salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalil utama Pemohon adalah bahwa Termohon mempunyai hutangkepada Pemohon sebesar Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah)sebagai imbalan/fee sebagai Konsultan Pailit yang berusaha membuatproposal perdamaian sehingga Termohon tidak jadi pailit karenaperdamaiannya diterima oleh para kreditur; Bahwa dalam perkara kepailitan tidak dibenarkan adanya Konsultankepailitan dengan demikian uang jasa/fee konsultasi itu juga tidak dapatdibebankan kepada kepailian

Mengangkat KURATOR dalam proses kepailian PR. SANGGORO SUKSESMAKMUR, Saudara:e ROOSMARTY FATTAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU.AH.04.0349 Berdomisili dan beralamat kantor di Bumi Mandiri Tower Il,Level 12, Jl.

ratus dua puluh lima) suara, terdapat 9(Sembilan) kreditor konkuren yang tidak hadir, dengan jumlah tagihan Rp.1,669,992,584, (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilanratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).Menimbang, bahwa seluruh Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapatpemungutan suara (voting) tersebut menyetujui proposal perdamaiansebagaimana disampaikan oleh Debitor ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 281 ayat(1) huruf a UU Kepailian

;e Pasal 21: "Kepailian meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selamakepailitan"e Pasal 24 ayat (1): "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai danmengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan" ;e Pasal 25: "Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailittidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebutmenguntungkan

Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator menyelesaikan tugasnya dan proses kepailian berakhir;6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp 1.898.050 ( satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah ) ;

Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akanditetapkan kemudian setelah Tim Kurator menyelesaikan tugasnya danproses kepailian berakhir;6.

yang telahjatunh tempo dan dapat ditagih pada PEMOHON PAILIT 1 danPEMOHON PAILIT 2 dan sampai dengan tanggal diajukannyaPermohonan Pernyataan Pailit ini; TERMOHON PAILIT 2 tetap tidakmelunasi utangnya tersebut kepada PEMOHON PAILIT 1. danPEMOHON PAILIT 2, dengan demikian secara nyata danterbuktiTERMOHON PAILIT 2 tidak membayar lunas setidaknya 1 (satu) utangyang telah jatun waktu dan dapat ditagih, sehingga syarat untukdinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU Kepailian

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 37, Tahun2004 tentang Kepailian Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangmenyatakan : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10,pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 68, pasal 161,pasal 171, pasal 207, dan pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat KuasaKhusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasanya tertanggal 30 Nopember2017 dan Surat Kuasa Pemohon

terhadap Tergugat Il dalamperkara PKPU yang sudah selesai dan diangkat.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menanggapi terhadapeksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat Il yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa maksud pasal 3 ayat (1) Undangundang No. 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU mengandung norma hukum, bahwa sengketa yangberkaitan dengan permohonan pailit dan atau halhal lain yang diatur dalamUndangundang No.37 tahun 2004 mencakup tentang segala hal yang berkaitandengan perkara kepailian

pengurusan kepailitan terdiri dari pbemberesan harta pailitserta imbal jasa kurator dan termasuk dalam biaya kepailitan adalahbiaya surat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai sertabiaya lelang;19.Bahwa apa yang Termohon Keberatan tuangkan dalam DaftarPembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (DalamPailit) tertanggal 8 September 2020 yang mana dalam hal tersebut sudahsesuai prosedur, hal tersebut sejalan dengan isi pasal 191 Undangundag No. 37 tahun 2004 tentang Kepailian

Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo No.2/Pdt.SusPailit/2019/PN.Smglainnya, dan hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diatur dalampasal 98 Undangundang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU yang berbunyi :sejak mulai pengangkatannya, kurator kurator harus melaksanakansemua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semuasurat, dokumen uang, perhiasan efek dan surat berharga lainnya denganmemberikan tanda terima;20 Bahwa ketentuan Pasal 191 Undangundag No. 37 tahun 2004 tentang211.Kepailian

Sehingga sejak dinyatakannya debitur pailit dalam keadaaan insolvensi olehHakim Pengawas, maka berjalanlah waktu yang diperbolehkan oleh UndangUndang Kepailian & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagiKreditur Pemegang Jaminan (separatis) untuk dapat melakukan eksekusisendiri mengenai harta benda yang berada di tangan kreditur dengan caradilelang pada saat masa insolvensi dalam jangka waktu 2 (dua) bulansebagaimana pasal 59 ayat (1) dan setelah berakhirnya masa insolvensi,Terbantah sudah tidak

Hakim Niaga padaPengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim PengawasHalaman 17 dari 24 HalamanPutusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT.DPSdalam proses kepailian para TERMOHON PKPU/PT.RENDAMAS REALTY dan JANE CHRISTINA TJANDRA;3. Menunjuk dan mengangkat:a. DR. MADE ARJAYA, S.H.,M.H Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

Mesin G15AID101443, WarnaAbuAbu Metalik, Nomor Polisi AD 9038 JB, BPKB atas nama SAIMAN,Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut Kendaraan APV menurutcatatanKantor Balai Harta Peninggalan semarang adalah termasuk asset BudelHalaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMGPailit dalam sita umum kepailian TIMOTIUS TRI SABARNOsebagaimana Pengakuan Penggugat dalam dalil Gugatan angka 2(dua), dan Penentuan Kendaraan tersebut merupakan milik TIMOTIUSTRI SABARNO dilakukan oleh Kurator atau Panitia

