Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pdt.G/2017/ PN Ktp, tanggal 06 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI :Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;Dalam Rekonpensi :- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi :- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

FAUZIAH, bertempat029/RW. 00 No. 43, Kelurahan Tengah, KecamatanDelta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semula sebagaiTERGUGAT ;tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, RT. 013/RW. 007,Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula sebagai TERGUGAT I;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam hal inimemberikan kuasa kepada AGUS HENDRI, SH.,FEHRI HERWANDI, SH, MUHAMMAD NAZEMI, SH.

Kepala Badan PertanahanKabupaten Ketapang di Ketapang, berkedudukan diJalan S. Parman No. 99 Ketapang, dalam hal inimemberi kuasa kepada OKI BUDI SETIAWAN, S.H.

Temiang) RT. 014, Dusun Darussalam, Desa SeiAwan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dengantanah seluas 12.000 m?

Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Masjid Babul Khair Nomor8, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2017,menerangkan bahwa pada tanggal 08 Februari 2018, telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN Ktp tanggal 06 Februari 2018 tersebut ;Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh.

Parman No.99 Ketapang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2017,menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, telah mengajukan Hal 20 dari 27 hal putusan Nomor 38/PDT/2018/PT PTKpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN Ktp tanggal 06 Februari 2018 tersebut ;.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Ktp, tanggal 17 Februari 2015 yang dimohonkan bading;- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;- Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 19 November 2014 s/d18 Desember 2014;Hall dari 12 hal Ptsn Nomor 32/Pid. Sus/2015/PT.Ptk. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 19 Desember 2014s/d 16 Februari 2015;6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17Februari 2015 s/d 18 Maret 2015;7. Hakim / Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Pebruari2015 s/d tanggal 24 Maret 2015 ;8.

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 23 Mei2015;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor :218/Pid.Sus/2014/PN.KTP. dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal17 Nopember 2014 No.Reg Perkara : PDM 70/KETAP/10/2014 terdakwa didakwasebagai berikut :Pertama.Bahwa terdakwa KUSHERNADI

Als Cik NADI Bin M.SALEH, pada hari Selasa,tanggal 23 September 2014 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaktidaknya dalam bulanSeptember tahun 2014 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu di tahun 2014,bertempat di Kafe Nadia Lovers Dusun Batu Bagendang, Desa Mekar Utama,Kec.Kendawangan, Kab.Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, Tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Ketapang untuk diproses lebih lanjut, karena terdakwa dengan tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan bukantanaman berupa shabushabu dan pil ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yangberwenang dan seharusnya digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupengembangan ilmu pengetahuan.Dalam pemeriksaan terdakwa KUSHERNADI

; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor218/Pid.Sus/2014/PN.Ktp, tanggal 17 Februari 2015 yang dimohonkan bading; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya ;Hali1 dari 12 hal Ptsn Nomor 32/Pid.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 17/Pid.B/2015/PN.Ktp. tanggal 20 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 17/Pid.B/2015/PN Ktp tanggal 20 April 2015 tersebut untuk selebihnya ; - Menetapkan masa penahanan

Ketapang No. Rek : 57883795periode 01 Nopember 2009 s/d 26 April 2011;Tetap terlampir dalam berkas perkara.q. Uang tunai di Bank Danamon Cab. Ketapang atas nama PT. DutaSumber Nabati dengan No.

Ketapang dari bulan Nopember 2009 sampai denganPebruari 2009.1 (satu) Berkas Surat Pengantar Buah milik para petanidari SP. Il Ds. Sukaharja, Kec. Singkup, Kab. Ketapang.. 1 (satu) Berkas Slip Timbang TBS Sawit milik Petani,Kelompok Petani dari SP. IX Ds. Sukadamai,Kec.Kendawangan, Kab. Ketapang.. 1 (satu) Berkas Slip Timbang TBS Sawit milik Petaniberjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) Kepala Keluargamilik Petani dari SP. VI Ds. Sukasari, Kec. Kendawangan,Kab.

BMI. melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) sertifikat yang telah disitadan diserahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang, Sebagiansertifikat atas nama Petani yang telah lunas dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemkab. Ketapang dan Ketua DPRD Ketapang, sedangkan sebagian lagi yang belum lunas dititipkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan disimpan di BPD Kalbar Cabang Ketapang.4.

