- SANDORA;- BUPATI KUTAI BARAT;

Sendawar KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat;Ichlas Hasan, SH, MH, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat,alamat Jl. Sendawar Komplek Perkantoran KabupatenKutai Barat;Burhan Ranreng, SH, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat,alamat Jl.

Bupati Kutai Barat Nomor : 424/497/PTT 3/V1/2001tanggal 1 April 2001 dan Perjanjian Kerja tanggal1 April 2001.SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 424/158/GKSD/2002tanggal 15 April 2002.SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 424/057/GKSD/2003tanggal 28 April 2003.SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 420/366/DPIl/TGTT/IV/2004 tanggal 28 April 2004.SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 814/164/DPII/I1V/2005tanggal 4 April 2005.SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 841/426.b/DP/II/VI/2006tanggal 1 Juni 2006.SK.

Bupati Kutai Barat Nomor : 800/001/DPIl/TGTT/1/2007 tanggal 1 Januari 2007.SK. Bupati Kutai Barat Nomor : 841.1/749/DP/II/1/2008tanggal 3 Maret 2008.SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor841/327/DPII//2009 tanggal 1 Januari 2009Put.No .19/G/2011/PTUN.SMD hal 10dr 45SK. Bupati Kutai Barat Nomor : SK.813.2/2728/BKDV1I/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berlakuterhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 An.Sandora.SK.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai BaratNomor : 814/639/DPII 1/2010, tanggal 1 Januari2010.SK.

(foto copydari asli)P7B.Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 424/158/GKSD/2002 tanggal 15 April 2002. (fotocopy dari asli)P8A.Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:424/057/GK SD/2003 tanggal 28 April 2003. (foto copydari asli)P8B.Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor : 424/057/GKSD/2003 tanggal 28 April 2003.(foto copy dari asli)P9A.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 420/366/DPIl/PGTT/IV/2004 tanggal 28 April 2004.

SAWIT KALTIM LESTARI- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. DARMA PUTERA WAHANA PRATAMA

Selanjutnya disebutsebagaiMELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, Berkedudukan di Jalan.

WolterMonginsidi Tenggarong Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.37/HKIV/I 2009 tanggal 25 Februari 2009 memberikankuasa kepada :HELDIANSYAH, SH.MH., NIP.550 012 153, JabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara.BUDI HARYADI, SH.MH., NIP. 132 003 816, JabatanKepala Sub Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara.YT.

suatu) /andmark decision, yakniputusan yang dapat menjadi acuan dalamkasus serupa, dengan membatalkan KeputusanBupati Kutai Kartanegara No. 540/081/2008;10.3 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO.540/081/2008 TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIANHUKUM.

Kartanegara No.540/081/2008 juga telah bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlakudan oleh karena itu) sudah selayaknya jikaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/081/2008 dibatalkan;10.4 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO.540/081/2008 TELAH MENGABAIKAN ASAS TERTIBPENYELENGGARAAN NEGARA.

Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/0040/DPE IV/1/2008 tanggal 08Januari 2008 perihal Permohonan KP PenyelidikanUmum an PT.

KUTAI KARTANEGARA

SURIANSYAH MAKSUM, terletak diDesa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996, seluas 375m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meterpersegi) pr oer ee eee 2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/KelurahanTimbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.

SURIANSYAH MAKSUM, terletak diDesa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 denganukuran tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuhpuluh lima meter persegi) ; Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak diDesa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai.

SURIANSYAH MAKSUM, terletak diDesa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 denganukuran tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuhpuluh lima meter persegi) ; 8.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak diDesa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai.

SURIANSYAH MAKSUM, terletak diDesa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 denganukuran tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuhpuluh lima meter persegi) ;Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak diDesa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai.

KayuMahakam Kutai Samarinda yang dimohonkan oleh UH.

- PENGGUGAT : ABDUL MANAF;- TERGUGAT : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

., dan Rekan, Jalan Dr.Sutomo, Nomor 38 Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal17 Januari 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai~ PENGGUGAT ;MELAWAN:BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMongonsidi, Nomor : 1 Tenggarong ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaArief Anwar, S.H., M.Si, Jabatan KepalaBagian Hukum Pada Bagian HukumSetkab Kutai Kartanegara ;Hj.

., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara ; Deddy Wahyudi, S.H., Staf Bantuan MHukumPada Bagian Hukum Setkab KutaiKartanegara ; A.

Kutai Kartanegara.

Karena sangat ironis dan alasan yangmengada ada jikalau Penggugat tidak mengetahui perihalalasan/dasar diberhentikannya Penggugat dari jabatannyasebagai Kepala Desa Bangun Rejo berdasarkan KeputusanBupati Kutai Kartanegara tanggal O7 Januari 2011 Nomor5/SK Bup/HK/2011 Tentang Pemberhentian Kepala Desa DanPengangkatan Pejabat Kepala Desa Bangun Rejo KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Juli 2001, tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa Dan Pengesahan PengangkatanKepala Desa Bangun Rejo Kecamatan TenggarongSeberang Kabupaten Kutai Kartanegara ; P2 : Foto copy sesuai dengan foto copy KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 5/SKBup/HK/2011, tanggal 7 Januari 2001, tentangPemberhentian Kepala Desa Dan PengangkatanPenjabat Kepala Desa Bangun Rejo KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ; P3 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan PemerintahNomor : 72 Tahun 2005

KUTAI BARAT

BARAT,berkedudukan di Jalan Gajah Mada Melak, SendawarDenganiniKabupaten Kutai Barat, memberikan kuasa kepadaJannes Hutajulu, SH, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanM.

Kutai Barat,alamat Jl.

Namun SK.813.2/2728/BKDVI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tersebut,telah dicabut kembali oleh Bupati Kutai Barat,sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat No.884/K.875h/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentangPencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNo.813.2/2728/BKDVI/2009 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil atas nama Sandora NIP. 550 036 441;Adapun kronologis dan alasanalasn terbitnya SK BupatiKutai Barat No.884/K.875h/2010 tanggal 25 oktober 2010,adalah sebagai berikut : Bahwa pada tanggal

11 Pebruari 2008, Bupati Kutai Barattelah menyurat kepada Kepala Kantor Regional VIIIBKN Banjarmasin dengan Surat No.810/92.a/BKDMUT/I1/2008, perihal Penyampaian Berkas DokumenTenaga Honorer yang Bermasalah Tahun 2006 Kab.KuataiBarat.

no.43 Tahun2007, sehingga usul penetapan NIPnya tidak dapat26kami proses (daftar nama serta alasannyaterlampir); Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional VIII4.6.BKN Banjarmasin tersebut diatas, Bupati Kutai Baratdengan Surat No.800/2230/BKDDKP/XII/2009 tanggal 07Desember 2009, yang ditujukan kepadaKepala Dinas PendidikanKepala Dinas KesehatanKepala Badan PemberdayaanKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & PemerintahanKampung Kabupaten Kutai Barat.Kembali memerintahkan agar mengumumkan

- OTNIEL RUDOLP SUMUAL, SH.melawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT;- HM SUWARDI (TERGUGAT II INT I);- H TAMANG P (TERGUGAT II INT II).

Bambang Krisdiono, S.H, Jabatan Kepala Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat ; 3.

ada dariKabupaten Kuati Barat, maka buku tanah nomor AU.469871 Kantor PertanahanKabupaten Kutai Barat Register 16.03.03.01..00008 dan nomor AQ.721690Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Register. 16.03.03.01.1.00393seharusnya buku tanah tersebut dikeluarkan dan masih menggunakan NamaWilayah Administrasi Kutai Kartanegara, namun fakta hukum buku tanahdikeluarkan Kabuapaten Kutai barat dengan tulisan PENERBITAN SERTIPIKATSendawar, sedangkan pejabat yang bertanggungjawab atas buku tanah tersebutditandatangani

oleh Pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sangat beralasanGugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; Bahwa Sertipikat Hak Milk nomor : 393 sangat jelas Penerbitan SertipikatSendawar, tanggal 27012004 ditandatangani Bpk.

berdasarkan Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas BadanPertanahan Nasional di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur"; Adanya perbedaan penulisan Nomor Induk Pegawai (NIP) Drs.H.Syafruddin bukan Drs.

Kutai Barat ; Foto copy UndangUndang Nomor : 47 Tahun 1999, tentang PembentukanKabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ; Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Nomor : 32 Tahun 2006, tentang Pembentukan KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur ; Halaman 42, Putusan No. 16/G/2012/PTUNSMD ......Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat IIIntervensi1, mengajukan

MASRANI;melawanBUPATI KUTAI BARAT;

KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri,Jabatan Kepala bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Barat, beralamatJalan Sendawar I Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat, Sendawar;De Martoyosan, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri,Jabatan Plt. Kasubag Bankum danPerkantoran HAM Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Barat, beralamat JalanSendawar I Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat, Sendawar;a. Drs.

Obyek Sengketa yang menjadi perkara ini adalah :1 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tentangPemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang KabupatenKutai Barat, selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa No. 141/K.465/2013;2 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.609/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentangPemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara TaeKecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut KTUN ObjekSengketa No. 141/K.609/2013

Barat, Perihal Penolakan Keputusan Bupati KutaiBarat, Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang PemberhentianPetinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;e BuktiP5 : Foto copy sesuai dengan Asli, Kecuali Lampiran Copy dari FotoCopy, Surat Masyarakat Kampung Muara Tae, tanggal 4 Mei 2013, yang ditujukankepada Bupati Kutai Barat, Perihal Penolakan Keputusan Bupati Kutai Barat,Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian PetinggiKampung Muara

AsistenPemerintahan Hukum dan Humas Setkab Kutai Barat, Perihal : KlarifikasiPermasalahan yang menyangkut Petinggi Muara Tae;Bukti T.6 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Laporan Hasil Pemeriksaan(Kasus) Nomor : 356/014/Kasus/InspektoratIV/13/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011,tentang Pemeriksaan Kasus Alokasi Dana Kampung (ADK) Muara Tae,Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;Bukti T.7 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Sekretaris InspektoratPemerintahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/014/Kasus

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013Tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan JempangKabupaten Kutai Barat (obyek sengketa pertama) (vide bukti P2 = T9);2.

KALTIM BATUMANUNGGAL;melawan- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; - PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA (T. II Intervensi);

Bintang Prima EnergyPratama yang terletak di Desa Dondang dan TelukDalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, KalimantanTimur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243Ha. beserta lampirannya :Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabutSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/036/TUP OP/MBPBAT/II/2011 tanggal 24 = Pebruari2011 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.

Bahwa Tergugat mengeluarkan SK Bupati Kutai KartanegaraNo.540/036/IUP OP/MBPBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KWKIN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang PrimaEnergy Pratama, yang terletak di Desa Dondang dan TelukDalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,seluas 1243 Ha beserta lampirannya yang kemudian menjadiobjek sengketa 42.

Menyatakan sah SK Bupati Kutai Kartanegara No.540/036/IUPOP/MBPBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KIN 2011 036OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama, yangterletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa,Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Habeserta lampirannya ; 3.

Bintang Prima Energy Pratama kepadaBupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi, Nomor : 031/BPEDDir/II/SP EvRR/2011, tanggal 4 Pebruari2011, Perihal : Permohonan EvaluasiLaporan RR ;34 : Foto copy Surat Kepala CabangPT. Bintang Prima Energy Pratama kepadaBupati Kutai Kartanegara Cq.

Bintang Prima Energy Pratama kepadaBupati Kutai Kartanegara Cq.

PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN;- TERGUGAT : BUPATI KUTAI BARAT

SuratKeputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 503/428/Eko.

TataUsaha Negara antara Tergugat/Bupati Kutai Barat denganPenggugat/PT.

Barat Nomor 02 Tahun 2001Tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKutai Barat Tahun 2001 Nomor 03)Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2005 TentangRencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 Nomor32, Tambahan Lembaran Daerah Kutai Barat Nomor 147)Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2009 TentangPerubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten KutaiBarat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PemberianIjin Lokasi;beserta

Bupati Kutai Barat Nomor : 503/428/Eko.

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:503/428/Eko.

- HASIM BIN SAFAR, DKK melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

. ; 222000cccennnnecnennnnnnsKeduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUSTINUS danREKAN, beralamat di Jalan KS Tubun Gang Jabalnoor IIRT.10 No. 72 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda IlirKota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,berkedudukan di Jalan Sendawar II Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Kutai Barat Simpang Raya

Ramli Hutauruk : Kepala SeksiPengendalian dan Pemberdayaan Kantor PertanahanKabupaten Kutai Barat, Beralamat di Jalan Sendawar II,Sendawar2 Bambang Krisdiono, SH : Kepala Seksi Suveli,Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan KabupatenKutai Barat.

Timbau Tenggarong.Proses penerbitan Sertipikat tersebut diatas adalah berdasarkan data warkah yangdisimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat meliputi :IN.DATA YURIDIS1.Bahwa tanah tersebut diatas awalnya dikuasai oleh sdr.

KESIMPULAN1.Kami (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) menolak gugatanPenggugat pada poin 7 (tujuh) alinea 1 dan 2 halaman 4 (empat) yang menyatakanbahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik dalam obyek sengketa.

FFATMAWATI, AR danSurat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010;foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor : 97/2010 tanggal07 Juni 2010 ;foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kutai Barat Nomor : SK.47/HM/BPN.64.07/2010,tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hj. FFATMAWATI, ARatas tanah di Jalan KH.

MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan yang tertumpang tindih dengan lokasi Penggugat yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS);melawanBUPATI KUTAI TIMUR;

Sudirman Komplek Bandara BalikpapanBlok G No. 7 Balikpapan;Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/S.Kuasa/HK/VII/2013tertanggal 8 Juli 2013;Dalam hal ini memberikan tugas kepada :1.NORA RAMADANI, SH, MH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt.Kepala Bagian HukumSetkab Kutai Timur;ELIN AGVANISFIYANTI, SH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub.

Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;M.FATHURAHMAN, SH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 180/02/S.Tugas/HK/VI/2013 tertanggal8 Juli 2013 ;Kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor Jl.Jend.

selaku KepalaDaerah, sebagaimana dinyatakan dalam :e Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261 Tahun 2002 tentangPedoman Perizinan Usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Timur :Pasal 4 ayat (1) :Usaha Budidaya Perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih wajib memilikiTUP :Pasal 6 ayat (1) :TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)diberikan oleh Bupati Kutai Timur setelah mendapat pertimbangan tekhnis dariTim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

1 ;3.Bukti T3 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TimurNomor 14 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja DinasPertanahan Kabupaten Kutai Timur ;4.

Umaq Tukung Mandiri Utama, Atas Tanah DiKabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011 ;Bukti T13: Foto copy sesuai legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No.165 Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atas namaPT.

KUTAI TIMUR;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA VS SIGIARTO;

PUTUSANNomor 529 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI KUTA KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Purnomo, S.H., M.H.

,dan kawan, Aparatur Sipil Negara pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B3254/HK/Bankum/065.16/11/2019, tanggal 18 Nopember2019;Pemohon Kasasi;LawanDrs.

BUMI PUTRA INDONESIA;- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; CV. DWI KARYA PRATAMA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA berkedudukan di Jin.Woltermonginsidi Nomor 01 Tenggarong, KalimantanTHU R57 = son nm = oe = eo ee ee = ee = aDalam hal ini diwakil i olehkuasanya: 705 r rrr rrr eee1. Nama : ARIEF ANWAR, SH., M.SI.NIP : 197207272000031008.Jabatan2. NamaNIPJabatan3. NamaNIPJabatan4. NamaNIPJabatan5. NamaNIPJabatan6. NamaJabatan: Kepala Bagian HukumSekretariatKabupaten Kutai Kartanegara.: HJ. ASNANI, SH.MH.: 195910101988032004.: Kepala Sub.

DWI KARYA PRATAMA yangditujukan kepada Tergugat Bupati Kutai Kartanegaradengan surat Nomor 002/DKP/IV/2010 tanggal 9 April2010.25.2. Bagian menimbang angka 1 dari Surat KeputusanTergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor20540/023/I1UP OP/MBPBAT/II/2011 tanggal 8 Februari2011 yang menjadi obyek sengketa Tata UsahaNegara a quo.26. Bahwa, walaupun CV. DWI KARYA PRATAMA menggantipengurus baru. yaitu. Persero baru dalam CV.

DWI KARYAPRATAMA dan mendapat Persetujuan Izin UsahaPertambangan Nomor 540/023/1UP OP/MBPBAT/II/201 1tanggal 8 Februari 2011, tetapi izin tersebut secarasubstansial sebagai peningkatan status dari izin izinsebelumnya yaitu) Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 540/016/KP Ep/DPEIV/V/2007 dan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 540/ 0O9/KPAJ/ DPEV/I11/2008.

Dwi Karya Pratama, tidak mempertimbangkansemua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ituyakni kepentingan Penggugat selaku Pemegang Pelaksanasurat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/ 016/KPEP/DPEEp/DPEIV/2007 tanggal 1 Mei 2007yang berakhir tanggal 1 Mei 2011 dan Surat KeputusanTergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/09/KP AJ/DPEV/II1/2008 tanggal24 Maret 2008, yang berakhir pada 24Maret 2012.36.

