Adapun untuk pelaksanaan pembangunan fisik Program PAMDKB di Dusun Sumberarum, Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi, KabupatenBlitar, pengelolaannya ditangani oleh LPPD yang dalam hal ini KADENI, BA.almarhum selaku Ketua LPPD nya dan Terdakwa H. MOH.ASMU'I alias H.MOH.SUKRON selaku seksi Pembangunan.

LPPD diberikan KADENI Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus riburupiah) ;4. BPD diberikan BUDIONO Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah);5. Kas LPPD Rp. 31.945.000, (tiga puluh satu juta sembilan ratus empatpuluh lima ribu rupiah) ;6. Pelantikan PJ dan pelepasan Kepala Desa Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) ;7. Terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;8.

Adapun untukpelaksanaan pembangunan fisik Program PAM DKB di Dusun Sumberarum,Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, pengelolaannya ditanganioleh LPPD yang dalam hal ini KADENI, BA. almarhum selaku Ketua LPPD nyadan Terdakwa H. MOH.ASMU! alias H. MOH.SUKRON jabatannya di LPPD(Lembaga Pengelola Pembangunan Desa) selaku seksi Pembangunan.

danakan digunakan untuk pembangunan Desa ke depan bukan untukmemperkaya Lembaga LPPD dan LPPD merupakan bagian dari unsurPemerintahan Desa sehingga apabila judex facti beroedoman bahwa uangtersebut merupakan penyimpangan adalah kesalahan yang sangat besar,dan tidak ada sedikitpun Terdakwa memiliki dana PAMDKB tersebut ;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karenaPemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang dari dana PAMDKB sebesarRp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), itu merupakan

pengerasan jalan (makadam) tersebut adalahpanjang jalan sekitar 675 meter dan lebar jalan sekitar 3 meter ;Bahwa setahu saksi, yang mencairkan dana proyek tersebut adalahbendahara LPPD yaitu Ibu Endang dan Ketua LPPD ;Bahwa pencairan dana proyek tersebut oleh bendahara LPPD yaitu padatahun 2006, dan dicairkan melalui Bank Jatim, dengan mekanismepencairan sebanyak 3 (tiga) termin ;Bahwa di dalam setiap kali pencairan dana proyek tersebut di Bank, tidakpernah ada laporan kepada Kepala Desa mengenai

;Bahwa tugas dan fungsi Sekretaris LPPD adalah sebagai pelaksanapembangunan di Desa ;Bahwa tugas khusus dari LPPD adalah sebagai pengawas atau pengontrol ;e Bahwa LPPD tidak masuk sebagai anggota panitia pembangunan, karenapanitia pembangunan sudah ada sendiri ;e Bahwa dana proyek pembangunan dari Pemerintah Propinsi tersebut adalahsebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), akan tetapi setelah proyekselesai dilaksanakan masih ada sisa dana sebesar Rp. 31.945.000, (tigapuluh satu juta sembilan

Blitar ;Bahwa besarnya dana PAMDKB untuk proyek pembangunan pengerasanjalan (makadam) tersebut adalah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ;Bahwa sebagai pelaksana dalam proyek pembangunan pengerasan jalan(makadam) tersebut adalah LPPD dan Pak Kadeni selaku Ketua LPPD ;Bahwa perangkat desa tidak ikut dilibatkan dalam proyek pembangunanpengerasan jalan (makadam) tersebut ;Bahwa saksi pernah menerima amplop dari Bendahara LPPD (Bu Yayuk)yang berisi uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah

Pertiwi tahun 2006, plengsengan kuburan dan jembatan tahun2006, serta pembangunan jalan makadam Sumberarum ;Bahwa semua pembangunan yang pernah ditangani oleh LPPD tersebut, selainproyek PAMDKB, tidak ada masalah, dan semua pembangunan yang ditanganioleh LPPD tersebut, tidak menggunakan proposal ;Bahwa terdakwa untuk pertama kalinya menangani proyek pembangunanpengerasan jalan (makadam), yang dananya berasal dari PAMDKB yaitu tahun2006, atas perintah dari Ketua LPPD ;Bahwa pada saat sosialisasi,

Blitar, tidak hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri, akan tetapi jugadilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini oleh BPD, LPPD, Kepala Desa, dan jugaPerangkat Desa lainnya, meskipun pembagian sisa dana tersebut merupakan inisiatif dariKetua LPPD (Kadeni, BA), akan tetapi secara tidak langsung bahwa perbuatan tersebutberakibat langsung pada kedudukan terdakwa selaku seksi pembangunan LPPD, yangnotabene merupakan bagian daripada LPPD tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena sisa dana proyek pembangunan

strong>BARDIANZAH Bin BASRIN T oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 19 (Sembilan belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

Menyatakan barang bukti berupa :e Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)e Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)e Cap Stempel Ketua BPD AsliDikembalikan kepada saksi korban MARWANDI Bin ZULKIFLI4.

Adapun cap dan tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwaadalah didalam berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)yaitu sebanyak 3 (tiga) buah yaitu cap dan tanda tangan di Berita Acara RapatParipurna BPD, daftar hadir anggota BPD tertanggal 31 Desember 2016, daftarhadir anggota BPD tertanggal 02 Pebruari 2017.

) dan Laporan Keterangan PenyelenggaraanPemerintahan Desa (LKPPD) dan juga berkas lain yang berhubungan denganpengelolaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2016; Bahwa saksi mengetahui bahwasannya tanda tangan dari saksi korban telahdipalsukan yaitu pada bulan Oktober 2017 dikarenakan pada saat itu saksiMARWANDI menemui saksi di Kantor Camat Semidang Gumay dan memintatolong kepada saksi untuk melihat berkas LPPD dan LKPPD dari Desa AwatMata; bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)3.

Menetapkan barang bukti berupa : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Cap Stempel Ketua BPD AsliDikembalikan kepada saksi korban MARWANDI Bin ZULKIFLI.

Blitar, LPPD, tokoh Masyarakat, dan dihadiri oleh pihak BPN Kab. Blitar, telah hadir 3 (tiga) orangdiantaranya saksi Suradi selanjutnya dari petugas BPN menyampaikan sosialisasi kepadaundangan yang hadir selama waktu kurang lebih jam 19.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib.Bahwa oleh Petugas dari BPN, Kab.

Blitar, LPPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh pihakBPN Kab. Blitar, telah hadir 3 (tiga) orang diantaranya saksi Suradi selanjutnya dari petugasBPN menyampaikan sosialisasi kepada undangan yang hadir selama waktu kurang lebih jam19.00 wib sam pai dengan jam 21.00 wib. i Bahwa oleh Petugas dari BPN, Kab. Blitar telah disampaikan untuk program ajudikasiatau sertifikat massal harus mempunyai syaratsyarat sebagai berikut : 1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ; 2.

Blitardisosialisasikan pada tanggal 17 Juli 2007 bertempat di Balai Desa Karangsono ; Bahwa dalam sosialisasi tentang program ajudikasi di Desa Karangsono secara pribadisaksi tidak diundang tapi saksi datang mewakili Pak RT dilingkungan saksi ; Bahwa yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah semua RT, Perangkat Desa, BPD,LPPD, Kepala Desa, BPN dan LSM Jontor dimana dalam pertemuan tersebut acaradibuka oleh Kepala Desa, lalu diteruskan oleh Bapak Suradi dari BPN dan dilanjutkanoleh LSM Jontor ;

JontorSiswanto Rp.12.000.000, Kepala Desa Rp13.000.000, Sekretaris DesaRp.8.190.000, saksi sendiri Rp.2.730.000,BPD Rp.1.365.000, LPPD Rp.1.365.000,Sdr Sugito(kasun) Rp.2.670.000, Sdr. Budiono Rp1.930.000, Sdr. SyaifulRp.3.750.000, Sdr. Zamroni (Kasun) Rp.1.550.000, Sdr. Saiin (Kasun)Rp.1.400.000, Sdr, Sukri Rp.1.400.000, Sdr. Sutrisno Rp.1.200.000, Sdr. SamsudinRp. 500.000, Sdr.

dimana uang tersebut dipergunakan untuk operasional dalam pelaksanaankegiatan, misalnya untuk kegiatan rapat, konsumsi, alat tulis, buku untuk LPPD ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui PenasehatHukumnya menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan ; 16.

Blitar, bendahara di jabatoleh saksi Dwi Jarwanto Pengawas, anggota team pelaksana dari perangkat desa, LPPD,Ketua team pengerak PKK serta tokok masyarakat selanjutnya terdakwa selaku Ketua teampelaksana alokasi dana Desa Balerejo Kec. Wlingi Kab.

Biaya Operasional LPPD Rp. 1.800.000,Diberikan oleh Kepala Desa setelah timbul masalah (tahun 2008) Pelatihan menjahit Rp. 1.669.000.Tidak dilaksanakan sama sekali Jumlah Rp. 15.569.000,Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Desa Balerejo kec. Wlingi Kab.

Blitar, bendahara di jabat oleh saksi Dwi JarwantoPengawas, anggota team pelaksana dari perangkat desa, LPPD, Ketua team pengerak PKKserta tokok masyarakat selanjutnya terdakwa selaku Ketua team pelaksana alokasi danaDesa Balerejo Kec. Wlingi Kab.

Blitardana sebesar Rp. 89.220.000, diterima bendaharaADD secara 2 (dua) tahap tersebut dipergunakan untuk : Penyertaan modal UP2K Bantuan modal usaha RTM Pelatihan peternak ayam kampong Pelatihan usaha pemasaran Rehap total Kantor desa Pengadaan sarana Posyandu Tambahan Gizi Balita Bob Posyandu ATK Desa Balerejo Operasional perangkat desa Operasional RT/RW ATK dan biaya rapat BPD Biaya Operasional BPD ATK dan biaya rapat LPPD Biaya Operasional LPPD ATK dan biaya rapat PKK Biaya Operasional PKK Biaya

Biaya Operasional LPPD Rp. 1.800.000,Diberikan oleh Kepala Desa setelah timbul masalah (tahun 2008) Pelatihan menjahit R 1 Tidak dilaksanakan sama sekali. Jumlah Rp. 15.569.000,Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Desa Balerejo kec. Wlingi Kab.

KepalaDesa Latdalam secara Administrasi telah mengikuti tahapantahapan ujikelayakan yang diadakan pada tanggal 07 Mei 2012 sampai dengantanggal 12 Mei 2012, serta Tergugat telah melakukan pembinaansebagaimana tersebut dalam bukti T5, oleh karena itu dalil Penggugatberkaitan dengan Pasal 53 Peraturan Bupati Maluku Tenggara BaratNomor 22 Tahun 2011 Bab XI tentang Pembinaan, tidak beralasanMenimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil Penggugat yangmenyangkut Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPPD

) akhirmasa jabatan Bakal Calon Kepala Desa Latdalam dengan nomor urut 3atas nama Aset Batmanlusi, secara jelas dapat dilihat pada bukti T3dimana bagi Bakal Calon Incumbent tidak ada kewajiban untukmenyampaikan LPPD sebagai syarat dalam Pemilihan KepalaMenimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadiCalon Kepala Desa, secara jelas diatur dalam Pasal 44 PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan lebih khusus dalamPasal 11 Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 22 Tahun2011

, dan dari bukti T 3 tersebut dapat diketahui bahwa AsetBatmanlusi telah menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan selakuHal. 7 dari 10 hal.

tahapan Penjaringan sampai dengan penyaringanBakal Calon yang merujuk kepada ketentuan melalui uji kelayakansebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara BaratNomor : 141418 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 serta memenuhisyarat sebagaimana pada Pasal 11 dan Pasal 17 Peraturan Bupati MalukuTenggara Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,demikian pula terhadap persoalan Laporan Penyelenggaraan PemerintahDesa ( LPPD

Menyatakan barang bukti berupa :1. a. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar Kec Papar Kab Kediri Nomor 01 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2010 ;b. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar Kec Papar Kab Kediri Nomor 04 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2010;c. 1 (satu) buah buku dokumen laporan pertanggung jawaban pemerintah desa (LPPD) Ds Puhjajar Kec Papar Kab Kediri tahun 2010;d. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes

Puhjajar Kec Papar Kab Kediri Nomor 01 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2011;e. 1 (satu) buah buku dokumen laporan pertanggung jawaban pemerintah desa (LPPD) Ds Puhjajar Kec Papar Kab Kediri.2. a. 1 (satu) bendel buku kas umum tahun 2010;b. 1 (satu) bendel buku kas umum tahun 2011;c. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kades Puhjajar nomer 6 tahun 2009 tentang pembentukan panitia lelang tanggal 20 nopember 2009;d. 13 (tiga belas) lembar surat perjanjian sewa tanah kas

) Puhjajartahun 2010 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Puhjajar tahun 2011bertentangan dengan :1.Pasal 9 : Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa : a.

) Puhjajartahun 2010 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Puhjajar tahun 2011bertentangan dengan :1.

) Tahun 2010, dimana penerimaan lebihbanyak Rp. 24.500.000, (Dua puluh empat juta lima ratus rupiah) dari pencantuman di APBDes2010 dan APBDes Perubahan 2010 serta LPPD Puhjajar 2010.Bahwa ada selisih penerimaan desa tahun 2011 dari hasil lelang 13 petak tanah kas desa dan 6 petaktanah ex Kaur Keuangan (lelang bulan Oktober 2010) dengan nominal yang tercantum didalamAPBDes 2011 serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Puhjajar (LPPD) Tahun 2011,dimana penerimaan lebih banyak Rp. 6.373.000

kegiatan yang ada di perdes dimana kegiatan di perdes harus sama dengankegiatan yang ada di LPPD baik jumlah pendapatan atau belanja desanya.

Papar tahun 2011) tertanggal 25 Maret 2011 serta Laporan Pertanggungjawaban PemerintahDesa (LPPD) Puhjajar tahun 2011 maka pada tahun 2011 keuangan Negara dalam hal ini keuanganPemerintahan Desa Puhjajar Kec. Papar Kab.

SK/07/2008 tanggal 06 Juli 2008 setelah itu team pelaksana bersamadengan elemen masyarakat bermusyawarah membuat Lembar Kegiatan (LK) yangdiikuti oleh BPD, LPPD dan PKK, sedangkan Ketua RT/RW tidak diundang/tidakdilibatkan, dan LK disertai dengan pembuatan DURK untuk pencairan;e Bahwa benar telah mengajukan Lembar Kerja (LK) Program Alokasi Dana Desa (ADD)Desa Tegalasri Kec.

Menunjang kegiatan oprasional LPPD: 1. administrasi ...1. admisnitrasi dan biaya rapat Rp. 2.109.760,2. oprasional anggota Rp. 2.109.760,d. Menunjang kegiatan PKK:191. admisnitrasi dan biaya rapat Rp. 2.109.760,2 oprasional anggota Rp. 2.109.760,3. pembinaan anak dan remaja Rp. 2.109.760,e.

operasional anggota LPPD,6 % untuk PKK antara lain dibagi : 2 % untuk biaya administrasi dan biaya rapat, 2 %untuk opersional anggota PKK, 2 % untuk pembinaan anak dan remaja;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 923 tahun 2007 tanggal 11Desember 2007 terdakwa SUTRISNO als.

Menunjang kegiatan oprasional LPPD:1. admisnitrasi dan biaya rapat Rp. 2.109.760,412. oprasional anggota Rp. 2.109.760,d. Menunjang kegiatan PKK:1. admisnitrasi dan biaya rapat Rp. 2.109.760,2. oprasional anggota Rp. 2.109.760,3. pembinaan anak dan remaja Rp. 2.109.760,e.

Blitar Terdakwa selaku KetuaTim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) melakukan rapat dengan Perangkat Desa,BPD, LPPD, dan PKK , antara lain telah menyetujuhi pengadaan sebuah sepeda motoruntuk inventaris desa yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan Desasedangkan dana yang dipakai untuk membayar dari Alokasi Dana Desa (AD) dari posBantuan Opersional Perangkat (BOP) Desa sebesar 10 % dan dari Dana OperasionalRT/RW.

beserta lampirannya;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Doropeti, Kecamatan Pekat,Kabupaten Dompu melalui Saksi RUSTAM selaku selaku SekretarisDesa Doropeti;24.1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/32/IV/2016 tanggal 20April 2016;Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/201925. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/01/IX/2016 tanggal 14September 2016;26. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/12/IV/2016 tanggal 10Oktober 2016;27. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD

) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti;28. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) Tahap kedua Bulan JuliDesember 2016;29. 1 (satu) bendel bendel RPJMDes Desa Doropeti Tahun 20162017;Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pekat melalui SaksiGUNAWAN, S.E selaku Camat Pekat.30. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;31.1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD) Masa Jabatan, Akhir Masa Jabatan, Pengangkatan 30Desember

2010 dan Berakhir 30 Desember 2016 Desa Doropeti,Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;32. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti, Kecaamatan Pekat,Kabupaten Dompu;33. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Doropeti Nomor 01/Tahun 2016tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA2016, Desa Doropeti;34. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal29 April 2015;35. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal25 Mei 2015;36.

) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti;28. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) Tahap kedua Bulan JuliDesember 2016;29. 1 (satu) bendel bendel RPJMDes Desa Doropeti Tahun 20162017;Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pekat melalui SaksiGUNAWAN, S.E selaku Camat Pekat;30. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;31. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD) Masa Jabatan, Akhir Masa Jabatan, Pengangkatan 30Desember

2010 dan Berakhir 30 Desember 2016 Desa Doropeti,Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;32. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti, Kecaamatan Pekat,Kabupaten Dompu;33. 1 (Satu) bendel Peraturan Desa Doropeti Nomor 01/Tahun 2016tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA2016, Desa Doropeti;34. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal29 April 2015;35. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal25 Mei 2015;Halaman

Asnawi, tidak pernah melaporkan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ), apalagi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD) kepadamasyarakat atau para Calon; 6.1. Bahwa dalam tahapan awal pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTalagasari Kec.

