Ditemukan 5 data
8 — 0
Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Afif Riza Akroma bin Wijoyo) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Ummu Hanni binti Kanasan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rusli Ali (almarhum);Bahwa karena Sitiran Bubukli meninggal pada tahun 1950,selanjutnya pada tahun 1951 Bapak Kanasan Ali menikah denganAlwiyah Hi. Edo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:1.4. Hamim Kanasa Ali/Penggugat;1.5. Ishak Ali (almarhum);2. Bahwa selain meninggalkan kelima anak tersebut, Bapak KanasaAli (almarhum) juga meninggalkan harta peninggalan berupasebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di perbatasan DesaHal.2 dari 12 hal. Put.
175 — 127
bahwa memperhatikan gambar lokasi permohonan PT.WoneelSinar Utama (berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi pada Perda KabupatenMagelang Nomor 5 Tahun 2011) (Vide Bukti T7) tercatat pada kolom legenda lokasiberada pada kawasan perkebunan dan pertanian ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, makadalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat permasalah hukum / /ega/ issue yangharus dipertimbangkan adalah Apakah lokasi permohonan IPMT yang diajukanPemohon yang berada di kanasan
199 — 91
Pasal3 sebagai kawasan lindung daerah masingmasingdalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I, disertaidengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkatPutusan Nomor 36/Padt.G/2015/PN Dum Hal 46 dari 66ketelitian minimal skala 1: 250.000 serta memperhatikankondisi wlayah yang bersangkutan.(2) Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat harus memperhatikan peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penetapan wliayah tertentusebagai bagian dari kanasan
299 — 173
Selain itufrasa ditunjuk dan atau tidak sinkron dengan Pasal 15UndangUndang a quo.Dengan demikian ketidaksinkronan tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukumyang adil sebagaimana dimaksud Pasal28D ayat (1) UUD 1945 yangmenentukan, Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum;> Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UUKehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, Kanasan hutan yangtelah ditunjuk dan