Putusan Pengadilan Negeri Sumedang nomor : 83/Pid.B/2010/PN.Smd tanggal 07 September 2010 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 14 September 2010, dirampas untuk Negara. 4. 1(satu) lembar surat kuasa khusus.5. 1(satu) lembar buku tabungan Britama.6. 1(satu) lembar slip setoran sebesar Rp.50.000.000,-7. 1(satu) lembar aplikasi transfer sebesar Rp.70.000.000,- 8. 1(satu) lembar slip kiriman uang sebesar Rp.300.000.000,-9. 1(satu) lembar Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kemenpera

Terdakwa I : membantu menyiapkan berkasberkas yang akandiajukan ke Kemenpera ; memantau dan mengarahkan pekerjaanpembuatan dokumen persyaratan pengajukan bantuan ke Kemenpera ; mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepadaanggota KUD Nanjung Jaya, b. Terdakwa II : sebagai koordinator yangditunjuk oleh Ketua Umum KUD Nanjung Jaya (H. Atiek Rsmita) untukmemantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratanpengajuan bantuan ke Kemenpera, c.

hasil SHU ;bahwa saksi menerima uang Rp. 10.000.000, tersebut sekaligus dalambentuk upah untuk pekerjaan dana bantuan dari Kemenpera tahun 2008tersebut setelah cair dari Kemenpera ;bahwa saksi tidak ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional(PKO) antara Kemenpera dengan KUD Nanjung Jaya ;bahwa saksi tahu ada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)antara Kemenpera dengan KUD Nanjung Jaya ;bahwa yang mengisi perjanjian kredit sebesar Rp. 9.000.000, untuk setiapanggota adalah Karyawan

kepada anggota ;bahwa uang bantuan dari Kemenpera tidak dimasukkan dalam pembukuanKUD Nanjung Jaya ;bahwa saksi pernah melihat bundel pengusulan dari KUD Nanjung Jayakepada Kemenpera dan benar semuanya ;bahwa Peran masingmasing Para Terdakwa dalam kaitannya dengan danabantuan dari Kemenpera tahun 2008 kepada anggota KUD Nanjung Jaya,yaitu : a.

dari pihak Kemenpera belum sempat melakukanaudit terhadap KUD Nanjung Jaya karena kasusnya sudah ditangani olehPenyidik Polda Jabar ;bahwa dasar pengajuan KUD Nanjung Jaya kepada Kemenpera untukmendapat bantuan dana subsidi perbaikan rumah karena sebelumnyasudah ada sosialisasi dari pihak Kemenpera kepada Pengurus KUDNanjung Jaya dan tidak pernah melalui pihak ketiga ;bahwa penandatanganan PKO antara Kemenpera dengan pihak Koperasi,bisa dilakukan di Kantor Kemenpera dan bisa juga dilakukan diluar

ditunjuk Konsultan dan jugatidak ada Panitia Tender ;bahwa saksi kenal degan Harjito yaitu pegawai Kemenpera danhubungannya dengan Dibyo sebagai kakak adik ;bahwa dasar KUD untuk penerbitan KPRS adalah PKO ;bahwa menurut saksi tidak ada lagi verifikasi dari Kemenpera setelahpencairan dana ;bahwa kalau terjadi pelanggaran dalam program penyaluran dana subsidiperbaikan rumah dari Kemenpera kepada anggota koperasi terjadipelanggaran, maka tindakan dari Kemenpera adalah membatalkanperjanjian dan uang

Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tahun 2013 di Kota Sukabumi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kemenpera RI saudara Ir.

data BSPS KotaSukabumi yang telah direkomendasikan oleh Kemenpera RI.e Bahwa setelah PT.

RI (Kemenpera RI).e Bahwa selanjutnya PT.

Citra Yasa Persada kepada PPK Kemenpera RI.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT.

Citra YasaPersada)Nota Dinas (laporan Sosialisasi Kota Sukabumi)(Di kembalikan kepada KEMENPERA RI melalui saksi Ir.

Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tahun 2013 di Kota Sukabumi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kemenpera RI saudara Ir.

data BSPS KotaSukabumi yang telah direkomendasikan oleh Kemenpera RI.e Bahwa setelah PT.

RI (Kemenpera RI).e Bahwa selanjutnya PT.

