Ditemukan 20 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kppu kppn kpg kpp kpts kpps kppp kpng kppt
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 25-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 205/Pdt.P/2020/PN Plg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
TARMONO
77 — 6
  • Fotocopy Surat Keterangan No.1520/KPPG/SDM/0318 tanggal 29 Maret2018Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon KepadaNBapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memeriksa permohonanPemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan pemohon tersebut; Menetapkan pemohon sebagai wali dari Kedua cucu pemohon masingmasing bernama:a. TATA WAHYU MEYLANDA, jenis Kelamin Perempuan lahir diPalembang 25 Mei 2013;b.
    Fotokopi Surat Keterangan No 1520/KPPG/SDM/0318 tertanggal 29Maret 2018, yang diberi tanda P13;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pulamenghadirkan saksisaksi di persidangan yaitu:Saksi 1.
    sertaHalaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 205/Pdt.P/2020/PN Pigketerangan Saksisaksi, maka Pengadilan Negeri Palembang berkesimpulanbahwa benar kedua anak tersebut adalah benar Cucu dari Kakek TARMONOdan Nenek DANILA;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P12, yakni SuratKeputusan Direksi PT POS INDONESIA (PERSERO) Nomor : 270/RegIl/Umum/SDM/0516 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Perusahaan PTPOS INDONESIA (PERSERO) tertanggal 27 Mei 2016, bukti tanda P13 SuratKeterangan No 1520/KPPG
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 972/Pdt.G/2019/PA.Kag
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 14
  • Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugattelah hadir sendiri menghadap di persidangan;Bahwa, Penggugat telah mengajukan izin perceraian dari atasannyaberdasarkan Surat Izin Perceraian Nomor 9059a/Kppg/Umum/Sdm/0919,tanggal 21 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PT PosIndonesia;Bahwa untuk mengusahakan perdamaian terhadap
    menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat pegawai PT Pos Indonesia telahmendapatkan Izin Perceraian Nomor 9059a/Kppg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2014 — DWI YULIANTI
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat dari Kepala Kantor Pos Palembang No : 169/Kppg/A/1206/Rhstanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan dugaan kecurangan olehSdri Pnmpos1 Dwi Yulianti;. Surat dari Kepala Kantor Pos Palembang No. 204/Kppg/A/1207 Rhstanggal 12 Desember 2007 perihal Laporan dugaan kecurangan olehPnmpos1 Dwi Yulianti;. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Para Petugas Pelaksana DanaBantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin (BLTRTM);.
    Surat dan Kepala Kantor Pos Palembang No. 169/Kppg/A/1206/Rhstanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan Dugaan Kecurangan olehSdri. Pnmpos1 Dwi Yulianti;2. Surat dari Kepala Kantor Pos Palembang No. 204/Kppg/A/1207/Rhstanggal 12 Desember 2007 perihal Laporan Dugaan Kecurangan olehPnmpos1 Dwi Yulianti;3. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Para Petugas pelaksanaan danaBantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin (BLTRTM);Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 310 PK/Pid.Sus/2012304.
