Bilgis Azalea binti Agus Waluyo, lahir tanggal23 Maret 2014, oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat tersebut belummasuk kategori mumayyiz karena belum berumur 12 tahun;Menimbang, bahwa selain bukti surat P.3 Penggugat juga telahmengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut pada pokoknya telahmemberikan keterangan bahwa selama ini Penggugat memperlakukan keduaorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kinera Bilgis

Hubungan ayah dan anaktersebut harus berjalan sebagaimana mestinya di mana Tergugat berhakmemberikan kasih saksing dan perhatian kepada anak tersebut tanpa harusdihalanghalangi olen Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;Menimbang, bahwa selain gugatan pemeliharaan anak Penggugat jugamengajukan gugatan agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Kinera Bilgis Azalea binti Agus Waluyosebesar Rp500.000, (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakimakan

KewajibanTergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama Kinera Bilgis Azaleabinti Agus Waluyo tetap berlaku, baik anak itu ikut dengan ibunya (in casuPenggugat) maupun ikut dengan ayahnya (in casu Tergugat). Di samping itusecara moral spiritual pun adalah berdosa bagi seorang ayah jika melalaikankewajibannya menafkahi anaknya sendiri;Menimbang, bahwa dalam konteks perkara gugatan nafkah anak iniMajelis Hakim merasa perlu mengetengahkan ayatayat alQuran dan Haditssebagai berikut:1. Qs.

salah satuahli figh di dalam Kitab AlMuhadzdzab juz II halaman 177 yang selanjutnyadiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 105 huruf (c), Pasal 149huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimtelah sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugatdan Tergugat yang bernama Kinera

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kinera BilqisAzalea binti Agus Waluyo, umur 3,5 tahun, berada di bawah asuhan(hadhonah) Penggugat;6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugatdan Tergugat yang bernama Kinera Bilgis Azalea binti Agus Waluyo, umur3,5 tahun, sekurangkurangnya sebesar Rp500.000., (lima ratus ribu rupiah)perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;7.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkanpinjaman secara kredit kepada anggota/nasabah, menagih uang angsurananggota, mengawasi kinera petugas lapangan yang lain.; Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang koperasi bukan Rp.56.780.500,00 (limapulub enam juta tujuhratus delapanpuluh = ribulimaratus rupiah) tetapi sejumlah Rp. 26 juta; Bahwa yang digunakan Terdakwa Rp. 36 juta tetapi yangdigunakan untuk mengangsur dan menutup: tagihan koperasi Rp. 11 JutaHalaman 12 dari 19 halaman Putusan

sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang laintelah terpenuhi;Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 142/Pid.B/2015/Pn.Mlgad.c barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan .Menimbang, bahwa saksi Sutikno, Majidatul Khabibah , Suliana danTerdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di KSP Bangun JayaMakmur mulai tanggal 11 Nopember 2013 dan tugas dan tanggung jawabTerdakwa adalah menawarkan pinjaman secara kredit kepadaanggota/nasabah, menagih uang angsuran anggota, mengawasi kinera

terpenuhi makaunsur penggelapan telah terpenuhi;Ad.2 Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapatupah untuk itu;Menimbang, bahwa saksi Sutikno, Majidatul Khabibah , Suliana danTerdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di KSP Bangun JayaMakmur mulai tanggal 11 Nopember 2013 dan tugas dan tanggung jawabTerdakwa adalah menawarkan pinjaman secara kredit kepadaanggota/nasabah, menagih uang angsuran anggota, mengawasi kinera

sementara, rehabilitasi, danpemberhentian Direksi kepada Walikota;Hal 5 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGR10.Dalam hal ini Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan kewenangannyaternadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) 17 Tahun 2011 tentangPengelolaan PDAM Tira Pakuan Kota Bogorjo.Pasal 6 ayat (2) PeraturanWalikota Bogor (PERWALI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor huruf a.huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan audit kinera

langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yangmembuainya, sehingga dampaknya merugikan secara langsung terhadapjabatannya Penggugat selaku Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;Bahwa Tergugat (in cassu Walikota Bogor) dalam memberikanKeputusannya tidak melihat/ mempertimbangkan dan mengesampingkan darbeberapa perimbangan dari usuan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan KotaBogor dan DPRD Kota Bogor, serta Inspektorat Pemerintah Kota Bogor danhasil Kinerjanya yang dinilai Baik berdasarkan audit kinera

Begitu sebaliknya,bia dalam PERDA atau PERWALI yang mengatur tentangpengangkatan dan pemberhentian Direktur PDAM Kota Bogormengatur bahwa Dewan Pengawas memegang kewenanganmengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur' PDAM danmenilai kinera Direktur maka tidak ada organ lain, apapun juga,di lingkungan pemerintah Kota Bogor, yang dapat memberi usulkepada Walikota mengangkat atau memberhentkan Direktur PDAMmaupun menilai kinerja Direktur.

, S.T.) untuk memberikan kesempatan mengatasi keadaan PDAMagar kondusif tanpa ada pemberhentian/pemecatan pegawai Dan Angka(8) menyebutkan dalam simpulannya dari jumlah karyawan sebanyak 395orang, hasil verifikasi menunjukkan bahwa data yang sesuai sebanyak278, yang meragukan 96, sehingga terdapat selisih sebanyak 21 orangnyang tidak menandatangani surat pernyataanHal 31 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGRBahwa atas beberapa simpulan dari Inspektorat Pemerintah Kota Bogor danberdasarkan audit kinera

No 78/PDTG/2016/PN.BGR16.17.Inspektorat perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap IndikasiPelanggaran terkait Pemotongan Gaji/nsentif Karyawan dan Peralanan DinasPejabat PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal 23 Februari 2016;Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Kineria dan Laporan Kinerja Triwulan , IL danll PDAM Tira Pakuan Kota Bogor yang dilaksanakan oleh PT PositiveManagement Consulting yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 500/04Adekon tanggal 14 Januari 2015 perihal Laporan Evaluasi Kinera

Penilaian kinera 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasanlangsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh timpenilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik,Halaman 33 dari 95 Hal. Putusan Nomor : 10/G/2017/PTUN.Kditenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;4.

Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakansesuail pedoman penilaian kinera kepala sekolah/madrasah yangditetapkan oleh Direktur Jenderal.Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28Tahun 2010 ketentuan tersebut sebagai berikut : Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28Tahun 2010 Menyatakan : Kepalah sekolah/madrasah dapatdimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu)sekolah/madrasah sekurangkurangnya 2 tahun;Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan

Penilaian kinera 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasanlangsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh timpenilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik,tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yangbersangkutan bertugas; 4. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: Halaman 57 dari 95 Hal.

Barata, A.Ma: kinera kurang baik dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala sekolah ; usaha dalam pengembangan sekolah selama menjadikepala sekolah tidak dipermatikan ; peningkatan kualitas sekolah selama menjadi kepala sekolahtidak diperioritaskan ; d.

dengansekarang di tahun 2013, seperti biaya untuk jasa Advokat, biaya transportasi danakomodasi ke terminalHterminal tangki, dan fainlain yang nilainya mencapai sebesarRp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah),Sehingga Total jumlah kerugian nfiateril PENGGUGAT adalah sebesar Rp.70.050.000.000; (tujun puiuh milyar lima puiuh juta rupiah);Kerugian ImmateniilOleh karena adanya perouatan ingkar jani (wanprestasi) TERGUGAT in casu,MAKA telah mengakibatkan PENGGUGAT merasa tidak tenang dalammenialarkan usaha, Kinera

Seluruhpekerja, tanpa terkecuali, termasuk Tergugat dan Penggugat.Terhadap frase setiap pegawail wajib untuk menunjukkan kinera yang tinggiTergugat sungguh merasa heran dan tidak dapat mengerti akan kata wajibtersebut, karena kewajiban Tergugat selaku pekerja adalah melaksanakanHal. 9 dari 39 Put.

No. 13/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgtugasnya sesuai uraian tugas atau Job Discription dan terukur melalui targetkinerja yang disebut sebagai KPI atau Key Performance Indikator, yangdisepakati diawal, sebagaimana bunyi ayat (1) PKB pasal 12 tentangPenilaian Prestasi Pekerja, Tergugat kutip sebagai berikut:Perusahaan menilai prestasi pekerja secara obyektif, dantransparan melalui penetapan target kinera yang telahdisepakati.Maka Tergugat menilai bahwa dalil setiap pegawai wajib untuk menunjukkankinerja yang

Halaman 16 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekaliterhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.(3) Pembinaan dan pengavwasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasikinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. (4) Evaluasi kinera Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksudpada

P3 yang sama dengan buktibertanda T7 dan bukti bertanda T8 batal demi hukum dan Majelis Hakimmenetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T10 berupa Surat PemutusanHubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan kondisikeuangan perusahaan yang tidak stabil dan quota karyawan yang tidak seimbangdengan biaya operasional perusahaan,serfa hasil evaluasi kinera

terhadap pelaksanaan perizinanusaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernurdan bupati/nalikota sesuai kewenangan.Pembinaan dan pengavasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekaliterhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.Pembinaan dan pengavasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/valikota dalam bentukevaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usahaperkebunan.Evaluasi kinera

No.56 PK/Pid.Sus/2009 tujuaan kinera DPRD untuk mewakilimasyarakat) ;kepentingan 13.No.SPMU931/567/RT/2002tanggal 11 Maret2002 atas namaH.M.SAHID denganjumlahRp.61.713.000,Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan pimpinanDPRD Kota Bogor yaitu :1.

(Pengeluaran dimaksud tidak dapat jumlah dipertanggungjawabkan baik dari bukti pengeluaran danRp.7.500.000, dari tujuan penggunaannya tidak tepat jika dilihat daritujuan kinera DPRD untuk mewakili kepentinganmasyarakat) ;20. No.SPMU Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan pimpinan931/1289/RT/2002 DPRD Kota Bogor yaitu untuk : tanggal 15 Mei 2002atas nama H. M.SAHIDjumlahdengan 1.

(Pengeluaran dimaksud tidak dapatdipertanggungjawabkan baik dari bukti pengeluaran dan Rp.7.500.000, dari tujuan penggunaannya tidak tepat jika dilihat daritujuan kinera DPRD untuk mewakili kepentinganmasyarakat) ;42. No.SPMU Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan pimpinan931/3035/RT/2002 DPRD Kota Bogor bulan Oktober 2002 yaitu untuktanggal 29 Oktober2002 = atasH.M.SAHID denganjumlahnamapembayaran angsuran kepada Bank Jabar bagi 43 orangmasingmasing Rp.1.277.450, (dana mobilitas).

Bahwa surat pengangkatan PENGGUGAT sebagai Karyawan denganjabatan Kepala Cabang Kota Batam oleh TERGUGAT hanya dalam bentukSurat Penawaran Kerja tertanggal 24 Juni 2019 yang dikirim melalui EMAIL,dimana dalam Surat tersebut dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawabPENGGUGAT adalah :Segala sesuatu yang berhubungan dengan kinera kantor cabang,meningkatkan dana kelolaan (Asset Under Management) dengan ruanglingkup kota Batam dengan target minimal Rp.

Adapun gambaran mengenai kinera Pengugat akandisampaikan oleh Tergugat dalam pembuktian.e Upaya Tergugat dengan pemutusan PKWT yang telah disepakatidan ditandatangai bersama dengan Penggugat.

:Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang mengaturmengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat danJabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinera,penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminanpensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakanmasihtetapberlakusepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkanketentuan dalam Peraturan Pemerintah iniBahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor

satu. milyar seratus lima puluh jutarupiah);Halaman 15 dari44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pat.G/201 7/PN.Dpke Untuk pengurusan Perkara ini PARA PENGGUGAT telahmengeluarkan biaya Konsultasi dan ongkosongkossampai perkara ini didaftarkan sebesarRp.100.000.000,(seratus juta rupiah);KERUGIAN IMMATERILL:Bahwa,akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT danTERGUGAT Il kepada PARA PENGGUGAT mengakibatkanPARA PENGGUGAT menjadi tidak tenang dan menjadibeban pikiran PARA PENGGUGAT, serta sangatmengganggu kinera

Intinya mereka menyampaikan kekecewaannya kepada KomisionerRibut Kartodarsono atas kinera PENGGUGAT. Terhadap keluhankeluhantersebut melalui surat tertulis, merupakan sesuatu hal yang telah mencorengnama baik TERGUGAT.. Bahwa TERGUGAT, dalam keadaan yang tidak bisa dengan bebas menyatakankeberatan atas keadaan yang sangat merugikkan TERGUGAT tersebut karenaPENGGUGAT merupakan ANAK MENANTU dari Pemimpin Tertinggi GerejaBala Keselamatan di Indonesia (dibaca TERGUGAT).

Memiliki kinera yang baik yang dinilai dalam masa program induksi;,Ayat (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi JabatanFungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan MENPAN dan RB No16 Tahun 2009 tanggal 10112009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya, menegaskan :Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN JPR.Pasal 35 ; Ayat

169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan danbelum diganti berdasarkan UndangUndang ini.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang mengaturmengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat danJabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinera

Putusan Nomor 1537/B/PK/PJK/2016Minerals Inc tanggal 1 Agustus 2004 dapat diketahui halhalsebagai berikut:Pasal 1 mengenai Jasa Perusahaan menyebutkanKontraktor (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)) harus menyediakan kepada klien jasateknis dan profesional,Pasal 3 mengenai Syarat dan Ketentuan Jasa menyebutkanDengan pertimbangan penuh terhadap kinerja rasa,Pasal 4 mengenai Syarat Pembayaran menyebutkanDengan mempertimbangkan penuh terhadap kinera jasa ...klien harus membayar kontraktor

membantah dalil Penggugat pada Posita angka 13 sampaidengan 15 tidak benar karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatsudah selesai pada tanggal 06 Mei 2020 didasarkan pada Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) sedangkan syarat PKWT telah terbantakan oleh MajelisHakim dalam Pertimbangan Hukum aquo, sehingga sanksi berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 7 ayat (3) tentang Penilaian Kerja yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berbuny/i :...apabila PIHAK PERTAMA menilai kinera

TERGUGATI/TERBANDING untukHalaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 432/Pdt/2020/PT MDNmelimpahkan dan/atau mendaftarkan perkara tersebut KePengadilan NegeriMedan Kelas IA Khusus PENGGUGAT/PEMBANDING sebagai warga Negarayang taat terhadap Hukum Demi Kepastian Hukum dan KeadilanPENGGUGAT/PEMBANDING telah memohon Perlindungan dan PenegakanHukum Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (l.c TERGUGATI/TERBANDINGII) sebagai Lembaga Negara yang bertanggungjawab gunamelakukan penegakan hukum dan mengawasi kinera