EKATMAWATI dalam RAPATPELAKSANAAN HASIL INVENTARISASI PERSEDIAAN,ASET TETAP SERTA ASET LAINLAIN di LINGKUNGANKDPDTT Tanggal 16 Maret 2017 beserta lampirannya.100. 3 (tiga) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadapLaporan Keuangan Tahun 2016 Kemendesa PDTT.101. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : ND.029/DPPMD/III/2017Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Klarifikasi atas Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPKRI beserta 2 (lembar) Lembardisposisinya.102. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129/lJ/04/

LHP :...B/HP/XVI/05/201, Tanggal ....Mei 2017.107. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LaporanKeuangan Kemendesa PDTT (067) Tahun 2016 yangdimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun2016 (Audited) Nomor : NK115/PB.6/2017 beserta 1 (Satu)bendel lampirannya.108. 1 (Satu) bendel Draft Jawaban Kepala Biro Keuangan dan BMNKementrian Desa dan PDTT (EKATMAWATI) atas perbagaitemuan dari BPK RI.109. 1 (satu) buah buku Memo kecil dengan sampul transparanwarna biru.110. 1 (satu)

PDTT,ditandatangani oleh Rochmadi Saptogiri selaku Auditor UtamaKN Ill BPK RI beserta 1 (Satu) lembar tanda terima yangditandatangani Suwarno202. 1 (satu) bundel printout analisis usulan opini atas laporankeuangan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis danKetua Tim Pemeriksa203. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Pemeriksaan atas LaporanKeuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, pembagian tugasTim Laporan Keuangan Kemendesa TA 2016 besertalampirannya204. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Kronologis

BMN PADA KEMENDESA BELUMSEPENUHNYA DIGUNAKAN UNTUK PENYESUAIAN NILAIASET TETAPe. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait PENCATATANDAN PENYAJIAN ASET TETAP TANAH SENILAI Rp15.530.598.477,00 PADA DITJEN PKP2TRANS DANDITJEN PKTRANS TIDAK MEMENUHI KLASIFIKASI ASETTETAP TANAHf. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait TERDAPATASET LAINLAIN DALAM KONDISI RUSAK BERATSENILAI Rp. 747.204.619.948,00 BELUM DIHAPUSKANDAN ASET LAINLAIN YANG TIDAK DIKETAHUIKEBERADAANNYA SENILAI Rp. 21.227.806.657,.1 (satu)

Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/201846)47)48)49)50)c. 5 (lima) lembar surat dengan kop Terkait BMN Dalam KondisiRusak Berat Senilai Rp180.228.444.142,00 masih tercatat dalamAset Tetap dan Belum Direklasifikasi ke Aset lainlain;d. 4 (empat) lembar surat dengan kop Terkait Hasil InventarisasiBmn Pada Kemendesa Belum Sepenuhnya Digunakan UntukPenyesuaian Nilai Aset Tetap;e. 4 (empat) lembar surat dengan kop Terkait Pencatatan danPenyajian Aset Tetap Tanah Senilai Rp15.530.598.477,00 padaDitien PKP2TRANS

Ekatmawati dalam Rapat PelaksanaanHasil Inventarisasi Persediaan, Aset Tetap serta Aset lainlain diLingkungan KDPDTT tanggal 16 Maret 2017 beserta lampirannya;3 (tiga) lembar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LaporanKeuangan Tahun 2016 Kemendesa PDTT;3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor ND.029/DPPMD/III/2017 tanggal14 Maret 2017 tentang Klarifikasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) BPKRI beserta 2 (lembar) lembar disposisinya;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor ST.129/lJ/04/2017 tanggal 07April

Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018104)105)106)107)108)109)110)111)tanggal 12 April 2017 perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPKRI;2 (dua) lembar kuesioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atasKinerja Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk Kemendesa PDTT atasPemeriksaan LK TA 2016;2 (dua) lembar Surat dari Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor S386/MDPDTT/05/2017tanggal 19 Mei 2017 perihal Surat Representasi Manajemen kepadaYth.