KabupatenT@RGGISNG, ~~~~~ nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnnnmnnnnnnnnnnnmnnnnmmen9.Bahwa sampai kepada tanggal 17 Mei 2013 panitia penyelenggara PilkadesTalagasari mengajukan permohonan penetapan Bakal Calon Kepala DesaTalagasari Kepada Ketua BPD Talagasari yang tergabung di dalamkepengurusan penyelenggaraan Pilkades Talagasari sebagai penanggungjawab, untuk diputuskan sebagai Calon Kepala Desa Talagasari 2013 2019yang didalamnya terdapat seorang Kepala Desa yang masih aktif dan belummenyampaikan LKPJ LPPD

akhir jabatan; 10.Bahwa pihak panitia penyelenggara Pilkades bersamasama Ketua BPD11Talagasari Kecamatan Cikupa tidak pernah memberitahukan secaratransparan dan bertanggung jawab kepada para calon/Masyarakatsimpatisan, akan keberadaan Kepala Desa Talagasari yang akanmencalonkan kembali dimana harus dapat mempertanggung jawabkansegala bentuk kinerjannya dalam laporan LKPJ LPPD Akhir Tahun 2012dan Akhir Jabatannya, sampai kepada penetapan Calon Kepala Desadengan surat keputusan BPD Nomor 013.2/Kep

proyek tersebut ada 2orang, yaitu saksi sendiri dan Pak Lurah, dimana saksi bertugasmengeluarkan kwitansi, dan saksi tidak membawa uang proyektersebut, tetapi yang menyimpan uang tersebut adalah Pak Lurah ;17Bahwa saksi tidak membawa uang padahal saksi sebagai bendahara,karena saksi menyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sertatanggung jawab sebagai bendahara, oleh karena itu pada waktupertemuan dan sesuai dengan kesepakatan saksi menyerahkan tugasdan tanggung jawab bendahara tersebut kepada LPPD

dan Pak Lurah, dimana ketua LPPDnya adalahPak Susiono ;Bahwa saksi tidak tahu ada notanota yang diserahkan kepada saksi,yang saksi tahu hanyalah kwitansi untuk pembelian barang ;Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untukpembelian material, karena yang saksi tahu bahwa yang membelimaterial tersebut adalah LPPD dan Pak Lurah ;Bahwa buku tabungan yang berfungsi untuk menerima dana proyektersebut atas nama saksi sendiri, dan saksi pernah melihat bukutabungan tersebut pada saat saksi

kepada LPPD ;Bahwa saksi belum menanyakan kepada LPPD apakah kwitansi yangditerima oleh saksi sudah sesuai dengan uang yang dicairkan tersebut,karena menurut saksi belum ada penyelesaian ;Bahwa mengenai pencairan kedua, saksi tidak tahu apakah uang yangdicairkan tersebut, jumlahnya sesuai atau tidak ;Bahwa setahu saksi, sisa uang sebesar Rp. 16.900.000, tersebut adadi Bank, tetapi saksi tidak tahu itu uang kelebihan atau apa, dan yangmenyetorkan uang tersebut adalah saksi dengan Pak Lurah ;Bahwa

saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Lurah, apakah adasisa dana dari pembangunan jalan tersebut ;Bahwa setahu saksi, yang menulis pada kwitansi tersebut adalah PakLurah, dan yang menandatangani kwitansi tersebut adalah saksi ;Bahwa setahu saksi, pernah diadakan musyawarah antara KepalaDesa dengan Pokgakin dan LPPD, pada waktu mengalihkan proyekdari Desa Cepoko Kec.

, danterdakwa diminta oleh LPPD untuk pembelian batu danpasir ;Bahwa terdakwa tidak mengontrol setiap hari prosespengerjaan proyek tersebut di lapangan, akan tetapiterdakwa serahkan kepada tim Pokmas yang didampingioleh LPPD ;Bahwa bendahara setelah pencairan dana proyek tersebut,kemudian menitipkan dana proyek tersebut kepadaterdakwa, karena menurut bendahara demi alasankeselamatan dan keamanan sehingga semua dana proyektersebut dititipkan kepada terdakwa ;Bahwa terdakwa melakukan pembelian material

Menyatakan barang bukti berupa :1. a. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2010 ;b. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri Nomor 04 Tahun 2010 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2010;c.1 (satu) buah buku dokumen laporan pertanggung jawabanPemerintah Desa (LPPD) Desa Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri tahun 2010;Halaman

Sus/2018d. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2011;e.1 (satu) buah buku dokumen laporan pertanggungjawabanPemerintah Desa (LPPD) Desa Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri;Dikembalikan ke kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMPD) Kabupaten Kediri:2.a. 1 (satu) bendel buku kas umum tahun 2010;b. 1 (satu) bendel buku kas umum tahun 2011;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :a. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2010 ;b. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri Nomor 04 Tahun 2010 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2010;c. 1 (satu) buah buku dokumen laporan pertanggungjawabanpemerintah desa (LPPD

) Desa Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri tahun 2010;d. 1 (satu) buah buku dokumen Perdes Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2011;e. 1 (satu) buah buku dokumen laporan pertanggungjawabanpemerintah desa (LPPD) Desa Puhjajar, Kecamatan Papar,Kabupaten Kediri;a. 1 (satu) bendel buku kas umum tahun 2010;b. 1 (satu) bendel buku kas umum tahun 2011;Halaman 11 dari 25 hal.

Bahwa ternyata dana kas desa yang di simpan oleh Sriyani tersebut di mintaoleh Terdakwa dan dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa untukkepentingan dan keperluan pribadinya, sehingga Terdakwa tidak dapatmempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut; demikian jugauntuk pelaksanaan lelang tahun 2011 juga oleh Terdakwa tidak seluruhnyadimasukkan ke dalam APBDesa 2011, sisanya Rp6.373.000,00 (enam jutatiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentinganpribadi, sehingga dalam LPPD

Tahunan1 (satu) Laporan Penyelengaraan PemerintahDesa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (satu) Laporan Penyelengaraan PemerintahDesa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec.

Ngaglik tanggal 16 AprilHal 39 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMG2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanahsebesar Rp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds.Teluk Awur Kec.

Tahunan63.1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.64.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.65.1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec.

Ngaglik tanggal 16 April 2016.60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanahsebesar Rp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan.62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan63. 1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk AwurKec.

Tahunan.65. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan.66. 1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk AwurKec.

Ngaglik tanggal 16 April 2016. 60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 25 Mei 2011.61. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan 63. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec.

Tahunan. 65. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.66. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.

STBL/851/IV/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPv)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

STBL/851/IV/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan63.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

Teluk Awur Kec.Hal 37 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMGTahunan.65.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.

STBL/851/N/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan63.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

Teluk Awur Kec.Tahunan.65.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.

(Foto Kegiatan);

Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;

Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) DesaSuka Mulya tahun anggaran 2015;8. Foto Copy Laporan Keterangan PertanggungjawabanPenyelenggaraan Pemerintah Desa (LKP,J);9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB. Desa)Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.016 atas namaBedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;11. Asli Buku Bank Rekening Nornor: 020.22.00753.013 atas namaBedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;12.

Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun2016;33. Foto Copy Laporan. Keterangan Pertanggungjawabanpenyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APB Desa) semester pertama;35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan danbelanja Desa (APB Desa tahun anggaran 2016;36.

Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa SukaMulya;Te Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;&. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;10.

Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) DesaSuka Mulya tahun anggaran 2015;8. Foto Copy Laporan Keterangan PertanggungjawabanPenyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ);9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB. Desa)Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.016 atas namaBedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;11. Asli Buku Bank Rekening Nornor: 020.22.00753.013 atas namaBedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;12.

Demak melalui Camat ;Bahwa Pendapatan Asli Desa sebagaimana diatur dalam PerdaKabupaten Demak No. 13 tahun 2000 terdiri dari :e Pendapatan asli Desae Bantuan dari Pemerintah Kabupatene Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsie Sumbangan dari Pihak ketigae Pinjaman DesaBahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Desaadalah Lurah Desa, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalahmembuat APBDes, APBDes Perubahan, Perhitungan anggaran, SPJ danLKPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan LPPD

, (sebelas juta dua ratusribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut padatahun 2005 sejumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) danpada tahun 2008 sejumlah Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus riburupiah), sehingga masih ada kekurangan Rp 7.300.000, (tujuh juta tigaratus ribu rupiah); Bahwa benar yang bertangung jawab pengelolaan Desa adalah LurahDesa, Bentuk pertanggung jawaban adalah membuat APBDes, APBDesPerubahan, perhitungan anggaran, SPJ, LKPJ, dan LPPD

(Sebelas juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut pada tahun2005 sejumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan padatahun 2008 sejumlah Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),sehingga masih ada kekurangan Rp 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah); Bahwa benar yang bertangung jawab pengelolaan Desa adalah Lurah Desa,Bentuk pertanggung jawaban adalah membuat APBDes, APBDesPerubahan, perhitungan anggaran, SPJ, LKPJ, dan LPPD

dua ratus ribu rupiah); Bahwa .../4747 Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut pada tahun2005 sejumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan padatahun 2008 sejumlah Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),sehingga masih ada kekurangan Rp 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah); Bahwa benar yang bertangung jawab pengelolaan Desa adalah Lurah Desa,Bentuk pertanggung jawaban adalah membuat APBDes, APBDesPerubahan, perhitungan anggaran, SPJ, LKPJ, dan LPPD

Malang;1 (Satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)tahun 2016 Desa Balearjo Kec. Pagelaran Kab. Malang;1 (Satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahun2016 Desa Balearjo Kec. Pagelaran Kab. Malang;1 (Satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2016 Desa Balearjo Kec. Pagelaran Kab. Malang;Hal 6 Put.

No. 68/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby 3) LPPD (laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana) tahunsebelumnya ;4) SPJ ADD dan DD tahun sebelumnya5) Kuitansi penerimaan global tahun 2015 dan 20166) SK PTPKD dan bendahara ;7) FC Rekening Kas Desa dan FC NPWP Bendahara Desa.

Permohonan penyaluran tahap ADD sebesar 40% dan DD 60% adalah :1) Penyusunan RKP Desa Tahun 2015 dan 20162) APBDes tahun 2015 dan 20163) LPPD (laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana) tahunsebelumnya ;4) SPJ ADD dan DD tahun sebelumnya5) Kuitansi penerimaan global tahun 2015 dan 20166) SK PTPKD dan bendahara ;7) FC Rekening Kas Desa dan FC NPWP Bendahara Desab.

LPPD (Laporan Pertanggung jawaban Pemerintan Desa) DesaBalearjo.b.

Malang;1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)tahun 2016 Desa Balearjo Kec. Pagelaran Kab. Malang;1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahun2016 Desa Balearjo Kec. Pagelaran Kab. Malang;1 (Satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2016 Desa Balearjo Kec. Pagelaran Kab.

kemudian sebelum pencairan dana kesepuluh desatersebut persyaratan yang dipenuhi terdakwa selaku KMD atau Konsultan ManagemenDaerah Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar A) Daftar Rincian14Permintaan Pembangunan (lembar B) Kwitansi Berita Acara Pembayaran tahap 1, 2 dan3, pencairan dana P3DK dilakukan oleh bendahara P3DK yaitu SUPARMAN, S.Sos. danDIDIK SUGIYANTO dengan cara membuat rencana jadwal kegiatan pembangunanlegalisasit SPMG legalisasi Surat Rekomendasi Bupati tentang nilai kemampuan LPPD

kemudian sebelum pencairan dana kesepuluh desatersebut persyaratan yang dipenuhi terdakwa selaku KMD atau Konsultan ManagemenDaerah Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar A) Daftar RincianPermintaan Pembangunan (lembar B) Kwitansi Berita Acara Pembayaran tahap 1, 2 dan3, pencairan dana P3DK dilakukan oleh bendahara P3DK yaitu SUPARMAN, S.Sos. danDIDIK SUGIYANTO dengan cara membuat rencana jadwal kegiatan pembangunanlegalisasit SPMG legalisasi Surat Rekomendasi Bupati tentang nilai kemampuan LPPD

Saksi MURTJITO, dibawah sumpah telah memberikan keteranganketeranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Blitardan keterangan tersebut benar yaitu mengenai proyek P3DK tahun 2003 ;Bahwa untuk desa Jatitengah lebih kurang Rp.60.000.000. sasaran fisik dannon fisik, yang fisik untuk pembuatan aspal jalan, yang non fisik untukkursuskursus LPPD dan BPD ;Bahwa dana dicairkan di kantor Kabupaten sebelah Utara langsung ke BankJatim yang ada

Saksi NGALIM SANTOSO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi selaku Kades Mronjo pada tahun 2003 pernah mendapatkanproyek P2MPD dan P3DK, berupa Proyek fisik, dananya sekitarRp.80.000.000. karena pada waktu itu saya sakit yang lebih tahu bendaharadan LPPD ;e Bahwa seingat saksi ada kekurangan karena dipotong PPN dan PPh, yanglain tidak tahu yang tahu bendahara, dana yang diterima sudah dipotong ;e Bahwa P2MPD tahap I Rp.6.000.000. tahap

danadari pemerintah ada PPN nya tinggal dipakai atau tidak, karena danadiberikan langsung maka bukan obyek PPN ;Bahwa harus dimengerti barang kena pajak dan pengusaha kena pajak,sebagai contoh membeli laptop seharga Rp.10.000.000, yang menyerahkan81pengusaha kena pajak harus dipungut PPN 10 % kalau bukan pengusahakena pajak tidak dipungut pajak, dalam hal ini pemerintah desa bukanpengusaha kena pajak sehingga tidak terutang PPN (pasal 4 huruf a) ; Bahwa secara sederhana tidak kena pajak karena LPPD

Pati tahun 2011 Nomor : 301 ; ---------------- 1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh pemerintah Desa Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011 ; ------------------------- 1 (satu) buku Kas Umum Model C-1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yang isinya dalam keadaan kosong ; ----------------------------- 1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo ; ------- 1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw. IV Rw.