    Surat dari Kepala Kantor Pos Palembang No. 169/Kppg/A/1206/Rhstanggal 12 Desember 2006, perihal Laporan Dugaan Kecuranganoleh Sdri Pnmpos1 Dwi Yulianti;2. Surat dari Kepala Kantor Pos Palembang No. 204/Kppg/A/ 1207/Rhstanggal 12 Desember 2007 perihal Laporan Dugaan Kecuranganoleh Pnmpos1 Dwi Yulianti;3. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Para Petugas PelaksanaanDana Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin (BLTRTM);4.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2010 — Putus : 13-01-2011 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 644/Pid/B/2010/PN.SKY
Tanggal 13 Januari 2011 — ANDREAS TUMANI
234 — 18
  • yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp.19.350.000,- Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.19.350.000,- Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp.19.350.000,- Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) tentang pembebasan dan pengangkatan Kepala Kantor Pos Kelas IX, X Nomor : 61/KpPg
    Februari2009.Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 11Februari 2009 sebesar Rp.19.350.000,Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 13Februari 2009 sebesar Rp.19.350.000,Daftar uang, surat berharga dan sebagainya yang dikirim kepada Kantor Pos (N1) tanggal 02Maret 2009 sebesar Rp.19.350.000,Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) tentang pembebasan dan pengangkatanKepala Kantor Pos Kelas IX, X Nomor : 61/KpPg
    PERK: PDS08/PKL.BL/FT. 1/08/2010, telah didakwa melakukan tindakpidana sebagai berikut:DAKWAANKESATU PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa ANDREAS TUMANI selaku Kepala Kantor Pos Cabang Telangsatu KabupatenBanyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor :61/KpPg/A/Rhs/0405 tanggal 15 April 2005,ihari dan tanggaltanggal antara tanggal 1 Februari 2009 sampai dengantanggal 14 Februari 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2009 atausetidaktidaknya
    pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.KESATU SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa ANDREAS TUMANI selaku Kepala Kantor Pos Cabang Telangsatu KabupatenBanyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor :61/KpPg
    diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.ATAU KEDUA SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa ANDREAS TUMANI selaku Kepala Kantor Pos Cabang Telangsatu KabupatenBanyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor :61/KpPg
    adalah Terdakwa Andreas Tumani yangidentitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dikuatkan keterangan saksisaksi, sehinggabenar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebutadalah Terdakwa Andreas Tumani tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan dikuatkan oleh pengakuanterdakwa Andreas Tumani, bahwa terdakwa diangkat sebagai kepala Kantor Pos CabangTelangsatu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonedsia (Persero) Nomor :61/KpPg
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 19-08-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2146/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 14 April 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
19 — 0
  • PENGGUGAT berfoto bersama saat pernikahan dari Erni (SepupuTERGUGAT) di Pontianak, pada tanggal 8 Juni 2014, bermaterai cukupdiperlihatkan aslinya (T11);Print out foto PENGGUGAT berfoto bersama saat pernikahan dari Erni (SepupuTERGUGAT) di Pontianak, pada tanggal 8 Juni 2014, bermaterai cukupdiperlihatkan aslinya (T12);Print out foto PENGGUGAT berfoto bersama saat pernikahan dari Iwan(Sahabat TERGUGAT) pada tanggal 5 Mei 2012, bermaterai cukupdiperlihatkan aslinya (T13);Print out foto PENGGUAT dengan KPPG
    Sambas dan KPPG Pontianak danBunda, pada tanggal 27 September 2015, bermaterai cukup diperlihatkan aslinya(T14);Print out foto PENGGUAT dengan KPPG Ketapang dan Bunda Mia Gayatri,bermaterai cukup diperlihatkan aslinya (T15);Print out foto PENGGUGAT bersama dengan Cila, keponakan dariTERGUGAT di kediaman Winda, adik TERGUGAT, pada 30 Desember 2012,di rumah kediaman TERGUGAT di Ketapang, bermaterai cukup diperlihatkanaslinya (T16);Print out foto PENGGUGAT dengan Bunda (Ibu Tiri TERGUGAT) dan TanteLia
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Mtp
Tanggal 12 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
23 — 2
  • Penetapan No.145/Pdt.P/2019/PA.Mtptelah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandal(P.3);4. ...Fotokopi Akta Kematian Nomor 6372KM110720180016 tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBanjarbaru,, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, lalu ditandai (P.4);5. sF otokopi Akta Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) tanggal 12 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Transport uang saku KPPG 400.000,00 Dibiayai dengan dana fraksi. Hal. 7 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016 Prov Jateng dan DiklatKader 5. Lelayu di Tingkir Tengah 250.000,00 Tidak sesuai Permendagri No.24Tahun 2009.6. Bantuan Wasana Warsa 500.000,00 Tidak sesuai Permendagri No.24SDN Sidorejo Lor 1. Tahun 2009.7. Karangan bunga pelantikan 300.000,00 Tidak sesuai Permendagri No.24Walikota Tahun 2009.8.
    Transport uang saku KPPG 400.000,00 Dibiayai dengan dana fraksi.Prov Jateng dan DiklatKader5. Lelayu di Tingkir Tengah 250.000,00 Tidak sesuai Permendagri No.24Tahun 2009.6. Bantuan Wasana Warsa 500.000,00 Tidak sesuai Permendagri No.24SDN Sidorejo Lor 1. Tahun 2009.7. Karangan bunga pelantikan 300.000,00 Tidak sesuai Permendagri No.24Walikota Tahun 2009.8. Sewa rumah sekretariat 3 23.740.054,00 Tidak sesuai Permendagri No.24tahun Tahun 2009.Jumlah 48.090.054,00 Hal. 16 dari 106 hal. Put.
    Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG menghadiri pelantikanKPPG Propinsi Jawa Tengah dan Diklat Kader tanggal 20 Mei 2011Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksiGANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yangmenerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan,namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yangmenerangkan selain membukukan pengeluaran pembayarankegiatan tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksiHARTATI juga membukukan pembayaran
    tanggaf 13 s/d 14 Mei 2011 Rp. 600.000, (enam ratusribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksiHARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwakegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai denganketerangan saksi HARTATI yang menerangkan selain membukukanpengeluaran pembayaran kegiatan tersebut di pertanggung jawabandana bantuan opolitik, saksi HARTATI juga membukukanpembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa;Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG
    Bantuan keuangan tahun 201 No Uraian Penggunaan/ Jumlah KeteranganPengeluaran1 2 3 41 Pembayaran gaji staf Rp. 19.900.000,00 Tidak sesuai dengansekretariatan untuk bulan Permendagri No 24 tahun 2009Mei 2011 s/d bulanDesember 2012 Pembayaran gaji ke 13 staf Rp. 2.400.000,00 Dibayar dengan dana Fraksisekretariatan3 Trasport peserta TOT di Rp. 600.000,00 Dibayar dengan dana fraksiHotel Semesta Semarang4 Trasport uang saku KPPG Rp. 400.000,00 Dibayar dengan dana fraksiProv Jateng dan Diklat Kader5 Lelayu
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 26-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 10
  • Taspen(Persero) Kota Samarinda, tanggal 4 Desember 2020, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P13;Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) NomorKPPG/74/Disdikbud/2020, ataSs nama XXXX, aslinya dikeluarkan olehPembuat Daftar Gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser,tanggal 1 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup, diberi tanda bukti P14;Bahwa di samping mengajukan bukti Suratsurat, Pemohon juga telahmenghadirkan dua
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 26-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Smd
Tanggal 15 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 10
  • Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) Nomor900/376/KEU/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Camat Loa Janan, tanggal5 April 2017, bertanda P.9;10. Asli Bagan Silsilah Keturunan, bertanda P.10;Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon jugamengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:1.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
91 — 20
  • Dengan perincian sebagai berikut : UraianNilai SPJ yang diaudit(Rp)Pengeluaran Riil(Rp)KerugianKeuanganNegara(Rp) Material/Bahan155.317.125,0098.561.672,5556.755.452,45 Upah36.150.000,0017.550.000,0018.600.000,00 Jumlah 191.467.125,00 116.111.672,55 75.355.452,45 4)))6) Kegiatan pengadaan material pembangunan WC umumdilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian / Surat PerintahKerja Nomor : 03/KPPG/KPBLKP/2014 tanggal 28 Agustus2014 dengan nilai Rp. 155. 317.125,00 dengan pelaksanaCV.DHITA dan waktu
    Tahun 2014 sbb: pembangunan WC Umum sebanyak 3 (tiga) Unit sebesarRp155.317.125, bedasarkan kontrak nomor: 03 / KPPG/KPBLKP/2014, tanggal 28 Agustus 2014 perihalpengadaan material pembangunan WC Umum KampungBalikukup dengan Biaya Rp155.317.125, (Sseratus limapuluh lima juta tiga ratus tujun belas ribu seratus duapuluh lima rupiah) yang pengerjaanya dimulai dari tanggal28 Agustus 2014 selesai tanggal 30 Desember 2014.
    Upah Tahap II 105.940.000,00 0,00 105.940.000,00Jumlah 759.734.607,00 467.170.142,13 269.729.464,87 1) Pengeluaran untuk material/oahan yang tidak benar/fiktif sebesarRp128.409.464,87Kegiatan pengadaan material untuk pembangunan kantor tahap dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerjanomor 03/KPPG/KPBLP/2014 tanggal 2014dengan nilai sebesar Rp264.701.607,00 dengan pelaksana atas26 Septembernama CV.
