Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kawasan kanakan kanason kanasa kemasan kalasan kamasan kapasan kanusan kandasan
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 14-03-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PA BATANG Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Btg
Tanggal 23 Maret 2022 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
  • Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Afif Riza Akroma bin Wijoyo) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Ummu Hanni binti Kanasan);
    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Mei 2014 — Hi SALEH ALI, dk VS PEMERINTAH R.I., Cq. PRESIDEN R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, Cq. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA Cq. BUPATI HALMAHERA UTARA, Cq. CAMAT GALELA SELATAN CQ. KEPALA DESA SOAKONORA, dkk
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rusli Ali (almarhum);Bahwa karena Sitiran Bubukli meninggal pada tahun 1950,selanjutnya pada tahun 1951 Bapak Kanasan Ali menikah denganAlwiyah Hi. Edo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:1.4. Hamim Kanasa Ali/Penggugat;1.5. Ishak Ali (almarhum);2. Bahwa selain meninggalkan kelima anak tersebut, Bapak KanasaAli (almarhum) juga meninggalkan harta peninggalan berupasebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di perbatasan DesaHal.2 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 20-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 004/P/FP/2016/PTUN.Smg
Tanggal 16 Mei 2016 — PT. WONEEL SINAR UTAMA Melawan Bupati Magelang
175 — 127
  • bahwa memperhatikan gambar lokasi permohonan PT.WoneelSinar Utama (berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi pada Perda KabupatenMagelang Nomor 5 Tahun 2011) (Vide Bukti T7) tercatat pada kolom legenda lokasiberada pada kawasan perkebunan dan pertanian ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, makadalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat permasalah hukum / /ega/ issue yangharus dipertimbangkan adalah Apakah lokasi permohonan IPMT yang diajukanPemohon yang berada di kanasan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 36/Pdt G/2015/PN Dum
Tanggal 26 April 2016 — YAYASAN RIAU MADANI, beralamat di Pekanbaru, Jalan Repelita I No. 25 A Tampan, Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnoefendi, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani dan bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Riau Madani berdasarkan pada Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Riau Madani yang diwakili oleh pengurusnya yaitu 1. SURYA DARMA (Ketua Umum Yayasan Riau Madani), 2. MATURIDI (Ketua I Yayasan Riau Madani), 3. AHMAD JHONI (Sekretaris Umum Yayasan Riau Madani), 4. RIO RIZAL (Sekretaris Yayasan Riau Madani) selanjutnya disebut ---------------PENGGUGAT; L A W A N 1. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq Pemerintah Kota Dumai (Walikota Dumai), beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Dumai di jalan Perwira Kota Dumai, selanjutnya disebut------------------------------------------- TERGUGAT ; 2. PT. Sari Dumai Sejati, beralamat di jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut----------------------------------TURUT TERGUGAT I; 3. PT. Cemerlang Energi Perkasa, beralamat di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya disebut---------------------------------TURUT TERGUGAT II;
199 — 91
  • Pasal3 sebagai kawasan lindung daerah masingmasingdalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I, disertaidengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkatPutusan Nomor 36/Padt.G/2015/PN Dum Hal 46 dari 66ketelitian minimal skala 1: 250.000 serta memperhatikankondisi wlayah yang bersangkutan.(2) Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat harus memperhatikan peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penetapan wliayah tertentusebagai bagian dari kanasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
299 — 173
  • Selain itufrasa ditunjuk dan atau tidak sinkron dengan Pasal 15UndangUndang a quo.Dengan demikian ketidaksinkronan tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukumyang adil sebagaimana dimaksud Pasal28D ayat (1) UUD 1945 yangmenentukan, Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum;> Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UUKehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, Kanasan hutan yangtelah ditunjuk dan