KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs Hj. KETTY MULYAWATI

PUTUSANNo. 541 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN' REPUBLIK' INDONESIA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAINLAINPADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Komplek Departemen Keuangan, Gedung SyafrudinPrawiranegara Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24Jakarta Pusat, dalam

Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syaratseluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugatsebesar Rp.107.681.496,00 (seratus tujuh juta enam ratus delapan puluhsatu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan cara melelangagunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama Yusuf yang terletak diDesa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo dengan perantaraKantor Pelayanan Kekakyaan Negara dan Lelang (KPKNL) danhasilpenjualan lelang tersebut

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia CqJenderal Piutang dan Lelalng Negara Cq Kantor Wilayah VDJPLN Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekakyaan Negara dan Lelang (KpKNL) Semarang Jl.

Rahman dilelang melalui perantara KantorPelayanan Kekakyaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebutdigunakan untuk pelunasan sisa pinjaman para Tergugat yang belum dilunasi;PASAL 4Bahwa Surat Pengakuan Hutang an. Masni A.

agunan Penggugattanpa adanya teguranteguran dan pemberian jalan keluar gunamenyelesaikan kredit macet Penggugat;Bahwa atas pelelangan terhadap agunan milik Penggugat yakni Hak MilikNomor 10729, terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, KotaSurakarta, yang oleh Tergugat telah diajukan pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pihak yang ditunjuk untukpelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013,sehingga sebagai pihak pelaksana, Kantor Pelayanan Kekakyaan

Hal tersebut dibuktikan dengan Soebagio yang tidak lagi dapatmelakukan tindakan tindakan yang bertujuan untuk melindungikepentingan hukumnya.Pasal 441 KUHPerdata.Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, maka,jika ada alasan untuk itu, Pengadilan mengangkat seorang pengurussementara, guna mengurus pribadi dan harta kekakyaan si yangpengampunnya dimintaPasal 434 KUHPerdata mengatur :Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorangkeluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya

Kantor Pelayanan Kekakyaan Negara Dan Lelang Singaraja

Sofyandi Bin Abdullah, Umur 28 tahun, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal diKampung kuyun Toa, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut karena sejak sayapindah kekampung Kuyun Toa sekitar dua tahun yang lalu ; Bahwa menurut sepengetahuan saksi benar Penggugat tersebut adalah seorangdalam kategori miskin dikampung kami karena tidak mempunyai kekakyaan dansuaminya tidak pernah

M.Isa Bin Enam, Umur 45 tahun, Pekerjaan PNS/Sekretaris Kampung, Tempattinggal di Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut karena selaku wargamasyarakat saksi ; Bahwa menurut sepengetahuan saksi benar Penggugat tersebut adalah seorangdalam kategori miskin dikampung kami karena tidak mempunyai kekakyaan dantinggalnya juga dengan cara menumpang ditempat orang tuanya Penggugat sertasuaminya

PAF Lamintang, SH berjudulDelikdelik khusus kejahatankejahatan terhadap arta kekakyaan, menyebutkan bahwa yamgdimaksud dengan mengambil ada;ah setiap tindakan yang membuat sebagian harta yangdimaksud. Ad. 3.

Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekakyaan yang dibuat olehPemohon dan Termohon, diketahui oleh Kepala Desa PersiapanPujodadi, tanggal 18 November 2020.

KementerianKeuangan Republik indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekakyaan Negaracq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Oleh Karena itu Tergugat tidakmempunyai kualitas untuk dapat di tuntut dalam perkara di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum induknya danInstansiatasannya.c.

KementerianKeuangan Republik indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekakyaan Negaracq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Oleh Karena itu. Tergugat tidakmempunyai kualitas untuk dapat di tuntut dalam perkara di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum induknya dan Instansialasannya.c.

Penggugat:
Erik Irawan
Tergugat:
1.PT Permodalan Nasional Madani Persero UlaMM unit Kisaran
2.Pemerintah Cq Menteri keuangan RI cq Direktorat Jendral kekakyaan Negara Cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI CMenteri Agraria Cq Kepala BPN Cq Kakanwil BPN Sumut Cq Kepala Kantor BPN Asahan
2.Syafii Marpaung

Kantor1Pelayanan Kekakyaan Negara dan lelang Sidoarjo, jalanErlangga Nomor 161, Sidoarjo diwakili Kuasanya masingmasing bernama 1.Dr.Indra Surya, SH.LL.M 2. Dr.HanaS.J.Kartika, SH.LL.M 3. Drs.Ec.Muriyanto 4. Iskandar, SH5.Maria Lucia Clamareria, SH.M.H 6. Dewi Sr, SH7.Pangihutan Sigian, SH 8. Kingsospol Siregar, SH.M.H9.Evisari Melani, SH.M.H 10.Dwi Susianto Guntoro, SH 11.Priskila Sura L.A.SH 12. Arsy Febriya Wardani, SH 13.NelyHidayani, SH 14. Wahyu Endro Maryoto,SE 15.

Pembanding/Penggugat : Erik Irawan
Terbanding/Tergugat I : PT Permodalan Nasional Madani Persero UlaMM unit Kisaran
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Cq Menteri keuangan RI cq Direktorat Jendral kekakyaan Negara Cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI CMenteri Agraria Cq Kepala BPN Cq Kakanwil BPN Sumut Cq Kepala Kantor BPN Asahan
Terbanding/Turut Tergugat II : Syafii Marpaung

Bahwa sehubungan telah jatuh tempo kredit Penggugat pada Tergugat dan telahdiikatnya ketiga JAMINAN tersebut dengan Hak Tanggungan maka untukpelunasan kredit Penggugat akan dilaksanakan lelang oleh Tergugat denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekakyaan Negara dan Lelang (KPKNL) yangmana pula telah dilakukan PENGUMUMAN LELANG;Bahwa selanjutnya Tergugat akan mengajukan alasanalasan keberatan Tergugatterhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yakni:1.

KementerianHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 226 /Pdt/2017/PT.BDG.Keuangan Republik indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekakyaan Negaracq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Oleh Karena itu Tergugat tidak mempunyaikualitas untuk dapat di tuntut dalam perkara di muka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan Badan Hukum induknya dan Instansi atasannya.c.

Membebankan kepada Tergugat memberikan mutah yang layakkepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) secara tunai dan nafkah maskan dan kiswah selama masaiddah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan secaratunai ;t: Menyatakan harta kekakyaan yang diperoleh selama perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yaitu:1.

Yamin No. 47 Kisaran, sehingga terjaditindak pidana penggelapan terhadap objek perkara dilakukan Tergugat danTergugat II tanpa persetujuan Para Penggugat;Bahwa terhadap penggelapan objek perkara tersebut, diajukan pelelangganoleh Tergugat dan dilakukan lelang oleh Tergugat Il secara melanggarhukum dan bertentangan dengan hukum disebabkan berdasarkan hukumpasal 224 HIR/258 RBG menyebutkan eksekusi maupun lelang harusmelalui pengadilan negeri setempat, bukan melalui perantara KantorPelayanan dan Kekakyaan

Bahwa atas pelelangan terhadap agunan milik Penggugat yakni Hak Milk No.10729, terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,yang oleh Tergugat telah diajukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) selaku pihak yang ditunjuk untuk pelaksanaan lelang yangakan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013, sehingga sebagai pihakpelaksana, Kantor Pelayanan Kekakyaan Negara dan Lelang (KPKNL) sudahsepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pihak Turut Tergugat