KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk

PUTUSANNOMOR : 818/Pdt.G/2016/PN.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadapeksepsi/keberatan dari Tergugat dan Tergugat Il seperti tersebut di bawah inidalam perkara gugatan antara :KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA (KPPDK), dahulu beralamatdi Jalan Rasuna Said,Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya Jakarta Selatan, sekarangberalamat

Jawaban Gugatan dariTergugat dan Tergugat Il serta Replik dari Penggugat dan mendengar Dupliksecara lisan dari Tergugat dan Tergugat Il ;TENTANG DUDUKNYAPERKARA:Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerangpada tanggal 11 Nopember 2016 Nomor: 818/Pdt.G/2016/PN.Tng denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi Pengayoman PegawaiDepartemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KPPDK

MH), dalamjabatan selaku Ketua Umum Pengurus Koperasi PengayomanPegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDK)selakupembeli, berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2015 tanggal 27Maret 2015 di buat di hadapan Syaifuddin Zuhri, SH. MKn selakuPPAT Kota Tangerang Selatan. (Bukti P. 5)Bahwa berdasarkan Akta JualBeli No. 28/2015 tanggal 27 Maret 2015, dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, SH. MKn selaku PPAT Kota TangerangSelatan, tanah Sertifikat Hak Milik No. 750/Kel.

(seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114. atas namaKoperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (KPPDK) setempat dikenal dengan Jl. RayaPuspitek Pondok Benda Gang Melon RT. 017, RW. 04, Kel Buaran,Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kepada Penggugat selakupemilik yang sah menurut hukum tanpa syarat dan dalam keadaanbaik dan kosong. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah SertifikatHak Milik No. 191/Kel.

LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK JELAS.11.Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat yakni RekanMoch.Fadil Djuwaid & Rekan mengajukan gugatan ke pengadilanberdasarkan surat kuasa khusus dari KOPERASI PENGAYOMANDEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA (KPPDK) yangberalamat di Tebet Raya 12 Jakarta Selatan tertanggal 12 Oktober 2016.12.Bahwa identitas Penggugat yang hanya menyebut dirinya KOPERASIPENGAYOMAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA(KPPDK) harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan

Surat Tanda Terima Nomor Set-003/KPPDK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;c. Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 14 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh kantor Notaris Seviya Oktaviani, SH.M.Kn;d. Surat Kesepakatan bersama tanggal 19 April 2013 Akta Kuasa PT.Noor Diana No.105 tanggal 27 Februari 2012 Nomor 06 Rekening Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Jakarta No.015-150-3217 ;e.

NOOR DIANAdatang ke Kantor Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum danHAM (KPPDK) yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam uang milikanggota Koperasi, Pengelolaan SPBU, Rumah Makan dan Tour & Travel dllberalamat di JI. Tebet Barat Raya 12 Jakarta Selatan menemui saksi H.ERWIN AZIS, S.H.,M.H., selaku Ketua KPPDK dan saksi BUNYAMIN selakuManager KPPDK. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkankerjasama agar pihak KPPDK menanamkan modal di PT.

NOORDIANA dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksinya masa pekerjaan daribulan Oktober 2012 s/d bulan Oktober 2014.Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Kantor KPPDKTerdakwa meminta kepada Pengurus KPPDK agar pihak KPPDK menyimpanDeposito senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang bersumber dariuang milik KPPDK yang diserahkan kepada PT. NOOR DIANA terkaitkerjasama investasi pada Proyek Drilling Location Construction ServicesPutusan No. 1090/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

pihak Pengurus KPPDK yaitu saksi H.

,M.H., dengan Surat Tanda TerimaNo.Set.033/KPPDK/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012.Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Kantor KPPDK yangberalamat di Jl. Tebet Barat Raya 12 Jakarta Selatan dihadapan SILVIAOCTAVIANI, S.H.,M.H., selaku Notaris dan PPAT dibuat Akta PerjanjianKerjasama Nomor 14 tertanggal 25102012 antara Koperasi PengayomanPegawai Departemen Hukum dan HAM (KPPDK) yang diwakili oleh saksi H.ERWIN AZIS, S.H.

NomorSeri :1000458 tertanggal 18 Oktober 2012 ;Bahwa untuk meyakinkan pihak Koperasi (KPPDK) uang tersebut terjaminakan dipergunakan sebagaimana mestinya.

