dan Ketitir No. 2501 (2926) persil154 S.V luas 0,140Ha/1400M?, keduanya atas nama Daman bin Asmaddengan batasbatas :o Sebelah Utara : sawah H. Isa.o Sebelah Timur : sawah Nawa.o Sebelah Selatan : sawah Ato/H. Sating.o Sebelah Barat : sawah H.

No. 1985 persil 154 S.V telah dipecah menjadi 4 dan salahsatunya menjadi Ketitir 2926 luas 0,581Ha/5810M?

atas nama Daman binAsmad, dan Ketitir No. 2501 persil 154 S.V telah dipecah menjadi 4 dan salahsatunya menjadi Ketitir 2926 luas 0,140Ha/1400M?

atas nama Daman binAsmad; bahwa posisi kedua ketitir tersebut hingga sekarang tidak terdapat catatanperalihan dari tanah tersebut; bahwa di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang,tidak semua transaksi peralihan tanah dilakukan dengan melibatkan KepalaDesa;Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugatyaitu alat bukti surat P3 tentang Keterangan Menghibah Tanah Sawah tanggal 29Juli 1960 pada pokoknya berisi hibah tanah obyek sengketa dari Asmad dan Darihbinti

Asmad kepada Daman bin Asmad, dan keterangan Saksi Apang yang padapokoknya menyatakan bahwa ia semula sebagai penggarap obyek sengketa milikDaman bin Asmad, serta keterangan Kepala Desa Muara dan catatan buku LeterC Desa menerangkan bahwa Ketitir dari obyek sengketa atas nama Daman binAsmad;Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang putusan Pengadilan Agama Karawang No.0619/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 30 Agustus 2010 pada pokoknya menyatakanbahwa

Evi Kartinah Hidayanti selakuahli waris dari Kasipin bin Kadi dan TERGUGAT II untuk dibuatkan Akta pengikatan untuk melakukan jual beli atas objek sengketa ;Bahwa pada saat menghadap kepada TERGUGAT untuk dibuatkan Akta pengikatan untuk melakukan jual beli No. 22tertanggal 20 Mei 2009, sdr Rachmadi Sudjud memperlihatkan asli surat Ketitir Nomor. 1652/79 Register No.

Disepakati para ahli waris akan menerima sebesar 25 % dari harga penjualan, sedangkan penghuni 75% termasuk Penggugat;Bahwa menurut Tergugat l, sesuai suratsurat tanah tersebut, tanah yang dihuniPenggugat dalam Ketitir No. 1652/79 Reg.

Asli surat pembayaran sewa tanah boet tahun 2603 surat KETITIRNo. 1651/19. atas nama Kasipin;S.Asli surat KETITIR tahun 1937 NO, 63 atas nama M. KADI;4. Asli surat KETITIR tahun 1936 No. 63 atas nama Mas Kadi;5. Asli surat persewaan tanah, resepi, tanggal sewa 11/61977 Nomor :53/coll No. 63 atas nama Mas Kadi Kasipin;6. Asli surat Gouvernour Van West Java Batavia atas nama Kasipin No:1286/65/BT,7. Asli surat Gouvernour Van West Java Batavia atas nama mas KadiKasipin / No: 1286/gt.

Bukti Pll6. berupasurat Ketitir No : 1652/74 reg No 11/84 terdaftar atas nama Kasipin, diterbitkan Balai Agung Kota Jakarta Tokubetu S1. buktiT.Il7 berupa surat dari govenernoor van west java, Batavia, centrecel kantidor vaoor de comptabilitedit opqave vanverschuildisde grondhuur , No : 1286 /GR/BT tanggal 1761939. terdaftar di Prop.

Mendalihkan hak kepemilikan berdasarkanbukti Ketitir. Untuk memastikan siapa pemilik dan status hak yang benar atastanah tersebut 2; Seharusnya gugatan perkara Penggugat adalah menyangkutgugatan "status kepemilikan tanah tersebut, dengan melibatkan pihak pemerintahdan BPN Jakarta Pusat. Dan bukannya gugatan pembatalan Akta.

(tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;O Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja,Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual BeliNo. 030 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tenggal 28 Desember 1994,Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m?

(tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;O Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja,Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual BelliNo. 032 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tenggal 28 Desember 1994,Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m?

(tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;O Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja,Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual BelliNo. 030 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tenggal 28 Desember 1994,Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m?

(tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;O Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja,Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual BelliNo. 031 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tenggal 28 Desember 1994,Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m?

(Seratus Lima PuluhMeter Persegi)dengan Girik Nomor C: 3182/kohir/ketitir No.3182PersilNomor: 42/9.D.l, yang dalam hal ini mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Tangerang dengan maksud agar PENGGUGAT diberikanijin dan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT selakuPenjual / yang melepaskan haknya, sekaligus PENGGUGAT bertindak untukdan atas nama sendiri selaku pembeli / yang menerima pelepasan haktersebut untuk melakukan segala perobuatan hukumdihadapan TURUTTERGUGAT1 dan atau TURUT

Majelis Hakimyang terhormat, agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini,serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan sah jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atassebidang tanah Milik Adat, dengan Girik Nomor C: 3182/kohir/ketitir No.3182Persil Nomor : 42/9.D.1. dengan luas lebih kurang 150 M? (Seratus LimaPuluh Meter Persegi), yang terletak di Kp. Kebalen, jalan H.

dilakukansecara verstek;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan tidak hadir, namun MajelisHakim berpendapat demi peradilan yang tidak memihak yang hanya denganmendengar sepihak, maka gugatan Penggugat perlu dipertimbangkanpembuktiannya ;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harusdipertimbangkan dan harus dibuktikan Penggugat dalam perkara ini adalah,Apakah benar ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas objekperkara berupa sebidang tanah Milik Adat, dengan Girik Nomor C:3182/kohir/ketitir

hargabarang dan bahkan barang yang dibeli tersebut telah diserahkan kepadaPenggugat, karena menurut saksisaksi dipersidangan tanah yang menjadi objekperkara sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan uaian dan pertimbangan seperti tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukanoleh Penggugat tersebut , ternyata Penggugat dapat membuktikan dalilnyatentang adanya jual beli atas sebidang tanah Milik Adat, dengan Girik Nomor C:3182/kohir/ketitir

Menyatakan sah jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT aatassebidang tanah Milik Adat, dengan Girik Nomor C: 3182/kohir/ketitir No.3182Persil Nomor : 42/9.D.I. dengan luas lebih kurang 150 M2 (Seratus Lima PuluhMeter Persegi), yang terletak di Kp. Kebalen, jalan H.

tanggal 30 Maret 2009 telahmengajukan guegatan terhadap Tergugat Tergugat dengan mengemukakandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa penggugata adalah anak / keterunan satu satunya dari almarhumRAIN bin Rapi dan Alnmarhumah DUN YI dan karenya adalah sebagai ahli warisyang sah dan berhak atas harts. warisan / peninggalanya :Bahwa semasa hidupnya almarhum RAIN bin RAPI ( ayah Penggugat )memiliki sebidang tanah darat / kebon pekarangan seluas + 6.430 M2 persil no110.D 111 tercatat dalam ketitir

SASTRAPRADJAberdasarkan hibah / pemberian yang tertuang dalam surat tanda tangan yang dibust di atas segel tanggal 11 Maret 1951 di mans semula tanah darattersebut tereatat dalam ketitir ( C ) No 136 Persil No 110 Luas 0,676 Ha(6.760 M2 ) atas nama RAPI Bin R.

