., KEPALA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN TATA RUANG DAN PEMUKIMAN (KPRP) KOTA SIBOLGA

SITORUS, bertempat tinggal di Desa Hajoran,Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, ProvinsiSumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada BinarisSitumorang, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat diPematang Siantar, Jalan Melanthon Siregar 151/blk, GedungPusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanWALIKOTA SIBOLGA cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN,PERTAMANAN, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN (KPRP

Subyek Tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas; Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Walikota Sibolga cq Kepala DinasKebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) KotaSibolga; Bahwa subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas,karena pada saat diajukannnya gugatan ini nomenklatur Satuan KerjaHalaman 8 dari 25 hal. Put.

memperhatikan persyaratan formil suatugugatan, untuk itu sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat, atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard), yang merupakan konsekuensi dari kesalahan dan kekeliruanPenggugat dalam menentukan subyek Tergugat; Selanjutnya gugatan Penggugat yang menyatakan PerbuatanMelawan Hukum oleh Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP

) Kota Sibolga dalamperkara a quo, adalah salah alamat, dalam hubungan ini nomenklaturSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KotaSibolga yang mengelola lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampahyang oleh Penggugat dalam gugatannya dijadikan obyek perkara adalahDinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) KotaSibolga bukan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang danPemukiman (KPRP) Kota Sibolga; Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat telah salahdan keliru

Sitorus VS Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang, dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga

Padang Sidempuan No.10 B, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik,Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya disebutsebagaiis SW A i Aa A A Penggugat;LawanWalikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang,dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga, berkedudukan diSibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZulfriantoHutagalung, S.H., Gabe Torang Sipahutar, S.H.,Khairunnisah Ritonga, S.H., Andri Suriadi Lubis, S.H.

Hak denganGanti Rugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Sibolga Utara sebagaiAparatur Pemerintah bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Sibolga untukmemutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.2 Subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas.e Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan PerbuatanMelawan Hukum terhadap Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP

memperhatikan persyaratan formil suatugugatan, untuk itu sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat, atau setidaktidaknyagugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), yangmerupakan konsekuensi dari kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalammenentukan subyek Tergugat.Selanjutnya gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan MelawanHukum oleh Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan,Tata ruang dan Pemukiman (KPRP

) Kota Sibolga dalam perkara a quo,adalah salah alamat, dalam hubungan ini nomenklatur Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yangmengelola lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang olehPenggugat dalam gugatannya dijadikan obyek perkara adalah DinasLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kota Sibolgabukan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP)Kota Sibolga.Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dan kelirudalam

Subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas.Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Tergugat dengan dalil sebagai berikut;Menimbang, bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum terhadap Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, TataRuang dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga, nomenklatur Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang dan Pemukiman (KPRP)tidak terdaftar lagi sebagai kelembagaan di Pemerintahan Kota (Pemko) Sibolga,sehingga

Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor :083/ SKRPPT/KPRP/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 atas namaTeguh Sumantorof. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor :082/ SKRPPT/KPRP/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 atas namaArif Dwi Septian3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ParaPenggugat dalam perkara ini;4.

Foto copy dari asli yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat PemilikanTanah/Penguasaan Tanah Nomor 083/SKRPPT/KPRP/VII/2020 atasnama TEGUH SUMANTORO yang dikeluarkan oleh Penghulu KampungRantau Panjang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda DUKti .... 0.0 ccc cece cee ee cee cee eee cee eee see cee see saeeeateseeeteseeeeseses PeOL2.

Sebidang tanah perkebunan yang merupakan milik Penggugat II denganluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan buktikepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No :083/SKRPPT/KPRP/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Abdul Manap Sebelah selatan berbatasan dengan Abdul Manap Sebelah barat berbatasan dengan Arif Dwi Septian Sebelah timur berbatasan dengan Hamzah4.

Tanah Nomor 082/SKRPPT/KPRP/VII/2020 atas namaARIF DWI SEPTIAN yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Rantau Panjangmenunjukkan batasbatas sempadan sebelah barat berbatas dengan tanahJUNAIDI hal ini bersesuaian dan tidak bertentangan dengan bukti P1,2,3,46berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor121/SKRPPT/KPRP/XI/2020 atas nama JUNAIDI.

s/d T.IV15 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas namaMUSLIM tanggal 15 Mei 1985 tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, demikianpula bukti T.l s/d T.IV4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor001/SKM/KPRP/I/2019 atas nama KIDAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Rantau Panjang tanggal 30 Januari 2019 dan bukti T.I s/d T.IV10 berupaSurat Keterangan Kematian Nomor 20/SKK/KPRP/X/2018 atas nama IMAM BAHARUDIN yang

Foto copy surat keterangan Kelurahan Nomor : 133/SK/KPRP/XII/2019 tertanggal 25 Oktober 2019.6. Foto copy surat keterangan KUA NomorKk.04.10.11/Pw.01/391/2013.Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019/PN Sak7.

AgamaKecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tanggal 26Februari 1988, diberi tanda P3;Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon(ABDUL MANAP) Nomor 1408090611070199 tanggal 31102019 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Kabupaten Siak, diberi tanda P4;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1408LT071120190018 tanggal 07 Nopember 2019 atas nama ABDULMANAP, diberi tanda P5;Foto copy surat keterangan dari Penghulu Rantau PanjangNomor : 133/SK/KPRP

Advokat dan Penasehat Hukumdari Kantor Lembaga Bantuan Hukum SibolgaTapteng (LBHSibolga Tapteng) di Jalan Sidempuan No.10, Kelurahan SibuluanNalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2014, yangselanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT; Melawan:WALIKOTA SIBOLGA, Drs SYARFI HUTAURUK cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga Ir.TUMBUR HARAHAP, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaZufrianto Hutagalung

Pada tanggal 3 September 2012, Tergugat dan Turut Tergugatmenandatangani Perjanjian Kerjasama Revitalisasi Perkebunan No.001/KPRP/KMMSBN/IX/2012 yang antara lain menyepakati halhal,sebagai berikut:(1). Koperasi menyerahkan areal perkebunan seluas 1.792 hektar sebagaiareal kebun Kelapa Sawit untuk dibangun, dikelola dan dipelihara olehTergugat;(2).

Apapun yang disepakati dalam PerjanjianKesepakatan Tanggal 26 November 2009 ini akan bermuara padaPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat;Halaman 38 dari 54 hal.Put.No. 49/PDT/2017/PT.PLG.Yang paling penting dan yang perlu dicatat, dengan adanyaPerjanjian Kerjasama Program Revitalisasi Perkebunan Nomor:001/KPRP/KMMSBN/IX/2012 Tanggal 3 September 2012 antaraTergugat dan Turut Tergugat, Perjanjian Kesepakatan antaraTergugat dengan KTMR menjadi tersingkirkan/tereliminir;(VIII) Pembangunan

Kemudian, sekali lagi perluTergugat tekankan, Perjanjian Kerjasama Program RevitalisasiPerkebunan antara Tergugat dan Turut Tergugat Nomor:Halaman 39 dari 54 hal.Put.No. 49/PDT/2017/PT.PLG.001/KPRP/KMMSBN/IX/2012 baru ditandatangani tanggal 3September 2012 karena Tergugat harus terlebih dahulu melewatiproses dan tahapan yang berlapis yang diwajibkan Peraturanhukum dan Perundangundangan yang berlaku. Proses dantahapan itu antara lain:(1).

PERKEBUNAN SUDAH BERJALANDENGAN MEKANISME PENGELOLAAN YANG DISEPAKATI ANTARATERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIANKERJASAMA TERTANGGAL 3 SEPTEMBER 2012 BAHKAN SUDAHADA PANEN PERTAMA YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTATURUT TERGUGAT;Tuntutan Penggugat menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar hukumkarena lahan Penggugat maupun lahan anggota KTMR lainnya sudahmasuk dalam mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalamPerjanjian Kerjasama Revitalisasi Perkebunan No. 001/KPRP/KMMSBN/IX/2012 antara

rumah orangtua Penggugat, dan rumah tersebut dibangun denganuang Penggugat, yaitu pinjaman dari Bank yang pembayarannya secarapotong gaji dari gaji Penggugat;Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2012, Tergugat membeli mobil ToyotaKijang LGX secara lunas, akan tetapi uang yang dipergunakan untukmembeli mobil tersebut diperoleh dari meminjam uang di bank denganjaminan sertifikat tanah mahar Penggugat, karena uang tersebut tidakcukup, kemudian untuk tambahannya Tergugat menyuruh Penggugatmeminjam uang di KPRP

., Advokat, beralamat di Jalan KantorLembaga Bantuan Hukum Sibolga Tapanuli Tengah, Jl.Padang Sidempuan No. 10 B, Kelurahan SibuluanNalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten TapanuliTengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat;Lawan:Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang,dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga, berkedudukan diSibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaZulfrianto Hutagalung, S.H., Gabe Torang

Subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas.e Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Walikota Sibolga cq KepalaDinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP)Kota Sibolga.e Bahwa subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas,karena pada saat diajukannnya gugatan ini nomenklatur Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) sebagaimana yang diajukan Penggugatdalam gugatannya tidak ada pada Kelembagaan Pemerintah KotaSibolga.e Berdasarkan

memperhatikan persyaratan formilsuatu gugatan, untuk itu sudah cukup bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatanPenggugat, atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk verklaard), yang merupakan konsekuensidari kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menentukan subyekTergugat.e Selanjutnya gugatan Penggugat yang menyatakan PerbuatanMelawan Hukum oleh Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP

) Kota Sibolgadalam perkara a quo, adalah salah alamat, dalam hubungan ininomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkunganPemerintah Kota Sibolga yang mengelola lahan TempatPembuangan Akhir (TPA) sampah yang oleh Penggugat dalam1lgugatannya dijadikan obyek perkara adalah Dinas Lingkungan HidupKebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kota Sibolga bukan DinasKebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) KotaSibolga.Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dankeliru

PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2017/PA.SbgaaS aasial dyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili PerdataAgama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:Ide Mendrofa bin Tagoli Mendrofa, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Petugas KPRP, tempat tinggal di JalanSudirman Atas, Kelurahan Aek Parombunan, KecamatanSibolga Selatan Kota Sibolga, selanjutnya disebut

KPRp 10.000,006. Redaksi Rp 10.000,007. Matera Rp 6.000,00Jumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).Hal. 16 dari 17 hal. Pen No. 0238/Pdt.P/2020/PA.BksHal. 17 dari 17 hal. Pen No. 0238/Pdt.P/2020/PA.Bks

tersebut terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi, yang kesemua saksi telah bersumpah menurut caraagama yang dianutnya, yang pada pokoknya masingmasing menerangkan sebagai berikut :1 Saksi WALUYO Bin WAGIMAN;e Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan perhutani KPH Randublatung denganjabatan KRPH Nglobo, KPH Cepu;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul. 16.30 WIBsaksi selaku KPRP

Bahwa benar bentuk kerjasama yang terdakwa sepakati dengan sdr H DUANadalah terdakwa menyediakan biaya operasional termasuk alat berat dan lainnyakemudian apabila sudah menghasilkan batu bara terdakwa di beri kesempatanuntuk menjual batu bara hasil dari tambang tersebut sendiri kemudian terdakwamemberi konsepsi berupa uang free kepada sdr H DUAN dengan rincian : fee KPRp 60.000,/ MT, dokumen Rp 45.000,/ MT, fee desa, uang debu sebesar Rp7.000,/ MT dan perjanjian tersebut kamibuat dalam bentuk seperti

Tanah beserta bangunan diatasnya, yang dikenal Kembang Jepun Nomor37 Surabaya adalah sebagian dari tanah dan bangunan Jalan KembangJepun Nomor 35, 37 dan 39 (HGB Nomor 246/Kel Bongkaran), bangunanmana semula disewa oleh Tan Ping Hian dan setelah meninggalnyaorang tersebut telah diteruskan oleh isterinya bernama Pudjianti Karlik dh.Kwee Kiong Nio dengan surat izin perumahan Nomor 353/KPRP/1972tanggal 18 November 1972 (bukti P.14 B= lampiran).