Panitera Mahkamah Agung, KementerianSosial Republik Indonesia, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiac.q. Direktorat Jendral Imigrasi, KementerianLuar Negeri Republik Indonesia, KementerianKesehatan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia;

Panitera Mahkamah Agung, KementerianSosial Republik Indonesia, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiac.q. Direktorat Jendral Imigrasi, KementerianLuar Negeri Republik Indonesia, KementerianKesehatan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia;

sesuai surat penyerahan anak tanggal 29 Juni 2023;

Sosial,KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi,KementerianLuar Negeri,KementerianKesehatan,KementerianDalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KementerianPerhubungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk menerbitkan kembali Buku Grosse Akta Kapal yang hilang akta pendaftaran Buku Grosse Akta Kapal No. Reg: 2793, tanggal 14 Januari 2015 dengan Nama Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks.

anak yang bernama Panrita Sawerigading Abdi Maulana lahir pada tanggal 24 Nopember 2019;

Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;

Hadis Al Zaidan lahir pada 7 Juli 2021;

,KedalamBeritaAcaraRekonsiliasi DataIUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018untukdiprosesKedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergi dan SumberDaya MineralRI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

,KedalamBeritaAcaraRekonsiliasi DataIUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018untukdiprosesKedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergi dan SumberDaya MineralRI ;

M E N G A D I L I:

1. Menghukum kedua belah pihak Lela Kurnia Putri selaku Pengugat I,Andri Muklis Hakim, S.T. selaku Penggugat II, Mila Amelia Hasanah, selaku Penggugat III, Hadi Ahdiyat Solihin selaku Penggugat IV dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat, Cq.

., Tanggal 29 Juli 2014kedalamBeritaAcaraRekonsiliasi DataIUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018untukdiproseskedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergidan SumberDaya MineralRI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

Karunia Sejahtera Mandiri(KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014kedalamBeritaAcaraRekonsiliasi DataIUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018 untukdiproseskedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergi dan SumberDaya MineralRI ;

CLA, Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU 245 AH.04.03.-2019 tanggal 5 September 2019 alamat kantor Jl.

., Tanggal 22 Desember 2014kedalamBeritaAcaraRekonsiliasi DataIUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018untukDiprosesKedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergi dan SumberDaya MineralRI di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

Penakluk Jagat Mandiri(KW 09 JN ER 094)., Tanggal 22 Desember 2014kedalamBeritaAcaraRekonsiliasi Data IUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018untukDiprosesKedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergi dan SumberDaya Mineral RI di Jakarta ;

Kurdia, adalah tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, in casu proyek pengadaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan adalah milik Penggugat ;

ganti kerugian sebesar Rp. 518.283.294,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang saat ini dikonsinasi di Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Januari 2022, melalui Penetapan Nomor: 83/Pdt.P-Kons/2021/PN.Smd ;

Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan panitera Mahkamah Agung RI ;

4.

Kelapa Gading, Jakarta Utara telah hilang di Kelapa Gading pada tanggal 27 Mei 2024;

W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019 oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah adalah BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

., Tanggal 24 April 2013 KedalamBeritaAcaraRekonsiliasi DataIUPProvinsiSulawesiTenggaraTahun2018untukDiprosesKedalamSistemMinerbaOneDataIndonesia(MODI)di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara padaKementerianEnergi dan SumberDaya MineralRI di Jakarta adalah Perbuatan MelanggarHukum ;

Kelapa Gading, Jakarta Utara telah hilang di Kelapa Gading pada tanggal 27 Mei 2024;

Kelapa Gading, Jakarta Utara telah hilang di Kelapa Gading pada tanggal 27 Mei 2024;

Mangga 27 pada tanggal 10 Maret 2022;