Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.PSoeroso Nomor 7, Jakarta Pusat, yang diwakili olehYasutaka Kawakami, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000731.99/2018/PP/M.XIVB

Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019 junctoNomor PUTP1000731.99/2019/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 11Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagaiberikut :Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1584/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1000731.99/2019/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000731.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yangdiajukan Penggugat atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP01.001.751.5092.000 beralamat di JI. R.P.

Soeroso No. 7 Jakarta Pusatsebagai berikut :pada halaman 1 dan pada catatan kakitertulis :PUT000731.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019seharusnya dan dibetulkan menjadi sebagai berikut :menjadi :PUT000731.99/2019/PP/M.XIVB Tahun 2019tertulis sebagai berikut :pada halaman 1 paragraf 1tertulis :000731.99/2018/PPseharusnya dan dibetulkan menjadi sebagai berikut :menjadi :000731.99/2019/PPdan menyatakan putusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan Nomor PUT000731.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019;Menimbang

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000731.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuattidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4124/P J/2019, tanggal 25 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB

Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Beban dari Luar UsahaLaba rugi Neto KomersialPenyesuain Fiskal NegatifKredit PajakJumlah220.975.056.253(195.464.266.861)25.510.789.392(21.830.065.856)3.680.723.5341.210.260.179(71.860.831.177)(66.969.847.464)2.276.046.6461.969.756.000 Jumlah Pajak Kurang / (Lebih) Bayar (1.969.756.000) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB

KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakankeputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020dan telah diakui baik oleh Majelis Hakim maupun Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali, karena faktanya atas bukti berupaPerjanjian Fasiltias Overdraft tersebut telah tercantum dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019,tanggal 15 Mei 2019, pada halaman 40 serta memperhatikan hasilreklass yang dilakukan oleh pihak Auditor atas Saldo Minus dalampembukuan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliatas penggunaan Fasilitas

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944. 15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SHINTABUDHRANI INDUSTRIES;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PradhikaYudha Dharma, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juli 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005446.16/2018/PP/M.XIVB

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00042/KEB/WPJ.29/2018 tanggal 19 April 2018dapat berubah menjadi: Uraian PPN yang Sanksi Sanksi Jumlah PPNKurang (lebih) Bunga Kenaikan ymh (lebih)Bayar dibayarSebelumnya 723.406.615 723.406.615 1.446.813.230Banding (723.406.615) (723.406.615) (1.446.813.230)Setelah Banding 0 0 0 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005446.16/2018/PP/M.XIVB

Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005446.16/2018/PP/M.XIVB tahun 2019 yang diucapkan tanggal 17Desember 2019 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tanggal 20 Desember 2019, telah cacat hukum;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005446.16/2016/PP/M.XIVB tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17Desember 2019 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tanggal 20 Desember 2019;4. Mengadilii sendiri:a.

Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005446.16/2016/PP/M.XIVB tahun 2019 yang diucapkan tanggal 17Desember 2019;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 116/B/PK/Pjk/2021b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00042/KEB/WPuJ.29/2018 tanggal 19 April 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Keberatan Pajak Kurang Bayar Pajak PPNadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;c.

jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4824/PJ/2018, tanggal 26 November 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115103.16/2013/PP/M.XIVB

Putusan Nomor 2052/B/PK/Pjk/2019ditambah dengan sanksi Kenaikan yang besarnya 100% atas suatu transaksiyang tidak merugikan keuangan negara oleh karenanya memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan banding dari PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115103.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut

kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 26 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidiajukan pada tanggal 26 Oktober 2018, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT115103.16/2013/PP/M.XIVB

jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4821/PJ/2018, tanggal 26 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115102.16/2013/PP/M.XIVB

Putusan Nomor 2053/B/PK/Pjk/2019koreksi ditambah dengan sanksi Kenaikan yang besarnya 100% atas suatutransaksi yang tidak merugikan kKeuangan negara oleh karenanya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan banding dariPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115102.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum

kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 26 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 26 Oktober 2018, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT115102.16/2013/PP/M.XIVB

./2016 tanggal 13 Mei2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57094/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonHalaman 1 dari 18 halaman.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57094/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas namaPT Eastindo Services (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57094/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 masih dalamtenggang waktu yang diatur

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57094/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudengan telah mengabaikan faktafakta hukum dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak

Bahwa dengan demikian telah terbukti juga secara nyatanyata bahwaamar pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57094/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014, tersebuttelah dibuat dengan tidak berdasarkan faktafakta yang ada dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (8) UndangUndang PPN,sehingga telah terbukti secara nyatanyata telah terjadi pelanggaranHalaman 14 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1077/B/PK/PJK/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57094/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 tersebutharus dibatalkan;V.

., kKewarganegaraan Indonesia, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHRS/I/2017/KMPK/001, tanggal 1 Februari 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85748/PP/M.XIVB/13/2017, tanggal 16 Agustus

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1299/WPJ.22/BD.06/2014, tanggal 07 Oktober 2014;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85748/PP/M.XIVB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1299/WPJ.22/BD.06/2014, tanggal07 Oktober

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85748/PP/M.XIVB/13/2017,tanggal 16 Agustus 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85748/PP/M.XIVB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, atas sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85748/PP/M.XIVB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85748/PP/M.XIVB/ 13/2017, tanggal 16 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU491 4/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85747/PP/M.XIVB

Jumlah PPh Kurang / (Lebih) Bayar (1011) (4,148,071,836) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85747/PP/M.XIVB/15/2017, tanggal 16 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2276/WPJ.07/2014 tanggal05 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85747/PP/M.XIVB/15/201 7diucapkan tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85747/PP/M.XIVB/15/2017 diucapkan tanggal 16 Agustus 2017;3.

Putusan Nomor 753 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut85747/PP/M.XIVB/15/2017, tanggal 16 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85747/PP/M.XIVB/15/2017, tanggal 16 Agustus 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT HIROSEELECTRIC INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,Halaman 7 dari 9 halaman.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4825/PJ/2018, tanggal 26 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115104.16/2013/PP/M.XIVB

Menerima seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukansesuai dengan perhitungan Pemohon;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115104.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01439/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2019diajukan pada tanggal 26 Oktober 2018, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor Put115104.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei2018, telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018, sehingga permohonantersebut telan melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002Tentang

./2015 tanggal 30 Juli 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor PUT57097/PP/M.XIVB/16/2014, Tanggal 12 November2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

Putusan Nomor 598/B/PK/PJK/2016 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT57097/PP/M.XIVB/16/2014, Tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP145/WPUJ.20/2013 tanggal 25Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 000022/207/09/005/1 1tanggal 8 Desember

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put57097/PP/M.XIVB/16/2014 yang diputus tanggal 04 Desember 2014 telahtidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dalam persidangan yangmerupakan dasar alasan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sehinggamenghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put57097/PP/M.XIVB/16/2014 04 Desember 2014 atas nama PT. EastindoServices (Pemohon PKdahulu Pemohon Banding), telah dikirimkan olehHalaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 598/B/PK/PJK/2016IV.Pengadilan Pajak kepada Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) melaluipos,.

Bahwa dengan demikian, karena Permohonan PK ini diajukan berdasarkanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangundangPengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put57097/PP/M.XIVB/16/2014 04Desember 2014 masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undangundang Pengadilan Pajak;Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan PK ini diterima oleh MahkamahAgung Republik Indonesia ;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa

/16/2014, tanggal 5 Februari 2014 dan putusantersebut telah dibetulkan melalui Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50302/PP/M.XIVB/16/2015, tanggal 1 Juli 2015, yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 9 halaman.

PPN yang masih harus dibayar NihilMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Januari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50302/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 5 Februari 2014 dan putusantersebut telah dibetulkan melalui Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50302.P/PP/M.XIVB/16/2015, tanggal 1 Juli 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding

/16/2015, tanggal 1 Juli 2015;MengadiliMenyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.50302/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 5 Februari 2014, atas namaPT Maya Agro Investama, NPWP 02.330.617.8703.001, alamat di KaryaTani No.4143, RT. 005 RW 001 Kel.

Bahwa pada catatan kaki setiap halaman, terdapat kesalahan tulissebagai berikut:Tertulis:Put.50302/PP/M.XIVB/16/2014;PT Maya Argo Investama;Seharusnya:Put.50302/PP/M.XIVB/16/201 4;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3491/B/PK/Pjk/2019PT Maya Agro Investama;3. Bahwa pada amar putusan, halaman 34, terdapat kesalahan tulis sebagaiberikut:Tertulis:....atas nama: PT Maya Argo Investama, NPWP 02.330.617.8703.001..;Seharusnya:....atas nama: PT Maya Agro Investama, NPWP 02.330.617.8703.001..

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50302/PP/M.XIVB/16/2014tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50302/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang terkait denganHalaman 4 dari 9 halaman.

./2016 tanggal 13 Mei2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,

Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor000020/207/09/005/11 tanggal 8 Desember 2011, yang terdaftar dalamberkas perkara Nomor 160706632009, atas nama: PT Eastindo Services,NPWP 01.307.832.4005.000, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport Jakarta 13610;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas namaPT Eastindo Services (Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Peninjauan Kembali inidiajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak, maka pengajuan MemoriPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 masih dalamtenggang waktu yang diatur dalam Undangundang Pengadilan PajakOleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali iniditerima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;Tentang Pokok Sengketa

Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 tersebutharus dibatalkan;Halaman 14 dari 18 halaman.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57104/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama PT. EastindoServices (Pemohon PK dahulu Pemohon Banding), telah dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PK (dahulu PemohonBanding) melalui pos;4.

Bahwa dengan demikian, karena Permohonan PK ini diajukanberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Pengadilan Pajak, maka pengajuan MemoriPeninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57104/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 masih dalamtenggang waktu yang diatur dalam UndangUndang PengadilanPajak;Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan PK ini diterima olehMahkamah Agung Republik Indonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa

yang menjadi pokok sengketa Permohonan PK ini adalah:koreksi Objek PPN Dalam Negeri yang terutang PPN dengan DPPsebesar Rp 1.358.751.918,00;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) membaca,meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57104/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah

/16/2014 tanggal 10 Desember2014, tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan faktafaktayang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (3)UndangUndang PPN, sehingga telah terbukti secara nyatanyatatelah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak, oleh karena itu PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.57104/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10Desember 2014 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana

tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57104/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 yangmenyebutkan:Halaman 14 dari 17 halaman.

./2016 tanggal 13 Mei2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57105/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 yang diputus tanggal 10 Desember2014 telah tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dalamHalaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1078/B/PK/PJK/2017persidangan yang merupakan dasar alasan Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) sehingga menghasilkan putusanyang tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;4.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas namaPT Eastindo Services (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudengan telah mengabaikan faktafakta hukum dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak

Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 tersebutharus dibatalkan;V.

BINTANG AGUNG, beralamat di JalanUjung Kalak Nomor 4 Merduati, Banda Aceh 23242, Telp065143298 dan Jalan Perwira Utama Nomor 19 PondokKarya Kodam I/BB Medan 20128;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84739/PP/M.XIVB

x 9)11 Kredit Pajak 12 Pajak yang tidak/Kurang Bayar 2 327.265.466 ) 1.176.382.551113 Sanksi Administrasi 581.816.250 (287.720.500) 294.095.500410.397.852 . 410.397.852171.418.398 (287.720.500) (116.302.352)41.140.416 (41.140.416) 14 Jumlah PPh yang masih harus 212.558.814 (328.860.916) (116.302.352)dibayar(1.150.882.915 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor NomorPut.84739/PP/M.XIVB

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84739/PP/M.XIVB/15/2017tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84739/PP/M.XIVB/15/2017 tanggal 12 Juli 2017 atas sengketa aHalaman 3 dari 8 halaman.

./2015, tanggal 30 Juli 2015:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57099/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan

Putusan Nomor 1930 B/PK/Pjk/2018 Keterangan Menurut Pemohon BandingPPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Sanksi Kenaikan 0,00Jumlah PPN YMH Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 26 Agustus 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57099/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.5/7099/PP/M.XIVB/16/2014 04Desember 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put.57099/PP/M.XIVB/16/201404 Desember 2014, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telahdibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57099/PP/M.XIVB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57099/PP/M.XIVB/16/2014, tanggal 12 November 2014:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTEASTINDO SERVICES:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H. M.

./2016 tanggal 13 Mei2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57096/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,

Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57096/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP144/WPJ.20/2013 tanggal25 Februari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor000021/207/09/005/11 tanggal 8 Desember 2011

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57096/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas nama PT EastindoServices (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding),telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57096/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 tersebutharus dibatalkan;V.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57096/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 yangHalaman 14 dari 18 halaman.

./2016 tanggal 13 Mei2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.57093/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonHalaman 1 dari 18 halaman.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57093/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas namaPT Eastindo Services (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57093/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudengan telah mengabaikan faktafakta hukum dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak

Bahwa dengan demikian telah terbukti juga secara nyatanyata bahwaamar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57093/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014, tersebuttelah dibuat dengan tidak berdasarkan faktafakta yang ada dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (8) UndangUndang PPN,sehingga telah terbukti secara nyatanyata telah terjadi pelanggaranHalaman 14 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 1081/B/PK/PJK/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57093/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 tersebutharus dibatalkan;V.

RayaCandi 10 Sidoarjo Jawa Timur,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 63718/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015 joPut. 63718.P/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 16 Desember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam

Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2017Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 60.813.348,00 Jumlah PPN yang Kurang dibayar Rp. 623.790,00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Rp. 623.790,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 1.247.580,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap~=yaitu. + Putusan Pengadilan Pajak, Tanggal Put.63718/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015 jo Put.63718.P/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 16 Desember 2015, diberitahukankepada

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63718/PP/M.XIVB/16/2015tanggal 9 September 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil danHalaman 12 dari 36 halaman.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.63718/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.

Olehkarena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.63718/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 harusdibatalkan.Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2017V.

RayaCandi 10 Sidoarjo Jawa Timur,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 63719/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 9 September 2015 danNomor Put. 63719.P/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 16 Desember 2015 yangtelah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 1125/B/PK/PJK/201763719/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 9 September 2015 dan Nomor Put.63719.P/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 16 Desember 2015, diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 Oktober 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4211/PJ./2015,Tanggal 30 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 12 Januari 2016,

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63719/PP/M.XIVB/16/2015tanggal 9 September 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Olehkarena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.63719/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.63719/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 yangmenyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP 1702/WPJ. 19/2013 tanggal 29 November 2013,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor: 00343/207/10/

Putusan Nomor 1125/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 63719/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 9 September2015 dan Nomor Put. 63719.P/PP/M.XIVB/16/2015, Tanggal 16 Desember2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana