Ditemukan 664 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DASA EKA DUA
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55616/PP/M.IVB/16/2014tanggal 25 September 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.
    Bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp138.119.896,00 terkait dengan koreksiPeredaran Usaha Tahun Pajak 2009 yang telah dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak Nomor :Put55608/PP/M.IVB/15/2014 dan atas PutusanPengadilan Pajak tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganpertimbangan sebagai berikut :a.
    /I 5/2014;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put55608/PP/M.IVB/I5/2014, tersebut diputuskan bahwa koreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Peredaran Usaha tidakdapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;bahwa atas koreksi Peredaran Usaha tahun pajak 2009 yangtelah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put55608/PP/M.IVB/9/2014 telah diajukan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung oleh Pemohon Peninjauan Kembali;bahwa koreksi DPP Penyerahan yang
    PPNnya harusdipungut sendiri Masa Pajak September 2009 sebesarRp138.119.896,00 terkait dengan koreksi Peredaran UsahaTahun Pajak 2009 yang telah dibatalkan majelis dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put55608/PP/M.IVB/I5/2014:Berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka koreksi DPPPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri MasaPajak September 2009 sebesar Rp138.119.896,00 yangtelah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak melaluiPutusan Nomor Put.55616/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 25September
    Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55616/PP/M.IVB/16/2014tanggal 25 September 2014 harus dibatalkan.V.
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1468 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (semulaPenggugat).Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014, perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak2008 adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 30 halaman.
    Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yangTidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2009Nomor 00044/406/09/055/11 tanggal 5 April 2011 terkait kompensasikerugian untuk Tahun Pajak 2009 yang seharusnya telah berubah darisebesar Rp79.759.613.843,00 menjadi Rp106.716.073.329,00 sesuaidengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014yang diucapkan tanggal 11 November 2014 untuk Tahun Pajak 2008,karena berdasarkan Put.56213/PP/M.IVB/15/2014 Tahun Pajak 2008 yangmengabulkan seluruhnya
    /15/2014, sehingga SKPLBa quo tidak lagi dapat dibetulkan; Bahwa jumlah kompensasi kerugian yang belum diakomodir dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor 57806/PP/M.IVB/15/2014 a quo,adalah jumlah kompensasi kerugian dari tahun pajak 2008 sesuaiPutusan Pengadilan Pajak Nomor 56213/PP/M.IVB/15/2014; Bahwa atas kerugian sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor57806/PP/M.IVB/15/2014 yang belum diakomodir dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor 57806/PP/M.IVB/15/2014 a quo,Penggugat dapat membetulkan SPT Tahunan
    Putusan Nomor 1468/B/PK/PJK/2017Bahwa Tergugat berpendapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 11 November 2014 yang merupakanputusan atas SKPLB Tahun 2008 merupakan putusan yang memilikiketetapan hukum yang tetap dan dikeluarkan sebelum putusan atasSKPLB PPh Badan Tahun 2009 Nomor Put. 57806/PP/M.IVB/15/2014tanggal 27 November 2014, sehingga seharusnya putusanPut. 57806/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 27 November 2014mengakomodir kompensasi kerugian tahun 2008.
    Pada kenyataannyaputusan Put. 57806/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 27 November 2014 yangtidak mengakomodir kompensasi kerugian yang telah ditetapkan MajelisHakim Pengadilan Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 56213/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 11 November 2014, PemohonBanding dapat mengajukan pembetulan atas Putusan Pengadilan PajakPut. 57806/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 27 November 2014.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DASA EKA DUA
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55613/PP/M.IVB/16/2014tanggal 25 September 2014 telan dibuat dengan tidak memperhatikanHalaman 4 dari 17 halaman.
    Bahwa atas sengketa banding koreksi Peredaran Usaha PPhBadan Tahun Pajak 2009, Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memeriksa dan memutus sengketa tersebut denganmenerbitkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55608/PP/M.IVB/I 5/2014;3.5.2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut55608/PP/M.IVB/I5/2014, tersebut diputuskan bahwakoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)atas Peredaran Usaha tidak dapat dipertahankan sehinggaharus dibatalkan;3.5.3.
    Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2009yang telah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55608/PP/M.IVB/15/2014 telah diajukan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);3.5.4.
    Bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Masa Pajak Mei 2009 sebesarRp130.237.049,00 terkait dengan koreksi Peredaran UsahaTahun Pajak 2009 yang telah dibatalkan Majelis dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55608/PP/M.IVB/I5/2014:3.5.5.
    Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55613/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 26 Februari 2014 tersebut harusdibatalkan:V.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DASA EKA DUA
2111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RT001 RW 004, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara,beralamat korespondensi di Jalan Sunter Mas Tengah H Blok GNomor 2 RT 007 RW 008, Sunter Jaya, Tanjung Priok, JakartaUtara;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut55619/PP/M.IVB
    dengan Desember 2009;Bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp82.494.612,00 terkait dengan koreksiPeredaran Usaha Tahun Pajak 2009 yang telah dibatalkan MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut55608/PP/M.IVB/15/2014 dan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agungoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan sebagaiberikut:a.
    /I 5/2014:bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55608/PP/M.IVB/I5/2014, tersebut diputuskan bahwa koreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Peredaran Usaha tidakdapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;bahwa atas koreksi Peredaran Usaha tahun pajak 2009 yangtelah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put55608/PP/M.IVB/I9/2014 telah diajukan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung oleh Pemohon Peninjauan Kembali;bahwa koreksi DPP Penyerahan yang
    Putusan Nomor 1200/B/PK/PJK/2015Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55608/PP/M.IVB/I5/2014:e. Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka koreksi DPPPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa PajakAgustus 2009 sebesar Rp82.494.612,00 yang telah dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan NomorPut.55619/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 25 September 2014 inijuga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;4.
    Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55619/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 25 September 2014 harusdibatalkan:Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55619/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 25 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP45/WPJ.21/2012 tanggal 27Januari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak
Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2697/B/PK/Pjk/2019Nomor PUT003034.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugatseluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkanpengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalanbunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 24 (dua puluh empat)bulan berdasarkan berdasarkan
    Putusan Nomor 2697/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003034.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor S33249/WPJ.03/KP.11/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian ImbalanBunga (
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003034.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018, untuk seluruhnya baik menyangkut sengketa formal maupunsengketa materi;2.
    Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003034.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas imbalanbunga sebesar Rp1,977,168,00;3. Dengan mengadili sendiri:a.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003034.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2697/B/PK/Pjk/20192.
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1612/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4268/PJ/2017, tanggal 15 November 2017 dan SuratKuasa Substitusi tanggal 30 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85180/PP/M.IVB
    SKPKB PPh Ps 232011 00016/203/11/052/1 1221/WPJ.07/2014 20.720.38332 SKPKB PPh Ps 262011 00010/204/11/052/1 1231/WPJ.07/2014 264.149.80733 STP PPN Mei 2012 00001/197/12/052/1 2584/WPJ.07/2013 3.885.800.8033Dikurangi Total yang seharusnya 4.170.670.993diterima4 SKPKB PPh Badan 2009 00010/206/09/052/1 620/WPJ.07/2014 2.221.257.2671Total yang diterima 1.949.413.726 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85180/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put85180/PP/M.IVB/99/2017 yangdiucapkan tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85180/PP/M.IVB/99/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
    sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakterdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehinggaMajelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum(innerljke samenhang) dengan putusan badan peradilan pajak yangtelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT VidePUT58590/PP/M.IVB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85180/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 25 Juli 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT POLYPETKARYAPERSADA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
5920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)jJuncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.61917/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 iniHalaman 6 dari 24 halaman.
    Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan MajelisHakim dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61916/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015terlihat bahwa kesimpulan dan Putusan Majelismembatalkan atau tidak dapat mempertahankan koreksiHalaman 11 dari 24 halaman.
    Masa PPN April2011;Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan MajelisHakim dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61915/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015terlihat bahwa kesimpulan dan Putusan Majelismembatalkan atau tidak dapat mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasKompensasi Kelebihan Bulan Lalu yang dilaporkanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) pada SPT Masa PPN April 2011 didasarkanpada hasil Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61914/PP/M.IVB
    Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2017Put.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, yangmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Pajak Masukan yangdilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT Masa PPN Februari2011;3.2.4.
    Dengan demikian terdapat keterkaitan antara kesimpulandan Putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Kompensasi Kelebihan Bulan Lalusebesar Rp5.558.961.000,00 dalam Putusan PengadilanPajak ini dengan sengketa banding yang diputuskandalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015;3.3.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1791 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PROCTER & GAMBLE OPERATION INDONESIA
42297 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA,beralamat di Sentral Senayan Ill lantai 14, Jl Asia Afrika Nomor8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT61915/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61915/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali1.
    Atas kelebinan bayar tersebutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengkompensasikannya ke masa pajak April 2011.Kelebihan bayar PPN yang terjadi di masa pajak Maret 2011 telahdikoreksi seluruhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan menjadi sengketa banding dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put. 61914/PP/M.IVB/16/2015.
    KompensasiKelebihan Bulan Lalu sebesar Rp 5.558.961.000,00 dalamPutusan Pengadilan Pajak ini dengan sengketa banding yangdiputuskan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015.Halaman 11 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 1791/B/PK/PJK/20164.8.Adapun terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 sendiri,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmemutuskan untuk mengajukan upaya hukum PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung, dengan penjelasan sebagaiberikut :a.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2696 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 —
6921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1243/PJ/2019 tanggal 6 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003033.99/2018/PP/M.IVB
    menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp3.520.800.000 atas nama Penggugatdan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan kompensasisebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajak terhutangPenggugat, dengan segala akibat hukum nya yang berlaku kemudian;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003033.99/2018/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003033.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Nopember2018, untuk seluruhnya baik menyangkut sengketa formal maupunsengketa materi;2.
    Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003033.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Nopember2018, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas imbalanbunga sebesar Rp3.520.800.000,00;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), untukHalaman 3 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003033.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT BUKIT ASAM (PERSERO)Tbk;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Register : 22-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1387 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016tanggal 7 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempat kedudukandi Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64292/PP/M.IVB/16/2015,
    Putusan Nomor 1387/B/PK/PJK/201 7pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.64292/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 1 Oktober 2015ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangundanganyang berlaku.
    Bahwa sengketa a quo terkait dan bersumber dari sengketaPPh Badan untuk Tahun Pajak 2008 yang telah diputus olehMajelis dengan Putusan Nomor Put.64280/PP/M.IVB/15/2015tanggal 1 Oktober 2015 dimana atas putusan tersebut jugadiajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;3.3. Bahwa dasar koreksi adalah berdasarkan pengujian arusbarang di mana terdapat selisih jumlah barang yang terjualHalaman 9 dari 16 halaman.
    Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64292/PP/M.IVB/16/2015tanggal 01 Oktober 2015 tersebut harus dibatalkan;V.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64292/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP610/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 15 Juli 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00036/207/08/523/12tanggal 23 Juli 2012 atas Nama: PT.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4330/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DINAMIKA SUMBER UTAMA
20751 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permai Blok A12, Sokaraja Kidul, Banyumas,alamat korespondensi Jalan Pramuka Nomor 144RT002/RWO003 Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanPurwokerto Selatan, Banyumas;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88282/PP/M.IVB
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4776/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00110/207/10/521/14, tanggal 17November 2014:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88282/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88282/PP/M.IVB/16/2017, tanggal2 November 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88282/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
    Nilai (PPN) MasaPajak Juli 2010 sebesar Rp397.000.000,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena in casu terkait dengan koreksi atas peredaran usaha daripenjualan lokal atas bungkil kopra yang berasal dari PT Sukajadi SawitMekar dan Carsurindo Superintendent di sengketa PPh Badan TahunPajak 2010 dan dibatalkan Majelis sesuai dengan Putusan PengadilanPajak Nomor Put88281/PP/M.IVB
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. BUKIT ASAM (PERSERO), TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1246/PJ/2019, tanggal 06 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003032.99/2018/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003032.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018 untuk seluruhnya baik menyangkut sengketa formal maupunsengketa materi;2.
    Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003032.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018 karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas imbalanbunga sebesar Rp6,614,298, 240,00;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2826/B/PK/Pjk/2019a.
    Putusan Nomor 2826/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003032.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003032.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat: PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1242/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003036.99/2018/PP/M.IVB
    Rp15.810.796.075,00 atas nama Penggugatdan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan kompensasisebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajak terhutang Penggugat,dengan segala akibat hukum nya yang berlaku kemudian;Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain (quod non) makamohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003036.99/2018/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003036.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018 untuk seluruhnya baik menyangkut sengketa Formal maupunsengketa Materiil;2.
    Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003036.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018 karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga Pemohon PeninjauanKembali berhak atas imbalan bunga sebesar Rp15.810.796.075,00;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2698/B/PK/Pjk/20193. Dengan mengadili sendiri:a.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003036.99/201 8/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat: PT BUKIT ASAM (PERSERO)TBK.;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26September 2019, oleh Dr. H.
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4271/PJ/2017, tanggal 15 November 2017 dan SuratKuasa Substitusi tanggal 30 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86578/PP/M.IVB
    Rugi Fiskal di Tahun 2008sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014sebesar Rp. 163.743.825.731 ,00 dapat diperhitungkan ke dalam perhitunganPajak Tahun 2009, sehingga perhitungan jumlah pajak yang masihharus/(lebih) dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut:Uraian Tahun Pajak 2009 Ph Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar. (3.958.918.83pMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86578/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86578/PP/M.IVB/99/2017 yangdiucapkan tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86578/PP/M.IVB/99/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
    Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018PPh Kurang/(lebih) Bayar Rp (3.958.918.837)Sanksi Administrasi Rp 0PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp (3.958.918.837)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut86578/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 7 September 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86578/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 7 September 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT POLYPETHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018KARYAPERSADA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H.
Putus : 20-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempatkedudukan di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, diwakili olehlwan Setiawan sebagai Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut64291/PP/M.IVB/16/2015, Tanggal 1 Oktober 2015 yang telah
    (karena pembetulan) Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 5.540.600,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 2.659.488,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 8.200.088,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64291/PP/M.IVB/16/2015, Tanggal 1 Oktober 2015, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Oktober 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64291/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 01 Oktober 2015, atas namaPT. Dian Kencana Manunggal Abadi (Termohon PeninjauanKembali), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali perihalPengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 November 2015dengan bukti penerimaan Lembar Disposisi Direktorat Keberatan DanBanding Nomor KK.32013/umum.2.
    Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64291/PP/M.IVB/16/2015tanggal 01 Oktober 2015 tersebut harus dibatalkan.Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 407/B/PK/PJK/2017V.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64291/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP609/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 15 Juli 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2008 Nomor: 00035/207/08/523/12 tanggal 23Juli 2012, atas nama PT.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2138 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016tanggal 7 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempat kedudukandi Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut64288/PP/M.IVB/16/2015,
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64288 / PP / M.IVB / 16/ 2015 tanggal 1 Oktober 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:1.
    Bahwa sengketa a quo terkait dan bersumber dari sengketaPPh Badan untuk Tahun Pajak 2008 yang telah diputus olehMajelis dengan Putusan Nomor Put.64280/PP/M.IVB/15/2015tanggal 1 Oktober 2015 dimana atas putusan tersebut jugadiajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;Halaman 9 dari 17 halaman.
    Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64288/PP/M.IVB/16/2015tanggal 01 Oktober 2015 tersebut harus dibatalkan;V.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64288/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang menyatakan:Mengabulkan selurunhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP606/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 15 Juli 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00028/207/08/523/12 tanggal23 Juli 2012 atas Nama: PT.
Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1610/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4269/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut851 78/PP/M.IVB
    PPh Ps 232011 00016/203/11/052/13 1221/WPJ.07/2014 20.720.383SKPKB PPh Ps 262011 00010/204/11/052/13 1231/WPJ.07/2014 264.149.8073 STP PPN Mei 2012 00001/197/12/052/13 2584/WPJ.07/2013 3.885.800.803Dikurangi Total yang seharusnya 4.170.670.993diterima4 SKPKB PPh Badan 00010/206/09/052/11 620/WPJ.07/2014 2.221.257.2672009Total yang diterima 1.949.413.726 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan Surat Tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85178/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put85178/PP/M.IVB/99/2017 yangdiucapkan tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85178/PP/M.IVB/99/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
    sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakterdapat kekeliruan dalam rnenilai fakta dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan PengadilanPajak a quo karena perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum(innerljke samenhang) dengan putusan badan peradilan pajak yangtelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT VidePUT58590/PP/M.IVB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85178/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 25 Juli 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT POLYPETKARYAPERSADA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1424/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA (dahulu PT JIDECO INDONESIA
6750 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3, Dangdeur,Bungursari, Purwakarta 41181, yang diwakili oleh HitoshiOzawa, jabatan Presiden Direktur, berdasarkan Akta NotarisNomor 63, tanggal 17 September 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50232/PP/M.IVB
    16.203.437.924Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 287 .884.119Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 3.379.316.750 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp. (3.091.432.631)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Rp. (3.091.432.631)Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar Rp. 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 09 Desember 2011:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50232/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50232/PP/M.IVB/16/2014tanggal 20 Februari 2014 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50232/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 terkait perkara a quo karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:2.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Halaman 3 dari 7 halaman.
    yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili olen Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambil alin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu memilikiketerkaitan dengan hubungan hukum (innerlijke samenhang) terhadapputusan Badan Peradilan yang telah Berekuatan Hukum Tetap (BHT)dalam Register Nomor Put 50229/PP/M.IVB
Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SHANGRILA SANGO
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agus SalimNomor 24, Purwodinatan, Semarang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69262/PP/M.IVB/16/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali
    Putusan Nomor 37/B/PK/Pjk/2018dengan kenaikan Pasal 13 (3) KUP seperti yang ditetapbkan dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa April 2009 itu;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69262/PP/M.IVB/16/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur
    Nomor 37/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 1 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69262/PP/M.IVB
    /16/2016tanggal 18 Maret 2016 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69262/PP/M.IVB/16/2016 tanggal 18 Maret 2016 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA PACIFIC FIBERS TBK;
3711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E3.2 No.1, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili olehVasudevan Ravi Shankar, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88890/PP/M.IVB/13/2017, tanggal 16 November
    September 2013dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.161.481.586,dikurangkan menjadi Rp 0, (NIHIL) sesuai dengan perhitungan PemohonBanding;Atau:Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili sengketa Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88890/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88890/PP/M.IVB/13/2017 tanggal16 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88890/PP/M.IVB/13/2017 tanggal 16 November 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiriHalaman 3 dari 8 halaman.