Ketapang dari bulan Nopember 2009 sampaidengan Pebruari 2009.1 (satu) berkas surat pengantar buah milik para petani dari SP. Il Ds.Sukaharja, Kec. Singkup, Kab. Ketapang.1 (satu) berkas slip timbang TBS sawit milik petani, kelompok petani dariSP. IX Ds. Sukadamai, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang.1 (satu) berkas slip timbang TBS sawit milik petani berjumlah 360 (tigaratus enam puluh) kepala keluarga milik petani dari SP. VI Ds. Sukasari,Kec. Kendawangan, Kab.

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari GUSTI BACHROL (Alm.) yangtelah meninggal dunia di Ketapang tahun 1988 ;2.

sengketa yang berada di Jalan RahadiIsmail, RT. 1/RW. 1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong,Kabupaten Ketapang, setempat dikenal dengan nama sebidang tanahdan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat dan Tergugatll ;Menimbang,bahwa berdasarkan dalil serta uraian gugatan tersebutdiatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Ketapang Cq.

menyatakanPENGADILAN NEGERI KETAPANG TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA AQUO MELAINKAN PENGADILAN AGAMAKETAPANG YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA.1.

Ktp agar berkenan Hal 13 dari 39 Hal putusan Nomor 1/PDT/2017/PT PTKMenyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadilimelainkan Pengadilan Agama Ketapang yang berwenang mengadili ataumenolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard). Akantetapi, bila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Tergugat danTergugat ll dengan ini akan menyampaikan Jawaban dibawah ini, sebagaiberikut :A.

AYU NURSANA,SH.M.Kn, Notaris, selakuPejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabuaten Ketapang.. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertipikat hak atas tanah tercatatAn.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 196/Pid.Sus/2016/PNKtp., tanggal 17 Nopember 2016 yang diminta- kan banding tersebut ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetap- kan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

,Kalimantan Barat ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28Mei 2016 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkanSurat Perintah / Penetapan oleh :Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan, sejaktanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan, sejaktanggal 28

Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3September 2016;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 31 Agustus 2016sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan, sejaktanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ; Halaman 1 dari13 halaman Perkara Nomor 142/PID.SUS/2016/PT PTK7.

Ketapang Kalimantan Barat atau setidaktidaknya di tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang,Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut : Halaman 2 dari13 halaman Perkara Nomor 142/PID.SUS/2016/PT PTKuntuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuankemudian barang bukti sabusabu tersebut diserahkan ke Balai POM Pontianakuntuk

Ketapang Kalimantan Baratatau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, Penyalahguna Halaman 4 dari13 halaman Perkara Nomor 142/PID.SUS/2016/PT PTKNarkotika Golongan bagi diri sendiri, perobuatan tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasimasyarakat bahwa terdakwa SUHASAN alias HASAN anak lakilaki dariAKHIONG ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabushabu

PaniteraPengadilan Negeri Ketapang, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telahmenyatakan Banding pada tanggal 24 November 2016 dan telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2016 oleh Jurusita Halaman 8 dari13 halaman Perkara Nomor 142/PID.SUS/2016/PT PTKPengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Relaas PemberitahuanPermintaan Banding Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN Kip.

AGROLESTARI MANDIRI vs BUPATI KETAPANG;

Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh BillyGunawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.S. Parman Nomor 66, Ketapang, Kalimantan Barat, KodePos 78811:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Drs. H.

Bahwa Surat Bupati Ketapang Nomor: 525/1062/BapeddaD tanggal25 September 2007 Perihal: Informasi Lahan yang menyatakan bahwasurat Bupati Ketapang pada huruf a tersebut menyetujui areal seluas +3.900 Ha untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit;2. Bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 430 Tahun 2007 tentangPemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atasnama PT.

Agrolestari Mandiri yang kemudian diubah denganKeputusan Bupati Ketapang Nomor: 328 Tahun 2008 dan Keputusana quo merupakan pemberian ijin lokasi atas lahan yang diberikanberdasarkan surat Bupati Ketapang pada butir a;3.