Inspektur Jenderal, dari Kepala Bagian Analisa danPemantauan Hasil Pengawasan, Hal : Laporan Pelaksanaan TupoksiBagian tanggal 31 Januari 2017 beserta 2 (dua) lembar Disposisitertanggal 01 Februari 2017;1 (satu) lembar print out berjudul Perbandingan Temuan BPK RI TA.2015 dan TA. 2016 Pada Uke 1 Kemendesa, PDT dan TransmigrasiPosisi 30 Desember 2016;1 (satu) lembar print out tulisan berjudul Dasar Opini Wajar DenganPengecualian yang terdapat tangan dengan tinta biru;1 (satu) bundel print out Matrik

Kemendesa/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal PemberitahuanPemeriksaan dan Permintaan Dokumen;1 (satu) lembar asli Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor230/S/XVI/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Hasil Pemantauanatas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 sampaidengan Semester Tahun 2016 pada Kementerian Desa dan PDTT;2 (dua) lembar copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor163/S/XVI/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Hasil Pemantauanatas Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2008

BMN PADA KEMENDESA BELUMSEPENUHNYA DIGUNAKAN UNTUK PENYESUAIAN NILAIASET TETAPe. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait PENCATATANDAN PENYAJIAN ASET TETAP TANAH SENILAI Rp15.530.598.477,00 PADA DITJEN PKP2TRANS DANDITJEN PKTRANS TIDAK MEMENUHI KLASIFIKASI ASETTETAP TANAHf. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait TERDAPATASET LAINLAIN DALAM KONDISI RUSAK BERAT SENILAIRp. 747.204.619.948,00 BELUM DIHAPUSKAN DAN ASETLAINLAIN YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYASENILAI Rp. 21.227.806.657,.halaman

Sugito, M.Si).3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan dan BarangMilik Negara (EKATMAWATI) Nomor :B.068/DPDTT/SJ.2/AKP.01/4/2017 Tanggal 12 April 2017 PerihalTanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI.2 (dua) lembar Kuisioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atasKinerja Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk Kemendesa PDTTatas Pemeriksaan LK TA 2016.2 (dua) lembar Surat dari Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor : S386/MDPDTT/05/2017Tanggal 19 Mei 2017 Perihal Surat Representasi

TA 2016 besertalampirannya2 (dua) lembar fotokopi dokumen Kronologis TerkaitPemeriksaan LK Kemendesa PDTT4 (empat) lembar printout Risalah pembahasan tim review opiniatas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016,tanggal 20 April 2017, 3 Mei 2017 dan 4 Mei 20171 (satu) bundel dokumen fotokopi Perkembangan HasilPemeriksaan Sementara atas LK Kemendes dan PDTT TA 20161 (lembar) dokumen Surat Permintaan Tindak Lanjut TemuanPDTT Ditjen PPMD No. 14/Tim LK KemendesPDTT/04/2017tanggal April 2017 dari

BMN PADA KEMENDESA BELUMSEPENUHNYA DIGUNAKAN UNTUK PENYESUAIAN NILAIASET TETAP. 4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait PENCATATANDAN PENYAJIAN ASET TETAP TANAH SENILAI Rp15.530.598.477,00 PADA DITJEN PKP2TRANS DANDITJEN PKTRANS TIDAK MEMENUHI KLASIFIKASI ASETTETAP TANAH4 (empat) lembar Surat dengan KOP terkait TERDAPATASET LAINLAIN DALAM KONDISI RUSAK BERAT SENILAIRp. 747.204.619.948,00 BELUM DIHAPUSKAN DAN ASETLAINLAIN YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYASENILAI Rp. 21.227.806.657..

Sugito, M.Si).3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan dan BarangMilik Negara (EKATMAWATI) NomorB.068/DPDTT/SJ.2/AKP.01/4/2017 Tanggal 12 April 2017 PerihalTanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI.2 (dua) lembar Kuisioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atasKinerja Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk Kemendesa PDTTatas Pemeriksaan LK TA 2016.2 (dua) lembar Surat dari Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor : S386/MDPDTT/05/2017Tanggal 19 Mei 2017 Perihal Surat Representasi

ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;

lembar kartu tanda pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Pers Reportase;

ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;

lembar kartu tanda pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Pers Reportase;

selaku EO pernah menyelenggarakanEvent dari Kementerian Desa ( Kemendes) ;Bahwa benar, PT.Mitra Lintas Mediatama menyelenggarakan Event dariKementerian Desa ( Kemendes) dasarnya adalah Adanya berita Acara hasilHalaman 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Smgpelelangan atas satuan kerja/unit Kerja dari Direktorat Jenderal Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terkait dengan pelatinan Pra tugaspendampingan Desa paket 6 tahun 2017 dengan Berita acara hasil pelelanganNomor : 027/BA278F/PJLIIULP/KEMENDESA

ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;

ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;

AdelAgustina Bire Mella, Marthen Taeko, Cristian Beba, Phieter Kono,Alfonsus Sonbai, Frans Kono, Matheos Mangi, Thomas Malafu) sertadisetujui dan diketahui pihak yang menerima hak yaitu Bupati KDH TKIl Kupang (Paul Lawa Rihi) serta saksisaksi Camat Fatuleu, KepalaDesa Naunu, dan Lurah Camplong di hadapan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kupang, hingga terbitnya Sertipikat HakPengelolaan No. 4 Tahun 2000 Tanggal 15 Mei 2000 seluas1.658,8000 Ha.Bahwa tindakan Para Penggugat menjadikan Kemendesa PDTTsebagai

SP2D: 191331301038811 tanggal 29 Juli 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40169/DPKP/KEMENDESA/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 197/SPP/PPK4-DPKP/KDPDTT

SP2D: 1913313001068759 tanggal 18 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40456/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 15 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 517/SPP/PPK4

SP2D: 191331301072905 tanggal 29 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40560/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 28 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 640/SPP/PPK4

SP2D: 1913311301067467 tanggal 14 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40450/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 12 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 513/SPP/PPK4

SP2D: 191331303016630 tanggal 26 Agustus 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40230/DPKP/KEMENDESA/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 270/SPP/PPK4-DPKP

SP2D: 191331301038811 tanggal 29 Juli 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40169/DPKP/KEMENDESA/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 197/SPP/PPK4-DPKP/KDPDTT

SP2D: 1913313001068759 tanggal 18 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40456/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 15 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 517/SPP/PPK4

SP2D: 191331301072905 tanggal 29 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40560/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 28 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 640/SPP/PPK4

SP2D: 1913311301067467 tanggal 14 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40450/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 12 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 513/SPP/PPK4

SP2D: 191331303016630 tanggal 26 Agustus 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40230/DPKP/KEMENDESA/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 270/SPP/PPK4-DPKP

SP2D: 191331301038811 tanggal 29 Juli 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40169/DPKP/KEMENDESA/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 197/SPP/PPK4-DPKP/KDPDTT

SP2D: 1913313001068759 tanggal 18 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40456/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 15 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 517/SPP/PPK4

SP2D: 191331301072905 tanggal 29 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40560/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 28 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 640/SPP/PPK4

SP2D: 1913311301067467 tanggal 14 November 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40450/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 12 November 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 513/SPP/PPK4

SP2D: 191331303016630 tanggal 26 Agustus 2019 (Legalisir);

-

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40230/DPKP/KEMENDESA/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (Asli);

-

2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 270/SPP/PPK4-DPKP

SP2D: 191331301038811 tanggal 29 Juli 2019 (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40169/DPKP/KEMENDESA/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Asli);

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 197/

SP2D: 1913313001068759 tanggal 18 November 2019 (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40456/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 15 November 2019 (Asli);

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor

SP2D: 191331301072905 tanggal 29 November 2019 (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40560/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 28 November 2019 (Asli);

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor

SP2D: 1913311301067467 tanggal 14 November 2019 (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40450/DPKP/KEMENDESA/11/2019 tanggal 12 November 2019 (Asli);

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor

SP2D: 191331303016630 tanggal 26 Agustus 2019 (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 40230/DPKP/KEMENDESA/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (Asli);

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor

tigaanggota yaitu saksi sendiri sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan(PDP), Khairul Umri sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP),dan Andris Alfakhrul (Pendamping Desa Tekhnik Infrastruktur (DTI);Bahwa yang menjadi acuan saksi melaksanakan tugas selakuPendamping Desa pada Program P3MD pada tahun 2018 berdasarkanUndangUndang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, PermendagriNomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PeraturanHalaman 96 dari 239 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN BnaMenteri Kemendesa

SUMSELBABEL

1. Fotocopy dilegalisir Surat Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/S/XVI/05/2018 tanggal 03 Mei 2018 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Permintaan Tanggapan, Rencana Aksi dan Kuesioner Penilaian Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2017 pada Kemendesa

1753050241 pada BANK SUMSELBABEL

SUMSELBABEL

1. Fotocopy dilegalisir Surat Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/S/XVI/05/2018 tanggal 03 Mei 2018 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Permintaan Tanggapan, Rencana Aksi dan Kuesioner Penilaian Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2017 pada Kemendesa

Lebong;
34 1 dokumen Fotocopy Berkas pencairan Tahap I (60%), SPM-LS Kemendesa RI No : 60226/KEU/PPMD/2019, tanggal 22 Juli 2019 dan SP2D Nomor 191331301037805;
35 1 dokumen Fotocopy Berkas Pencairan Tahap II (40%), SPM-LS Kemendesa RI No :70342/KEU/PPMD/2019, tanggal 26 Nopember 2019 dan SP2D Nomor 191331301072548;