semua pembebanan hak diatas tanah persil dimaksud telahdinyatakan Batal dan Tidak Sah,putusan mana telah Berkekuatan

mengikat, yangdimaksudkan itu beda lokasi salah meletakan lokasi itu jadi kekeliruan itubisa dijadikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan yang menyatakanbatal pengadilan;Bahwa Pendaftaran secara sistematis itu berarti pendaftaran terhadapbidangbidang wilayah sudah jelas, kalau sporadis itu belum secarakeseluruhan terhadap pembuatan sertipikat demikian di dalam PP No. 24tahun 1997;Bahwa suatu peningkatan hak atas tanah tidak bisa diterbitkan oleh suatuinstansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kakanta

telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.Berkaitan dengan siapa yang mempunyai kewenangan membatalkan SK,maka berdasarkan Pasal 105 :1) Pembatalan hak atas tanah dilakukandengan keputusan Menteri;2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Menteri dapatmelimpahkan kepada Kepala KantorWilayah atau Pejabat yang ditunjuk;e Bahwa sebelum kasus ini diperiksa di Kejaksaan ada pertemuan diKanwil BPN DKI yang dihadiri oleh Kanwil Suratman (almarhum),Robert Lumempouw, Roli Irawan, Kintot (Kakanta

telah memperolehkekuatan hukum tetap.Berkaitan dengan siapa yang mempunyai kKewenangan membatalkan SK, makaberdasarkan Pasal 105 :1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengankeputusan Menteri;2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Menteri dapatmelimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayahatau Pejabat yang ditunjuk;Bahwa sebelum kasus ini diperiksa di Kejaksaan ada pertemuan diKanwil BPN DKI yang dihadiri oleh Kanwil Suratman (almarhum), RobertLumempouw, Roli lrawan, Kintot (Kakanta

KAKANTA yang telah dilegalisir;

155

1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;

156

1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.

KAKANTA yang telah dilegalisir;

155 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;

156 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.

KAKANTA yang telah dilegalisir;

155. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;

156. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.

KAKANTA yang telah dilegalisir;

155 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;

156 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.

KAKANTA yang telah dilegalisir;
155 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
156 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.

KAKANTA yang telah dilegalisir;
155 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
156 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.

KAKANTA yang telah dilegalisir;

155 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;

156 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT.