dan PenundaanPembayaran Utang khususnya namun tidak terbatas pada pasal 2 ayat (1) jo pasal8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan PembayaranUtang.b Bahwa pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepilitan dan PenundaanPembayaran Utang yang menyatakan bahwa Debitur yang mempunyai dua ataulebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh tempodan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,baik ataspermohonan sendiri maupun atas permohonan

satu atau lebih krediturnya.Sedangkan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepilitan danPenundaan Pembayaran Utang menyatakan bahwa Permohonan pailit harusdikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhanabahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(1) telah terpenuhi.c Bahwa tidak memenuhi filosofi dan tujuan kepailitan, hutang yang didalilkanoleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit adalah sangat kecil jumlah tagihannya,apabila dibandingkan

Dalam Penjelasan Umum UU No.37 tahun2004 tentang Kepilitan dan Penundaan Pembayaran Utang menyatakan bahwaSalah satu Asas dalam Kepailitan mengandung pengertian, bahwa ketentuanmengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yangberkepentingan.

Malaka Raya no.9 selaku kurator dan pengurus dalam proses kepilitan pemohon PKPU diri sendiri/PT. SEGAR SUMBER MAKMUR 4. Menetapkan imbalan jasa pengurus dan ongkos perkara dalam proses PKPU dibebankan kepada boedel pailit 5. Menetapkan imbalan jasa bagi tim kurator 6. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta debitor pailit 7. Menghukum pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara selama poses PKPU berlangsung sebesar Rp.6.381.000

Nomor 120 PK/Pdt.SusPailit/2019setelah Kurator menjalankan tugasnya dan kepilitan telah berakhir;6.

Bahwa telah terbukti PT Cita Hidayat Komunika Putra didirikan oleh HDeddy Hanurawan/Termohon Kasasi Il hanya sematamata merupakan alatexploitasi untuk memenuhi keuntungan pribadi, demikian terbukti pula yangsaat ini PT Cita Hidayat Komunika Putra yang telah dipailitkan menurutlaporan curator Sdr Muhamad Ismak bahwa kepilitan PT Cita HidayatKuminikasi Putra tidak mempunyai harta pailit;4. Bahwa terbukti pula pihak PT Cita Hidayat Komunika Putra TermohonKasasi dan H.

No. 584 K/Pdt.Sus/2010Hal.sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1(6) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepilitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utangberbunyi, Utang adalah : kewajiban ynagdinyatakan atau dapat dinyatakan dalamjumlah uang baik dalam mata uangIndonesia maupun mata uang asing, baiksecara langsung maupun yang akan timbulkarena perjanjian atau UndangUndang danyang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bilatidak dipenuhi member i hakkepada Kreditur untuk mendapatpemenuhannya dari harta

kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yangbersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harusdiputuskan terlebih dahulu;(4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yangdiajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit, yang diajukanterhadap Debitor, agar dapat diputus terlebin dahulu sebagaimanadimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertamapemeriksaan permohonan pernyataan pailit;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 Tentang Kepilitan

ini termohon pailit ,maka pengadilan yang membawahi wilayah hukum dimana termohon pailit tempat tinggal tetap berwenang untuk mengadili perkara a quo.Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas ,dalam ketentuan Undang Undang No 37 tahun 2004 terutama dalammenentukan wilayah hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan telahditegaskan bahwa permohonan kepailitan diajukan diwilayah hukum tempatkedudukan bagi debitur . bahkan berdasarkan pasal 303 Undang Undang No37 tahun 2004 tentang kepilitan

sisa kewajiban Termohon Pailit adalahsebesar Rp.15.880.983.111,99 , ;Menimbang, bahwa kendatipun terdapat adanya perbedaanperhitungan jumlah antara pemohon pailit dengan termohon Pailit , tidaklahmenghalangi jatuhnya pailit bagi debitur mengingat perbedaan perhitunganjumlah utang dapat ditempuh dengan adanya renvoi prosedur setelah adanyaverifikasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang UndangHalaman 83, Putusan Nomor : 8/Pdt.SusPailt/2018/PNNiaga.SbyNo 37 tahun 2004 tentang kepilitan

Raya Darmo No. 135B, Surabaya60264;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 18 , P 19 ,P 20 dan bukti P 21 , yaitu berupa surat pernyataan kesediaan untukditunjuk sebagai curator dengan suratnya masing masing tertanggal 5 juni2018 dan 11 Juli 2018 buktimana telah menunjukan bahwa para kuratortersebut diatas bersedia untuk ditunjuk sebagai kurator dalam kepilitan paratermohon pailit dan sesuai dengan register yang ada di pengadilan NiagaSurabaya telah ternyata para curator tersebut tidak sedang menanganiperkara

masalah obyek tanah dan bangunan yang dijaminkan padabank yang telah dilikuidasi maka mengenai sengketa yang diuraikan olehPenggugat penyelesaiannya termasuk dalam katagori likuidasi bankartinya termasuk dalam penyelesaiannya seluruh asset dan kewajibanbank dan sengketa tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan Niagademikian pula mengenai petitum 4 yang memohon agar Penggugatdinyatakan bangkrut / pailit hal itu adalah Kewenangan dari PengadilanNiaga , hal ini sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UU kepilitan

Pasal 172 ayat (1) UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan KewajibanPembayar Utang, yang berbunyi (1).

Orchid Residence Indonesia(dalam Pailit);31.Bahwa perobuatan hukum Para Tergugat untuk melakukan perubahanperubahan dan/atau kesepakatan sebagaimana tersebut di atassesungguhnya tidak diwajibkan karena undangundang;32.Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (5) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepilitan dan PKPU menyatakan:Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulumendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketapencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud

Orchid Residence Indonesia(dalam Pailit);31.Bahwa perbuatan hukum Para Tergugat untuk melakukan perubahanperubahan dan/atau kesepakatan sebagaimana tersebut di atassesungguhnya tidak diwajibkan karena undangundang;32.Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (5) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepilitan dan PKPU menyatakan:Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulumendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketapencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud

Adapunkepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusandan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakimpengawas sebagaimana diatur dalam UU 37/2004 (vide Pasal 1 angka 1UU 37/2004) dan kepilitan meliputi seluruh kekayaan debitor pailit (PTStarlight Prime Thermoplast (Dalam Pailit)) pada saat pernyataan pailitdiucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (videPasal 21 UU 37/2004).Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh harta debitor

Adapunkepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusandan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakimpengawas sebagaimana diatur dalam UU 37/2004 (vide Pasal 1 angka 1UU 37/2004) dan kepilitan meliputi selurun kekayaan debitor pailit (PTStarlight Prime Thermoplast (Dalam Pailit)) pada saat pernyataan pailitdiucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (videPasal 21 UU 37/2004).Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh harta debitor

sangat besar bagi Perseroan untuk tetapmelangsungkan usahanya yang akan kami buktikan dalam proses persidangan, maka sesuaidengan asasasas Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaaanKewajiban Pembayaran Utang (''UNDANGUNDANG Kepailitan'"') seharusnyaPermohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Jakarta Legal Group dapat ditolak olehMajelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Alinea ke17 Bagian I (umum) Penjelasan UNDANGUNDANG Kepailitan:"Undangundang Kepilitan

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah ( UU hak Tanggungan);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU Hak Tanggunganyang menyatakan, apabila debitor cidera janji, pbemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tangggungan atas kekuasaan sendirimmelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualantersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang udang nomor 37 tahun2004 tentang Kepilitan

Menyatakan sebagai hukum, bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan a quo berupa :

• Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juni 2020;
• Daftar Harta Pailit Perkara Kepilitan Nomor : 3/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Sby.

Banyak hal dibentuknya Undang undang kepilitan tersebut salahsatunya adalah mencerminkan kondisi perekonimian , awalnya adakrisis perekonomian tahun 1997, selanjutnya kegiatan aktifitasperekonomian dan ada yang menentukan bahwa hal tersebutperusahaan tersebut dalam keadaan PKPU, misalnya adanyaflukuasi mata uang, atau ada kebijakan pemerintah mengenai Debituryang pada waktu itu mengalami kondisi sulit untuk membayar hutang,yang akhirnya bisa dianggap PKPU ;Bahwa apakah mengganti Direksi suatu perseroan

Payment dan struktur bangunansehingga sampai gugatan ini disampaikan Tergugat III masih merasa memiliki seluruh bangunan dan uang DP yangsudah diterima dari Tergugat I yang berasal dari pembayaran kreditor PT Orchid Residence Indonesia (DalamPailit);29 Bahwa perbuatan hukum Para tergugat untuk melakukan perubahan perubahan dan/atau kesepakatansebagaimana tersebut diatas sesungguhnya tidak diwajibkan karena undangundang;30 Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (5) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepilitan

SUSANTI ADI NUGROHO,Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Kepailitan dan Hukum Bisnis;Bahwa Ahli menyampaikan secara singkat sebagaimana diatur dalam pasal 4149Undangundang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU, Actiopauliana adalah perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur ataumerugikan harta pailit, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunsebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;Halaman 55 dari 87 halaman Putusan No.02/Padt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.PstBahwa

Bahwa tindakan curator dalam proses kepilitan termasukdalam hal penutupan usaha debitor pailit dan melakukanlelang eksekusi pailit adalah salah satu tugas dan kewajibancurator sesuai Undangundang Kepailitan dan PKPU sehinggaapabila ada keberatan atas penutupan usaha tersebut harusdiajukan terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas bukanmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bahwa curator harus mendapat ijin hakim pengawas adalahketika itu harus dilakukan kelanjutan usaha, karena ada azasHalaman 226 dari