Dwi KaryaPratama Nomor: 002/DKP/IV/2010 tentang PermohonanPerubahan KP Eksploitasi ke IUP Produksi yangditujukan ke Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi;Foto copy Neraca CV.

PITER PALINGGI;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR;

Merpati, RT.18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupatern Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum.RUSDIONO, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat yang tergabung pada Kantor AdvokatHENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum. AndPARTNERS, beralamat di Jl.

PusatPemerintahan, Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :BERNANDE MANALJU, SHPRIMA YULIAN RIULY GULTOM, SH.NURSAIDA SIREGAR, SHKetiganya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum BernandeManalu, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo No. 38, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13November 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai ..............0 TERGUGAT ;Pengadilan

Kutai Timur atas nama Piter Palinggi,yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timur;Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyeksengketa karena seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketamempertimbagkan dengan cermat semua fakta yang relevan pada saatmenerbitkan obyek sengketa;Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu Undangundang Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan

Kutai Timur atas nama Piter Palinggi, yangdikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timu;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 35/PersDPRD/SKD/IX/2013, tertanggal 11 September 2013, perihal Usulan PergantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur atas nama Piter Palinggi,yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timu;4.

Kutai Timur atas nama Piter Palinggi, yang dikeluarkanoleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok persengketaan yangterjadi diantara para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang harusdipertimbangkan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai apakah Obyek Sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negarayang dapat digugat di peradilan tata usaha negara atau tidak

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. TRISENSA MINERAL UTAMA; PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA.

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGANDENGAN UNDANGUNDANG NO. 26 TAHUN 2007 DAN PERDAKABUPATEN KUTAI NO. 35 TAHUN 2000.A.l.

Sedangkan dalam perkaraini in casu PEMDA Kutai Kartanegara belummemiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentangPenat aan ruang.

Adimitra Baratama Nusantara telahmemiliki ijin ijin yang sah untuk melakukan usahaPertambangan di wilayah Kutai Kartanegaraberdasarkan perijinan yaitub.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:540/102/KP PU/DPE IV/XII/2005 tentangpemberian Kuasa Pertambangan PenyeledikanUmum.b.2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/74/KP Er/DPEIV/VI/2006 tentang pemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi .b.3.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/74/KP Er/DPE IV/V1I/2006 tentangpemberian Kuasa Pertambangan EksplorasiKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/010/KP Ep/DPE IV/II/2008 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi45.

Bukti P28: PERDA Kabupaten Kutai No: 35 Tahun 2000,Tentang : Pelaksanaan dan Prosedur PemberianIjin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai(Fotocopy dari fotocopy);29.

LA GESSA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;;

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I;- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI ENERGI;

PT KUTAI ENERGI II denganPT Perkebunan Kaltim Utama padatanggal s...ww e e e eeeee ; sementara pada bagianMEMUTUSKAN (halaman 2) tercantum Memberikan ijinlokasi kepada PY KUTAI ENERGI II.

Kutai 192 halanan, Putusan Nonor : 24/G/2011/PTUNSMD ........

Kutai EnergiFotocopy sesuai dengan asli KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor Hal anan I 24659 dari 192 halanan, Putusan Nonor : 24/G/2011/PTUN SMD ........

Kutai Energi (KE)dengan area perkebunan PT.

Kutai Energi, Seluas 2.471 Ha,25%yang ditujukan kepada Bupati Kutai KartanegaraCq. Dinas Pertambangan dan Energi Tenggarong =;T.II.Intv 18.B : Foto copy dari foto copy SuratCamat Muara Jawa Nomor : 540/118/II1I/2005,tanggal 08 Maret 2006, Perihal : PengumumanSetempat Untuk KP Eksplorasi Bahan GalianBatubara An. PT. Kutai Energi, Seluas 4.461 Ha,yang ditujukan kepada Bupati Kutai KartanegaraCq.

., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

WINARTI, S.ST VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Menyapa, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmatullah, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padakantor RH & Partners (Rahmatullah, S.H., and Partners),beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTA KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi

Nomor 1, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Purnomo, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor B2842/HK/BANKUM/065.16/10/2019,tanggal 28 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat