KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO)., 3. DRS. MUCHDAN BAKRIE;;

pokoknya atasdalildalil :Bahwa Penggugat sudah lama mengabdi pada Perum Bulog (19862007) ;Bahwa Penggugat pernah disuruh oleh Tergugat untuk melengkapiberkas agar bisa diangkat menjadi pegawai tetap Perum Bulog Divre NTTnamun sampai saat ini belum juga terealisasi, bahkan yang diangkat menjadipegawai tetap justru tenaga honorer yang baru masuk, memperlihatkansikap diskriminatif yang diperlinatkan Tergugat ;Bahwa pada tahun 2007 Tergugat merencanakan untuk memindahkanPenggugat ke perusahaan lain yaitu Kopelindo

Karena Penggugat tidak maudipindahkan ke Kopelindo maka pada tanggal 30 Nopember 2007 Penggugatdiminta oleh Tergugat untuk mendandatangani surat pemutusan hubungan kerjanamun Penggugat tidak mau karena uang pesangon dan hakhak normatiflainnya yang seharusnya diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan ;Bahwa karena Penggugat menolak menandatangani surat PHK padabulan Januari 2008 maka Tergugat melakukan PHK secara sepihak kepadaPenggugat dan Tergugat tidak membayar

) sebagaimana telah diubah denganKeputusan Direksi Nomor KD233/DS101/09/2006, tentang PerubahanAtas Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor KD208/DS101/07/2005, danberlaku untuk seluruh Indonesia, sedangkan untuk Kepala Divisi Regionaldalam hal ini Tergugat hanya didelegasikan wewenang untukmenyelesaikan HakHak Petugas Keamanan (Gasman) dan petugas supir(Gaspir) bekas PKWT yang telah dialinkan pengelolaannya melaluiOutsourcing ke KOPELINDO, dan pendelegasian wewenang tersebutberdasarkan Keputusan Direksi

No. 898 K/Pdt.Sus/2008(Gasman) dan petugas supir (Gaspir) bekas PKWT yang telah dialinkanpengelolaannya melalui Outsourcing ke KOPELINDO ;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menempatkan DireksiPerusahaan Umum BULOG sebagai salah satu pihak dalam perkara ini jelasmengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau kurangpihak;Dengan demikian sepantas dan sepatutnya kami mohon agar Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatanPenggugat dinyatakan tidak

No. 898 K/Pdt.Sus/2008KOPELINDO merupakan bagian dari BULOG DIVISI REGIONAL KUPANGNTT, dengan tegasnya Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa apabila tidakadanya BULOG DIVISI REGIONAL KUPANGNTT maka jelas tidak adaKOPELINDO, karena KOPELINDO merupakan Koperasi BULOG DIVISIREGIONAL KUPANGNTT, dengan demikian gugatan Penggugat/PemohonKasasi sudah benar dan tepat menurut hukum, BULOG DIVISI REGIONALKUPANGNTT sebagai subjek dalam perkara ini ;Bahwa temyata Penggugat/Pemohon Kasasi adanya hubungan kerjadengan

M E N G A D I L I:

I. Dalam Penundaan:

Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09805/Rangkapan Jaya, terbit tanggal 27 Juli 2018, Surat Ukur No. 01859 / Rangkapan Jaya / 2017, tanggal 13 November 2017, Luas 17.997 M2, atas nama Koperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO);

2. Sertipikat

Hak Guna Bangunan No. 09806/Rangkapan Jaya, terbit tanggal 29 Desember 2017, Surat Ukur No. 01856/Rangkapan Jaya/2017, tanggal 13 November 2017, Luas 5.953 M2, atas nama Koperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO);

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09807/Rangkapan Jaya, terbit tanggal 29 Desember 2017, Surat Ukur No. 01857/ Rangkapan Jaya /2017, tanggal 16 November 2017, Luas 13.626 M2, atas nama Koperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia

(KOPELINDO);

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09823/Rangkapan Jaya, terbit tanggal 19 Februari 2018, Surat Ukur No. 01860/Rangkapan Jaya /2017, tanggal 25 Januari 2018, Luas 2.756 M2, atas nama Koperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO);

II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki

Penggugat:
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE

Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisitindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu SK Kepala KantorPertanahan Kota Depok berupa:SHGB 09805 atas nama KOPELINDO;SHGB 09806 atas nama KOPELINDO;SHGB 09807 atas nama KOPELINDO;SHGB 09823 atas nama KOPELINDO;yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok;b.

, atas Nama Pemegang Hak: KoperasiPegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(KOPELINDO).b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 09806/Kel.Rangkapan Jaya, tanggal 29 Desember 2017, Surat Ukur No.01856/Rangkapan Jaya/2017, tanggal 13 November 2017,Luas 5.953 M?, atas Nama Pemegang Hak: Koperasi PegawaiDan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO).c.

, atas Nama Pemegang Hak: KoperasiPegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(KOPELINDO);b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 09806/Kel.Rangkapan Jaya, tanggal 29 Desember 2017, Surat Ukur No.01856/Rangkapan Jaya/2017, tanggal 13 November 2017,Luas 5.953 M?, atas Nama Pemegang Hak: Koperasi PegawaiDan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO);c.

, atas Nama Pemegang Hak: KoperasiPegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(KOPELINDO);. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 09806/Kel.Rangkapan Jaya, tanggal 29 Desember 2017, Surat Ukur No.01856/Rangkapan Jaya/2017, tanggal 13 November 2017,Luas 5.953 M?, atas Nama Pemegang Hak: Koperasi PegawaiDan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO);.

Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan RangkapanJaya dan KOPELINDO menjadi tidak berlaku lagi karenaHalaman 113 dari 169 halaman.

) sebagaimana telah diubah dengan KeputusanDireksi Nomor : KD233/DS101/09/2006 Tentang PerubahanAtas keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : 208/DS101/07/2005.Bahwa atas dasar Keputusan Direksi tersebut, maka konsekuensihukumnya bagi Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagaipetugas keamanan (Gasman) harus dialinkan ke KOPELINDO yangmenjadi Mitra Kerja dari Perum BULOG dan hal ini merupakanSuatu keputusan Direksi Perum BULOG, maka Tergugat sebagaipelaksana didaerah wajib melaksanakan isi keputusan tersebut.Bahwa

Bahwa pada tahun 2007 Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi mengalihkan Para Tergugat Rekonpensi/ParaPenggugat Konpensi ke KOPELINDO yang merupakan MitraKerja dari Perum BULOG berdasarkan Surat Keputusan DireksiPerum BULOG Nomor : Kep02/Dirut/05/2003 tanggal 19 Mei162003 Tentang Peraturan Pembinaan Sumber Daya ManusiaPerum BULOG joNomor : KD24/DS100/02/2006, tanggal 02Pebruari 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan DireksiPerum BULOG Nomor: KEP02/DIRUT/O5/2005 yangmenegaskan halhal sebagai berikut

Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD208/DS101/07/2005 tanggal 25 Juli 2005 Tentang PengalihanPengelolaan Tenaga Keamanan dan Pengemudi PKWT PerumBULOG kepada Koperasi Pegawai BULOG seluruh Indonesia(KOPELINDO) sebagaimana telah diubah dengan KeputusanDireksi Nomor : KD233/DS101/09/2006 tentang PerubahanAtas Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : 208/DS101/07/2005..

Bahwa atas dasar Keputusan Direksi Perum BULOGsebagaimana tersebut, maka konsekuensi hukumnya bagiPenggugat dalam kapasitasnya sebagai petugas keamanan(Gasman) harus dialinkan ke KOPELINDO yang menjadi MitraKerja dari Perum BULOG dan hal tersebut merupakan suatukeputusan Direksi, akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi/ParaPenggugat Konpensi menolak untuk dialinkan atau dipindahkerjakan ke KOPELINDO yang merupakan Mitra Kerja.Dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi tidak bersedia

dialinkan ke Mitra Kerja KOPELINDO,maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPara Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi..

PUTUSANNomor 155/PDT/2020/PT BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:Deddy Supriyatno Abdul Kodir, Agama Islam, Pekerjaan Ketua PengurusKoperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(Kopelindo) yang merupakan Koperasi yang berkedudukan diJakarta, beralamat di Rukan Crown Palace A10, JI. Prof.

) sebagaipemilik atas tanah dalam ROW jalan Tol DepokAntasari dan pihak(Kopelindo) tidak mengajukan sanggahan terhadap Pengumuman.Bahwa didalam Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 87/PPT/XI/2018 perihal pemberitahuan juga menyatakan : Bahwa dalam hal 6 dan 9 Akta Pelepasan Hak Nomor : 05 tanggal 18022016 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa tanah yang dilepaskanhaknya tersebut telah berkurang akibat terkena jalan Tol sehingga luastanah pada saat ini menjadi kurang lebih 105.000

Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data fisik serta datayang berhak dan obyek pengadaan tanah yang dilaksanakan Satgas A danSatgas B, Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun 2014 yang ditindaklanjutidengan verifikasi data fisik dan data yuridis pada Tahun 2018 yang telahdiumumkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimanPengumuman No. 01/PengDesari/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, telahterdapat nama Koperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(KOPELINDO) sebagai pemilik atas

tanah dalam ROW Jalan Tol DepokAntasari dan Pihak KOPELINDO tidak mengajukan sanggahan terhadappengumuman tersebut ;5.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kopelindo(Pembanding/Dahulu Penggugat) sebagaimana Surat KeputusanHak Guna Bagunan dengan Nomor :154/HGBBPN10.27/2017. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT. Djarumb. Surat Keputusan (SK) Terbanding II/Dahulu Tergugat Il dengan Nomor :154/HGBBPN10.27/2017, tanggal 17042017 tentang Pemberian HakGuna Bagunan atas Tanah Seluas 33.298 M?

Pembanding/Penggugat : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) Diwakili Oleh : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
Terbanding/Tergugat I : PT. Kalmar Jaya
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II

Adalah milik Tergugat berdasarkan:1) Surat Pelepasan Hak No 05, dibuat dihadapan Notaris SuryaSudrajad, S.H. tanggal 18 Februari 2016.2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 09807 atasnamaPegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)dengan luas 13.626 m?.d.

kepada KOPELINDO (Tergugat II)yang dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak No 05, dibuatdihadapan Notaris Surya Sudrajad, S.H. tanggal 18 Februari 2016.b.

Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No. 09807 dengan luas 13.626 M2 atas nama Pegawai danPensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO/Tergugat Il)tersebut.10.

Koperasi Pegawai Dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(Kopelindo) sebagai Tergugat Il;c. Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional sebagai Tergugat III;d. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaiTergugat IV;e. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok sebagai Tergugat V;f.

tercatat atas nama Sukirman S, dkk. terletak di Kelurahan RangkapanJaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sah dan mempunyaikekuatan hukum; Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09807 atas namaPegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) seluas13.626 m?

KORP
2.PERUM BULOG KANTOR WILAYAH RIAU DAN KEPRI
3.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELINDO, KOPELINDO

Juli 2013 salah satu Saksi TerlaporSri Wuryani yang sedang dalam perawatan dokter karena habis kateter,memberitahukan bahwa karena kartu Inhealth lamanya hilang dankarena yang bersangkutan secara rutin harus kontrol / berobat ke rumahsakit, maka secara terpaksa harus mengambil terlebin dahulu kartu yangditahan dikantor Yabinstra, Untuk itu yobs diharuskan menandatanganiberita acara yang antara lain isinya menyatakan bahwa : karena programpenjaminan kesehatan tersebut didanai oleh Yabinstra dan Kopelindo

Penahanan Kartu Inhealth jangan dipakai sebagai alat intimidasidengan mengkaitkan masalah Kebijakan Kesejahteraan yang tidakproporsional karena Pembayaran Premi Asuransi Inhealth yangbesarnya Rp. 30 Milyar untuk kontrak 1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2014,70% nya telah dibayar oleh Kopelindo dan 30% telah dibayarYabinstra dari Deviden kepemilikan Saham di Bank Bukopin danbukan akan diambilkan dari penjualan Perumahan Sunter Podomoro.c.

Put.Prap No.20/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.Koperasi Pegawai Logistik Seluruh Indonesia (Kopelindo) sebesar2/3 bagian.

Sistimaju dan asetaset lainnya sedangkanKoperasi Pegawai Logistik Seluruh Indonesia (Kopelindo)membayar biaya premi sebesar 2/3 bagian tersebut dari sahamBukopin dimana saham Yayasan Bina Sejahtera dan sahamKopelindo merupakan saham pengendali (terbesar dari yang lain).Berita acara lanjutan Sdr.

Untuk biaya premiasuransi kesehatan INHEALTH tersebut di bayarkan olehYayasan Bina Sejahtera (Yabinstra) sebanyak 1/3 bagian danKoperasi Pegawai Logistik Seluruh Indonesia (Kopelindo) 2/3bagian.Bahwa Yabinstra meminta kepada PPBL pusat melalui suratNomor. 125 tanggal 16 September 2013 agar menyampaikankartu INHEALTH dan THR kepada mekanisme semula denganmempertimbangkan kartu INHEALTH dan THR tersebut dapatefektif dan bermanfaat.Bahwa pada tanggal 24 September 2013 sdr.

KORP
2.PERUM BULOG KANTOR WILAYAH RIAU DAN KEPRI
3.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELINDO, KOPELINDO

Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor KD208/DS101/07/2005tanggal 25 Juli 2005 Tentang Pengalihnan Pengelolaan TenagaKeamanan dan Pengemudi PKWT Perum BULOG kepada KoperasiPegawai BULOG seluruh Indonesia (KOPELINDO) sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Direksi Nomor KD233/DS101/09/2006tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor208/DS101/07/2005;6.

Dikarenakan Para TergugatRekonpensi/Para Penggugat Konpensi tidak bersedia dialinkan ke MitraKerja KOPELINDO, maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)terhadap Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi;7.

Penggugat:
Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
Tergugat:
1.PT. Kalmar Jaya
2.PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II

Keterlibatan Tergugat IX dalampenjualan aset Yayasan adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan.Hal ini dipertegas dalam Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor :Hal 26 Putusan No : 42/Pdt/2019/PT.DKI..11379/S/XX/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa : dapat kami sampaikan bahwa kepemilikan saham Kopelindo dan Yabinstradi Bank Bukopin adalah merupakan kekayaan kedua entitas tersebut yangbukan merupakan bagian dari Kekayaan Perum BULOG.Bahwa dengan demikian,

dalil Penggugat yang menyebutkan bahwaTergugat VIIl danTergugat IX menjual asetaset milik Yanatera (TergugatVill) kepada Pihak Ketiga yaitu pelepasan saham 18 % (delapan belaspersen) yang ada di Bukopin kepada Pihak Ketiga, patut untuk ditolakseluruhnya, sebab telah ditegaskan oleh Badan Pemeriksa Keuanganbahwa kepemilikan saham Kopelindo dan Yanatera (Tergugat VIII)adalah merupakan kekayaan milik kedua entitas tersebut, bukan bagiankekayaan dari Perum BULOG (Tergugat IX), begitu pula terhadap asetasetmilikTergugat

SR95/PB.31/2020 tanggal18 Mei 2020 ;Selain kepada Penggugat, Tergugat juga mengirimkansurat pembinaan kepada pemegang saham potensiallainnya yaitu kepada Kopelindo melalui surat No. SR94/PB.31/2020 tanggal 18 Mei 2020; serta kepada KBKookmin Bank Co. Ltd melalui surat No. SR98/PB.31/2020 tanggal 19 Mei 2020, No. SR15/D.03/2020 tanggal 20 Mei 2020, dan No.

Ltd dan Kopelindo yaitu laranganuntuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun baiksecara langsung maupun tidak langsung yang bertujuanmenghalangi masuknya investor lain sebagaimana suratNo. SR17/D.03/2020, No. SR16/D.03/2020, dan No. SR18/D.03/2020 masingmasing tanggal 10 Juni 2020;Bahwa melalui surat tanggal 11 Juni 2020, KB KookminBank Co.

Bukti T 21A27.Bukti T 21BKondisi Likuiditas Bank Saudara, (fotokopi sesuaiaslinya);Surat dari Kepala Departemen PenyelenggaraanSistem Pembayaran Bank Indonesia kepada PTBank Bukopin Tok Nomor 22/108/DPSP/Srt/RhsTanggal 15 Mei 2020 perihal Penurunan StatusKepesertaan dalam Penyelenggaraan SKNBI,(fotokopi Sesuai aslinya);Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank OJK kepada Kopelindo Pemegang Saham PT BankBukopin Tok Nomor SR94/PB.31/2020 Tanggal 18Mei 2020 perihal Kebutuhan Likuiditas PT BankBukopin

,(fotokopi Sesuai aslinya);Risalah Rapat Nomor RR41/PB.3/2020 Tanggal 24Juni 2020 agenda Tindak Lanjut Komitmen PTBosowa Corporindo terhadap PT Bank BukopinTbk., (fotokopi Sesuai aslinya);Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas PerbankanOJK kepada Kopelindo Nomor SR26/D.03/2020perihal Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khususkepada Tim Technical Assistance dari PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Tanggal 9 Juli2020, (fotokopi sesuai aslinya);Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas PerbankanOJK kepada

Deddy SA Kodir selaku direktur utama Kopelindo).

Soepomo, SH No. 231, Kelurahan MentengDalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili olen Deddy SA Kodir selaku Ketua PengurusKoperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog SeluruhIndonesia KOPELINDO dan telah memberi kuasa kepadaRahmadany Firmansyah, S.H, R.

Bahwa atas tanah Girik seluas 12,95 ha milik Tergugat telah di jual kepadapihak KOPELINDO / Turut Tergugat seluas 10,5 ha yaitu bagian tanahyang tidak terkena proyek jalan tol Depok Antasari ( Desari) sementara sisatanah seluas 2,4 ha adalah bagian yang terkena proyek jalan Tol dan tidakdapat di perjual belikan.6.

(empat ribu meter persegi);Bahwa Muhammad Atta Bin Amsir Kebi tidak pemah bercerita kepadasaksi mengenai tanah tersebut;Bahwa yang punya tanah itu Muhammad Atta Bin Amsir Kebi;Bahwa Anak Muhammad Atta Bin Amsir Kebi ada 6 (enam);Bahwa saksi kenal sama Muhammad Atta Bin Amsir Kebi;Bahwa Anakanak dari Muhammad Atta Bin Amsir Kebi tahu kalausaksi menempati tanah tersebut;Bahwa dari Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia(KOPELINDO) tidak ada memberikan peringatan kepada saksi;Bahwa dari

Komarudin Daiman Bahwa ada permohonan Buku Letter C yang asli, saksi tidakmengatakan bahwa buku Letter C yang ada dikelurahan itu palsu danada permintaan seperti itu karena saksi ingin mencocokan BukuLetter C;Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan Buku Letter C yang asli dengansalinan;Halaman 59 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.DpkBahwa saksi pernah melihat nama HMT Bakrie dalam Buku Letter Cpada Girik Nomor 17.30;Bahwa ada perkara lain dari Ahli Waris Almarhum Muhammad Atta BinAmsir Kebi yaitu perkara KOPELINDO

dan Departemen Luar Negeri;Bahwa Saksi mengetahuinya dari Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara yang disampaikan tim pengacara KOPELINDO;Bahwa saksi saksi mengetahui 111 sertifikat telah dibatalkan dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa sepengetahuan saksi ada di Buku Letter C/Girik yang adadalam dokumen nama Amsir Tebi tapi nomornya berbeda;Bahwa Tanah milik HMT Bakrie ada dibelakang Kelurahan;Bahwa saksi tahu batasbatas tanah tersebut yang mana untuksebelah Barat berbatasan dengan Tanah

Muchdan Bakrie
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
Turut Terbanding/Penggugat II : CLEMENTINE SRI SWASTI
Turut Terbanding/Penggugat III : DEWI YUSMINA
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dra. LOIDE SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat V : MISTIANI SOEHARTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : IR.

KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUHINDONESIA (KOPELINDO), beralamat di Rukan Crown Palace, JI. Prof.Dr. Soepomo, S.H., Blok A01 No. 231, Kelurahan Menteng Dalam,Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal inimemberi kuasa kepada Rahmadany Firmansyah DKK, Advokatberkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 24 Jakarta Selatan12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2018,sebagai TERGUGAT II;3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.

Bahwa Tergugat adalah satusatunya pemilik yang sah secarahukum atas bidang tanah Girik Letter C. 1730 No. 123 Persil 17Seluas 12,95 ha yang terletak/ setempat dikenal dengan kelurahanRangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ProvinsiJawa Barat, sebelum adanya PerjanjianPelepasan Hak kepada Pihak Kopelindo seluas 10,5 ha.

Bahwa selain kepada pihak Kopelindo yang dalam perkara ini selakuTergugat Il, maka Pihak Tergugat tidak pernah melakukan jualbeli / transaksi berupa pelepesan hak kepada pihak manapuntermasuk kepada Para Penggugat.7.

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Nomor : B644/II/DU000/11/2008 tanggal 5 Desember2008 perihal : Informasi Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti TT2.Foto copi Surat Perum BULOG kepada Kepala Auditorat VII.D BadanPemeriksa Keuangan, Nomor : B173/II/DU103/03/2010 tanggal 24Maret 2010, perihal : Informasi Yayasan, selanjutnya diberi tanda buktiTT3.Foto copi Surat Perum BULOG kepada Kepala Auditorat VII.D BadanPemeriksa Keuangan RI, Nomor : B844/II/DK000/10/2013 tanggal 23Oktober 2013, perihal : Saham Kopelindo

dan Yabinstra di BankBukopin, selanjutnya diberi tanda bukti TT4.Foto copi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 379/S/XX/09/2014tanggal 18 September 2014, perihal : Saham Kopelindo dan Yabinstra diBank Bukopin, selanjutnya diberi tanda bukti TT5.Foto copi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : PSM018/BP/YTR/12/1996 tanggal 30 Desember 1996, selanjutnya diberitanda bukti TT6.Foto copi Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : Kep39/DIR/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Rumah PerusahaanMess dan

Muchdan Bakrie2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa BaratKementrian Pekerjaan Umum Antasar

KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA(KOPELINDO), beralamat di Rukan Crown Palace, JI. Prof. Dr. Soepomo, S.H.,Blok A01 No. 231, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota JakartaSelatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RahmadanyFirmansyah DKK, Advokat berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.24 Jakarta Selatan 12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November2018, sebagai TERGUGAT I;Hal 4 dan 102 hal Putusan Nomor3.

Bahwa Tergugat adalah satusatunya pemilik yang sah secara hukum atasbidang tanah Girik Letter C. 1730 No. 123 Persil 17 Seluas 12,95 ha yangterletak/ setempat dikenal dengan kelurahan Rangkapan Jaya, KecamatanPancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebelum adanya PerjanjianPelepasan Hak kepada Pihak Kopelindo seluas 10,5 ha. Perjanjian Jual Beli/Pelepasan Hak tidak termasuk tanah yang akan dilalui oleh ProyekPembangunan Jalan Tol Depok Antasari (Desan) seluas + 24 ha..

Bahwaselain kepada pihak Kopelindo yang dalam perkara ini selaku TergugatIl, maka Pihak Tergugat tidak pernah melakukan jual beli / transaksiberupa pelepesan hak kepada pihak manapun termasuk kepada ParaPenggugat..

Penggugat:
1.Koperasi Karyawan dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)
2.Halidja Ami Imam
3.Suwarti
4.Vivin Salim
5.Sherly Lenggogeny
6.Rini
7.Prasidio Mahandono
8.H. Ir. Muharto, MSC
9.Liana
10.Drs. Setia Darma
11.Suhariyanto
12.H. Edy Pramana
13.Drs. Miftah Taufik
14.Djutini
15.Amirullah Kurnianto Imam
16.Koperasi Karyawan Yala Perkasa Internasional (KOKARYAPIN)
Tergugat:
16.PT.

Foto copy Surat Perum BULOG kepada Kepala Auditorat VII.D BadanPemeriksa Keuangan RI, Nomor : B844/II/DKO00/10/2013 tanggal 23Oktober 2013, perihal : Saham Kopelindo dan Yabinstra di Bank Bukopin,diberi Tanda TT4;5. Foto copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor379/S/XX/09/2014 tanggal 18 September 2014, perihal : Saham Kopelindodan Yabinstra di Bank Bukopin, diberi Tanda TT5;6.