Ditemukan 17 data
108 — 10
Sanang, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, RT.01 / RW.02, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat IV, Halija Binti Kalusa, bertempat tinggal di Jln. Prof. DR. Ir. Sutami, RT. 02/ RW.01, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat V, Nurbaya Binti Hajjah Sahalang, bertempat tinggal di Jln.
Sanang, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, RT.O1 /RW.02, Kecamatan' Biringkanaya Kota Makassar, sebagaiTurut Tergugat IV.Halija Binti Kalusa, bertempat tinggal di JIn. Prof. DR. Ir. Sutami,RT. O2/ RW.O1, Kelurahan Bulurokeng, KecamatanBiringkanaya Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat V.Nurbaya Binti Hajjah Sahalang, bertempat tinggal di JlIn. BataraBira, RT. O1/ RW.05, Kelurahan Bulurokeng, KecamatanBiringkanaya Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat VI.Hj.
Sanang, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, RT.01 /RW.02, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai TurutTergugat IV, Halija Binti Kalusa, bertempat tinggal di Jln. Prof. DR.Ir. Sutami, RT. 0O2/ RW.01, Kelurahan Bulurokeng, KecamatanBiringkanaya Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat V, NurbayaBinti Hajjah Sahalang, bertempat tinggal di Jln. Batara Bira, RT. 01/RW.05, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya KotaMakassar, sebagai Turut Tergugat VI, Hj.
PT BPR MULYA SRI REJEKI
Tergugat:
1.PURWANTO
2.MAHMUDAH
22 — 14
dibuktikan dengan keterangan darikepala desa setempat atau penaksir independen, untuk pembayaran hutangTergugat.Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik ParaTergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruhkewajiban hutang beserta denda Para Tergugat kepada Penggugat.Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak akan melakukan upaya hukum apapunapabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secaralelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya kalusa
Cokorda Gde Oka Tisnu
15 — 7
Yeh Tengah, Desa Kalusa, KecamatanPayangan, Kabupaten Gianyar, Hp. 081936235553,selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri Tersebut ; Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ; Setelan mendengar keterangan saksisaksi serta telah pulamemperhatikan alat bukti Surat yang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 28April 2021 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28April 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021
KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD SALEH bin DURAHMAN
23 — 15
Ariansyah bin Kalusa, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi Hasri meminta tolong kepada Saksi untuk menjagakanrumahnya selama ditinggal mudik lebaran ke Sulawesi; Bahwa biasanya Saksi tidur di rumah milik Saksi Hasri yangberalamat di Perum Korpri Blok A1 RT 08 Kelurahan Sungai ParitKecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara; Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019, Saksi tidak bisa tidur di rumahSaksi Hasri dikarenakan istri Saksi sedang sakit dan Saksi hanya bisamenjaga
187 — 72
Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) jugamenyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)nyaMenyatakan: 22222 2 o ono nnn nnn nnn nnn nee non noe nnn ne ee ee nee nee one neePelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknyasluit terlihat atau tidak dapat dibasa secara jelas, atau yang pengungkapannyaSulit Dimengerti; 2272 222 222 one eoDan, selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula: Setiap kalusa
198 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
JudexFactimenyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbanganHakim BPSK yang menyatakan, bahwa kalimat dalam Polis StandarAsuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Bab II Pengecualian,Pasal 3.1.1.4, tidak menjamin penggunaaan selain dari yangdicantumkan dalam polis tidak dapat dijadikan dasar yang kuat karenabertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, Pelaku Usahadilarang mencantumkan kalusa
136 — 48
yang dibeli olehkonsumen;Huruf (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yangHalaman 11 dari 25 Putusan Nomor 207/Pat.SusBPSK/PN Pdgdibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;huruf (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelakuusaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran;ayat 3 ; Setiap kalusa
278 — 153
PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) jugamenyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor : 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada ayat (2)nyamenyatakan :pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak ataubentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yangpengungkapannya SULIT DIMENGERTI.DAN selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula :setiap kalusa
171 — 80
PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) jugamenyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor : 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada ayat (2)nyamenyatakan :pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak ataubentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yangpengungkapannya SULIT DIMENGERTI.DAN selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula :setiap kalusa
DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
BUJANG ASMUN alias UJANG GAGAK bin AHAD USMAN alm.
347 — 262
yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa menurut keterangan Ahli, Maling teriak maling itu baruberbentuk frasa bukan kalimat lengkap yang ada keteranggannyasehingga tidak jelas apa yang dimaksud dalam frasa tersebut Bahwa menurut keterangan Ahli, Kesimpulan kontruksi malingteriak maling, tidak memuat subjek yang jelas dan tidak memuatpenghinaan sehingga makna teks dalam konteks yang terbanguntidak lengkap; Bahwa menurut keterangan Ahli, Kontruksi Bahasa terdiri dariHuruf, suku kata, farasa atau kalusa
69 — 41
Menyatakan Batal DEMI HUKUM PERJANJIAN PERUBAHANTERHADAP PERJANJIAN KREDIT No 5002267ADDPK74590615tertanggal 30 Juni 2015 beserta SYARAT DAN KETENTUAN UMUMPEMBERIAN FASILITAS KREDIT yang penuh dengan Kalusa Baku;5.
208 — 87
PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (8) jugamenyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor : 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada ayat (2)nyamenyatakan :pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak ataubentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yangpengungkapannya SULIT DIMENGERTI.DAN selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula :setiap kalusa
88 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 938 K/Padt.SusBPSK/2016untuk pengawasan tentang pencantuman kalusa baku.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
SULAIMAN Bin SYAFEI Alias BAPAKNYA RESI
295 — 312
Bahwa yang dimaksud dengan kata adalah unsur bahasa yangdiucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuanperasaan dan pikran yang dapat digunakan dalam berbahasa (KBBI V,halaman 756) Bahwa yang dimaksud dengan kalimat adalah kesatuan ujar yangmengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan atau satuan bahasaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN kKdiyang relative berdiri sendiri, mempunyai intonasi final dan secara actualatau potensial terdiri atas kalusa.
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
195 — 88
nahdalam hal ini 1320 akan Batal demi hukum di sebabkanBertentangan dengan PASAL 18 1 huruf H UURI nomor 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen)Jika ketentuan PASAL 120 Jo. 1337 terkait dengan PASAL 18ayat 1 Huruf H UURI Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen juga menekankan adanya 8 (delapan) KLAUSABAKU yang terlarang di cantumkan sesuai yang dimaksud dalamPASAL 18 AYAT 1 dan ayat 2 yang melarang PENCANTUMANKluasa Baku yang letak atau bentuknya sulit terlinat atau prakterPencantuman Kalusa
Terbanding/Tergugat VII : Halija Binti Kalusa
Terbanding/Tergugat VIII : Nurbaya Binti Hajjah Sahalang
Terbanding/Tergugat XII : Luddin alias Pataluddin
Terbanding/Tergugat XV : Haji Taufiqurrahman
Terbanding/Tergugat XVI : Haji Ibrahim
Terbanding/Tergugat XVIII : Gege Bin Yatonna
Terbanding/Tergugat XIX : Muna Binti Mone
Terbanding/Tergugat XX : Hajja Mami
Terbanding/Tergugat XXI : Baharuddin Bin Borahima
Terbanding/Tergugat XXII : Jala Bin Yambo
Terbanding
134 — 64
Sanang
Terbanding/Tergugat VII : Halija Binti Kalusa
Terbanding/Tergugat VIII : Nurbaya Binti Hajjah Sahalang
Terbanding/Tergugat XII : Luddin alias Pataluddin
Terbanding/Tergugat XV : Haji Taufiqurrahman
Terbanding/Tergugat XVI : Haji Ibrahim
Terbanding/Tergugat XVIII : Gege Bin Yatonna
Terbanding/Tergugat XIX : Muna Binti Mone
Terbanding/Tergugat XX : Hajja Mami
Terbanding/Tergugat XXI : Baharuddin Bin Borahima
Terbanding/Tergugat XXII : Jala Bin Yambo
TerbandingSanang, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, RT.O1 / RW.0O2,Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,sebagaiTerbanding VI semula Tergugat VI;7.Halija Binti Kalusa, bertempat tinggal di Jin. Prof. DR. Ir. Sutami, RT. 02/RW.01, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan BiringkanayaKota Makasar , sebagai Terbanding VII semula TergugatVII;8.Nurbaya Binti Hajjah Sahalang, bertempat tinggal di JIn.
109 — 77
Sehingga UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang UntukPengawasan Tentang Pencantuman Kalusa Baku.