Citra Murni Semesta yang ditunjuk sebagai Konsultan Supervisipada pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kemenpera RI dilokasi KecamatanBadau dan Puring Kencana dan Ratno Hardjo, ST. selaku Team Leader padapekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kemenpera RI dilokasi Kecamatan Badaudan Puring Kencana dari PT.

Omri Sianturi;Bahwa proyek Pembangunan Perumahan Khusus Kemenpera RI di Kec.Badau dan Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012;Bahwa nilai kontrak proyek Pembangunan Perumahan Khusus Kemenpera RIdi Kec.

Kapuas Hulu;Bahwa masalah anggaran pembangunan perumahan khusus Kemenpera diKec. Badau dan Kec. Puring Kencana Kab.

Kapuas Hulu tersebut adalah Rp. 5.122.670.000, (Limamilyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);Bahwa uang yang terdakwa terima seluruhnya dari Kemenpera RI untukpekerjaan proyek Perumahan khusus Kemenpera RI di Kec.

MT selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa pada Kemenpera RI bersama sama dengan anggota PanitiaPengadaan Barang/Jasa Kemenpera lainnya melaksanakan pelelangan untuk105pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kapuas Hulu Prov.

Untuk lebih jelasnya DIBYO mengajakpengurus KPRI HPB untuk pergi ke Kemenpera di Jl. R. Fatah No. 1 KebayoranBaru, Jakarta Selatan. Di Kantor Kemenpera tersebut, pengurus KPRI HPBmendapatkan penjelasan mengenai pemberian bantuan perumahan tersebut lengkapdengan persyaratan yang harus dilengkapi ;Setelah pulang dari Kemenpera, terdakwa beserta pengurus KPRI HPB mengadakanpertemuan untuk membahas perihal bantuan dari Kemenpera.

Selanjutnya dengan dibimbing oleh DIBYO, pengurus KPRIHPB membuat proposal untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut ;Adapun persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh KPRI HPB untuk memperolehdana hibah dari Kemenpera tersebut adalah :a Gaji anggota koperasi sebesar Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 ;b Minimal tabungan debitur Rp 1.000.000,00 ;c Pihak koperasi memberikan kredit kepada debitur (anggota koperasi)sebesar Rp 9.000.000,00.Karena pihak KPRI HPB tidak sanggup menyediakan dana

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa KPRS/KPRS Mikrobersubsidi rumah sederhana sehat yang akan diterbitkan untuk setiap kelompoksasaran adalah : KELOMPOK SASARAN J UMLAH KPRS/KPRS MIKRO(Unit/KK)I 45II 242Il 18Total 305 = Menindaklanjuti surat dari KPRI HPB tersebut, pada tanggal 19 Mei 2008,berdasarkan surat perintah nomor 17/SPT/V A/V/2008, Kemenpera menugaskan timverifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap KPRI HPB.

Untuk lebih jelasnya DIBYO mengajakpengurus KPRI HPB untuk pergi ke Kemenpera di Jl. R. Fatah No. 1 KebayoranBaru, Jakarta Selatan. Di Kantor Kemenpera tersebut, pengurus KPRI HPBmendapatkan penjelasan mengenai pemberian bantuan perumahan tersebut lengkapdengan persyaratan yang harus dilengkapi ;= Setelah pulang dari Kemenpera, terdakwa beserta pengurus KPRI HPB mengadakanpertemuan untuk membahas perihal bantuan dari Kemenpera.

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa KPRS/KPRS Mikrobersubsidi rumah sederhana sehat yang akan diterbitkan untuk setiap kelompoksasaran adalah : KELOMPOK SASARAN JUMLAH KPRS/KPRS MIKRO(Unit/KK)I 45II 242Il 18Total 305 Menindaklanjuti surat dari KPRI HPB tersebut, pada tanggal 19 Mei 2008,berdasarkan surat perintah nomor 17/SPT/V A/V/2008, Kemenpera menugaskan timverifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap KPRI HPB.

PKO Koperasi : 101/KSUKN/II/2008atas nama OHIM> 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU KaryaINugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSUKN/II/2008atas nama MARJUK; 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU KaryaINugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSUKN/II/2008atas nama ADE WAHYU; 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU KaryaINugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

SUHERMAN; 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU KaryaINugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSUKN/II/2008atas nama IDIK SODIKIN; 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU KaryaINugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

pembangunan yang telahditentukan oleh Kemenpera.

itudibuat oleh konsultan Kemenpera bernama Sdr.

Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanyaprogram bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat(Kemenpera) dengan nama Program Kredit Pembangunan/ PerbaikanPerumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS MikroBersubsidi.4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab.Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Kemenpera RI dengan persyaratan suatukoperasi menjadi LPK diatur dalam

Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanyaprogram bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat(Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan / PerbaikanPerumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS MikroBersubsidi.4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab.Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatukoperasi menjadi LPK diatur dalam

Put.No.272 K/Pid.Sus/201228program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat(Kemenpera) dengan nama Program Kredit Pembangunan/PerbaikanPerumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS MikroBersubsidi.4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab.Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatukoperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara PerumahanRakyat

Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanyaprogram bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat(Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan/PerbaikanHal. 37 dari 101 hal.

Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanyaprogram bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat(Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan/PerbaikanPerumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS MikroBersubsidi.4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab.Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Kemenpera RI dengan persyaratan suatukoperasi menjadi LPK diatur dalam

PKO Koperasi : 101/KSUKN/I/2008 atas namaUDAY A. 922222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn031/PKO/ 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No.DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSUKN/I/2008 atas nama ADEHENDRA.031/PKO/ 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No.DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSUKN/H/2008 atas nama KASMAKODIRMAN .031/PKO/ 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No.DP/2008, No.

PKO Koperasi : 101/KSUKN/I/2008 atas namaSYARIFUDIN . 272222 292222222 n nena nnn anne nae 031/PKO/ 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No.DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSUKN/I/2008 atas nama YADIAHY ADL 031/PKO/ 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No.DP/2008, No.

Kuninganyaitu nomor 2990151817 di Bank Central Asia (BCA) KCP KuninganCirebon.e Bahwa benar dalam pengawasan pendistribusian dana dari Koperasi kepadanasabah / anggota yang mendapat bantuan, pihak Kemenpera hanyadilibatkan dalam Audit Setelah Realisasi (Post Audit) yang dilakukan olehInspektorat Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) yangdimungkinkan untuk bekerjasama dengan BPKP, dan Kemenpera jugadilibatkan dalam monitoring yang dilakukan Kepala Satker Subsidi, sesuaiPeraturan Menteri

Perumahan Rakyat (Kemenpera) RepublikIndonesia.Bahwa benar Saksi selaku Tim pelaksana Verifikasi KPR RSH BersubsidiKementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia, bertanggungjawab kepada sdr Manahan Sinaga Selaku Kordinator Tim pelaksana VerifikasiKPR RSH Bersubsidi Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RepublikIndonesia, adapun bentuk pertanggungjawabannya yaitu :a.

dan pertanggungjawaban itudibuat oleh konsultan Kemenpera bernama Sdr.

PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama DERI APRIADI;

1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama BAGAS;

1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama MANAN;

1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama OHIM;

1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

SUHERMAN;

1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama IDIK SODIKIN;

1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No.

bagi konsultan, dan Terdakwa SAUDGUNAWAN selaku Ketua KSU Karya Nugraha beserta pengurus koperasilainnya yang mendengar penawaran dari saksi AJAT SUDRAJAT tersebutmenjadi tertarik untuk mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dariKementrian Perumahan Rakyat tersebut walaupun harus menyerahkan 35% bantuan tersebut kepada konsultan, sehingga akhirnya saksi AJATSUDRAJAT dan Terdakwa SAUD GUNAWAN sepakat untuk bekerjasamasupaya KSU Karya Nugraha bisa mendapatkan dana bantuan subsidipemerintah dari Kemenpera

Selain itu, Terdakwa SAUDGUNAWAN dan saksi AJAT SUDRAJAT bersepakat bahwa dokumendokumenadministrasi pengajuan bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera tahunanggaran 2008 tersebut akan dibuatkan oleh saksi AJAT SUDRAJAT, danTerdakwa SAUD GUNAWAN akan mengikuti saja setiap tahapannya danakan menandatangani setiap dokumen yang dibuat saksi AJAT SUDRAJATuntuk memudahkan proses cairnya dana bantuan subsidi perumahan dariKemenpera tersebut;Bahwa tahapantahapan penyaluran dana subsidi perumahan berupaKPRS

bantuan/subsidi yang telah diterima kepadadebitur/nasabah yang berhak menerima sesuai dengan Berita AcaraVerifikasi; Bahwa untuk memulai tahapantahapan penyaluran dana subsidiperumahan tahun anggaran 2008 tersebut, maka pada akhir bulanDesember 2007 sampai dengan awal bulan Januari 2008, saksi AJATSUDRAJAT, Terdakwa SAUD GUNAWAN, dengan dibantu oleh Pengurus KSUKarya Nugraha mulai menyiapkan dokumendokumen / persyaratan yangdibutuhkan untuk melengkapi pengajuan dana bantuan subsidi pemerintahdari Kemenpera

MULUK ADIDOROJATUN datang ke KSU Karya Nugraha di Kelurahan Cipari KecamatanCigugur Kabupaten Kuningan sambil membawa draft PKO, setelah tibadi KSU Karya Nugraha saksi ASEP HENDRA HARMAIN menyerahkan draftPKO tersebut kepada Terdakwa SAUD GUNAWAN selaku Ketua KSU KaryaNugraha untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani olehTerdakwa SAUD GUNAWAN maka saksi HENDRA HARMAIN membawa lagidraft PKO tersebut ke kantor Kemenpera untuk ditandatangani olehsaksi Dr. Ir.

; Bahwa selain mempersiapkan akad perjanjian antara KSU KaryaNugraha dengan anggotaanggota koperasi, saksi AJAT SUDRAJAT dengandiketahui oleh Terdakwa SAUD GUNAWAN juga mempersiapkan syaratsyarat lainnya yang akan diverifikasi oleh pihak Kemenpera terhadap 300anggota KSU Karya Nugraha calon penerima dana KPRS Mikro Bersubsidi,antara lain : Halaman 9 dari 140 Perkara No.47/Tipikor/2011/PT.Bdg1.

Atiek Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uanguntuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari kemenpera tersebut, dimanaSaksi H. Atiek Rasmita memperoleh sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah), dan terdakwa II Ir.

Atiek Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uanguntuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari kemenpera tersebut, dimanaSaksi H. Atiek Rasmita memperoleh sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah), dan Terdakwa II Ir.

K/Pid.Sus/2012Yang mana selanjutnya untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun2011, saksi Saud Gunawan dipilin kKembali sebagai Ketua KSU KaryaNugraha dengan susunan Pengurus Koperasi sebagai berikut : Ketua : Saud Gunawan, Sekretaris : lding Karnadi, Bendahara : Adi Wahadi,Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa Ajat Sudrajat dengan saksi SaudGunawan beserta pengurus KSU Karya Nugraha lainnya, Terdakwa AjatSudrajat mengaku sebagai konsultan dan menawarkan program bantuansubsidi pemerintah dari Kemenpera

bagikonsultan, dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugrahabeserta pengurus koperasi lainnya yang mendengar penawaran dariTerdakwa Ajat Sudrajat tersebut menjadi tertarik untuk mendapatkan danabantuan subsidi pemerintah dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebutwalaupun harus menyerahkan 35 % bantuan tersebut kepada konsultan,sehingga akhirnya Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawansepakat untuk bekerjasama supaya KSU Karya Nugraha bisa mendapatkandana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera

Selain itu, Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawanbersepakat bahwa dokumendokumen administrasi pengajuan bantuansubsidi perumahan dari Kemenpera tahun anggaran 2008 tersebut akandibuatkan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat, dan saksi Saud Gunawan akanmengikuti saja setiap tahapannya dan akan menandatangani setiapdokumen yang dibuat Terdakwa Ajat Sudrajat untuk memudahkan prosescairnya dana bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera tersebut ;Bahwa tahapantahapan penyaluran dana subsidi perumahan berupa

KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan Kemenpera tahun anggaran 2008pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 4 dari 88 hal.

