Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Agama yang di langsungkan di Malang sebagaimana yang tertulis atas Perempuan bernama : PARTIYEM dengan seorang Laki-laki bernama : SUPIYO dalam surat kawin yang diterbitkan oleh Petugas Urusan Keagamaan Agama Hindu Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu dan Budha Malang; ---------------------------- 3.

Memerintahkan pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk membuat dan menerbitkan Akta perkawinan atas nama SUPIYO dengan seorang perempuan bernama PARTIYEM sesuai surat nikah yang dikeluarkan oleh Petugas Urusan Keagamaan Agama Hindu Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu dan Budha Malang tanggal 10 Mei 1977 sejak di tetapkan oleh Pengadilan Negeri; ---------------------------------------- 5.

Fotocopy Surat Keterangan Kawin No. 31/ A tertanggal 10 Mei 1977 atas namaPARTYEM dan SUPIYO, yang dikeluarkan oleh Petugas Urusan KeagamaanAgama Hindu Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu danBudha Malang, diberi tanda bukti P3; 4. Fotocopy ljasah Sekolah Menengah Atas No. DN05 Ma 0254293 atas namaSENI NURUL JANNAH, yang dikeluarkan oleh Sewkolah Menengah Atas WahidHasyim Malang, diberi tanda bukti P4; 5.

merupakan dasar pertimbangan Hakimuntuk memutuskan permohonan ini ; "22TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agarPengadilan Negeri Malang untuk memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkanPerkawinan Agama yang tertulis atas nama lakilaki bernama SUPIYO denganseorang perempuan bernama PARTIYEM seperti dalam surat keterangan Kawin No.31/ A, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Petugas Urusan KeagamaanAgama Hindu Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat

atasundangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Pengadilan memerintahkan pejabat pencatatan. sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Malang untuk membuat catatan pinggir padaregister akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yaitu surat nikah No.31/A tanggal 10 Mei 1977 tertulis atas nama Perempuan bernama : PARTIYEMdengan seorang Lakilaki bernama : SUPIYO yang diterbitkan oleh Petugas UrusanKeagamaan Agama Hindu Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat

Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Agama yang dilangsungkan di Malang sebagaimana yang tertulis atas Perempuan bernama :PARTIYEM dengan seorang Lakilaki bernama : SUPIYO dalam surat kawin yangditerbitkan oleh Petugas Urusan Keagamaan Agama Hindu Direktur DjendralBimbingan Masjarakat Beragama Hindu dan Budha Malang; 3.

tersebut karena dituntut:bahwa ia di Djakarta, setidaktidaknja diwilajah hukum Perigadilan NegeriIstimewa Djakarta, antara tahun 19641966, dengan maksud atau njatanjata dengan maksud atau jang diketahuinja atau patut diketahuinjadapat:meruszk atau mengrongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah jang sjah atau aparatur Negara, mengganggu, menghambat ataumengatjaukan bagi industri, produksi, distribusi dan perdagangan dankekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan pendudukatau masjarakat

Balikpapan I1/5,US $ 5.000.000,pemberian idzin import dengan tjara D.P.C. mana mengakibatkan insolvensi internasional dan lebih landjut merongrong kekuasaan NegaraII.144atau kewibawaan Pemerintah jang sjah atau aparatur Negara, mengganggu, menghambat atau mengatjaukan bagi industri produksi, distribusi dan perdagangan dan kekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masjarakat jang bersifat luas;. telah berturutturut sebagai perbuatanperbuatan landjutan atau perbuatanperbuatan

menimbulkan keadaandan membawa akibatakibat bertambahnja devisit Negara jang perluditutup dengan pertjetakan matamata uang baru, sehingga menjebabkan lebih banjak peredaran uang dan karenanja menghambat inflasidan kenaikan hargaharga menjolok dan lebih landjut merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah jang sjah dan mengganggu, menghambat atau mengatjaukan bagi industri, produksi, distribusi dan perdagangan dan kekatjauan, kegontjangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masjarakat

pemilik sah atas tanah yang terletakdahulu di Sungai Mastam, Kampung Sungai Rutas, Kecamatan Tapin,Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan), sekarang di Sungai MastamDesa Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin,dengan ukuran panjang 1700 depa, Lebar 900 depa atau seluas 1.530.000,(satu juta lima ratus tiga puluh ribu) depa atau 15.300 borongan, dengan batasbatas:e Utara berbatasan dengan tanah Sukuning;e Selatan berbatasan dengan tanah Abuluka;e Timur berbatasan dengan tanah Masjarakat