    DITHA dengan Tim Pengelola KegiatanHalaman 140 dari 279 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Smr(TPK) Kampung Balikukup, sebagai berikut: Surat perjanjian / SuratPerintah Kerja nomor: 03 / KPPG/KPBLKP/2014, tanggal 26 Sept 2014tentang pengadaan material pembangunan kantor tahap sebesarRp264.701.607 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus satu ribuenam ratus tujuh rupiah).
    Upah 36.150.000,00 17.550.000,00 18.600.000,00Jumlah 191.467.125,00 116.111.672,55 75.355.452,45Kegiatan pengadaan material pembangunan WC umumdilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian / Surat Perintah KerjaHalaman 211 dari 279 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Nomor: 03/KPPG/KPBLKP/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengannilai Rp155. 317.125,00 dengan pelaksana CV.DHITA dan waktupelaksanaan dari tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 30Desember 2014;4.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 12-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Nab
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon:
HANS SOBUBER
34 — 27
  • Anak Yulius Hans Sobuber dan Suami Konstantibus Karafir BelumTerdaftar di kutipan perincian penerimaan gaji (KPPG) sehingga belummenerima tunjangan didaftar gaji;4. Bahwa INGGRID SOBUBER semasa hidupnya pernah bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nabire;5. Bahwa pemberian kuasa ini tidak membatasi hubungan antara ibukandung ( Ayah Kandung ) dengan anaknya ( kakak Kandung dan AdikKandung )6.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 27 Mei 2016 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
75 — 12
  • Transport uang 400.000,00 Dibiayai dengan danasaku KPPG Prov fraksi.Jateng dan DiklatKader Halaman 22 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN Smg e. 5. Lelayu di Tingkir 250.000,00 Tidak sesuaiTengah Permendagri No.24Tahun 2009.6. Bantuan Wasana 500.000,00 Tidak sesuaiWarsa SDN Permendagri No.24Sidorejo Lor 1. Tahun 2009.7. Karangan bunga 300.000,00 Tidak sesuaipelantikan Walikota Permendagri No.24Tahun 2009.8.
    pengurus danstaf DPD Partai Golkar Kota Salatiga (monitoring persiapan pilkada)tanggal 06 Mei 2011 Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah),saksi menerangkan bahwa yang mengetahui hal tersebut saksiHARTATI ;Transport Peserta Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan olehDPD Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarangtanggal 13 s/d 14 Mei 2011 Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah),saksi membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan;Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG
    menghadiri pelantikanKPPG Propinsi Jawa Tengah dan Diklat Kader tanggal 20 Mei 2011 Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan kegiatantersebut ada dilaksanakan dan dibiayai menggunakan dana bantuanpolitik yang awalnya sebelum dana bantuan politik cair dibayar terlebihdahulu menggunakan dana pribadi terdakwa (Penuntut Umum telahmenunjukkan pembukuan dana fraksi yang di dalamnya juga terdapatpengeluaran dana untuk kegiatan KPPG) ;Halaman 104 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016
    Transport uang saku KPPG 400.000,00Prov Jateng dan DiklatKaderLelayu di Tingkir Tengah 250.000,006. Bantuan Wasana Warsa 500.000,00SDN Sidorejo Lor 1.7. Karangan bunga pelantikan 300.000,00Walikota8. Sewa rumah sekretariat 3 23.740.054,00tahunJumlah 48.090.054,00 Bantuan keuangan tahun 2012 Uraian Penggunaan /No. Jumlah (Rp)Pengeluaran1 2 31. Pembelian bahan bangunan 5.552.000,00 Halaman 127 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan ongkos tenaga kerjauntuk pembuatan gudang. 2.
    1 set komputer 3.300.000,00+ printer Canon Pixma TP2770Pembelian bahan 3.480.000,00bangunan dan pembayarantukang untuk rehab kantor Jumlah 40.500.000,00 Bantuan keuangan tahun 2011 Uraian Penggunaan /Jumlah (Rp)Pengeluaran2 3Pembayaran gaji staf 19.900.000,00sekretariat untuk bulan Mei2011 s/d bulan Desember2011.Pembayaran gaji ke13 staf 2.400.000,00sekretariat.Transport peserta TOT di 600.000,00Hotel Semesta Semarang.Transport peserta TOT di 600.000,00Hotel Semesta Semarang.Transport uang saku KPPG
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
102 — 26
  • Transport uang 400.000,00 Dibiayai dengan danasaku KPPG Prov fraksi.Jateng dan DiklatKader Halaman 22 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN Smg e. 5. Lelayu di Tingkir 250.000,00 Tidak sesualTengah Permendagri No.24Tahun 2009.6. Bantuan Wasana 500.000,00 Tidak sesualWarsa SDN Permendagri No.24Sidorejo Lor 1. Tahun 2009.7. Karangan bunga 300.000,00 Tidak sesualpelantikan Walikota Permendagri No.24Tahun 2009.8.
    pengurus danstaf DPD Partai Golkar Kota Salatiga (monitoring persiapan pilkada)tanggal 06 Mei 2011 Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah),saksi menerangkan bahwa yang mengetahui hal tersebut saksiHARTATI;Transport Peserta Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan olehDPD Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarangtanggal 13 s/d 14 Mei 2011 Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah),saksi membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan;Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG
    menghadiri pelantikanKPPG Propinsi Jawa Tengah dan Diklat Kader tanggal 20 Mei 2011 Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan kegiatantersebut ada dilaksanakan dan dibiayai menggunakan dana bantuanpolitik yang awalnya sebelum dana bantuan politik cair dibayar terlebihdahulu menggunakan dana pribadi terdakwa (Penuntut Umum telahmenunjukkan pembukuan dana fraksi yang di dalamnya juga terdapatpengeluaran dana untuk kegiatan KPPG) ;Halaman 104 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016
    Transport uang saku KPPG 400.000,00Prov Jateng dan DiklatKaderLelayu di Tingkir Tengah 250.000,006. Bantuan Wasana Warsa 500.000,00SDN Sidorejo Lor 1.7. Karangan bunga pelantikan 300.000,00Walikota8. Sewa rumah sekretariat 3 23.740.054,00tahunJumlah 48.090.054,00 Bantuan keuangan tahun 2012 Uraian Penggunaan /No. Jumlah (Rp)Pengeluaran1 2 31. Pembelian bahan bangunan 5.552.000,00 Halaman 127 dari 149 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan ongkos tenaga kerjauntuk pembuatan gudang. 2.
    1 set komputer 3.300.000,00+ printer Canon Pixma TP2770Pembelian bahan 3.480.000,00bangunan dan pembayarantukang untuk rehab kantor Jumlah 40.500.000,00 Bantuan keuangan tahun 2011 Uraian Penggunaan /Jumlah (Rp)Pengeluaran2 3Pembayaran gaji staf 19.900.000,00sekretariat untuk bulan Mei2011 s/d bulan Desember2011.Pembayaran gaji ke13 staf 2.400.000,00sekretariat.Transport peserta TOT di 600.000,00Hotel Semesta Semarang.Transport peserta TOT di 600.000,00Hotel Semesta Semarang.Transport uang saku KPPG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2008
Tanggal 27 Februari 2009 — Drs. Y.B. SEMADU SADIPUN, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai Golkar, Kabupaten Sikka, masa bhakti Tahun 2004
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 1210 K/Pdt//2008Bahwa tanggal 22 April 2006, 9 (Sembilan) Pengurus DPPG Kecamatandan 1 (satu) organisasi KPPG memberikan mandat kepada Ketua DPPGKecamatan Kewapante (Gregorius Nago Bapa) untuk membawa danmenyerahkan surat pernyataan kepada pihak Tergugat di Kupang.Surat mandat tersebut jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum karenarekayasa, terbukti dari :1.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
RIDUANSYAH Bin Alm. BEDDU
71 — 17
  • Surat perjanjian nomor: 03/KPPG/KPBLKP/2014, tanggal 28Agustus 2014 perihal pengadaan material pembangunan WCumum Kampung Balikukup dengan nilai Rp155.317.125,(seratuslima puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluhlima rupiah). Surat perjanjian nomor: 05/TPKSPK/V1I/2015, tanggal 10 Juni2015 perihal pengadaan semenisasi jalan Kampung Balikukupdengan nilai Rp66.681.500,(enam puluh enam juta enam ratusdelapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
    DITHA dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) KampungBalikukup, sebagai berikut: Surat perjanjian / Surat Perintah Kerjanomor :03 / KPPG/KPBLKP/2014, tanggal 26 Sept 2014 tentangpengadaan material pembangunan kantor tahap sebesarRp264.701.607 ( dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus saturibu enam ratus tujuh rupiah).