Bahwa Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Nomor: 072/1170/BapeddaD tanggal 31 Oktober 2007 Perihal: IjinSurvey Lapangan, yang merupakan tindak lanjut dari pemenuhanKeputusan Bupati Ketapang pada butir b di atas, kKemudian PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) mengajukanpermohonan jijin penelitian/survey lahan yang disetujui oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Ketapang, dengandikeluarkannya surat sebagaimana tersebut pada butir c ini:Halaman 6 dari 10 halaman.

Agrolestari Mandiri atas Tanah diKabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat:6.

ISKANDAR ZULKARNAIN VS BUPATI KETAPANG;

., dankawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada KantorAdvokat Agus Sujatmoko, SH dan Rekan, beralamat diPontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15November 2019:Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 37, Ketapang, Kalimantan Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mintaria, S.H., M.H.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ketapang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor144/0064/Hukum/2020,tanggal 8 Januari 2020:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 1 dari 6 halaman.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 776/BKPSDMC/2018, tanggal 30 Nopember 2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KabupatenKetapang;5.

PTUN.PTK,tanggal 19 Maret 2020, Nomor 37/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 19Maret 2020;Mengadili sendiri dengan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati KetapangNomor 776/BKPSDMC/2018, tanggal 30 Nopember 2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Bupati Ketapang

BUPATI KETAPANG vs PT. CAHAYANUSA GEMILANG;

PUTUSANNomor 239/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalUrip Sumoharjo Nomor 06 Ketapang;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CAHAYANUSA GEMILANG, beralamat di Jalan BrigjenKatamso Nomor 88, RT 026, RW 006, Sukaharja, DeltaPawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, denganalamat korespondensi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30,Jalan MH.

38.288.352.000BPHTB TERUTANG 1.914.417.600BPHTB yang harus dibayar 1.914.417.600BPHTB yang telah dibayar 6.900.673.750Jumlah ymh (lebih) dibayar (4.986.256. 150) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT70996/PP/M.VIA/32/2016, tanggal 24 Mei 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Bupati Ketapang

Nomor 34/DPDA/2015 tanggal 25Februari 2015, tentang Penolakan Permohonan Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BangunanNomor 002 Tahun Pajak 2013 tanggal 30 Juni 2014, atas nama PTCahayanusa Gemilang, NPWP 02.416.870.0703.001, beralamat di JalanBrigjen Katamso Nomor 88 RT 026 RW 006 Sukaharja, Delta Pawan,Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan alamat korespondensi SinarMas Land Plaza Menara 2 Lt.30, Jalan MH.

Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding/PemerintahKabupaten Ketapang) adalah pihak yang sudah benar dalam menghitungpengenaan BPHTB Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding)dalam perkara ini;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) untukmembayar seluruh biaya dalam perkara ini;Setidaknya:1. Menolak Pemohon Banding Termohon Peninjauan Kembali (PemohonBanding) untuk seluruhnya;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KETAPANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

BUPATI KETAPANG vs PT LADANG SAWIT MAS;

PUTUSANNomor 290/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, beralamat di Jalan Jenderal SudirmanNomor 37, Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat 78811;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs.

/B/PK/Pjk/2021dengan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor SK.HGU/93/HGU/KEMATR/BPN/2017 yang kurang dibayar seharusnya adalah sebesar Rp0,00(Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007011.32/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanBupati Ketapang

(SKPDKBBPHTP Tahun Pajak 2017 Nomor Urut 000374 tanggal 20 November 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Nomor 024 tanggal 13 November 2018, atas nama PT Ladang Sawit Mas,NPWP. 02.389.119.5703.001, beralamat di Jalan Melawai Raya No. 10Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan NOP PBB 61.04.080.016.0002129.1beralamat di Sungai Kelik, Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan DesaTanjung Medan, Nanga Tayap, Ketapang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KETAPANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

BUPATI KETAPANG vs PT. SEJAHTERA SAWIT LESTARI;

PUTUSANNomor 289/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, beralamat di Jalan Jenderal S.Parman Nomor 66, Ketapang, Kalimantan Barat 78811;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Mahyudin, M.Si.

