INDO KORDSA TBK;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3253/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDO KORDSA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00569/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 13September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00002/207/14/092/16,tanggal 15 Januari 2016, atas nama PT Indo Kordsa Tbk, NPWP:01.558.452.7.091000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum

INDO KORDSA, TBK;

PUTUSANNomor 3700/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU579/PJ/2018, tanggal 01 Februari 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDO KORDSA

tanggal 8 Februari2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September sampai dengan Desember 2013 #Nomor:00055/107/13/092/16 tanggal 10 Juni 2016, dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember sampai dengan Desember 2013 Nomor: 00055/107/13/092/16tanggal 10 Juni 2016, atas nama PT Indo Kordsa

/WPJ.19/2017 tanggal 8 Februari 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September sampai denganDesember 2013 Nomor: 00055/107/13/092/16 tanggal 10 Juni2016, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September sampai dengan Desember 2013Nomor: 00055/107/13/092/16 tanggal 10 Juni 2016, atas nama PTIndo Kordsa

INDO KORDSA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1256/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDO KORDSA, TBK., beralamat di Jalan PahlawanDesa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor,Jawa Barat 16810, yang diwakili oleh Cuneyt Tekgul danRaden Wahyu Yuniarto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deborah,S.Sos., BKP., LLM Int.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113729.15/2014/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalKEP00361/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 23 Maret 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00038/406/14/092/16 tanggal 14April 2016, atas nama PT Indo Kordsa

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT INDO KORDSA, TBK.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah AgungHalaman 7 dari 8 halaman.

INDO KORDSA POLYESTER ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

INDO KORDSA POLYESTER vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

INDO KORDSA POLYESTER vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

INDO KORDSA TBK

Fotokopi dokumen Laporan Tahunan PT.Indo Kordsa Tbk Tahun 2017,selanjutnya diberi tanda P4 (Fotokopi dari Fotokopi) ;5. Fotokopi dokumen Laporan Tahunan PT.Indo Kordsa Tbk Tahun 2017,selanjutnya diberi tanda P5 (Fotokopi dari Fotokopi) ;6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 118/SK/HR/IV/19 tanggal 13 April2019 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Kordsa Tbk, selanjutnya diberi tandaP6 (Sesuai dengan aslinya) ;7.

INDO KORDSA. Tbk ;Menimbang, bahwa adalah hal yang tidak dibantah perihal kedudukanPenggugat sebagai Direktur pada PT. INDO KORDSA.

INDO KORDSA.

INDO KORDSA. Tbk. Tahun 2014, bukti suratdengan tanda bukti P4 yaitu fotocopy Laporan Tahunan PT. INDO KORDSA.Tok Tahun 2017, dan bukti surat dengan tanda bukti P5 yaitu fotocopyLaporan Tahunan PT. INDO KORDSA. Tbk.

INDO KORDSA. Tbk.

INDO KORDSA TBK

PENGGUGAT MERUPAKAN ANGGOTA DIREKSI PADA TERGUGAT (PT.INDO KORDSA TBK) BERDASARKAN LAPORAN TAHUNAN TERGUGATSEBAGAI PERUSAHAAN PUBLIK BAIK YANG BELUM DIMUAT MAUPUNTERMUAT DALAM SITUS BURSA EFEK INDONESIA (INDONESIANSTOCK EXCHANGE).1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direksi pada Tergugat (PT.

Indo Kordsa,Halaman 8 dari 71, Putusan Nomor 450/PDT/2020/PT BDGTbk (Perseroan) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan / atauanggaran dasar dari PT. Indo Kordsa, Tbk (Tergugat).lV. BAHWA SEBAGAI DIREKSI, PENGGUGAT BERHAK MEMPEROLEHREMUNERASI DARI TERGUGAT YANG BESARNYA DITETAPKANDALAM KEPUTUSAN RUPS.1516.17.18.19:20..

INDO KORDSA TBK BERHAKUNTUK MEMPEROLEH REMUNERASI TAHUN 2014, TAHUN 2017,DAN TAHUN 2018 DARI TERGUGAT.BAHWA PENGGUGAT DIPAKSA DAN DIKONDISIKAN OLEHTERGUGAT UNTUK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI DIREKSI TANPADIBERIKAN REMUNERASI YANG MENJADI HAK PENGGUGATSEBAGAI DIREKTUR / DIREKSI PT. INDO KORDSA TBK.23. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat sebagai Direksi PT. IndoKordsa Tbk diundang untuk menghadiri pertemuan dengan agenda auditmeeting.

Bahwa Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Pertama terkait :Dalam bukti surat dengan tanda bukti P.1 yaitu fotocopy LaporanTahunan PT.INDO KORDSA,TBK, Tahun 2014Dalam bukti surat dengan tanda bukti P.4 yaitu fotocopy LaporanTahunan PT.INDO KORDSA,TBK Tahun 2017Dalam bukti surat dengan tanda bukti P.5 yaitu fotocopy LaporanTahunanPT.INDO KORDSA,TBK tahun 2018Menurut Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti bukti tersebut tidak adasatupun yang dapat menunjukkan bagaimana klausul klausulkesepakatan antara Pembanding

,TBK, Tahun 2014,bukti P.4 yaitu fotocopy LaporanTahunan PT.INDO KORDSA,TBK Tahun 2017 dan bukti P.5 yaitu foto copyLaporan Tahunan PT.INDO KORDSA,TBK tahun 2018.5.

Fotokopi surat Keterangan Sisa Penghasilan atas nama Pemohon dari PTIndo Kordsa Tbk bulan Oktober 2019 sejumlah Rp 3.273.000, (tiga juta duaratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), ternyata cocok dengan aslinya (P.6).7. Fotokopi Kartu. Asuransi Kesehatan atas nama anak Pemohon danTermohon dari ACA Medika, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).8.

Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon dari PT Indo Kordsa Tbk bulanAgustus 2019 dengan total penerimaan sejumlah Rp 8.761.944, (delapanjuta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empatrupiah), ternyata cocok dengan aslinya (P.9).Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:1. saksi, menerangkan : Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon.

Bukti P.3, P.4 dan P.5tidak diajukan bukti lainnya yang mendukung otentisitas isi dari buktibuktitersebut, namun sekurangkurangnya oleh karena tidak ada bantahan dariTermohon, buktibukti tersebut menjadi petunjuk tentang terjadinya perselisihanantara pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kualitas komunikasimemburuk, bukti P.6 dan bukti P.9 membuktikan penghasilan Pemohonsebagai karyawan di PT Indo Kordsa Tbk sejumlah Rp 8.761.944, (delapanjuta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat