1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Amirudin bin Taufik) terhadap Penggugat (Trisnawati binti Baco Makalawu);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.168800,- ( seratus enam puluh delapan ribu delapan

Makalawu binti Hadju Lahay);

Andi Makalawu, berdasarkan Tanah Perwatasan seluas+18.000 Ha yang diperoleh melalui hibahdari Sultan Muhammad Sulaiman,penguasa Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada saat itu(Kesultanan Kutai) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun1894, adalah keliru dan tidak berdasar satu dan lain hal berdasarkanalasanalasan yangTergugat uraikan di bawah ini:a. Terdapat suratsurat yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlahOrang yang berhak/pemilik yang sah dari Objek Sengketa.

Andi Makalawu telah dihapuskan berdasarkanketentuan sebagaimana diatur dalam Rondschrijven angka 10,sehingga dengan berlakunya UndangUndang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), menjaditanah yang langsung dikuasai oleh negara;(ii) bidang tanah tersebut sejak tahun 1917 telah ditinggalkan olehyang bersangkutan, tidak diurus dan tidak dipeliharasebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar danbertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UUPA;(iit) bidang tanah tersebut sejak

Andi Makalawu Gelar Raden Karta (R. PetaSanipah) Bin Andi Makawu Awu yang memiliki tanah seluas + 457 Haberdasarkan pemberian (Grant Sultan) Sultan Muhamad Sulaiman berdasarkanSurat Penyerahan Hak No. 85 Tanah 1894;Bahwa dalih Penggugat/Termohon Intervensi diatas tidak dapat diterima danharuslah ditolak sebab alasanalasan yang dikemukakan Penggugat/TermohonIntervensi mengadaada dan melampaui hukum positif agraria, oleh karena dalilPenggugat/Termohon Intervensi melanggar/bertentangan:1.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan TimurNo. 132 Tahun 1975 tentang penegasan bidang tanah yang terletakantara Labuhan Besar dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000Hamenjadi bidang tanah negara, yang pada pokoknya menegaskan:Hak tanah yang diberikan oleh Sultan Kutai dengan Surat Pemberiantahun 1894 kepada Andi Makalawu adalah bersifat atas sebagianwilayah kerajaan yang telah dihapuskan dan dengan berlakukanyaHalaman 80 dari 100 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PTSMRU.U.P.A menjadi tanah

yang langsung dikuasai Negara; Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan, tidak diurussebagaimana mestinya sehingga menjadi terlantar, bertentangandengan UndangUndang No. 05 Tahun 1960 Pasal 10; Sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk untuk menjaditanaman kelapa, sebagian lagi berwujud hutan menjadi pengurusanperhutani, maka tuntutan ahli waris Andi Makalawu terhadap bidangtanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangUndang No. 56/Prp Tahun 1960 dan peraturanpelaksanaannya

Andi Makalawu,berdasarkan Tanah Perwatasan seluas +18.000Ha yang diperoleh melalui hibah dariSultan Muhammad Sulaiman, penguasa Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipurapada saat itu (Kesultanan Kutai) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun1894, adalah keliru dan tidak berdasar satu dan lain hal berdasarkan alasanalasanyang Tergugat uraikan di bawah ini:a. Terdapat suratsurat yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yangberhak/pemilik yang sah dari Obyek Sengketa.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur No. 132 Tahun1975 tentang Penegasan Bidang Tanah yang Terletak antara Kampung LabuahanBesar dengan Kampung Sigagu seluas 18.000 Ha menjadi Bidang Tanah Negara (SKGubernur No. 132/1975), yang dikeluarkan secara khusus berkaitan dengan SuratPenyerahan Hak No. 85 TAhun 1894 (bertulus huruf arab) sepanjang mengenaipemberian penguasaan wilayah seluas 18.000 Ha kepada Andi Makalawu diatastanah Kesultanan Kutai, pada pokoknya menetapkan bahwa

seluruhnya seluas 18.000 HA ;Bahwa luas tanah yang disengketakan yakni 457 HA;Bahwa asal usul tanah tersebut yakni milik Kakek Penggugat/ Tergugat Intervensi yangberasal dari hibah Sultan Sulaiman ;Bahwa saksi hadir ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yangbertempat di kantor DesaBahwa batasbatas dari tanah yang disengketakan yaitu disekeliling pagar milik Total;Bahwa yang di sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan punya masyarakat yangdari keturunan anak cucu dari Andi Maka Makalawu

PetaSanipah) bin Andi Makawu Awu dan sekaligus sebagai Kuasa dari Para Ahli Waris Alm.Andi Makalawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yangPts. Intv.

Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang menyatakan :Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hakhak yang masih bersifat feodaldan tidak sesuai dengan ketentuan Undangundang ini.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur No. 132Tahun 1975 Tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Teretak AntaraLabuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 HA Menjadi BidangTanah Negara, yang pada pokoknya menegaskan: Hak tanah yang diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberian tahun1894 kepada Andi Makalawu

adalah bersifat atas sebagian wilayah kerajaanyang telah dihapuskan dan dengan berlakunya U.U.P.A menjadi tanah yanglangsung dikuasai Negara; Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan, tidak diurussebagaimana mestinya sehingga menjadi terlantar, bertentangan denganPasal 10 Undangundang No. 05 Tahun 1960; Sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk untuk menjadi tanamankelapa, sebagian lagi berwujud hutan menjadi pengurusan perhutani, makatuntutan ahli waris Andi Makalawu terhadap bidang