Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (KHLS RZDN bin MNDR ) terhadap Penggugat ( RKHMH binti SPRD ); 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirim satu helai salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5.

RKHMH binti SPRD, sebagai PenggugatMelawanKHLS RZDN bin MNDR, sebagai Tergugat

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (KHLS RZDN bin MNDR ) terhadapPenggugat ( RKHMH binti SPRD );Halaman 8 dari 10 halaman.4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirim satuhelai salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, KabupatenWonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Bahwa atas ke2 (dua) Laporan Polisi tersebut, Penggugat melalui Kuasanyatelah mengajukan Keberatannya dengan Surat Nomor : 001/KHLS/X/Mdn/2020tanggal 21 Oktober 2020 perihal : Keberatan dan Surat Nomor : 002/KHLS/X/Mdn/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal : Susulan Keberatan yangditujukan kepada DIRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN ;9.

Fotocopy mana telah dinazegelen tetapi tanpadapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, diberi tanda bukti: P14 ;16.Fotocopy Surat dari Kuasa Penggugat Nomor : 001/KHLS/X/Mdn/2020tanggal 21 Oktober 2020 perihal : Keberatan yang ditujukan kepada KapoldaSumatera Selatan.

Fotocopy mana telah dinazegelen tetapi tanpa dapatdiperlinatkan surat aslinya di persidangan, diberi tanda bukti: P15 ;17.Fotocopy Surat Susulan dari Kuasa Penggugat Nomor : 002/KHLS/X/Mdn/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal : Susulan Keberatan yangHalaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Padt.G/2020/PN Pigditujukan kepada DIRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN.

Pasal 116 huruf (f) KHls, oleh karena itu permohonanPemohon dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) KHislam Jo.pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat menetapkanmemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajterhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariyah Sinabangsetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut haknyasebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suami, namun Majelis Hakimsecar

NR KHLS bin NRYDM5J, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat diDusun, Desa, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah paman Termohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri yang menikah pada trahun1987;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumahkediaman bersama sampai tahun 2012;Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, 2anak (pertama

Kabupaten Bekasi untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah;

17. 1 Bundel Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA / 172.2-DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;

18. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Nomor 659 / 1169 / PUPR / 2017 tanggal 4 Juli 2017 Perihal Tanggapan KHLS

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Bekasi untukDitetapkan Menjadi Peraturan Daerah;1 Bundel Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama BupatiBekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA/172.2DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Bekasi Nomor 659/1169/PUPR/2017 tanggal 4Juli 2017 Perihal Tanggapan KHLS

Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Bekasi untukDitetapkan Menjadi Peraturan Daerah;1 Bundel Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama BupatiBekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA/172.2DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Bekasi Nomor 659 / 1169 / PUPR / 2017tanggal 4 Juli 2017 Perihal Tanggapan KHLS

Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Bekasi untukDitetapkan Menjadi Peraturan Daerah;1 Bundel Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bekasidan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Nomor 25 / BA / 172.2DPRD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;1 (Satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bekasi Nomor 659 / 1169 / PUPR / 2017 tanggal 4 Juli2017 Perihal Tanggapan KHLS

Nomor05 P/HUM201 1wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalamwaktu 2 tahun terhitung sejak undangundang ini diberlakukan",sementara ketentuan KHLS yang diamanatkan oleh Pasal 15ayat 2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 belumdilaksanakan dalam penyusunan Peraturan Daerah, karenaPeraturan Pemerintah tentang KLHS belum terbit, yangselanjutnya akan dimuat dalam Peraturan Daerah a quo melaluimekanisme evaluasi atau peninjauan kembali ;.