Ditemukan 283 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
kementeria
kementerian
kumenteri
kementria
kementeng
kementerin
kementri
kemenpera
Register : 18-09-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44738/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 24 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 25
110 — 25
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Kedimana PMK yang berlaku adalah PMK Nomor : 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurang:Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak AtaTagihan Pajak Yang Tidak Benar;Pasal 11 PMK Nomor : 21/PMK.03/2008 mengatur bahwa untuk permohonan pengurang:penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidaluntuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008 berlaku KeMenteri
Register : 22-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 211/Pdt.P/2016/PA.Dp Tanggal 29 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
Surat Keterangan perkawwian belum tercatat Nomor kk.19.05.3/pw.00/III/2016 tanggal ,16nopember 2016 yang dikluakan oleh Kantor kementeri Agama Kecamatan HuuKabupaten Dompu, bermeterai cukup,kemudian oleh Ketua majelis diberi kode, P.3 ;B. Saksi:1.
Register : 09-11-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN Bgr Tanggal 9 Juni 2021 — KEMINDO PRATAMA
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
88 — 26
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
88 — 26
KEMINDO PRATAMA
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKemindo Pratama, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok CNo. 19 RT 002/ RW 015 Tanjung Priok , Jakarta Utara,Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota JakartaUtara, DKI Jakarta , sebagai Terbantah V;Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementeri Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional R.I C.qKantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat C.qKementeri Agraria dan Tata Ruang / KantorPertanahan Kota Bogor, yang beralamat di JalanAhmad Yani
Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementeri Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional R.I C.q Kantor Kementeri Agrariadan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat C.qKementeri Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kota Bogor, yangberalamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor dan selanjutnyadisebut Pihak Turut Terbantah ( Satu ).Adapun yang menjadi dasar Bantahan dari Pembantah , adalah sebagaiberikut :1.
Register : 13-11-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA MALANG Nomor 346/Pdt.P/2014/PA.Mlg Tanggal 19 Januari 2015 — JUMADI als KRUWET bin TRIMO PRAWIRO (PEMOHON)
13 — 4
13 — 4
keluarganya hanya dengan izin MenteriKehakiman dan menurut aturanaturan undangundang ini.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang mana sebagai telahterbukti bahwa berdasarkan pengakuannya nama AHMAD JUMALI yang dimilikiPemohon bukanlah merupakan nama asli sejak kecil, melainkan sebagai namaperubahan atas pemberian sorang Syekh di Mekah saat beribadah haji dandipakai resmi sampai saat ini, maka untuk perubahan nama Pemohon tersebutseharusnya terlebin dahulu mengajukan permohonan perubahan nama keMenteri
Putus : 15-03-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pdt/2018 Tanggal 15 Maret 2018 — WARSONO,
VS
PT Bank PUNDI INDONESIA Tbk JAKARTA Cq PT
BANK PUNDI INDONESIA Tbk CABANG KLATEN, DKK
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arif Rochman dan kawankawan, ParaKaryawan Kementeri Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor WilayahDJKN Jawa Tengah dan D.I.
Register : 04-12-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PA PATI Nomor 0271/Pdt.P/2015/PA.Pt. Tanggal 5 Januari 2016 — Pemohon
7 — 0
7 — 0
GynoArtinya:Pemerintahn mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan,bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitastidak melawan hukum dan ketertiban oleh karena itu Permohonan tersebuttelah memenuhi Pasal 34 Peratuan kementeri Agama RI/PERMENAGNomor :11 Tahun 2007, karenaitu permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;Hal. 6 dari 8 hal.Pent.No.0271
Register : 22-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 212/Pdt.P/2016/PA.Dp Tanggal 22 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 3
13 — 3
Surat Keterangan perkawwian belum tercatat Nomor kk.19.05.3/pw.00/III/2016 tanggal ,16nopember 2016 yang dikluakan oleh Kantor kementeri Agama Kecamatan HuuKabupaten Dompu, bermeterai cukup,kemudian oleh Ketua majelis diberi kode, P.3 ;B. Saksi:1.
