. & T.Il1 dan T.1 & T.II5bukti mana diberi tanda sebagai berikut: Rianto Tampubolon (Penggugat);T.1 &T.IIl1 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Laporan Absensi atas nama Rudi T.L&T.I2 : Fotocopy sesuai dengan asli Penilaian Kineja yang dilakukanoleh Supervisor sebagai Penilaian Indikator Kinerja atas bentuktanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan olehPenggugat; Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 58/Padt.SusPHI/2017/PN Smr ToL &T.II3Fotocopy sesuai dengan asli Penilaian Kineja yang dilakukanoleh

Supervisor sebagai Penilaian Terhadap Kompetensi yangmeliputi Keahlian / Keterampilan dan Kemampuan Keja; T.L &T.I4Fotocopy sesuai dengan asli Penilaian Kineja yang dilakukanoleh Supervisor sebagai Penilaian Indikator Kinerja atau bentuktanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan olehPenggugat; T.L &T.I5Fotocopy dari fotocopy Penilaian Kineja yang dilakukan olehSupervisor sebagai Penilaian Terhadap Kompetensi yang meliputiKeahlian / Keterampilan dan Kemampuan Kerja T.L &T.II6Fotocopy sesuai

Adapun bagi Aparatur Sipil Negarayang ditempatkan dalam jabatan struktural memperolehtunjangan struktural, tunjangan kineja, dan tunjanganKemaslahatan lamb ahan)1nnsannnaenson=nennasnenenBerdasarkan uraian hukum Tergugat di atas, maka Tergugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarcq.

Perkara agar apa yang sudah tertlis dan tercantum dalam bagianEksepsi dan Konvensi secara mutatis muntadis dianggap tertulis danterbaca kembali dalam bagian Rekonvensi ini;Bahwa Penggugat (dalam Rekonvensi) menolak dengan tegas semua dalildalil Tergugat (dalam Rekonvensi) kecuali yang diakui dengan tegas danbenar oleh Penggugat (dalam Rekonvensi);Bahwa Penggugat (dalam Rekonvensi) adalah sebagai pihak penyedia jasaperbankan yang dilindungi oleh pemerintah, dalam hal ini dapat dibuktikanapabila segal kineja

sendiri.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 191 PP Nomor : 11Tahun 2017, mengatur bahwa Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat ataudalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperolehpertimbangan tim penilai kinerja PNS ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan BAB VI Penilaian Kinerja danDisiplin, Pasal 228 PP Nomor : 11 tahun 2017 menyebutkan bahwa :(1)Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitaspembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.(2)Penilaian kineja

Kelas/level pekerjaan Penggugat tidak dalam posisi yang dapatmengganggu pelaksanaan kepentingan umum dan khususnya tidakakan mengganggu kineja badan usaha milik negara yang / dipirripinHalaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUNJKToleh Tergugat, bilamana obyek gugatan aquo tidak dijalankan olehPenggugat ; 22= 92 29 n2e nnn ene ee ne nee ne en ences5.

Tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali tentang adanya kebutuhan perusahaandan kemampuan serta kineja Pemohon Peninjauan Kembaliyang menjadi alasan demosi sebagaimana pertimbangan judexfacti tersebut, terbukti : Tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dalam persidangan yang membuktikanadanya teguran, baik lisan atau berupa surat peringatanmaupun skorsing sebelum sanksi demosi tersebutHal. 27 dari 44 hal. Put.

Sipil, pengaturan Target Kinerja dan Uji KompetensiPejabat Pimpinan Tinggi, menentukan :(1) pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerjatertentu Sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati denganpejabat atasannya.(2) Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yangdiperjanjikan dalam waktu 1 (Satu) tahun pada suatu Jabatan,diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untukmemperbaiki kinerjanya.(3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksudtidak menunjukan perbaikan kineja

hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017sekitar Pukul 21.00 WIT penjagaan Polres Kepulauan Yapen terdakwadengan suara yang keras telah mengucapkan katakata KPU DANKAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU yang mana pada saat itu PolresKepulauan Yapen sedang terjadi unjuk rasa dari masyarakat mengenaipermasalahan tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKepulauan Yapen.Bahwa berdasarkan keterangan saksi koroan DARMA SUWANDITO padasaat itu saksi koroban sedang menenangkan massa yang merasa tidak puasdengan kineja

Bahwa kendatipun tidak terdapat cukup alasan dan/atau tidakadanya bukti mengenai apa yang disangkakan kepada Pemohon tentangadanya dugaan tindak pidana fitnanh yang diakibatkan oleh PerbuatanPemohon sebagaimana Laporan dari Stanly Monoarfa tersebut, olehkarena terhadap halhal yang disangkakan oleh Termohon kepadaPemohon adalah berhubungan dengan tugas dan kewajiban Pemohonsebagai Assessor / Penilai atas Kineja Dosen yang ada di Fakultas IlmuBudaya Universitas Sam Ratulangi, apalagi Termohon tidak

Tidak digunakansama sekali tidak berarti tidak diberikan insentif tapi diberikan insentifyang nilainya 0 karena kineja buruk itu berbeda dengan tidak diberikan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat l,Tergugat Il dan Turut Tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi yang telahdiberi materai cukup, yaitu:1.T.ALT.ALTT.L 1 : Fotokopi Pasal 37 ayat (1); Pasal 44 ayat (6) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial;T.ALT.ALTT.L 2 : Fotokopi Pasal 50

Sebesar Rp.1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesar Rp.1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 2 Januari 2019;
263. 1 (satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesar Rp.1.390.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 5 Desember 2018;
264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja

November 2018;261. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aki dari Rahmat Motor SebesarRp.1.190.000, (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 17 Desember 2018;262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesarRp.1.280.000, (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 2 Januari 2019;263. 1 (Satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesarRp.1.390.000, (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 5 Desember 2018;264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja

Sebesar Rp.1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesar Rp.1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 2 Januari 2019;
263. 1 (satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesar Rp.1.390.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 5 Desember 2018;
264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja

November 2018;261. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aki dari Rahmat Motor SebesarRp.1.190.000, (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 17 Desember 2018;262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesarRp.1.280.000, (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 2 Januari 2019;263. 1 (Satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesarRp.1.390.000, (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 5 Desember 2018;264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja

November 2018;261. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian Aki dari Rahmat Motor SebesarRp.1.190.000, (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 17 Desember 2018;262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesarRp.1.280.000, (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 2 Januari 2019;263. 1 (Satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesarRp.1.390.000, (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 5 Desember 2018;264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja

SebesarRp.1.190.000, (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 17 Desember 2018;262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesarRp.1.280.000, (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 2 Januari 2019;Halaman 185 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021 /PN.Mam263. 1 (Satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesarRp.1.390.000, (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)tanggal 5 Desember 2018;264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja

Tergugat dan Tergugat IIl sematamata. tetapi jugamenjadi tanggungjawab Tergugat VI selaku majikan atau pemilik RumahSakit Ibu dan Anak dimana Tergugat dan Tergugat III dipekerjakan olehTergugat VI.Tergugat VII DINAS KESEHATAN ACEH, adalah SKPD atau perpanjangantangan Pemerintah Aceh/Tergugat VI dibidang kesehatan yangbertanggungjawab atas pengawasan dan pembinaan Rumah Sakittermasuk tenaga medis Tergugat dan Tergugat III yang bekerja di RumahSakit Ibu dan Anak/Tergugat II dan juga bertangungjawab atas kineja

dari Rahmat Motor Sebesar Rp.1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;

Apakah pihak kepolisian masih kurang pengalamanatau Penggugat tidak percaya atas kineja Kepolisian RI ???Sehingga Penggugat masih melibatkan Kodim Balikpapan lagi ???

Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement)kineja Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway secaraberkelanjutan, serta terjaminnya pengelolaan risiko Pengusahaan AsetRailway dan Non Railway di seksinya;c. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaanPengusahaan Aset Railway untuk persewaan dan kerfiasama operasi(KSO), meliputi Pengusahaan Aset di stasiun dan sarana, aset disepanjang jalur KA yang masih aktif (ROW), periklanan dan website;d.

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkanprestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan capaian kineja, indikator kinerja, analisis standar belanja,standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;2. Pasal 61 ayat (1) menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yangmenagih;3.

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkanprestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkanCapaian kineja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga,dan standar pelayanan minimal;2. Pasal 61 ayat (1) menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;3.

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan anggaranberdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan capaian kineja, indikator kinerja, analisisstandar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayananminimal;2. Pasal 61 ayat (1) menyatakan Setiap pengeluaran harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih;3.

seluruh aktivitas Kantor CabangPembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yangunggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, sertapengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapatmemberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina danmengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usahameningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas :a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kineja