;e Barat berbatasan dengan tanah Masjarakat;Bahwa mengenai riwayat tanah, sekitar tahun 1958 orang tua Penggugat(Suapan dkk) membuka lahan untuk peiwakan/perikanan (kolam/sumur ikan)dan kebun bersama, dengan membentuk Kelompok Pembaruan Bersama yangdiketuai oleh Suapan Bin Tazudin Darmawi Bin Suiman.

pemilik sah atas tanah yang terletak dahulu diSungai Mastam, Kampung Sungai Rutas, Kecamatan Tapin, Kabupaten HuluSungai Selatan (Kandangan), sekarang di Sungai Mastam Desa SungaiRutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, dengan ukuranpanjang 1700 depa, Lebar 900 depa atau seluas 1.530.000 (satu juta limaratus tiga puluh ribu) depa atau 15.300 borongan, dengan batasbatas:e Utara berbatasan dengan tanah Sukuning;e Selatan berbatasan dengan tanah Abuluka;e Timur berbatasan dengan tanah Masjarakat

;e Barat berbatasan dengan tanah Masjarakat;Hal. 9 dari 19 hal.

;e Barat berbatasan dengan tanah Masjarakat;Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin yang menyatakan isi memori banding dari Pembanding tidak adahalhal yang baru adalah keliru dan patut dikesampingkan, karena pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan dengan UndangHal. 17 dari 19 hal.

No. 13 tahun1965; ,mengenai keberatan sub. b:bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan, karena mengingalpertumbuhan masjarakat pada dewasa ini jang menudju kearah persamaankedudukan antara prija dan wanita, dan penetapan djanda sebagai ahliwaristelah merupakan jurisprudensi jang dianut oleh Mahkamah Agung, maka sudahlah tepat dan benar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam436perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 jang diuraikan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternjata

keuntunganpenjelewengan tersebut + Rp. 1.630.000, setidak2nja Rp. 700.000, dipergunakan untuk kepentingan mereka bersama pengurus, dengan atau karenahasit keuntungan pendjualan 170 bal benang tenun setjara menjeleweng tersebut, dipergunakan untuk kepentingan memperkaja diri mereka bersama2pengurus atau diri mereka masing2 jang setjara langsung merugikan keuanganKoperasi Koptexi sebesar Rp. 1.630.000, setidak2nja Rp. 700.000, Sedangkan Koptexi tersebut mempergunakan modal dan kelonggaran2 dari Negara atau masjarakat

No. 19/1964 menetapkan bahwa atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, ketjualiapabila ditentukan lain dengan Undang2;bahwa sebagai keketjualian termaksud berlaku ketentuan dalam pasal6 (2) Undang2 No. tahun 195 jaitu apabila terdakwa dibebaskan seluruhnja dari tuntutan;bahwa meskipun pasal 14 (2) Undang2 No. 19/1964 mengatakan bahwauntuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhirasa keadilan masjarakat, PenuntutUmum berhak meminta banding terhadapsetiap

,bagi mereka jang tunduk pada Burgerlijk Wetboek, berhubung memangkebutuhan masjarakat sangat menghendaki hal itu untuk diperlakukan,sehingga rasa. keadilan dapat terpenuhi setjara wadjar, dengan berbuatdemikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa onheelbare tweespalt sepagai alasan untuk bertjerai dapat diperlakukan dalam perkara ini;bahwa melihat akan keadaan hubungan antara kedua belah pihak sebagaimana dapat diperoleh dari bahan2 jang diperoleh dalam persidanganmemang telah timbul onheelbare tweespalt

Isi Perdjandjian Bahwa Indonesia telah merdeka setjara defakto, dan hakhak milik Radja Negara Psoendan jang disebut Kroon Domeinmerupakan hak milik setjara de jure setjara turun temurun masjarakat adat telahbersatu untuk memperdjuangkan kesatuan Republik Indonesia, untuk itu Drs.

Moh.Hatta atas nama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telahmenandatangani isi perdjandjian bahwa Negara kesatuan Republik Indonesiaakan melindungi, memelihara hak milik masjarakat pribumi masjarakat adat dantidak akan melakukan perampasan serta pemaksaan dengan semenamena terhadapkepemilikan tanah toeroen temurun, tanah adat milik masjarakat pribumi ..... Perdjandjian ini ditandatangani bersamasama antara Radja Nagara Pasoendandengan Drs. Moh.

Djakarta, 1957, halaman 105 yang tertera sebagai berikut:"Kebiasaan ialah peraturan jang timbul dari pergaulan hidup sendiri";"hukumkebiasaan mempunjai sifat otonom, karena disini pembentuk"undang2 adalah masjarakat itu sendiri";10.

Bukti P.I.II3 = yaitu berupa surat keputusan Bupati kepaladaerah kabupaten Bima Nomor : Um.IV/88/1969, tanggal 25 Mei1969 tentang Pelepasan Hak atas tanah milik PemerintahKabupaten Bima pengganti tanah milik masjarakat karenaperluasan pekarangan dasa, pembangunan sekolah,perumahan, kantor desa, mesdjid,kantor djamat dan lapangansepak bola ketjamatan Sape, kabupaten Bima.b.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah ataukeliru dalam menilai dan mencermati surat bukti yang dijadikansebagai sumber hak Para Penggugat atas tanahtanah sengketa,yaitu Bukti P.I.II3 berupa surat keputusan Bupati kepaladaerah kabupaten Bima Nomor : Um.IV/88/1969, tanggal 25 Mei1969 tentang Pelepasan Hak atas tanah milik PemerintahKabupaten Bima pengganti tanah milik masjarakat karenaperluasan pekarangan dasa, pembangunan sekolah,perumahan, kantor desa, mesdjid, kantor djamat dan lapangansepak

Djakarta, 1957, halaman 105 yang terterasebagai berikut:Kebiasaan ialah peraturan jang timbul dari pergaulan hidup sendiri;hukumkebiasaan mempunjai sifat otonom, karena disini pembentuk" undang2adalah masjarakat itu sendiri";Bahwa uraian tersebut di atas, memberikan petunjuk/oedoman padapemohon kasasi untuk mengemukakan, bahwa berdasarkan HukumKebiasaan (Gewoonte Recht) yang tumbuh dalam praktek peradilan diIndonesia dalam Penegakan Hukum, dapat dianggap secara diamdiam telahditerima meskipun tidak

Untuk pertama kali akan didirikan sebuah rumah sakit dengan tarafperawatan jang setingitingginja dan sesuai dengan adjaran Islambagi masjarakat jang sakit pada umumnja dengan tidak memandanggolongan, agama dan kedudukan;c.

Isi PerdjandjianBahwa Indonesiatelah merdeka setjara de fakto, dan hak hak milikradja Negara Pasoendan jang disebut kroon domeinmerupakan hak milik setjara de jure setara turuntemurun masjarakat adat telah bersatu) untukmemperdjuangkan kesatuan Republik Indonesia,untuk itu Drs. Moh.

Hatta atas nama PemerintahNegara Kesatuan Republik Indonesia telahmenandatangani Isi Perdjandjian bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia akan melindungi,memelihara hak milik =masjarakat pribumimasjarakat adat dan tidak akan melakukanperampasan serta pemaksaan dengan semenamena terhadap kepemilikan tanah toeroen temurun,tanah adak milik masjarakat pribumi perdjandjian iniditandatangani bersamasama antara Radja NagaraPasoendan Pihak Pertama dengan Drs. Moh.