Pati tahun 2011 Nomor :1 (satu) buku Laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yangdisampaikan kepada Bupati olehpemerintah Desa Desa Keboromo Kec.Tayu Kab. Pati tahun 2011 ;1 (satu) buku Kas Umum Model C1 DesaKeboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yangisinya dalam keadaan kosong. ;1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokjaPKK Desa Keboromo ; 1 (satu) buku realisasi pengaspalanwilayah Rw. IV Rw.

Pati tahun 2011 Nomor :1 (satu) buku Laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yangdisampaikan kepada Bupati olehpemerintah Desa Desa Keboromo Kec.Tayu Kab. Pati tahun 2011 ;1 (satu) buku Kas Umum Model C1 DesaKeboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yangisinya dalam keadaan kosong ;1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokjaPKK Desa Keboromo ; 1 (satu) buku realisasi pengaspalanwilayah Rw. IV Rw.

Kamis tanggal 15 Januari2015,Rapat Pembahasan RPJMDes, pada hari Kamis tanggal 25Februari 2015,Rapat Pembahasan hasil Musdusmusdus, pada hari Selasatanggal 17 Maret 2015,Rapat Permusyawaratan Desa, pada tanggal 19 Nopember 2015Rapat Sosialisasi Penyusunan RKPDes, pada hari Jumat tanggal 28Agustus 2015Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Desa, pada hari Senin tanggal19 Oktober 2015Rapat Koordinasi Tim Penyusunan PERDes, pada hari Kamistanggal 12 Nopember 2015.Rapat Koordinasi Tim Penyusunan LKPJ, LPPD

, ILPPD, BPD danPemdes, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015Rapat Koordinasi Tim Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD, padahari Senin tanggal 21 Desember 2015Rapat/Musyawarah Umum BANPROP 2015, pada hari Senintanggal 10 Agustus 2015,Rapat Koordinasi TPK dan Pemdes Kegiatan BANPROP 2015,pada hari Senin tanggal 7 september 2015Rapat Peresmian dan Serah Terima BANPROP 2015, pada hariSenin tanggal 28 september 2015.Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat(1) UndangUndang Republik

Pemerintah Desa (ADD) 7 Penyusunan Peraturan Desa (DD) Rp. 19.500.000,008 Penyusunan APBDesa (ADD) Rp. 6.000.000,009 Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD (DD) Rp. 6.571.000,0010 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Rp. 190.320.000,00Perangkat Desa (ADD)11. Penyuluhan Sederhana tentang Penyakit Rp. 5.000.000,00Menular dan Penyakit tidak Menular (DD)12 Fasilitas Penyelenggaraan PAUD (ADD) Rp. 3.000.000,0013.

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.Rapat Pembahasan RPJMDes, pada hari Kamis tanggal 25Februari 2015,Rapat Pembahasan hasil Musdusmusdus, pada hari Selasatanggal 17 Maret 2015,Rapat Permusyawaratan Desa, pada tanggal 19 Nopember 2015Rapat Sosialisasi Penyusunan RKPDes, pada hari Jumat tanggal 28Agustus 2015Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Desa, pada hari Senin tanggal19 Oktober 2015Rapat Koordinasi Tim Penyusunan PERDes, pada hari Kamistanggal 12 Nopember 2015.Rapat Koordinasi Tim Penyusunan LKPJ, LPPD

, ILPPD, BPD danPemdes, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015Rapat Koordinasi Tim Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD, padahari Senin tanggal 21 Desember 2015Rapat/Musyawarah Umum BANPROP 2015, pada hari Senintanggal 10 Agustus 2015,Rapat Koordinasi TPK dan Pemdes Kegiatan BANPROP 2015,pada hari Senin tanggal 7 september 2015Rapat Peresmian dan Serah Terima BANPROP 2015, pada hariSenin tanggal 28 september 2015.Bahwa dalam penggunaan APBDesa Kebakalan Tahun Anggaran 2014sebesar Rp. 333.228.229,00