Ditemukan 560 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3335/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedudukan diMM2100 Industrial Town Block B42, Ganda Mekar,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakilioleh Shinji Imamori, jabatan Finance Director;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113692.16/2014/PP/M.VB
    Putusan Nomor 3335/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113692.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00288/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14Maret 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113692.16/2014/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113692.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 14-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA;
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55394/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014, atas namaPT.
    ASPEK FORMAL:Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55394/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yangdiambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diaturdalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU PengadilanPajak;B.
    Pajak NomorPut.55394/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor: : Put.55394/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggal yangsama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22 September2014;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55394/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September
    2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;Bahwa faktanya, Put.55394/PP/M.VB/16/2014 diputus padatanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dariKetua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktupersidangan;Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor: :Put.55394/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana
    diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu Put.55394/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;Tentang sengketa atas Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp821.553.000,00 berupaHalaman 11 dari 22 halaman.
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA;
2620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASPEK FORMAL:Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.B.
    Bahwa Surat Banding Nomor: 007/TAX/MAJTBN/V/2013 tanggal 14 Mei2013, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei2013 (diantar).Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 pada halaman41 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputus di Jakartaberdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunanBahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55399/PP/M.VB/16/2014,diucapkan pada tanggal 22 September 2014.Bahwa oleh
    karena tidak terdapat tanggal berapa Putusan PengadilanPajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: : Put.55399/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggal yang sama dengan tanggalpengucapan, yaitu tanggal 22 September 2014.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 109 B/PK/PJK/2016September 2014 seharusnya diambil paling
    lama pada tanggal 16 Mei2014, kecuali terdapat halhal knusus yang dapat diperpanjang/diambilpaling lama pada tanggal 16 Agustus 2014.Bahwa faktanya, Put.55399/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua PengadilanPajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan.Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor: :Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambil melebihijangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat
    Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP121/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MEKAR ARMADA JAYA
5319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 padahalaman 30 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputus diJakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak,dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:....... dst;3.
    Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55403/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor: : Put.55403/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggal yangsama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22 September2014;Halaman 8 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 752/B/PK/PJK/2015Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;Bahwa faktanya, Put.55403/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari KetuaPengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan
    ;Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor: :Put.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu Put.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal81 ayat (8) UU Pengadilan Pajak;B.
    Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP118/WPuJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA
15550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMBAHASAN ASPEK FORMAL:Tentang Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55405/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yangdiambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalamPasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UndangUndang PengadilanPajak;1:Bahwa Surat Banding Nomor 013/TAX/MAJTBN/V/2013 tanggal14 Mei 2013, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak padatanggal 17 Mei 2013 (diantar);Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55405/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014
    padahalaman 30 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputusdi Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak,dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:....... dst;7Bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55405/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55405/PP/M.VB/
    16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55405/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;Bahwa faktanya, Put.55405/PP/M.VB/16/2014 diputus padatanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dariKetua
    Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55405/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UndangUndang PengadilanPajak;7. Bahwa oleh karena itu Put.55405/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) danPasal 81 ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak;B.
    Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55405/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebutharus dibatalkan;V.
Register : 19-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 B/PK/PJK/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT. SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiharto,Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajakdan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 3623/PJ/2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83159/PP/M.VB
    Nomor 694 B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 24 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put83159/PP/M.VB
    /16/2017 Tanggal26 April 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put83159/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 26 April 2017 karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00041/KEB/WP4J.15/2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas
    Putusan Nomor 694 B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83159/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 26 April 2017 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83159/PP/M.VB/16/2017 Tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT. SOUTH SULAWESILNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 694 B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.M.
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — PT. AGRO NUSA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
4016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang6.976.643.165 Jumlah PPN yang lebih dibayar 6.976.643.165 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009967.16/2018/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 16 halaman.
    Tahun 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membetulkan kesalahan hitung dalam Putusan PengadilanPajak Nomor PUT009967.16/2018/PP/M.VB Tahun 2020, yang diucapkantanggal 27 Februari 2020, atas nama: PT Agro Nusa Abadi, NPWP:02.312.885.3007.000, beralamat di JI.
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009967.16/2018/PP/M.VB Tahun2020 diucapkan tanggal 27 Februari 2020 dan dikirimkan sesuai denganresi pengiriman POS tanggal 1 Maret 2020 sebagaimana yang telahHalaman 5 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 1970/B/PK/Pjk/2021 dilakukan pembetulan menjadi PUTP1009967.16/2018/PP/M.VB Tahun2020 diucapkan tanggal 12 Agustus 2020 dan dikirimkan sesuai denganresi pengiriman POS tanggal 24 Agustus 2020 yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untukseluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009967.16/2018/PP/M.VB Tahun 2020 diucapkan tanggal 27 Februari2020 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 1 Maret2020 sebagaimana yang telah dilakukan pembetulan menjadi PUTP1009967.16/2018/PP/M.VB Tahun 2020 diucapkan tanggal 12 Agustus2020 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 24Agustus 2020;Dengan Mengadili Sendiri:1.
Putus : 11-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83149/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum
    Sanksi Kenaikan 91.850.544 0 91.850.544Jumlah PPN yang masih 183.701.08183.701.088 0harus/(lebih) dibayar 8Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83149/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00030/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83149/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83149/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
    Putusan Nomor 668/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83149/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83149/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 668/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.
Register : 09-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA;
3124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55393/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 padahalaman 41 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputus diJakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak,dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:....... dst;3.
    Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55393/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55393/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014;Halaman 10 dari 23 halaman.
    Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55393/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;Bahwa faktanya, Put.55393/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari KetuaPengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktupersidangan
    ;Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55393/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UndangUndang PengadilanPajak;Bahwa oleh karena itu Put.55393/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) danPasal 81 ayat (8) UndangUndang Pengadilan Pajak;.
    Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55393/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebutharus dibatalkan;V.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR SOSRODJOJO TRANS
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT SINAR SOSRODJOJO TRANS, beralamat di Jalan RayaPangeran Diponegoro KM. 40 Jatimulya, Tambun Bekasi,yang diwakili oleh Surjanto Sosrodjojo, jabatan DirekturUtama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88875/PP/M.VB
    DHL yang omzetnya terutang PPN;b. bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebesar SKP PPN April 2013: Rp3.738.455;c. bahwa jumlah yang telah disetor tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPut88875/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMenyatakan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88875/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88875/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEKAR ARMADA JAYA,
4534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55404/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014, atas nama PT.
    Aspek Formal:Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55404/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang diambil melebihijangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat(1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;B.
    Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55404/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55404/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22September 2014;Halaman 11 dari 23 halaman.
    Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55404/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16Mei 2014, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014;Bahwa faktanya, Put.55404/PP/M.VB/16/2014 diputus padatanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dariKetua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktupersidangan
    ;Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55404/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu Put.55404/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) danPasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3353 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. MEKAR ARMADA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
15049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3358/PJ/2018, tanggal 26 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116622.99/2008/PP/M.VB
    Putusan Nomor 3353/B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Paksa NomorSP00558/WPJ.22/KP.0704/2017, tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat Paksa NomorSP00558/
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun2018, tanggal 2 April 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauankembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, karena putusan pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 11-04-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83155/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum
    Sanksi Kenaikan 412.018.156 0 412.018.156Jumlah PPN yang masih824.036.312 0 824.036.312harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83155/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00037/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83155/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83155/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.
    Sanksi Kenaikan 0Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83155/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83155/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 667/B/PK/Pjk/2018pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 15 September2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.83143/PP/M.VB/16/2017, tanggal26 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan
    danketerangan serta penjelasan tentang halhal yang belum Pemohon Bandingsebutkan dalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untukmenyampaikan secara tertulis atau lisan dalam sidang di Pengadilan Pajak,dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidanganuntuk memberikan keterangan dan datadata yang diperlukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat uraian Banding tanggal 19 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83143/PP/M.VB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put83143/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Mebatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put83143/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanHalaman 3 dari 10 halaman.
    Sanksi KenaikanJumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar oO O O oO Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put.83143/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83143/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 679B/PK/Pjk/20181. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Dr. H.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3603/PJ/2017, tanggal 15 September 2017Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83160/PP/M.VB
    Sanksi Kenaikan 58.253.474 0 58.253.474Jumlah PPN yang masih116.506.948 0 116.506.948harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83160/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00042/KEB/WP4J.15/2016 tanggal 18 Februari 2016, tentangKeberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83160/PP/M.VB/16/2017 tanggal26 April 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83160/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
    Putusan Nomor 681/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83160/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83160/PP/M.VB/16/2017, tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 681/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3351 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. MEKAR ARMADA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3362/PJ/2018 tanggal26 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 116428.99/2008/PP/M.VB
    Putusan Nomor 3351/B/PK/Pjk/2018surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116428.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00531/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 24 Agustus 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal5 September 2017, atas nama PT Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116428.99/2008/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3351/B/PK/Pjk/20182.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116428.99/2008/PP/ M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menerima permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ISTANA KENTEN INDAH
4721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2014,tanggal 20 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT ISTANA KENTEN INDAH,beralamat di Jalan Lingkaran Nomor 946, RT 013 D1 15, llir, Palembang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52453/PP/M.VB/12/2014
    Putusan Nomor1591/B/PK/PJK/2016Indah, NPWP: 01.669.190.9308.000, alamat: Jalan Lingkaran Nomor 946 RT013 D1 15, llir, Palembang, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 511.649.360PPh Pasal 23 23.024.221Kredit Pajak 23.024.221PPh Pasal 23 kurang dibayar 0Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 0PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukumtetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put52453/PP/M.VB/12/2014
    Putusan Nomor1591/B/PK/PJK/2016Bahwa putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52453PP/M.VB/12/2014tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52453/PP/M.VB/12/2014tanggal 12 Mei 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuanPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.52453/P P/M.VB/12/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP927/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak April 2008 Nomor 00113/203/08/308/10 tanggal 04Agustus 2010, atas nama: PT.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — SELVIANA WANMA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3903/PJ/2018, tanggal 6 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113964.16/2011/PP/M.VB
    Jumlah yang telah dilunasi adalah sebesar Rp7/ 4.000.000, 00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113964.16/2011/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 9 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00124/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT113964.16/2011/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT113964.16/2011/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018 karenabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Atau:Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — SELVIANA WANMA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3916/PJ/2018 tanggal 6September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113968.16/2011/PP/M.VB
    Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00128/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Maret 2017/7 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00096/207/11/072/15 tanggal 23 Desember 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113968.16/2011/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018 yang telahberkekuatan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113968.16/2011/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113968.16/2011/PP/ M.VB Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018, karenabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 September
Putus : 11-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum
    Sanksi Kenaikan 90.907.860 0 90.907.860Jumlah PPN yang masih 181.815.72181.815.720 0harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00034/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.
    Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.