Ditemukan 130 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepailitan kapailitan kapilitan kelahitan kepastian kepolisan kepakisan kepatihan kepailitian kepalitian kepilitan kepatutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2275 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Juni 2014 — LIM HARYANTO LIMANTARA, vs PT. NEW BARITO HOTEL, dkk
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 25-09-2019 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADRIANTY, SH. MH
Terdakwa:
NASRUL HAMID
150 — 33
  • II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 20-7-1961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua Balai Harta Peninggalan.
    Bahwa benar penyebabnya sehingga saksi masih menerimauang tersebut sedangkan menyatakan bahwa tidak mengetahui lagitransaksi yang dilakukan oleh terdakwa NASRUL HAMID dan saksiHANS HASYIM (selaku pihak penjual) dan saksi korban (selakupihak pembeli) adalah pada tanggal 31 Agustus 2017 setelan sayamenyerahkan surat keterangan dari balai harta peninggalanMakassar Nomor : W23.Ca.AH.06.09197, tanggal 7 September2017, perihal kongsi uang bea lelang kepalitan OE!
    I/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45,tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OElSOANG ENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua BalaiHarta Peninggalan. Bahwa benar Riasalah Lelang Nomor : 45 tanggal 20 Juli 1961,yang ditandatangani oleh Mr. RADEN EMIEL ABDULKANAN selakuVendumeester Klas II Makassar dan Surat Keterangan Nomor : 25 /BPH.KL.
    I/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45,tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OElSOANG ENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua BalaiHarta Peninggalan Risalan Lelang tersebut tersangka peroleh dariorang tua tersangka yang bernama Sdra. LOLO A.
    RADEN EMIEL ABDULKANANselaku Vendumeester Klas II Makassar.Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Mks2. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961,Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.
    RADEN EMIEL ABDULKANANselaku Vendumeester Klas II Makassar.2. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.Il/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OE SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 17-07-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2013
Tanggal 17 Juli 2013 — SYAMSUL ZAKARIA, SH. MH., (Kurator Pailit) VS HERRY
169 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu lingkup pengurusan dan pemberesan menurut UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPUadalah meyangkut utang pribadi Herry kepada Kreditor. Ini berartiKurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, hanya berhak danberwenang mengurus dan membereskan utang Debitor Pailit yaituHerry pribadi.
    Griya Pena Mas tidak dapatmenjadi Kreditor Pailit, dan menggunakan perangkat hukum danmekanisme penagihan kepalitan melalui Kurator. Herry pribaditidak pernah menjadi Debitor yang berutang kepada PT. CIMBNiaga sebagaimana bantahan Harry dalam forum rapat Kreditordalam perkara ini, tanggal 5 Juni 2012 terdapat dalam berkasperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU. Tetapi yangberhutang kepada PT.
    Griya Pena Mas dinyatakan pailitdan insolvensi, maka segala kewajibannya dan tanggungjawabnya berlaku ketentuan Pasal 122 UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU dimana disebutkan:Dalam hal dinyatakan Pailit suatu badan hukum, semua kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjaditanggung jawab Pengurus badan hukum tersebut';b. Bahwa sesuai bukti Pemohon KasasiPT.
    Bank CIMB Niaga telah melaporkan hasil penjualanagunan kepada kurator, sebagaimana ditentukan Pasal 60 ayat (1)UndangUndang Kepalitan, Kreditor Pemegang Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajibmemberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualansetelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya kepada Kurator.
    Tidak pernah mendaftarkan diri secararesmi piutangnya dalam rapat verifikasi dan pencocokanhutang, setelah kepalitan Herry diumumkan di surat kabarsesuai Pasal 113 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepalitan dan PKPU;Herry (Debitor Pailit) tidak pernah berhutang kepada PT.CIMB Niaga. Sesuai bantahannya atas daftar piutangsementara yang dibuat oleh Kurator, hal ini sesuai Pasal1382 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepalitan dan PKPU.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 12-08-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 09-12-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby
Tanggal 7 Desember 2022 — Pemohon:
PT. MITRA KARYA PLASTINDO
Termohon:
1.CV. HARVEST MINING SEJAHTERA
2.JIMMY IRWIN RIMBA
152 — 15
  • , Kurator Kepalitan & Pengurus PKPU berdasarkan SK Menteri Kehakimnan dan HAM No. AHU-158 AH.04.03-2020 berkantor pada KHSR beralamat di Jalan Otong Enjos, Kp. Maruga, RT 010/RW 008, No. 9, Kel. Ciater, Tangerang Selatan;
  • Arfiyan Dyendris Amin Putra, S.H.