RomliAtmasasmita, SH.LL.M. meminta pengurus KPPDK untuk membuat :a. Konsep Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiatentang Pemberlakuan SISMINBAKUM ;b. Konsep Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiaselaku Pembina Utama KPPDK tentang Penunjukan KPPDK dan PT. SRDsebagai pengelola dari pelaksana SISMINBAKUM ;Oleh Pengurus KPPDK kemudian dibuat dua draft surat dimaksud, selanjutnyakedua draft surat tersebut dikirim kepada Prof. Dr.

RomliAtmasasmita, SH.LL.M meminta pengurus KPPDK untuk membuat konsepsurat :a. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentangpemberlakuan SISMINBAKUM ;b. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selakuPembina Utama KPPDK tentang penunjukan KPPDK dan PT. SRD sebagaipengelola dari pelaksana SISMINBAKUM ;Oleh pengurus KPPDK kemudian dibuat dua draft surat dimaksud, selanjutnyakedua draft surat tersebut dikirim kepada Prof. Dr.

RomliAtmasasmita, SH.LL.M meminta pengurus KPPDK untuk membuat :a. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentangPemberlakuan SISMINBAKUM ;b. Konsep Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiaselaku Pembina Utama KPPDK tentang Penunjukan KPPDK dan PT. SRDsebagai pengelola dari pelaksana SISMINBAKUM ;Oleh pengurus KPPDK kemudian dibuat dua draft surat dimaksud, selanjutnyakedua draft surat tersebut dikirim kepada Prof. Dr.

SRDkepada Ketua KPPDK perihal penawaran harga SISMINBAKUM berikut denganLampiran proposal ;Bahwa oleh karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan draft perjanjiankerjasama antara KPPDK dengan PT. SRD, maka atas draft yang diterimanyatersebut, pada tanggal 7 September 2000 Ketua Umum KPPDK Ali AmranDjanah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Kehakiman dan HAMselaku Pembina Umum KPPDK sesuai Surat Nomor : 104/K/UM/KPPDK/IX/2000 dengan menguraikan halhal sebagai berikut :a.

SRD yang telahdiserahkan Terdakwa kepada pengurus KPPDK, dengan tanpa adanyaperubahan isi, pada tanggal 8 November 2000 draft PerjanjianKerjasama tersebut ditandatangani sebagai perjanjian kerjasamapengelolaan SISMINBAKUM No.135/K/UM/KPPDK/XI/2000 antara PT.SRD dan KPPDK oleh Terdakwa selaku Dirut PT.

Riyanto, S.H. selaku Ketua KPPDK (KoperasiPengayoman Pegawai Deepartemen Kehakiman) Lapas Kelas BatuNusakambangan dan pihak ke dua adalah Sdr.

Ketua KPPDK Lapas Klas Nusakambangan yangberperan sebagai pembuat surat perjanjian sewa lahan kebun karetdi Lapas Batu Nusakambangan Tertanggal 1 Januari 201 1.4. Naryono berperan sebagai penyedia tempat.5. Priyono Slamet, S.H.

Naryono pekerjaanPetugas Pengamanan Lapas Kelas Batu Nusakambangan yangmana surat perjanjian tersebut diketahui olen Kalapas Kelas BatuNusakambangan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tentangusaha pengelolaan karet KPPDK Lapas Kelas Batu NusakambanganNomor : 018/KPDDK LB.BT/1/2011, Tanggal 1 Januari 2011 dengannilai kontrak senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah). Kemudianoleh Terdakwa Setiyono (adik kandung dari Sdr.

Ketua KPPDK Lapas Klas Nusakambangan yangberperan sebagai pembuat surat perjanjian sewa lahan kebun karetdi Lapas Batu Nusakambangan Tertanggal 1 Januari 201 1.4. Naryono berperan sebagai penyedia tempat.Hal 7 dari 15 hal Put No 289/Pid/2013/PT.Smg5. Priyono Slamet, S.H.

Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan

KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN(KPPDK) SULAWESI SELATAN sekarang bernama KOPERASI PENGAYOMAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Kota Makassar, selanjutnyadalam perkara ini disebut sebagai TERBANDING II semulaTERGUGAT1.

Bahwa dengan adanya Laporan Pidana yang diajukan oleh Tergugat sertaadanya Surat Nomor KPPDK/06/X/2016 tanggal 2016 yang dikeluarkan olehTergugat Il yang menyatakan seakanakan tanah tersebut adalah milik Tergugat II,maka selanjutnya Tergugat dan/atau Tergugat II secara diamdiam melakukanpula penguasaan atas sebagian tanah tersebut secara tanpa hak.;5.

KPPDK/06/X/2016, Tergugat II menyatakan bahwa seakanakantanah tersebut adalah milik Tergugat Il, karena dalam surat tersebut KetuaKoperasi Pengayoman menerangkan bahwa menurut Hukum (yaitu pasal1457 KUH.Perdata) junctis: Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 PPNo. 10 Tahun 1961) tanahtanah kapling pecahan tanah SHM No.277/Bontoala telah beralin dalam penguasaan para Anggota KoperasiPengayoman, dan BUKAN SEAKANAKAN tanah tersebut adalah milikTergugat Il.d.

dengan patut tetapi tidak hadir;

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura padatanggal 24 April 2018 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2018/PN.Amp, telahmengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkanperkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Hukum AgamaHindu pada Tanggal 18 April 2004 bertempat di Rumah Penggugat,sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan KawinNomor:474.2/22/IV/kppdk

Bahwa dari halhal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntutagar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkanperkawinan secara sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut AgamaHindu pada Tanggal 18 April 2004 bertempat di Rumah Penggugat,sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan KawinNomor:474.2/22/IV/kppdk/2018 tertanggal 10 April 2018 adalah putuskarena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;13.

Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Tata Cara AdatBali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 18 April 2004 bertempat diRumah Penggugat, sebagaimana Tercantum dalam Surat KeteranganKawin Nomor:474.2/22/IV/kppdk/2018 tertanggal 10 April 2018 adalahSah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilaksanakan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindupada Tanggal 18 April 2004 bertempat di Rumah Penggugat, sebagaimanaTercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:474.2/22/IV/kppdk/2018tertanggal 10 April 2018 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengansegala akibat hukumnya;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Bahwa Lapas Nusakambangan mempunyai perkebunan karet di wilayah LapasBatu dan Besi Nusakambangan yang dikelola oleh Koperasi KPPDK LP Batu danLapas Besi Nusakambangan yang mengelola perkebunan karet.

TU dan didalam koperasi KPPDK sebagai BP yang mempunyai tugas untuk memeriksakoperasi menjelang diadakan RAT tutup buku. Bahwa kapan koperasi KPPDK Lapas Nusambangan berdiri Tahun 1990 an mulaidari usaha gula kelapa, sedangkan pengelolaan lahan karet dengan melibatkan pihakketiga baru kali ini, yang semua dikelola sendiri oleh koperasi dengan menyewatenaga orang luar.

Bahwa yang saksi ketahui mengenai koperasi KPPDK dan perkebunan karet yangada di Lapas Nusakambangan, sebagai Ketua Koperasi KPPDK LP BatuNusakambangan adalah Riyanto, S.H. yang juga sebagai Ka.Sub.Bag KepegawaianLapas Batu Nusakambangan, sedangkan Sdr.

Naryono yang merupakan Pegawai Lapas Batu Nusakambanganregu pengamanan dan kedudukan di dalam KPPDK sebagai anggota KPPDK tersebut.Bahwa wujud kerja sama sewa lahan kebun karet antara Saksi Riyanto, S.H.dengan Sdr.Naryono dengan dibuatnya surat perjanjian No. 018/KPPDK LB.BT/I/2011 Tanggal 01Januari 2011 antara Saksi Riyanto, S.H, selaku Ketua KPPDK dengan Sdr.

) sebagai Ketua KPPDK adalahSdr.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan Patricia Rianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budha dengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melaporkan

2019;Bahwa setelah tidak ada yang keberatan dan mengikuti prosedursesual ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makapemohon melangsungkan pernikahan dengan Patricia RianitaPuspitaningrum secara agama hindu berdasarkan tata cara adat balipada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Lingkungan BanjarGenteng,Kelurahan Subagan,Kecamatan Karangasem yang dipuputoleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede NyomanManuaba sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budhadengan nomor.474.2/58/KPPDK

Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan PatriciaRianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telahdilaksanakan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat balipada tanggal 11 Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinanumat hindu/Budha dengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;3.

copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GustiMade Absa Paramartha nomor; 08/Um/2012 tertanggal 4Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;Foto Copy Surat Keterangan sakit dari Rumah sakitBalimed tertanggal 25 Maret 2019, yang telahdicocokkan dengan aslinya;Foto Copy Rekomendasi Izin Perkawinan dari KelurahanSubagan tertanggal 4 April 2019, yang telah dicocokkandengan aslinya;Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan antara gustiNengah Kelab dengan Patricia Rianita Puspitaningrumnomor; 474.2/58/KPPDK

Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan PatriciaRianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakansecara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budhadengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor35/Pdt.P/2019/PN Amp3.