SASTRAPRADIA, yang karenasebagian luas tanahnya yaitu seluasa + 330 M2 telah di jual oleh RAIN binRAPI kepada orang lain, maka sisa luas tanah darat sengketa menjadi seluas +6.430 M2 yang kemudian tercatat dalam Ketitir ( C ) No O1 atas namaRAIN bin RAPI ;Bahwa tanah darat sengketa tersebut pads scat itu didasari itikat baik dipinjamkan oleh RAPI bin R. SASTRAPRADJA Kepada Pemerintah Daerah(Pemda) / Tergugat I untuk pembangunan Kantor Kawedanaan Cikampek,mengingat pads waktu itu RAPI bin R.

didalilkan dalam gugatannya adalah tanahmilik Indonesia Persil 26 D.II Kohir 144 CI sangat tidak beralasan lagi untukmengajukan gugatan, dengan alasan sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor SE.18/PJ.7/1989 yang ditujukan kepada para Menteri masingmasing Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional, JaksaAgung, Menteri Kehakiman, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama,Bakortanasda dan terakhir Kepolisian Republik Indonesia perihal StatusGirik/Ketitir

/Petuk D yang dikenal di Sulawesi Selatan sebagai Rincik,merupakan salinan Kohir Pajak Bumi dan Bangunan, yang intinya dari padaHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 129 PK/TUN/2013surat tersebut menegaskan bahwa Girik/Ketitir/Petuk D dan Riwayat Tanahbukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah sedangkan Penggugatsama sekali tidak menguasai lokasi sehingga berdasarkan Surat EdaranMenteri Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas beralasan danberdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak

Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batasbatasnya, baik yang kelihatan maupun yangtidak; Selain batasbatas tanah pada peta itu, dimuat pula nomor pendaftaran,nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jjika mungkin), tandabatas dan sedapatdapatnya juga gedunggedung, jalanjalan, saluran airdan lainlain benda tetap yang penting;d Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE32/PJ.6/1993 tanggal 10 Juni 1993tentang tindak lanjut larangan penerbitan Girik, Ketitir

, Petuk D,keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41) pada point 3 c menjelaskan:*Menyurati Kantor Pertanahan setempat dan para Notaris/PPAT yang intinyaagar tidak menggunakan Girik sebagai dasar penentuan status hukum/hak ataualas hukum dalam peralihan hak atas tanah, disamping itu bersamasamadengan Kantor Pertanahan setempat melakukan penyuluhan kepadamasyarakat yang intinya bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat maupunpengurusan hak atas tanah tidak diperlukan lagi Girik/Ketitir/Petuk D/DaftarKeterangan

Obyek Pajak (KP, PBB.41).e Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret1993 perihal larangan penerbitan Girik/Petuk D/Ketitir/KeteranganObyek Pajak (KP, PBB 41) menjelaskan:Berdasarkan ketentuan Pasal (1) dan (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun1985 yang menjadi wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang secaranyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ataumemiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dengandemikian wajib pajak PBB yang di

, Nomor Ketitir C 510, Nomor Persil 813yang merupakan bagian tanah milik Penggugat seluas 2.100 m?

, Nomor Ketitir C510, Nomor Persil 813 yang merupakan bagian tanah milik Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi seluas 2.100 m2?

Nomor Ketitir C 510, NomorPersil 813 terletak di Kampung Limo Kramat, Desa Limo, KecamatanSawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sekarang di kenal denganBlok Kramat, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, JawaBarat) dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah PT Megapolitan;Sebelah Timur : selokan;Sebelah Selatan : Tanah PT Megaploitan dan tanah Aip Saimat;Sebelah Barat : Tanah PT Megapolitan;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakan oleh Pengadilan

Bagus Santoso tanggal 14Desember 2015;1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris;1 (satu) lembar Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor:09/VII/JB/20, tanggal 16 Juli 2018;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan HAK AtasTanah dan Bangunan (SSPDBPHTB).1 (satu) lembar Ketitir Nomor 13004 a/n Kantun Masduki tanggal 8 April1982;Halaman 4 dari 10, putusan Nomor 182/PID/2019/PT BDGe 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa yang ditandatangani oleh Sadr.Adinanto SAEPUDIN tanggal 09 April

Bagus Santosotanggal 14 Desember 2015;1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris;1 (satu) lembar Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor :09/VII/JB/20, tanggal 16 Juli 2018;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan HAKAtas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB).1 (satu) lembar Ketitir Nomor 13004 a/n Kantun Masduki tanggal8 April 1982;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa yang ditandatangani olehSdr.