289/B/PK/Pjk/2021Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: SK.HGU/92/ HGU/KEMATR/BPN/2017yang kurang dibayar seharusnya adalah sebesar Rp.0,00 (Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007012.32/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanBupati Ketapang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KETAPANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 289/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H.

BUPATI KETAPANG vs PT LADANG SAWIT MAS

BUPATI KETAPANG vs Dr. HERI YULISTIO, M.Kes;

PUTUSANNomor 501 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 37, Kelurahan Mulia Baru, KecamatanDelta Pawan, Kabupaten Ketapang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edi Radiansyah, S.H.

., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Ketapang, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140.3/1058/Hukum/2018, tanggal 04 Mei 2018;Pemohon Kasasi;Lawandr. HERI YULISTIO, M.Kes., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 139.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Ketapang NomorHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/201943/BKPSDMC/2018, tanggal 8 Januari 2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:Nama : dr. Heri Yulistio, M.Kes.NIP : 19590711 198603 1 019Pangkat (Gol.

BUPATI KETAPANG vs PT. SEJAHTERA SAWIT LESTARI

PT GUNAJAYA KETAPANG SENTOSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PETRONAS CARIGALI (KETAPANG), Ltd;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta Selatan12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU5965/PJ/2019, tanggal 20 Desember2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PETRONAS CARIGALI (KETAPANG

AgusImanuddin S.H., M.Si., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum ImanuddinGazali & Partners, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/II/LTRFINTAX/KETAPANG/2020, tanggal 14 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

Pengadilan Pajak Nomor PUT118682.35/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01672/KEB/WPUJ.07/2017, tanggal 26Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011Nomor 00003/245/11/081/16, tanggal 5 September 2016, atas nama BUTPetronas Carigali (Ketapang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01672/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 26 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011Nomor 00003/245/11/081/16, tanggal 5 September 2016, atasnama BUT Petronas Carigali (Ketapang) Ltd., NPWP 02.058.649.1081.000, beralamat di Talavera Suite Lantai 3Talavera Office Park,Jalan Letjen.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011 Nomor00003/245/11/081/16, tanggal 5 September 2016, atas nama BUTPetronas Carigali (Ketapang) Ltd., NPWP 02.058.649.1081.000,beralamat di Talavera Suite Lantai 3Talavera Office Park, JalanLetien. TB Simatupang Kavling 2226, Jakarta Selatan 12430adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

GUNAJAYA KETAPANG SENTOSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

GUNAJAYA KETAPANG SENTOSA;

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG VS PT. KENCANA GRAHA PERMAI;

PUTUSANNomor 4705/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalUrip Sumoharjo Nomor 66 Ketapang 78851;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA GRAHA PERMAI, beralamat di JalanBrigjend Katamso Nomor 88 RT 026 RW 006, Sukaharja,Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,dengan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara II Lantai

Membatalkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 35/DPDA/2015tanggal 25 Februari 2015, tentang Penolakan Permohonan KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman.

Terutang 5.404.469.400BPHTB yang harus dibayar 5.404.469.400BPHTB yang telah dibayar 16.329.400.000Jumlah ymh (lebih) dibayar (10.924.930.600) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put76530/PP/M.VIB/32/2016, tanggal 3 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Bupati Ketapang

Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding/PemerintahKabupaten Ketapang) adalah pihak yang sudah benar dalam menghitungHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4705/B/PK/Pjk/2020pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dalam perkara ini;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) untukmembayar seluruh biaya dalam perkara ini;Setidaknya:1.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KETAPANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.

ARGO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG

PUTUSANNomor 615/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO, beralamat di JalanMelawai Raya No. 10 Blok M, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, yang diwakili olehBagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KABUPATEN KETAPANG, tempat kedudukan diJalan Jenderal S.

Parman No. 66 Ketapang, KalimantanBarat 78811;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H.

Mahyudin, M.Si,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor144/1764/Hukum/2020, tanggal 13 Agustus 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor419/BAPENDAE tanggal 19 Juli 2018 tentang KeberatanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atasHalaman 4 dari 9 halaman.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT., 2. UTIN SIYUN;;