Register : 09-11-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN Bgr Tanggal 9 Juni 2021 — KEMINDO PRATAMA
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
208 — 45
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
208 — 45
KEMINDO PRATAMA
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Register : 02-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 101/PDT/2021/PT PLK Tanggal 23 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat : BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN SEKSI WILAYAH 1 PALANGKA RAYA. Diwakili Oleh : BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN SEKSI WILAYAH 1 PALANGKA RAYA.
Terbanding/Penggugat : Moch. Abdul Fatah
90 — 48
Terbanding/Penggugat : Moch. Abdul Fatah
90 — 48
RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan PenyelesaianKasus Pertanahan Pasal 35 huruf J;Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 TentangPenyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan diperuntukkanuntuk lahan garapan dengan memberikan akses pengelolaan hutanmelalui program perhutanan sosial, artinya status tanah tetap kawasankawasan hutan hanya masyarakat diberikan akses untuk melakukanHalaman 7 dari 12 hal.Put.No.101/PDT/2021/PT.PLK.pengelolan setelan mendapatkan jjin dari Kementeri
Register : 04-08-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44705/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
129 — 53
129 — 53
pelayang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam menyelenggarakan tugas dan kegiatan setiappemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan,dinas penetapan (keputusan) termasuk salah satu dari naskah dinas arahan;Khusus untuk naskah dinas arahan berupa peraturan dan keputusan, sepanjang mengenai pertata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan), bentuk dan susunannya mengikuti piperundangundangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, KeMenteri
Putus : 24-02-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Tanggal 24 Februari 2021 — RUBEN SAMUEL ONSU VS 1. PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU
1923 — 1740 — Berkekuatan Hukum Tetap
1923 — 1740 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Para Aparatur Sipil Negara(ASN) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri,Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementeri Hukumdan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Maret 2020;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan
Register : 21-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PA PATI Nomor 0056/Pdt.P/2013/PA.Pt. Tanggal 18 April 2013 — AM bin s
NH binti K
10 — 1
10 — 1
sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikahbukti P.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah Fighiyah yangberbunyi sebagai berikut :Artinya:Pemerintahn mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaPermohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, bahwa alasan Pemohonmengajukan permohonan perubahan identitas tidak melawan hukum dan ketertiban olehkarena itu Permohonan tersebut telah memenuhi Pasal 34 Peratuan kementeri
Register : 02-02-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Pdg Tanggal 11 Februari 2016 — FREAD ARDYONO
23 — 2
23 — 2
pelanggaranhukum dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksi,dihubungkan dengan buktibukti surat yang diajukan dipersidangan berupa buktiP.1 s/d P.4 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehinga dapat diperolehsuatu fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganseorang perempuan, yang bernama : MELLY GUSTINA, sesuai denganketerangan nomor Kk.03.12/1/PW.01/1274/2015, tertanggal 20 Oktober2015, dikeluarkan olen Kementeri
Register : 22-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 210/Pdt.P/2016/PA.Dp Tanggal 22 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 7
11 — 7
Surat Keterangan perkawwian belum tercatat Nomor kk.19.05.3/pw.00/III/2018,tanpatanggal , yang dikluakan oleh Kantor kementeri Agama Kecamatan Hu'uKbupatenDompu, bermeterai cukup,kemudian oleh Ketua majelis diberi kode, P.3 ;B. Saksi:1.
Register : 24-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Dp Tanggal 16 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
Asli Surat Keterangan perkawian belum tercatat NomorB.017/KUA/19.04/pw.00/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 , yangdikluakan oleh Kantor kementeri Agama Kecamatan DompuKabupaten Dompu, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberikode, P.3 ;B. Saksi:1.
Register : 16-01-2013 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 28-07-2013
Putusan PA PATI Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Pt. Tanggal 21 Februari 2013 — S bin S
S bin S
11 — 0
11 — 0
yang tertulis dalam Akta Nikah bukti P. 2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah Fighiyah yangberbunyi sebagai berikut :Artinya:Pemerintahn mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaPermohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, bahwa alasan Pemohonmengajukan permohonan perubahan identitas tidak melawan hukum dan ketertiban olehkarena itu Permohonan tersebut telah memenuhi Pasal 34 Peratuan kementeri
Register : 27-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Smg Tanggal 10 April 2019 — Pemohon:
FANSI ONITA SANTOSO
22 — 3
FANSI ONITA SANTOSO
22 — 3
Pol : B/ SK/ 1084/ VII/ 1980/INTELPAM, tertanggal 15 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Komando Resortkepolisian kota Besar 98 Daerah Kepolisian IX Jawa Tengah, yangmenerangkan tentang mengubah/ mengganti nama dari THE SOM PINGmenjadi ROBBY SANTOSO, diberi tanda bukti P 8 ;Fotocopy Surat Permohonan Mengubah/ Mengganti Namaberdasarkan UU No.4/ 1961, tertanggal 10 Juli 1980, yang ditujukan keMenteri Kehakiman Jakarta dari pemohon THE SOM PING, diberi tanda buktiP9;Penetapan Nomor 488/ Pdt P/ 2018/ PN
Register : 07-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 274/Pdt.G/2018/MS.Jth Tanggal 3 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
Kementeri Pertahanan RI Direktur JendralPotensi Pertahanan, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dandicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu olehKetua Majelis memberi kode P.4;. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Nomor : 308391 V.A. tanggal 27September 2017, yang dikeluarkan oleh a.n.
Upload : 04-10-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 45/PID.SUS/2013/PT-MDN TABAH NUR KATAS PANE
19 — 16
19 — 16
Perbendaharaan Il.Bahwa maksud dibuat dan ditandatangani administrasi dimaksud adalahseolaholah bahwa pengadaan barang tersebut telah diserahkan semuadengan prestasi 100% walaupun kenyataannya Terdakwa ketahui pengadaantersebut hanya sebagian saja yaitu 60%, tujuannya adalah agar dapatdilakukan pencairan dana kegiatan pengadaan peralatan pengolahan hasilpeternakan dan akibatnya apabila tidak ditandatangani maka pencairan danatidak dapat dilakukan dan terhadap dana tersebut kembali ke pusat yaitu keMenteri
Perbendaharaan Il.Bahwa maksud dibuat dan ditandatangani administrasi dimaksud adalahseolaholah bahwa pengadaan barang tersebut telah diserahkan semua20dengan prestasi 100% walaupun kenyataannya Terdakwa ketahui pengadaantersebut hanya sebagian saja yaitu 60%, tujuannya adalah agar dapatdilakukan pencairan dana kegiatan pengadaan peralatan pengolahan hasilpeternakan dan akibatnya apabila tidak ditandatangani maka pencairan danatidak dapat dilakukan dan terhadap dana tersebut kembali ke pusat yaitu keMenteri
Register : 14-07-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Tmg Tanggal 20 Agustus 2014 — Penggugat I : ESTERWATI ADIWIDYA
Penggugat II : JAHJA WIDJAJA
Penggugat III : KUSWANTO SETJODININGRAT
Tergugat I : 1. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Tergugat II : 1. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Tergugat III : 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG
79 — 11
79 — 11
Bahwa, dengan keluarnya SK Menteri Kuangan / Tergugat III point13 diatas kelinatan sekali Tergugat telah mempunyai niatan tidakbaik yang melanggar hukum pemerintahan yang baik, bersih danbenar karena disatu sisi Tergugat telah menyetujui obyeksengketa akan diserahkan kepada Para Penggugat sebagai bentukruislag namun disisi lain Tergugat ingin memiliki obyek sengketadengan mengajukan persyaratan kepemilikan asset daerah keMenteri Keuangan RI / Tergugat II.