Investasi Dibayar (Rp) Tempo 16092016 2.500.000.000 16/03/2016 BelumDibayarConfrmationAgreement (Bukti P1) Bahwa jelas telah terbukti bahwa telah terjadi utang karena perjanjian yangmewajibkan TERMOHON selaku debitur untuk segera melakukanpelunasannya kepada PEMOHON ~ sebagai kreditur sesuai denganketentuan Pasal 1 Ayat (6) UndangUndang RI Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalahsebagai berikut:Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakandalamjumlah

ialah menuntut gantirugi atasperbuatan wanprestasi yang dilakukan TURUT TERGUGAT kalaupunbenar demikian (quodnon), maka pada hakekatnya PENGGUGATtelah mengajukan tuntutan ganda (double claim) yang tentunya tuntutansedemikian menyalahi hukum.Bahwa tentang upaya hukum mana yang seharusnya diupayakan olehPENGGUGAT, menurut hemat TERGUGAT, dengan terbitnya putusanPailit terhadap TURUT TERGUGAT maka adalah sudah tepat yangdilakukan PENGGUGAT dengan jalan mendaftarkan diri sebagaiKreditur dalam proses Kepailian

TURUT TERGUGAT, karenabagaimanapun juga, yang sesungguhnya bertanggung jawab atasperbuatan wanprestasi yang dilakukan TURUT TERGUGAT kalaupunbenar demikian (quodnon) adalah TURUT TERGUGAT sendiri, bukanTERGUGAT sebagai Penerbit Bond.Bahwa hingga saat ini, proses kepailian TURUT TERGUGATmasihterus berlangsung, hal mana TERGUGAT keketahui dari keteranganHal 18 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.

Sehingga dengan demikian terhadap gugatanpenggugat yang menuntut agar obyek jual beli berupa mesin dijadikan boedel pailit tidakmemenuhi unsur daripasal 42 Undang Undang No37 tahun 2004 tentang kepailian DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dan lagi pula dari jangka waktu tersebut belumlahdapat memperkirakan bahwa penjualan aset PT Tunggal Yudi Sawmill yang dilakukan olehtergugat selaku direktur tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, bahkan belumdapat diperkirakan bahwa perusahaan

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Ill, yang memperpanjangperjanjian kredit dengan Tergugat Il, tanoa melibatkan Debitur Pailit atas namaJusuf Muliadi ( Dalam Pailit ) telan melakukan perobuatan melawan hukum danmerugikan para kreditur dalam Kepailian PT BANYUWANGI MOTOR, NINIKDEWININGSIH, EDDY SUSANTO TJANDRA KUSUMA, JUSUF MULIADI &LILIK WIBISONO ( Dalam Pailit ) ;3.

;atas nama JUSUF MULIADI ( Dalam Pailit ) adalah termasuk dalam Boedelpailit dalam kepailian PT BANYUWANGI MOTOR, NINIK DEWININGSIH,EDDY SUSANTO TJANDRA KUSUMA, JUSUF MULIADI & LILIK WIBISONO( Dalam Pailit ) ;5. Memerintahkan pada Penggugat untuk memasukkan dan mencatat tanah danbangunan yang terletak di RI. 01.RW. 03 Desa Panjunan KecamatanSukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana :a. Sertifikat Hak Milik No. 40 seluas 1.059 M?;b. Sertifikat Hak Milik No. 41 seluas 1.058 M?;c.

diakui sebagaikreditornya ; == 20 2222 22 === == Hutang kepada kreditornya tersebut tanpa menggunakan jaminan apapun,sebab ASLI Sertifikat Hak Milk No. 8766/Kelurahan Kerobokan sejakawal dan hingga saat ini berada dan dipegang oleh PELAWAN sebagaipemilik yang sebenarnya; Hutang kepada Bank ataupun kepada Lembaga Perkreditan Desa apalagidalam jumlah hutang hingga Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah),tanpa jaminan apapun adalah suatu hal yang tidak rasional; Menurut informasi, dalam persidangan kepailian

"UndangUndang tentang Kepailian dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asasasas tersebutantara lain adalah :1.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Kepailian dan PKPU maka PARAPENGGUGAT seharusnya mengajukan restrukturisasi terhadap utangutangnyadengan memohon PKPU melalui Pengadilan Niaga dan bukan pengadilan umum,dengan demikian maka Majelis Hakim perkara tidak berwenang untuk memeriksagugatan a quo.KARENA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT PADA POKOKNYA ADALAHMENUNTUT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ATAUMENUNTUT PENGURANGAN UTANG YANG HANYA DAPAT DIAJUKANMELALUI PERMOHONAN PKPU KEPADA PENGADILAN NIAGA, DENGANDEMIKIAN

wanprestasi yang dilakukan TURUT TERGUGATkalaupun benar demikian (quodnon), maka pada hakekatnyaPENGGUGAT telah mengajukan tuntutan ganda (double claim) yangtentunya tuntutan sedemikian menyalahi hukum.Bahwa tentang upaya hukum mana yang seharusnya diupayakan olehPENGGUGAT, menurut hemat TERGUGAT, dengan terbitnya putusanPailit terhadap TURUT TERGUGAT maka adalah sudah tepat yanghal 16 dari 52hal put No.768/PDT/2016/PT.DKIdilakukan PENGGUGAT dengan jalan mendaftarkan diri sebagaiKreditur dalam proses Kepailian