    , Kurator Kepalitan & Pengurus PKPU berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan HAM No. : AHU-263 AH.04.03-2020, berkantor di Kantor Hukum Arfiyan Dyendris, Plaza 3, Pondok Indah Blok E/7, Lantai 1, Jl. Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan;
  • Mulia Satia Putra, S.H.
    Kurator Kepalitan & Pengurus PKPU berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan HAM No. : AHU-169AH.04.03-2020 yang berkantor di Law Firm AMDR & Associates beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat III No. 24 A Jakarta 11470;

Sebagai Kurator CV.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Pemohon:
PT. GLOBAL SOLUSI KOMUNIKASI
Termohon:
.....
106 — 50
  • ParmanKavling 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang dengan demikian permohonan pemohon sudah diajukan padapengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Kepalitan danPKPU;Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemohonan Pailit dan atau PKPU harusdiputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
    ParmanKavling 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang dengan demikian permohonan pemohon sudah diajukan padapengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Kepalitan danPKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukupberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa PermohonanPKPU yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-01-2013 — Upload : 25-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Januari 2013 — PT. BANK WOORI INDONESIA terhadap JANDRI SIADARI, SH., LL.M dan DARWIN ARITONANG,SH., MH. dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA
168 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., para Kurator dalam Kepalitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV,Wing B, Lantai 7, Ruang 718, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, sebagai Termohon Kasasi dahuluPelawan;dan:PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA, kKreditor Separatisdalam Kepalitan No.03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., diwakilioleh Poernomo Widjaja, selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 16-10-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 11/PKPU/2013/PN.NIAGA/MDN
Tanggal 18 Desember 2013 — REZKI NOVIANI, memberikan kuasa kepada Raminda Unelly M. Sembiring, SH, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU ; TERHADAP PT. SYNCO SYNERGY, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU ;
129 — 32
  • Bahwa Pasal 222 ayat (3) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UU Kepalitan dan PKPU) menyebutkan :Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapatmelanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dandapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberipenundaan kewajiban pembayaran utang, untukmemungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yangmeliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangkepada Kreditornya.HUTANG TERMOHON
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 04-10-2010 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PAILIT-KEBERATAN/2010/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 4 Oktober 2010 — PT. BALI TURTLE ISLAND EVELOPMENT (PT. BTID) >< PENTA OCEAN CONTRUCTION Co. Ltd, DKK
618 — 355
  • Surya Prasudi Utama (Termohon Renvoi Il)yang diajukan pada Rapat Verifikasi tanggal 17 September 2010, PemohonRenvoi mengajukan tanggapan sebagai berikut : Dasar hukum:Pasal 132 Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang menyatakan : "(1) Debitur pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baikseluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutangdengan mengemukakan alasan secara sederhana ; (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-11-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 685/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 29 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : Lauw Untung Laksana Diwakili Oleh : Juang Basuki SH
Terbanding/Tergugat II : Amita Anggawidjaja
Terbanding/Tergugat I : Ruth Nanik Suhardjiningsih
55 — 26
  • ., Advokat/Konsultan Hukum PasarModal/Curator & Pengurus Kepalitan berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 08 Juni 2016, sebagai: TERBANDING/TERGUGAT;2.
    ., Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal/Curator &Pengurus Kepalitan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni2016, sebagai: TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27November 2017, Nomor: 685/PEN,PDT/2017/PT SBY, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkatbanding;2.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 05-01-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 10/PID/2021/PT MKS
Tanggal 5 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : NASRUL HAMID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADRIANTY, SH. MH
43 — 32
  • II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 20-7-1961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua Balai Harta Peninggalan.
    RADEN EMIELABDULKANAN selaku Vendumeester Klas II Makassar.1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OE SOANGENG, ditandatangani A.J.C.
    Putusan Nomor 10/PID/2021/PT MKSPerihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OE! SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.
    II/Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OE! SOANGENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua Balai HartaPeninggalan.. 1 (Satu) lembar Surat Pernyatan, ditandatangani NASRUL HAMID,dan HALIM HASYIM disahkan di Notaris/PPAT WIDARTININGSIH,S.H dengan Nomor : 63/LEG/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017.. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 11-01-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 Januari 2013 — PT. Koexim Mandiri Finance, dk. terhadap Jandri Siadari, SH., LLM dan Darwin Aritonang, SH., MH., dk.
109 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koexim Mandiri Finance, Kreditor dalam Kepalitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, yang diwakili oleh Prianto Tirtoprodjoselaku Wakil Presiden Direktur, berkedudukan di Menara Mulia Suite 2007,Lt. 20, Jl. Jend.
    Bungur Raya Depok, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22Oktober 2012;Pemohon Kasasi II dahulu Terlawan III ;terhadap:1 Jandri Siadari, SH., LLM dan Darwin Aritonang, SH., MH,Kurator dalam Kepalitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.,Termohon Kasasi I dahulu Pelawan ;2 PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 25-01-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY
Tanggal 25 Januari 2016 — GUNAWAN TUE terhadap PT. TUNGGAL YUDI SAWMILL PLYWOOD
97 — 57
  • Menyatakan biaya kepalitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir ;5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sampai saat ini sebesar Rp. 3.011.000,- (Tiga juta sebelas ribu rupiah) ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 28-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/PDT.SUS/2010
1. Drs. I GUSTI NGURAH SETEDJA; 2.YAYASAN DHARMA MUSLIMAT, DKK.; 1. WILLIAM EDUARD DANIEL, SE., SH., LLM., MBL.; 2. PT. GOLDEN POINTE OVERSEAS LIMITED (GOLDEN POINTE)
160 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 123 K/Pdt.Sus/2010D.I.19.20.21.Dikurangi : Pajak Penjualan dan Biaya Lelang 4.337.100.000,003.472.005.080,007.297 676.841 ,001.806.750.000,006.670.250.000,00 Cadangan Pajak dan biaya Likuidasi 3.000.000.000,00Harta Pailit yang tersedia untuk dibagikan 45.701.218079,00KEBERATAN ATAS BIAYA KEPALITAN;Bahwa Goldenpointe keberatan atas Biaya Kepailitan sejumlah Rp.
    No. 123 K/Pdt.Sus/2010GOLDENPOINTE OVERSEAS LIMITED dan PT BNI Multi Finance tersebutKreditor GOLDENPOINTE OVERSEAS LIMITED dan PT BNI Multi Financemenjadi Kreditor Konkuren;Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan para Kreditor konkurentersebut di atas tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalam mencermati dan memahamiakan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata juga keliru dalammemahami ketentuan Pasal 189 (4) dan Pasal 55 UU Kepalitan dan
    memahami ketentuan Pasal ketentuan Pasal 189 (4) dan mengabaikan akanketentuan Pasal 55 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU;Apabila Majelis Hakim Judex Facti mau memahami akan ketentuan Pasal55 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU, maka seharusnyaKreditur Separatis mengeksekusilmenjual sendiri jaminan yang ada padanyaseolaholah tidak ada Kepailitan,Sehingga Kreditur Separatis apabila mengeksekusilmenjual sendirijaminan yang ada padanya seolaholah tidak ada Kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 September 2018 — Pemohon:
SUGIANTO LIE
Termohon:
.....
286 — 149
  • oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempatkedudukan hukum Debitor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ,P 4 di dapatkan fakta bahwaPemohon PKPU , bertempat tinggal di Apartemen Paladian Park Kelapa gadingBarat Jakarta Utara ,yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat;Hal 8 Putusan No 140/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.JKT.PSTMenimbang dengan demikian permohonan pemohon sudah diajukan padapengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Kepalitan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/PKPU/2013/PN.NIAGA.Sby
ASIABASE RESOURCES PTE Ltd vs PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS
596 — 230
  • Menyatakan biaya kepalitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;;6. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sampai saat ini sebesarRp. 4.186.000 ;
    Menyatakan biaya kepalitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkankemudian setelah proses kepailitan berakhir;;6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-01-2024 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2024 — Pemohon:
CV GELORA SAMUDRA
Termohon:
PT INETINDO INFOCOM
39 — 0
  • LGD-01, Penjaringan Pluit, Jakarta Utara, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai Kurator;
  1. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
  2. Menetapkan biaya Kepalitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
  3. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-08-2015 — Putus : 14-10-2015 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 14 Oktober 2015 — NY.EKA MANTIWI >< PT.HANSNESIA DYEING
300 — 127
  • Ternyata sampai dengan saat permohonan pailit ini diajukan,Termohon Pailit tidak juga melakukan pembayaran atas utangnya yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) tersebut kepada Tuan Sang Soon Park;15.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas terbuktiTermohon Pailit mempunyai lebih dari 2 (dua) orang kreditur yang manautang Termohon Pailit kepada masingmasing kreditur telah jatun waktudan dapat ditagih;16.Bahwa dengan demikian permohonan kepalitan
    tujuh ratus juta rupiah)tersebut kepada Tuan Sang Soon Park;Bahwa Termohon Pailit belum dapat melakukan pembayaran atasutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesarRp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada Tuan SangSoon Park;14.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka TermohonPailit mengakui mempunyai lebih dari 2 (dua) orang kreditur yangmana utang Termohon Pailit kepada masingmasing kreditur telahjatuh waktu dan dapat ditagih;15.Bahwa dengan demikian permohonan kepalitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — 1. TJOK ANOM PEMAYUN, selaku Direktur Utama PT BAHANNA MAHARDIKA INDONESIA, DK VS FLORENSIA YUNITA SIAUW
148 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kurator denganSK Nomor AHU.AH.04.0380, tanggal 16 Agustus 2013, beralamat Kantordi Gedung The Vida, Lantai 7, Jalan Perjuangan 8, Kebon Jeruk, JakartaBarat, selaku kurator dalam kepalitan Termohon;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon I, Il mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukanPemohon dan Pemohon II untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon Florensia
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 21-09-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 521/PID/2020/PT MKS
Tanggal 20 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HANS HASYIM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADRIANTY, SH. MH
87 — 21
  • II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 20-7-1961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua Balai Harta Peninggalan.
    RADEN EMIEL ABDULKANANselaku Vendumeester Klas Il Makassar.2) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANGENG, ditandatangani A.J.C.
    RADEN EMIEL ABDULKANANselaku Vendumeester Klas II Makassar.2. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.ll/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.
    Il/ Mks / 1961,Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi UangBea Lelang Kepalitan OE SOANG ENG, ditandatangani A.J.C.
    II/Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961,Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 21-09-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 521/PID/2020/PT MKS
Tanggal 20 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HANS HASYIM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADRIANTY, SH. MH
74 — 24
  • II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 20-7-1961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG, ditandatangani A.J.C. FREDERIK selaku Ketua Balai Harta Peninggalan.
    RADEN EMIEL ABDULKANANselaku Vendumeester Klas Il Makassar.2) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.II/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANGENG, ditandatangani A.J.C.
    RADEN EMIEL ABDULKANANselaku Vendumeester Klas II Makassar.2. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 25/BPH.KL.ll/ Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.
    Il/ Mks / 1961,Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961, Perihal Kongsi UangBea Lelang Kepalitan OE SOANG ENG, ditandatangani A.J.C.
    II/Mks / 1961, Lampiran : 1 (Satu) Kwitansi Setoran No.45, tg 2071961,Perihal Kongsi Uang Bea Lelang Kepalitan OEI SOANG ENG,ditandatangani A.J.C.