    Surat perjanjian / Surat Perintah Kerjanomor: 03 / KPPG/KPBLKP/2014, tanggal 28 Agustus 2014 tentangpengadaan material pembangunan WC Umum sebesarRp155.317.125 ( seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujun belasribu seratus dua puluh lima rupiah).
    Upah Tahap II 105.940.000,00 0,00 105.940.000,00Jumlah 759.734.607,00 467.170.142,13 269.729.464,87 1) Pengeluaran untuk material/oahan yang tidak benar/fiktif sebesarRp128.409.464,87Kegiatan pengadaan material untuk pembangunan kantor tahap dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerjanomor 03/KPPG/KPBLP/2014 tanggal 2014dengan nilai sebesar Rp 264.701.607,00 dengan pelaksana atas26 Septembernama CV.
    Tahun 2014 sbb: pembangunan WC Umum sebanyak 3 (tiga) Unit sebesarRp155.317.125, bedasarkan kontrak nomor: 03 / KPPG/KPBLKP/2014, tanggal 28 Agustus 2014 perihalpengadaan material pembangunan WC Umum KampungBalikukup dengan Biaya Rp155.317.125, (seratus limapuluh lima juta tiga ratus tujun belas ribu seratus duaHalaman 142 dari 287 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Smrpuluh lima rupiah) yang pengerjaanya dimulai dari tanggal28 Agustus 2014 selesai tanggal 30 Desember 2014.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
260 — 185
  • mengikuti Munas Partai GOLKAR IXdi Hotel Westin Nusa Dua Bali, tertanggal 28 November 2014.Fotokopi Surat Mandat DPP Satuan Karya Ulama IndonesiaNomor: SM 021/DPP/SU/D/XI/2014 untuk mengikuti MunasPartai GOLKAR IX di Hotel Westin Nusa Dua Bali.Fotokopi Surat Mandat Partai GOLKAR Perwakilan Luar NegeriMalaysia Brunei Darussalam Nomor: 28/GOLKAR/PGLN/29/2014untuk mengikuti Munas Partai GOLKAR IX di Hotel Westin NusaDua Bali.Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan PartaiGOLKAR Nomor: 025/ST/PP KPPG
    DPD.0/PG/XII/2014 Kaimana 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten TambrauwSurat Mandat Nomor MDT06/DPDGolkar/Kab.TMB/XII/2014Sausapor Tambrauw 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah IslamiyahSurat Mandat Nomor:SM.64/DPPMDI/XII/2014 Jakarta 05Desember 2014.Surat Mandat Sentral Organisasi karyawan Swadiri Indonesia(SOKSI PENDIRI, Jakarta 07 Desember 2014.Surat Mandat Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar(PPKPPG) Surat Mandat Nomor: Ist/PP/KPPG
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
406 — 67
  • Hal 31 dari 55 Saksi jadi Kader Partai Golkar sejak tahun 2000, sejak dari tingkatKelurahan, Kabupaten dan Propinsi, di DPD Prop Lampung sebagai WakilBendahara, yang merupakan pengurus harian dan pengurus pleno; Bahwa dalam setiap rapat pleno saksi selalu hadir, saksi juga yangmengurus absensi utntuk berkordinasi dengan sekretariat; Bahwa saksi juga menjabat sebagai Wakil sekretaris di KPPG, di HWKdan Pengajian Al Hidayah Golkar saksi sbg pengurus inti; Bahwa di Pilkada Gubernur Lampung 2018, setahu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
575 — 1799
  • mengikuti Munas Partai GOLKAR IXdi Hotel Westin Nusa Dua Bali, tertanggal 28 November 2014.Fotokopi Surat Mandat DPP Satuan Karya Ulama IndonesiaNomor: SM 021/DPP/SU/D/XV2014 untuk mengikuti MunasPartai GOLKAR KX di Hotel Westin Nusa Dua Bali.Fotokopi Surat Mandat Partai GOLKAR Perwakilan Luar NegeriMalaysia Brunei Darussalam Nomor: 28/GOLKAR/PGLN/29/2014untuk mengikuti Munas Partai GOLKAR IX di Hotel Westin NusaDua Bali.Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan PartaiGOLKAR Nomor: 025/ST/PP KPPG
    dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.UtrP340P341P342P343P343a :P343b :P344P345P346P347P348P349Golkar/Kab.TMB/X1V2014 Sausapor Tambrauw 05 Desember2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Majelis DakwahIlslamiyah Surat Mandat Nomor:SM.64/DPPMDVXIV/2014 Jakarta05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Sentral Organisasi karyawan SwadiriIndonesia (SOKS) PENDIRI, Jakarta 07 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Pimpinan Pusat Kesatuan PerempuanPartai Golkar (PPKPPG) Surat Mandat Nomor:Is/PP/KPPG
    Bukti P32 berupa Fotokopi Surat Mandat Partai GOLKAR PerwakilanLuar Negeri Malaysia Brunei Darussalam Nomor:28/GOLKAR/PGLN/29/2014 untuk mengikuti Munas Partai GOLKAR IX diHotel Westin Nusa Dua Bali.Halaman 186 dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr Bukti P33 berupa Fotokopi Surat Pimpinan Pusat Kesatuan PerempuanPartai GOLKAR Nomor: 025/ST/PP KPPG/XV2014 untuk mengikuti MunasPartai GOLKAR IX di Hotel Westin Nusa Dua Bali.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 22/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
205 — 78
  • Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji(SKPP)/kutipan Perincian penerimaan gaji (KPPG) dari instansi.Salah satu syarat pencairan uang Taspen Penggugat yaitu melampirkanfoto copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanHalaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGPJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Deddy
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
525 — 2300
  • M Isa No. 136 N75,000,000.00Gabungan LSM Indonesia S0/eh palembangSumatera Selatan (KPPG Halaman 35 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg LSM) 117 Pusat Studi Anggaran dan Haris Saputra Jl. Puncak Sek uning No. 37 Rt. 75,000,000.00kebijakan (PUSTAKA) 01 Rw. 01 PalembangIndonesia118LSM Gerakan Masyarakat Toni Fauzi, Jl. Dempo Luar No.40550,000,000.00Peduli Pembangunan SH., MM Gerbang 8 RT.13 KelurahanGEMPIPAM) Sumatera 15 Ilir Palembang Selatan119Pengurus Pusat Pemuda Wawan Jl.
    Persatuan Amal Kematian Desa Kupang Kec.Pagar Gunung Kab.Lahat No.140/ = /PAK/KPPG/2012 Tgl.20September 201270. Panitia Pembangunan Masjid Al Hidayah Desa Gunung Karto Kec.Tanjung Sakti No.005/PPMAH/VIII/013 Tgl. 14Pumi Kab.Lahat Agustus 201371. Badan Amal Kematian Desa Tanjung Tebat Kec. Tanjung Tebat Kab.Lahat No.140/03/BAK/ADB/2012 Tgl.10September 201272. Panitia Pengurus Masjid AlHidayah Desa Gunung Kerto Kec. Tanjung Sakti Pumi No.690/202/TSPUMI/2012 Tgl.15Kab.Lahat Oktober 201273.
    Persatuan Amal Kematian Desa Kupang Kec.Pagar Gunung Kab.Lahat No.140/ /PAK/KPPG/2012 Tgl.20September 201270. Panitia Pembangunan Masjid Al Hidayah Desa Gunung Karto Kec.Tanjung Sakti No.005/PPMAH/VIII/013 Tgl. 14Pumi Kab.Lahat Agustus 201371. Badan Amal Kematian Desa Tanjung Tebat Kec.Tanjung Tebat Kab.Lahat No.140/03/BAK/ADB/2012 Tgl.10September 201272. Panitia Pengurus Masjid AlHidayah Desa Gunung Kerto Kec.Tanjung Sakti Pumi No.690/202/TSPUMI/2012 Tgl.15Kab.Lahat Oktober 201273.