,dan supaya dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut bisacair maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan selaku KetuaKSU Karya Nugraha sepakat untuk membuat pengajuan bantuan subsidisecara fiktif, yaitu seakanakan KSU Karya Nugraha telah menyalurkanseluruh dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggotaanggotanya secara penuh, padahal sebenarnya dana tersebut nantinyahanya akan disalurkan sebagian saja kepada anggota KSU Karya NugrahaHal. 5 dari 88 hal.

(copy) Addendum I antara Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpera dengan BRI nomor : 341/HK.02.04/Satker-PPS/5/2013.24. (asli) 34 (tiga puluh empat) buah buku tabunganKu BRI atas nama 34 Masyarakat berpenghasilan rendah.25. (asli) 99 (sembilan puluh sembilan) buah kuitansi penerimaan material bahan bangunan an. 99 Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).26. (asli) 8 (delapan) bundel Slip setoran Bank BRI Unit Mandala Rangkasbitung dengan nilai transaksi Rp.3.000.000,-27.

Selanjutnya berdasarkan proposal yang dibuat tanpa melibatkan penerimabantuan (MBR) dan tanpa proses verifikasi, Kemenpera RI melalui SuratKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah SwadayaWilayah Kemenpera RI Nomor: 012/PKPRS.2/PPDBSPS/04/2013 tanggal 26April 2013, menetapkan jumlah total penerima BSPS di Kabupaten Lebaksebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) wargapenerima bantuan pada 10 (sepuluh) Kecamatan di 11 (Ssebelas) Desa, dantelah dicairkan atau disalurkan

Andi Hasan Radi selaku Kepala Dinas Cipta Karyadan kemudian proposal tersebut dikirimkan ke Kemenpera RI di Jakarta, tanpadilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.

Lebak menerbitkan suratpermintaan pembayaran BSPSMBR 2013 kepada Asdep fasilitas danpemberdayaan komunitas swadaya Kemenpera RI Nomor : 900/195DCK/IIV2013 tanggal 6 Maret 2013 beserta kuitansi penerimaan, yangkemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya oleh Kemenpera RI SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor 00249/SWADAYA/PKPRS.2/2013 tanggal30 April 2013 dari Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya dan SuratPerintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara Nomor:Hal18 dari 124 Putusan Perkara

Rukmanmembenarkannya;Ir.SRI NURHAYATI.MM, dibawah sumpahpada pokonya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah Kepala bidang pada Kemenpera, yaitu Asisten DeputiSumberdaya Swadaya.Bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jelaskan adalah programkegiatan kemenpera untuk mendukung program nasional dalam rangkapenanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang di tunjukan kepadamasyarakat miskin berupa bantuan sosial kepada MBR.

Untuk BSPS MBR tahun 2013 dikabupaten Lebak Kemenpera menggunakan bank penyalur BRI.Hal34 dari 124 Putusan Perkara Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.SrgUntuk penyaluran kepada penerima bantuan, BRI sesuai denganperjanjian No.162/HK.02.04/satkerPPS/03/2013 dan Nomor195/ABL1/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 adendum 1k.341/HK.01.02/satkerPPS/2013 dan 348/HBL.1/05/2013 tanggal 28Mei 2013 yang dibuat antara Kemenpera dan BRI, BRI menerbitkanbuku tabungan atas nama penerima bantuan sesuai dengan SKpenerimaan bantuan

Tahun 20102014,Kemenpera telah merencanakan untuk membangun sebanyak 5.000 (lima ribu)unit Rusus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain PembangunanRusus di Jagoi Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ProvinsiKalimantan Barat.Bahwa atas permohonan bantuan pembangunan Rusus yang diperuntukkan bagipetugas yang bertugas di wilayah perbatasan negara kepada Kemenpera telahdisetujui dengan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 62 Tahun2012 (tanpa tanggal) Maret 2012 tentang

MM.dan Perintah Pembayaran Bendahara Pengeluaran : Linda Haryanti, ST.e Bahwa setelah diterbitkanKeputusan Menpera RItersebut, kemudianKasatker/ KPA PenyediaanPerumahan Kemenpera RImembentuk/ menetapkan,yaitu :1. Panitia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kemenpera RIditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan PerumahanKemenpera RI Nomor : 04/KPTS/SATKERPP/III/2012 tanggal 29 Maret 2012,dengan susunan panitia sebagai berikut :a.

Artinya, PemohonKasasi tidak pernah sekalipun terlambat mengalihkan uang muka dantermintermin pembayaran dari Kemenpera RI yang diterima lewatRekening Bank PT.

Artinya, pihak Kemenpera RI telah mengakui bahwasanyasaksi Eko Wahyudo, A.Ma. sendirilah yang bertanggung jawab dalam halpelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan.h Bahwa akan halnya keberadaan Pemohon Kasasi (in casu Ir.

No. 316 K /Pid.Sus/2016Pembangunan Rumah Khusus Kemenpera Republik Indonesia di lokasiKecamatan Badau dan Puring Kencana, dan Ratno Hardjo, S.T. selaku TeamLeader pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kemenpera RepublikIndonesia di lokasi Kecamatan Badau dan Puring Kencana dari PT.

Citra MurniSemesta yang ditunjuk sebagai Konsultan Supervisi pada PekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kemenpera Republik Indonesia di lokasiKecamatan Badau dan Puring Kencana, dan Ratno Hardjo, S.T. selaku TeamLeader pada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kemenpera RI di lokasiKecamatan Badau dan Puring Kencana dari PT.

Pekerjaan pembangunan Rusus Kemenpera Republik Indonesia diKecamatan Badau dan Puring Kencana Kabupaten Kapuas HuluTahun Anggaran 2012 tidak selesai sampai dengan akhir Desember2012 sebagaimana yang disyaratkan didalam Surat PerjanjianKerja/Kontrak antara Kemenpera Republik Indonesia dengan PT.Lundu Lamiase;2.

Di dalam persidangan, Terdakwa Sinta Hutasoit selaku PelaksanaPekerjaan pembangunan Rusus Kemenpera Republik Indonesia diKecamatan Badau dan Puring Kencana Kabupaten Kapuas HuluProvinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012 telah mengakuisendiri bahwa ialah yang menggunakan atau mengelolapembayaran dari Kemenpera Republik Indonesia kepada PT.

Cita MurniSemesta selaku Konsultan Supervisi pada pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kemenpera Republik Indonesiadi Lokasi Kecamatan Badau dan Puring Kencana serta RatnoHardjo, S.T. selaku Team leader pada pekerjaan PembangunanRumah Khusus Kemenpera Republik Indonesia di LokasiKecamatan Badau dan Puring Kencana dari PT.

Kemudian KEMENPERA Melakukan Verivikasi Awal secara Administrasidan Lapangan (sampling Acak) dengan Menunjuk PT. SUCOFINDOsebagai pelaksana verivikasi data dan lapangan;. Verifikasi dari PT. SUCOFINDO Dilakukan dengan penilaian dokumen /foto, bagi yang memenuhi syarat maka akan diajukan ke KEMENPERARI untuk Dibuatkan Surat Keputusan penerima bantuan.. Kemudian KEMENPERA menunjuk Konsultan (TPM) dengan cara lelanguntuk masing masing desa penerima bantuan;.

BOYKE lalu oleh pihak PT.SUCOFINDO (Persero) diserahkan kepada pihak Kemenpera sampaiakhirnya dikaluarkanlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi programBSPS TA 2013 oleh pihak Kemenpera, dimana dalam SK tersebut 269unit rumah yang saksi data semuanya tercantum dalam SK tersebut.Bahwa kronologis saksi diangkat sebagai TPM adalah awalnya saksimelamar pekerjaan sebagai TPM kepada pihak PT. CITRA YASAPERSADA, selanjutnya PT.

sedangkan yang 43 penerima BSPSsesuai SP penetapan lokasi dari Kemenpera;Bahw saksi membuat pelaporan 50% dan 100% pelaksanaan pekerjaanperbaikan rumah, dimana pelaporan 50% saksi kirimkan kepada pihakPT.

;Bahwa sebagai yang membidangi bidang umum saksi melakukandokumentasi terhadap rumah masyarakat yang disebutkan dalam SKkemenpera;Bahwa SK itu merupakan BSPS yang dikeluarkan oleh kemenpera yangmenyebutkan warga desa Pangauban mendapat bantuan sebanyak 130penerima bantuan;Bahwa saksi tahu SK dari Kemenpera dibawa oleh konsultan;Bahwa terdakwa baru menjabat sebagai kepala desa pangauban untukkedua kalinya lalu datang yang mengaku wakil kemenpera danmenunjukan SK yang berisi nama penerima bantuan dan

saat itu saksidan terdakwa kaget karena penerima bantuan BSPS banyak dari 2 RWsedangkan RW lainnya tidak ada yang mendapat bantuan;Bahwa pendataan dari SK Kemenpera tersebut diketahui dilakukan padasaat dilakukan kampanye pemilihan terdakwa sebagai kepala desapangauban diketahui dari Reni (Sekdes);Bahwa pendataan nama SK kemenpera dilakukan saat terdakwa sedangikut proses pemilihan kepala desa dan meletakkan jabatan kepala desakarena ingin mencalonkan kembali;Bahwa mengenai pengalihan saksi tahu

DIBYO PRANOWO mengetahui tentangadanya Program Bantuan KPRS/KPRS Mikro bersubsidi dari saudaranya yang bernamaHARJITO (terdakwa dalam perkara lain), yang bekerja pada kantor KEMENPERA daninformasi yang terdakwa Drs. DIBYO PRANOWO peroleh setelah melihat pameranpembangunan dari KEMENPERA di Jakarta, kemudian terdakwa Drs.

DIBYO PRANOWO akanmembantu antara lain membuatkan Company Profile ke 2 KUD tersebut, melakukanpemeriksaan dokumen berkas pengajuan ke 2 KUD tersebut ke KEMENPERA,menyanggupi dalam pembuatan Laporan Keuangan ( AUDIT), mendampingi pengurusKUD Minapari dan KUD KPRI HPB, mengantar berkasberkas ke KEMENPERA diJakarta.Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Minapari dan KUD KPRI HPBharus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada KEMENPERA denganpersyaratan bahwa suatu koperasi menjadi LPK

halaman, Putusan No. 50/TIPIKOR/2011/PT.BDG.rupiah) dan tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 800.000.000.000, (delapan ratus milyarrupiah);Bahwa sekitar bulan April tahun 2007 saksi Dibyo Pranowo bertemu dengan terdakwa IVselaku Manager KUD Mandiri Inti Bina Warga Subang di kantor KUD Mandiri Inti BinaWarga Subang pada waktu itu saksi Dibyo Pranowo sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha(KSU) MITRA USAHA menawarkan program bantuan perumahan bagi anggotakoperasi dari Kementerian Negera Perumahan Rakyat (Kemenpera

) dengan namaprogram KPRS/KPRS Mikro bersubsidi membantu dana untuk perbaikan perumahan.Bahwa setelah adanya pertemuan pertama, sekitar bulan April 2007 juga terdakwa IV danseluruh pengurus koperasi termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IIT melakukanpertemuan kedua yang pada intinya saksi Dibyo Pranowo menawarkan program bantuanperumahan bagi anggota koperasi dari Kementerian Negera Perumahan Rakyat(Kemenpera) dengan nama program KPRS/KPRS Mikro bersubsidi membantu danauntuk perbaikan perumahan

Koperasi memiliki badan hukum ; Bergerak dalam bidang usaha minimal selama 2 (dua) tahun ; Koperasi yang mengajukan bantuan memiliki asset sebesar 1 (satu) milyar ; Koperasi memberikan pinjaman kepada anggota koperasi untuk perbaikan rumah yangbesarnya Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) kepada setiap anggota koperasi ; Setiap anggota koperasi yang mengajukan bantuan kepada Kemenpera, wajib memilikitabungan yang besarnya Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Pada kesempatan itu saksi

menunjuk Tim Verifikasiberdasarkan Surat Perintah Tugas No. 23/SPT/VA/VIII/2007 untuk melakukan verifikasiterhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh KUD untuk mendapatkan DanaBantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukanverifikasi terhadap KUD Mandiri Inti Bina Warga Subang, yang dituangkan dalam BeritaAcara Hasil Verifikasi Nomor 167/BAVER/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007, danHal 12 dari 56 halaman, Putusan No. 50/TIPIKOR/2011

bantuan subsidi Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifatadministratif.Bahwa pada tanggal 26 Maret 2008 terdakwa I menandatangani Berita Acara hasilVerifikasi di kantor Kemenpera untuk tahap II sebanyak 100 anggota KUD.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 terdakwa I menandatangani kuitansi/buktipembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp. 900.000.000,Hal 35 dari 56 halaman, Putusan No. 50/TIPIKOR/2011/PT.BDG.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 08/SPK/PPkPRS.6/V1/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultansiKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM)Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II07);1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 05/SPK/PPKPRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultansiPendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayahKepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II02);Surat Kemenpera RI

tanggal O02 Juli 2014 tentang LaporanPelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPSTahun 2013;Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bungatanggal 14 Maret 2013;Surat Kemenpera RI Nomor 852/SatkerPPs/12/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013;Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominalRp10.167.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);Keputusan Menpera R.I.

R.I.Nomor 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang PembentukanTim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun2013;SPPD Nomor 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesarRp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh jutarupiah);Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan MonitoringPelaksanaan BSPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober2013;Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT.

GafaMulti Consultants Nomor 04/SPMK/PPKPRS.6/VI/2013 tanggal 18Juni 2013;Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan SwadayaWilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PKPRS.6/PPDBSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentangPenetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 Kota Kupang;Surat Edaran Kemenpera RI Nomor 96/SE/DS/2012 tanggal 28Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan danPembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan;Surat Kuasa Notaris Nomor 41 tanggal 23 Desember

Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untukmelakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakatpenerima bantuan BSPS di Kelurahan Sikumana dan Oepura;Surat dari PT Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yangmembindangi Bidang Perumahan BSPS Kemenpera Tahun 2013.Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT;2 (dua) buku Laporan Akhir PT.

No. 1539 K/Pid.Sus/2011adalah selain sebagai pegawai Kemenpera juga sebagai Broker padahalsebenarnya Terdakwa Asep Hendra Harmaen adalah sebagai tenagahonor di Kantor KEMENPERA dan Terdakwa Asep Hendra Harmaenmeminta agar dana subsidi dipotong sebesar Rp.2.000.000,/orang dengankonsekuensi kalau tidak sanggup adanya pemotongan tersebut dana tidakakan dicairkan, selanjutnya Drs. M.

) Pemohon Kasasi bukanlah anggota dan pengurus KoperasiPokmas Mukti Jaya, juga tidak pernah masuk menjadi TimVerifikasi dari Kantor KEMENPERA RI serta bukan pejabatpembuat komitmen dari Kantor KEMENPERA RI.

Mansur Kusumawiparja tentang keberadaanProgram KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kemenpera adalahhal yang wajar dan tidak ada satupun peraturan yang melarangpenyampaian informasi tersebut.

Koperasi POKMAS Mukti Jaya mengajukan surat permintaanpembayaran subsidi kepada Kemenpera.2.

ini tidak akan terjadi.Kenyataannya, TIM Verifikasi dari Kemenpera hanya memeriksa kelengkapanadministrasi saja tidak menguji kebenarannya.

No.1046 K/PID.SUS/2015 Bahwa setelah diterbitkan Keputusan Menpera RI tersebut, kemudianKasatker/KPA Penyediaan Perumahan Kemenpera RI membentuk/menetapkan, yaitu:1Panitia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)Kemenpera RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan KerjaPenyediaan Perumahan Kemenpera RI Nomor 04/KPTS/SATKERPP/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut:a. Ketua : Roem Indraningsih, S.T., M.T.;b. Sekretaris :Wahyu Adi Satriawan, S.T.;c.

ULP)Kemenpera RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan KerjaPenyediaan Perumahan Kemenpera RI Nomor 04/KPTS/SATKERPP/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut:a.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang ganti rugi sebesarRp3.042.492.709,60 (tiga miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilanpuluh dua ribu tujuh ratus sembilan Rupiah) ke Kemenpera RI dan JikaHal 38 dari 89 hal. Put.

;Asli Rincian Pembayaran Dana dalam Proyek Pembangunn PerumahanKhusus di Jagoi Babang, Kemenpera RI yang dibuat oleh Ir. TRI EDDYHal 39 dari 89 hal. Put.

,M.Sc. dengan EKO WAHYUDO, A.MA.;7) Asli Rincian Pembayaran Dana dalam Proyek Pembangunn PerumahanKhusus di Jagoi Babang Kemenpera RI yang dibuat oleh Ir.