Bahwa pemohon merupakan anak Kedua dari Pasangan suami istri yangbernama Komang Sadia dengan Ni Nengah Rajeg sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan KawinNomor.474.2/29/V/kppdk/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkanKantor Kelurahan Subagan;2.

Bukti P1 : Fotocopy Surat Keterangan Kawin antara KOMANG SADIAdengan NI NENGAH RAJEG nomor; 474.2/29/V/kppdk/2019 tertanggal 20Mei 2019;2. Bukti P2 : Copy dari Fotocopy KTP atas nama NEGAH SUTENA nomor;5107042509840005 tertanggal 12062013;3. Bukti P3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nengah Sutenanomor; 5107LT190520140035 tertanggal 19 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN.Amp4.

Penggugat:
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan

Buaran atas nama Koperasi Pengayoman PegawaiKementerian Hukum dan Hak Asasi Mnausia (KPPDK) (Bukti P1) ;2. Fotocopy Akta Jual Beli No.28/2015 tanggal 27 Maret 2015 dibuatdihadapan Syaifuddin Zuhri, SH. MKn.

WORO ASWATI, SH. ; Bahwa saksi adalah mantan pegawai Koperasi Pengayoman PegawalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDk) ; Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus Koperasi Pengayoman PegawalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDK) pada Tahun 1999Hal.63 dari 99 hal Putusan Nomor : 405/Padt.G/2017/PN.

Tng.Bahwa saksi mendengar Koperasi Pengayoman Pegawai KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDK) ada membeli tanah diKelurahan Buaran pada Tahun 1997 dari Ibu Sriyati Nugraeni ;Bahwa saksi tahu masalah tanah di JI.

Tng.Hak Asasi Manusia (KPPDK) yang ada tanah yang ditumbuhi tanamandan buahbuahan ;Bahwa saksi tinggal jauh dari lokasi tanah tersebut yakni di JakartaTimur ;Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah pengganti milik Ibu SriyatiNugraeni yang dijual kepada Koperasi Pengayoman PegawalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDk) ;Bahwa saksi melihat dari AJB kalau Ibu Sriyati Nugraeni membeli tanahdari Pak Tajudin ;Bahwa saksi hanya tahu akan tanah setelah Ibu Sriyati Nugraenimembeli tanah sengketa

BUDIONO ;Bahwa saksi adalah mantan karyawan Koperasi Pengayoman PegawalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDk) ;Bahwa pada Tahun 1999 datang ke lokasi untuk melihat tanah yangdibeli oleh Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia (KPPDK) yang terletak di JI.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas KPPDK Dan CAPIL Kabupaten Pesawarantanggal XXXX, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelpejabat Pos, setelan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyatasama, ditandai dengan P.1; 2.

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Pemohon II NomorXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KPPDK Dan CAPIL KabupatenPesawaran tanggal XXXX, yang telah diberi materai secukupnya dandinatzegel pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelisternyata sama, ditandai dengan P.3; Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pulamenghadirkan saksisaksi di persidangan yang menerangkan di bawahsumpahnya masingmasing sebagai berikut :SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam,

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX yangdikeluarkan oleh KEPALA DINAS KPPDK DAN CAPIL KABUPATENXXX tanggal XXX, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelpejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama,ditandai dengan P1 ; 2.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX yangdikeluarkan oleh KEPALA DINAS KPPDK DAN CAPIL KABUPATENXXX tanggal XXX, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelpejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama,ditandai dengan P2 ; 3.

Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yangditerbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas KPPDK DAN CAPILKabupaten Pesawaran Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang telah diberimaterai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokandengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P1 ;b.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Jero Intaran;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon dengan Jero Intaran yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat Bali menurut ketentuan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2015 sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 477/Kppdk/Kel.Sub/2016;

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/BudhaNomor: 477/Kppdk/Kel.Sub/2016 atas nama Putu Elly Akasia dan JeroIntaran, tanggal 23 Mei 2015, diberi tanda P11;12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan atas nama Ni Made SasihSuryandani, tanggal 10 Mei 2015, diberi tanda P12;13.

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon denganJero Intaran yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat Bali menurutketentuan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2015 sesuai SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 477/Kppdk/Kel.Sub/2016;4.

sebagaimana tertuang dalam KutipanAkta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 830/CS/2010 tertanggal 22April 2010; 222 n2n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn n nnn nn nnensBahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Lakilaki,Tempat/tanggal Lahir,Karangasem, 10112007, Umur 9 Tahun,sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Lahir dengan Nomor3141/IV/KPPDK

Menyatakan secara Hukum anakanak yang lahir dari perkawinanpenggugat dengan tergugat yang masih anakanak / anak yang masihdibawah umur yang bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis' Kelamin Lakilaki,Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,10112007, Umur 9 Tahun,sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor ;141/IV/KPPDK, tertanggal 27 April 2017,berada sepenuhnya dalamAsuhan dan Perawatan Tergugat mengingat di Bali yang menganutsistem hukum kekeluargaan Patrilineal (Purusa) namun pihak Penggugattetap

Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor:474.2/545/X/Ket/Kppdk/2021 atas nama Ni Luh Ayu Meliandari, tanggal 11Oktober 2021, diberi tanda P7;8. Fotokopi Surat Izin Orang Tua yang ditandatangani oleh Nengah Tantradan Ni Wayan Sunyiantari sebagai orang tua Ni Luh Ayu Meliandari, diberitanda P8;9. Fotokopi Surat Pengantar Pindah WNI Antar Kecamatan Dalam SatuKabupaten Nomor: 475/158/X/Kppdk/Kel. Subagan/2021 atas nama Ni LuhAyu Meliandari, tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P9;10.

Pembanding/Penggugat : KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Terbanding/Tergugat II : YENY OKTRIANI AMBRAINI
Terbanding/Tergugat III : KELURAHAN BUARAN
Terbanding/Tergugat I : NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH

PUTUSANNomor 98/PDT/2019/PT BTNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA (KPPDk), dulu beralamat di Jl. HR.Rasuna Said Kelurahan Karet Kuningan, KotamadyaJakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan.

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi PengayomanPegawai Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KPPDK) yangberanggotakan Unit Usaha Eselon dan unit usaha Darma WanitaPersatuan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Akta Pendirian yang didaftarkan tanggal 16 Mei 1969 denganNomor Badan Hukum : 1683/1267 dan Anggaran Dasar yang telahmemperoleh pengesahan dari yang berwajib, masingmasing dan berturutturut berdasarkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKoperasi

MH.) dalamjabatan selaku Ketua Umum Pengurus Koperasi PengayomanPegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPDK)selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2015 tanggal 27Maret 2015 dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, SH. MKn. selakuPPAT Kota Tangerang Selatan (Bukti P2) ;5, Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.28/2015 tanggal 27 Maret2015, dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, SH. MKn. selaku PPAT KotaTangerang Selatan, tanah Sertifikat Hak Milik No.750/Kel.

(seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) Nomor IdentifikasiBidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114. atas nama KoperasiPengayoman Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia(KPPDK) setempat dikenal dengan JI. Raya Puspitek Pondok BendaGang Melon RT.017 RW.04, Kel Buaran, Kec. Serpong Kota TangerangSelatan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukumtanpa syarat dan dalam keadaan baik dan kosong ;9.

(seribu tiga ratus tiga puluh meterpersegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114.atas nama Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum danHak Asasi Manusia (KPPDK) setempat dikenal dengan Jl. RayaPuspitek Pondok Benda Gang Melon RT. 017, RW. 04, Kel Buaran,Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kepada Penggugat selakuHalaman 58 dari 62 Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT BTN.pemilik yang sah menurut hukum tanpa syarat dan dalam keadaanbaik dan kosong;9.

KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMENKEHAKIMAN (KPPDK) SULAWESI SELATANsekarang bernama KOPERASI PENGAYOMANKANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMSULAWESI SELATAN, yang diwakili oleh Ketua,Yohanis Tani, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan SultanAlauddin, Nomor 102, Kota Makassar;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXX yangdikeluarkan dan ditandatangi olen Kepala Dinas KPPDK dan Capil KabupatenXXX tanggal XXXXXXXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telahdinazegeland, diberi tanda (P.1); 2000 nono ne nn nonc ne nccnoe2.

Bahwa pemohon merupakan anak Pertama dari Pasangan suami istriyang bernama Nengah Manis dengan Ni Made Kaning sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan KawinNomor.474.2/35/V/kppdk/2019 tertanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkanKantor Kelurahan Subagan;Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor :55/Pdt.P/2019/PN Amp2.