Hatta mendjabat sebagai wakilPresiden dan Perdana Mentri dalam memperuntukan Nusantara untukmendjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. siPerdjandjian Bahwa Indonesia telah merdeka setjara de fakto, dan hakhakmilik Radja Negara Pasoendan yang disebut kroon domein merupakan hakmilik setjara de jure setjara turun temurun masjarakat adat telah bersatuuntuk memperdjuangkan kesatuan Republik Indonesia, untuk itu Drs.

Putusan Nomor 518 K/TUN/201316.17.18.Indonesia akan melindungi, memelihara hak milik masjarakat pribumimasjarakat adat dan tidak akan melakukan perampasan serta pemaksaandengan semenamena terhadap kepemilikan tanah toeroen temurun, tanahadat milik masjarakat pribumi, perdjandjian ini ditandatangani bersamasamaantara Radja Nagara Pasoendan Pihak Pertama dengan Drs. Moh.

beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman mengenai TataTjarta Kerdja Bagi Pedjabatpedjabat yang bersangkutan;Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor : 15 Tahun1959 Bab I tentang Pemberian Hak Milik :Pasal 1 berbunyi : Tanahtanah yang dapat diberikan dengan Hak Milikialah tanahtanah Negara bebas yang oleh MenteriMuda Agraria telah ditetapkan peruntukannya untukdiberikandengan Hak Milik, Pasal 2 berbunyi : Hak Milik dapat diberikan kepadawarga negaraIndonesia asli, kesatuankesatuan masjarakat

Bahwa adapun indikasi pemalsuan Surat ini terindikasi atas beberapahal yaitu : Pertama pada penulisan batas tanah sebelah Utara disitutertulis MASYARAKAT, Seharusnya karena surat tanah itu dibuatmasih pada tahun 1972 bulan Februari maka masih memakai ejaanSuwandi dimana tulisan MASYARAKAT SEHARUSNYA DITULISDENGAN MASJARAKAT, dan pada penulisan lain kelihatan isi suratitu masih mengunakan ejaan Swuandi.Kedua pada Catatan sebahagian telah diajual kepada Syamsudindengan ukuran 330 x 150 M tanggal 17

L.J. van Apeldoorn, Tjetakan yangkedua, penerbit NoordhoffKolff N.V.Djakarta, 1957, halaman 105 yangtertera sebagai berikut:Kebiasaan ialah peraturan jang timbul dari pergaulan hidup sendiri;hukum kebiasaan mempunjai sifat otonom, karena disini pembentuk"undang2 adalah masjarakat itu sendiri;Bahwa uraian tersebut di atas, memberikan petunjuk/oedoman padaPemohon Kasasi untuk mengemukakan, bahwa berdasarkan HukumKebiasaan (gewoonte recht) yang tumbuh dalam praktek peradilan diIndonesia dalam penegakan

yang dibuat oleh Meester Tan Eng Kiam,memiliki maksud dan tujuan memberi sokongan kepada turunan leluhurSumedang yang membutuhkan' pertolongan, menyiapkan tenagakeluarga guna kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal3 Anggaran Dasar Pendirian Yayasan tersebut, untuk lebih lengkapnya isiPasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:Maksud dan tujuan Jajasan ini talah: memberikan sokongan kepadaturunan leluhur Ssumedang jang membutuhkan pertolongan, menjiapkantenaga keluarga guna kepentingan masjarakat

Raden Soewardi, dalam bukunya Penjalahgunaan Hak(Misbruik van Recht), Penerbit Djambatan, Jakarta: 1956,pada halaman 28, yaitu sebagai berikut:Bahwa penjalahgunaan hak itu sebagai perbuatanJang bertentangan dengan sjarat kelakuan jang baikdalam pergaulan di masjarakat, selalu merupakanperbuatan melawan hukum. Namun kedua pengertian itutidak identiek. Pengertian jang tersebut belakangan itu lebihluas;penebalan ditambahkan20. Bahwa kemudian M.A.