BagusSantoso tanggal 14 Desember 2015;1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris;1 (satu) lembar Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor :09/VII/JB/20, tanggal 16 Juli 2018;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea PerolehanHAK Atas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB).1 (satu) lembar Ketitir Nomor 13004 a/n Kantun Masdukitanggal 8 April 1982;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa yang ditandatanganioleh Sdr.

SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN tertanggal 1 April 1974 dariPENGGUGAT yang berisi mengenai hilangnya suratsurat asliKohir/Ketitir No.:1098/13, D.Il Persil 13 Kelas Il, Jenis Darat terletak diDesa Jatisampurna, Kec. Pondokgede, Bekasi (Bukti P7);B. SURAT PERNYATAAN PENGGUGAT tertanggal 1 April 1974 yangmenyatakan bahwa tanah tersebut dalam Kohir No. 1098/13 SAMPAISAAT INI TIDAK MENJADI PERSELISIHAN/ SENGKETA BAIK HAKNYAMAUPUN BATASBATASNYA (Bukti P8);C.

Bahwa terhadap suratsurat yang ada pada poin 10 A sampai dengan poin10 D tersebut di atas patut diduga palsu atau dipalsukan mengingatPENGGUGAT tidak pernah mengeluarkan atau memberikan keteranganatau pernyataan berkaitan dengan jual beli tanah Kohir/Ketitir No.: 1098/13,D.Il Persil 13 Kelas Il, Jenis Darat terletak di Desa Jatisampurna, Kec.Pondokgede, Bekasi, yang sekarang menjadi Kampung Raden Kel.Jatiraden, Kec. Jati Sampuma, Kotamadya Bekasi.

Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mensertifikatkan HakMilik tanah Kohir/Ketitir No.: 1098/13, D.II Persil 13 Kelas Il, Jenis Daratterletak di Desa Jatisampurna, Kec. Pondokgede, Bekasi, adalah PerbuatanMelawan Hukum;6. Menyatakan, Sertifikat No.: M.19 atas nama NY. SUGIARTI (TERGUGAT )tidak mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan tanah seluas 8.360 M2 (Delapan ribu tiga ratus enam puluhmeter persegi) terletak di Kp. Raden, Kel. Jati Raden, Kec.

DASAR GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELS).Bahwa dasar gugatan Para Penggugat bersifat kabur / tidak jelas (obscurelibels) karena pemaParan dalam Posita maupun Petitumnya terdapatperbedaan mengenai obyek perkara baik mengenai luas maupun nomorpersil yang disampaikan, di mana di dalam Posita Penggugat memiliki tanahdidasarkan atas persil No.12 D.Il C No. 104/215 seluas 2.800 M2,sedangkan di dalam petitumnya Penggugat meminta agar pensertifikatanhak milik atas tanah Kohir/Ketitir No. 1089/13,

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mensertifikatkan HakMilik Tanah Kohir/Ketitir No: 1098/13, D.II Persil 13 Kelas Il, Jenis Daratterletak di Desa Jatisampurna, Kec. Pondokgede, Bekasi, adalahPerbuatan Melawan Hukum;Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 903 K/PDT/2009Menyatakan Sertifikat No: M.19 atas nama Ny. SUGIARTI (Tergugat)tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan tanah seluas 8.360 M2 (delapan ribu tiga ratus enam puluhmeter persegi) terletak di Kp. Raden, Kel. Jati Raden, Kec.

tanah bukan merupakansurat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan tandabuktipembayaran pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang tercantumnamanya dalam ketitir tanah tersebut adalah juga sebagai pemilik tanah danuntuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya buktibuktilainnya, dengan kata lain Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran( DHKP ) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) atau ketitir tanah bukanlah alat bukti surat

No. 663 K/Sip/1970 tanggal 2 Maret 1972 menyatakan ketitirtanah bukan merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah melainkan hanyamerupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orangyang tercantum namanya dalam ketitir tanah tersebut adalah juga sebagai pemiliktanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti bukti lainnya, dengan kata lain Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran (DHKP ) dan surat pemberitahuan Pajak Tergutang Pajak Bumi

dan bangunan (SPPTPBB) atau ketitir tanah bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenaihak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan sehingga dengan demikian alatbukti surat PL sampai dengan P18 tidak dapat mendukung dalil dalil gugatanpenggugat maupun keterangan para saksi oleh karena tidak memiliki kKekuatanpembuktian yang sempurna dan maka pada itu alat ukti surat tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan. bedeeeeeeeeeeaeees Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut

No. 663 K/Sip/1970 tanggal 2 Maret 1972menyatakan ketitir tanah bukan merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanahmelaingkan hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah dan bukanmenjamin bahwa orang yang tercantum namanya dalam ketitir tanah tersebut adlahjuga sebagai pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanahdiperlukan adanya bukti bukti lainnya, dengan kata lain Daftar HimpunanKetetapan Pajak dan pembayaran ( DHKP ) dan surat pemberitahuan PajakTergutang Pajak Bumi dan

Tanianah (Ic ibu dari Para Terbanding) dari Surat Ketetapan luranPembangunan Daerah Ketitir Nomor 1064 Persil 3b. D Ill. menjadi SuratKetetapan luran Pembangunan Daerah Ketitir Nomor 1064 Persil 3a. D ;Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas, maka Ny. Tanianah (ic. ibu dariPara Termohon Kasasi) terbukti telah melakukan Perbuatan melawan Hukumdengan memalsukan/merubah suratsurat yaitu Sertifikat Nomor 264/1977Hal. 14 dari 17 hal.

Putusan Nomor 62 K/Pdt/2014dengan cara merubah isi pada huruf (i)nya dalam Sertifikat Nomor 264/1977dari Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Ketitir Nomor 1064 Persil 3b.D Ill. menjadi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Ketitir Nomor 1064Persil 3a.

Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Ketitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 ;Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 461PK/Pdt/2009Alat Bukti Pemohon Peninjauan Kembali P1 sudah terbitsebelum Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yangdi Sulawesi Selatan disebut Surat Rincik ;2.

S.Mannoppoi dan bukti barutersebut tidak bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960bahkan dapat diajukan untuk mendapatkan pengakuan hakberupa Sertifikat Hak Milik ;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama yang diperkuat oleh Majelis Hakim TingkatBanding dan menolak Permohonan Kasasi' dari PermohonKasasi adalah suatu hal yang keliru) karena MajelisHakim = menilai suatu pembuktian sesudah berlakunyaUndang Undang Pokok Agraria dan sebelum berlakunya UUPANO. 5 Tahun 1960 Petuk Pajak Bumi/Ketitir

Oleh karena Penggugat memiliki bukti hak atas tanahobjek sengketa berupa Surat Rincik atau disebutGirik/Ketitir/Pipil sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 maka tanahobjek sengketa bukan Tanah Negara ;3.

No. 461PK/Pdt/2009Tahun 1961 sekarang dengan PP No. 24 Tahun 1997pada Pasal 24 dijelaskan bahwa bukti tertulisberupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Ketitir,Pipil dan Verponding Indonesia serta SuratKeterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan lainlain bentuk pembuktian tertulis dengan nama apapunjuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VIdan Pasal VII ketentuanketentuan konversi UUPA No.5 Tahun 1960 adalah Bukti Hak Atas Tanah dengandemikian

Nomor 383 PkK/Pdt/2016Bahwa (Alm) Karim bin Djamoed selain meninggalkan Para Ahli Waris (ParaPenggugat) tersebut di atas juga meninggalkan harta tidak bergerak berupa:Tanah sebagaimana Bukti Kepemilikan atas Tanah sebagaimana dalamLetter C/Ketitir Nomor 138 Persil 03, Seluas + 2.500 m?

atas nama Karim bin Djamoedtermasuk seluruh buktibukti suratsurat yang diajukan oleh ParaPenggugat;Menyatakan sah menurut hukum atas tanah sebagaimana BuktiKepemilikan dalam Letter C/Ketitir Nomor 138 Persil 03, Seluas + 2.500 m?

Sunindo Primaland;Menghukum Tergugat Il untuk menerima permohonan dan memprosespensertifikatan ke atas nama Para Penggugat atas tanah sebagaimanaLetter C/Ketitir Nomor 138 Persil 03, Seluas + 2.500 m?

Bahwa gugatan Para Penggugat obscuur libe/ (kabur/tidak jelas) karenatelah menggabungkan beberapa gugatan, yaitu : gugatan sengketa waris,gugatan tata usaha negara, dan gugatan perbuatan melawan hukum, karenasatu sisi Para Penggugat mempermasalahkan Harta Peninggalan Karim binDjamoed yaitu sebidang tanah berdasarkan letter C /Ketitir Nomor138 Persil03 seluas 2.500 m?

atas nama Karim bin Djamoedsebagaimana Letter C/Ketitir Nomor 138 Persil 02, berdasarkan 2 (dua) AlatBukti Baru ini menunjukkan bahwa tanah dimaksud tidak pernahdiperjualbelikan, tukar menukar, turun waris, hibah dan atau dibebaskanoleh dan/atau kepada siapapun juga kecuali kepada Tuan Fauzi.

266 Persil 56 Blok Benda.> Menunjuk kepada data yang ada di Kelurahan Randakari, diketahuibenar Marniah adalah sebagai pemilik Baku tanah sesuaiGirik/Ketitir No.450 terletak di Persil: 51, 53 dan 56, KelurahanRandakari, tidak tercatat bahwa Marniah sebagai pemilik baku tanahsesuai Girik/Ketitir No.266;> Para Penggugat menunjukkan data berupa foto copy segel yangmenerangkan bahwa Marniah menjual bidang tanah sesuai Ketitir266 Persil 56 Blok Benda.

Dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa bidang tanahpeninggalan/warisan dari almarhum MUSLIH BIN MASIDIN adalahseluas : 800 M2, dengan rincian bahwa sebesar + 500 M2 merupakanbaku dari nama MUSLIH BIN MASIDIN dengan Kohir No.397 Persil 56Blok Pangggang (Persil 27 Blok Benda) dan sebesar + 300 M2merupakan perolehan dari membeli kepada Mamiah pada tahun 1976.Dan melampirkan foto copy segel yang menerangkan bahwa Marniahmenjual bidang tanah sesuai Ketitir 266 Persil 56 Blok Benda.> Menunjuk kepada

data yang ada di Kelurahan Randakari, diketahuibenar Marniah adalah sebagai pemilik Baku tanah sesuaiGirik/Ketitir No.450 terletak di Persil: 51, 53 dan 56, KelurahanRandakari, tidak tercatat bahwa Marniah sebagai pemilik baku tanahsesuai Girik/Ketitir No.266;> Para Penggugat menunjukkan data berupa foto copy segel yangmenerangkan bahwa Marniah menjual bidang tanah sesuai Ketitir266 Persil 56 Blok Benda.

Ketitir 266 kepada Muslih Bin Masidin.Batasbatas tanah tersebut yaitu : Sebelah Utara: Misja Saleh Sebelah Timur : Misja Saleh Sebelah Selatan: Misja Saleh Sebelah Barat : MasjidMenimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P11 berupaSurat Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah atas nama pemilikMuslih Bin Masidin yang diketahui oleh Kepala Desa Randakari.

pengucapan ikrar talak berupa :

atas nama Karim bin Djamoedtermasuk seluruh buktibukti suratsurat yang diajukan oleh Para Penggugat;Menyatakan sah menurut hukum atas tanah sebagaimana Bukti Kepemilikandalam Letter C/Ketitir Nomor 138 Persil 03, Seluas + 2.500 m?

yang telah tumpang tindih atau atas tanah milik Para Penggugat yang telahmasuk dan menjadi bagian dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179/Cilaku atas nama PT Sunindo Primaland;Menghukum Tergugat Il untuk menerima permohonan dan memprosespensertifikatan ke atas nama Para Penggugat atas tanah sebagaimana LetterC/Ketitir Nomor 138 Persil 03, Seluas + 2.500 m?

Eksepsi Kompetensi Absolut:Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo:Gugatan Para Penggugat Mengenai Sengketa Waris:Bahwa sebagaimana dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 1 sampaidengan 3 halaman 3 serta dalildalil berikutnya, yang dipermasalahkan/yangdisengketakan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan Alm.Karim bin Djamoed, yaitu sebidang tanah berdasarkan Letter C /Ketitir Nomor138 Persil 03 seluas 2.500 m?

Bahwa gugatan Para Penggugat masih terlalu dini (premature) diajukan, karenafakta hukum sebagaimana yang diakui dan didalilkan dalam uraian /PositaGugatan Para Penggugat pada point 1 sampai dengan 3 halaman 3, yangdipermasalahkan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan Alm.Karim bin Djamoed, yaitu sebidang tanah berdasarkan letter C/Ketitir Nomor138 Persil 03 seluas 2.500 m?

(kabur /tidak jelas) karena telahmenggabungkan beberapa gugatan, yaitu: gugatan sengketa waris, gugatanTata Usaha Negara, dan gugatan perbuatan melawan hukum, karena satu sisiPara Penggugat mempermasalahkan Harta Peninggalan Karim bin Djamoedyaitu sebidang tanah berdasarkan letter C /Ketitir Nomor 138 Persil 03 seluas2.500 m?

Hal ini membuktikan Para Penggugat tidakmempunyai dasar hukum untuk melakukan Gugatan dalam Perkaraint;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE 15/PJ.6/1993 Tentang Pelarangan Penerbitan Girik/ Petuk D / Ketitir/ Keterangan Obyek Pajak tanggal 27 Maret 1993, yang pada intinyamenyatakan sbb :Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2Tahun 1982 Jo.

,Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai denganketentuan perundangundangan berupa Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE 15/PJ.6/1993 Tentang PelaranganPenerbitan Girik / Petuk D / Ketitir / Keterangan Obyek Pajak tanggal27 Maret 1993; Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2Tahun 1982 Jo.

Marie Muhammad telah menguatkankembali bahwa Girik bukan merupakan bukti kepemilikan hak atastanah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : S15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 Perihal Larangan PenerbitanGirik / Petuk D / Ketitir / Keterangan Obyek Pajak, yang padaintinya yang pada intinya menyatakan sbb :Berdasarkan Peraturan Menten Pertanian dan Agrana Nomor 2Tahun 1982 Jo.

,Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanperundangundangan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE 15/PJ.6/1993 Tentang Pelarangan Penerbitan Girik / Petuk D / Ketitir /Keterangan Obyek Pajak tanggal 27 Maret 1993; Peraturan MenteriPertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1982 Jo.

./195 tanggal 31Desember 1995; bahwa walaupun merupakan surat keterangan,karena di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini,maka bukti surat tersebut merupakan bukti autentik; denganmemperhatikan aspek budaya yang hidup dan berkembang dalammasyarakat yang bermukim di pedesaan sebagai tandakepemilikannya hanya merupakan pipil, girik, petuk, ketitir dansurat keterangan tanah/ sejarah tanah(sporadik) ; a) Bahwa sebagaimana amanat dari Yurisprudensi TetapMahkamah Agung Republik Indonesia yang

mengatakan "ketitir yang di kuatkan oleh keterangan saksi saksi dapatmembuktikan bahwa orang yang namanya tercantum dalamketitir tersebut adalah Pemilik tanah" ;Bahwa dalam Pipil, Girik, petuk, ketitir dan surat keterangantanah/sejarah tanah (sporadik) hingga pada saat ini tetapatas nama Amaqg Sukur ; b) Bahwa setelah adanya perubahan pola, sistem dalambentuk pipil, Girik, petuk, Ketitir dan surat Keterangantanah/Sejarah Tanah (Sporadik) ke dalam bentuk SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

PersilNomor 110.D Ill tercatat dalam Ketitir (C) Nomor 01 atas nama Rain BinRapi, terletak di Jalan Jend A. Yani, Desa Cikampek, Kota (dahulu termasukDesa Cikampek Selatan), Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang,dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah darat P.T. KAI (Rel Kereta Api);e Sebelah Timur : Tanah darat P.T.

Sastrapradja berdasarkanhibah/pemberian yang tertuang dalam surat tanda tangan yang dibuat di atassegel tanggal 11 Maret 1951, di mana semula tanah darat tersebut tercatatdalam Ketitir (C) Nomor 136, Persil Nomor 110, Luas 0,676 ha (6.760 m?)atas nama Rapi Bin R. Sastrapradja, yang karena sebagian luas tanahnyayaitu seluas + 330 m? telah di jual oleh Rain Bin Rapi kepada orang lain,maka sisa luas tanah darat sengketa menjadi seluas + 6.430 m?

yangkemudian tercatat dalam Ketitir (C) Nomor 01 atas nama Rain Bin Rapi;. Bahwa tanah darat sengketa tersebut pada saat itu didasari iktikad baikdipinjamkan oleh Rapi Bin R. Sastrapradja Kepada Pemerintah Daerah(Pemda)/Tergugat untuk Pembangunan Kantor Kewedanaan Cikampek,mengingat pada waktu itu Rapi Bin R. Sastrapradja juga menjabat sebagaiKepala Desa/Lurah setempat;.

Kades Telaga Sari dari bulan Juni 2013selama 6 bulan;Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P1 ketitir Pajak, dan saksipernah melihatnya karena saksi dahulu menjabat sebagai Plt.

Dahlan;Bahwa saksi pemegang Letter C di Desa Telagasari;Bahwa Ketitir ada di masyarakat dan Letter C ada di Desa;Bahwa saat ini Letter C ada di kantor Desa Telagasari;Bahwa saksi pernah bersekolah di SD Balaraja I;Bahwa saksi tinggal di Balaraja dari lahir sampai sekarang;Bahwa di Balaraja pernah ada proyek jalan raya;Bahwa ketitir Pajak tidak ada di kantor desa karena dipegang olehmasyarakat;Bahwa Peta Rincik tidak ada di kantor Desa karena dipegang olehMasyarakat;Bahwa M.

T 3 dan saksi pernah lihat;Bahwa peta rincik dikeluarkan tahun 1940;Bahwa peta rincik ada di setiap masyarakat tapi di kantor desa tidak ada;Bahwa saksi baru melihat ketitir dan peta rincik milik M.

DataFisik tercantum di dalam girik, kalau tidak ada dari pihak BPN dalampendaftaran tanah menolak itu atau paling tidak disiapkan, karena harusmemenuhi syarat itu, kalau tidak memenuhi syarat tidak akan diproses; Bahwa IPEDA atau luran Pendapatan Daerah berbeda dengan girik; Bahwaprinsipnya ketitir dan girik sama, secara substansial adalahsama; Bahwa tidak mungkin dalam lokasi yang sama terbit girik dan ketitir; Bahwa dalam proses pendaftaran tanah girik dan akta jual beli harusdilampirkan; Bahwa

yangdidalilkan Para Tergugat,luasnya 7ribuan meter dan C 555 sudahdisertifikatkan;Bahwa saksi tidak tahu alas hak dari SD Negeri Balarajakarena belum pernah melihatnya; Bahwa pada saat saksi menjabat KaurPertanahan di Desa Telagasari dari Tahun 2007 sampai dengan tahun2013 ,SD Balaraja belum menjadi asset PEMDA karena jika SD sudah jadiaset Pemda maka tidak mungkinlah masih ada ketitir atas nama Rabenah,sedang saat ini surat Ketitir aslinya ada pada Penggugat M.Dahlan ; saksitidak pernah mendengar