Fajar Matarape Mining, tanggal 7 Mei 2014;

PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2021/PA.BukRaia nsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihakpihak:Maharumin Marola, NIK 7206072007690001, tempat dan tanggal lahirMatarape, 20 Juli 1969, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman diDesa Matarape,Kecamatan Menui Kepulauan,Kabupaten Morowali,

sebagai Pemohon I;Habusia, NIK 7206074307570001, tempat dan tanggal lahir Matarape, 03 Juli1957, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Matarape,Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali,sebagai Pemohon II;Bungahasi, NIK 7206074307570001, tempat dan tanggal lahir Matarape, 01 April 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikanSD, tempat kediaman di Desa Matarape, KecamatanMenui Kepulauan, Kabupaten Morowali, sebagaiPemohon III;Dengan ini memberikan

MARJIU MARANSA Bin MAROLA telah meninggaldunia pada hari Selasa tanggal 03 bulan 06 tahun 2014 di desaMatarape, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islamsebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dariKelurahan/Desa Matarape, Kecamatan Menui KepulauanKabupaten Morowali, Nomor : 476/28/14Ds.MTR/II/2021 tanggal27 Februari 2021;3. Bahwa Hj. HAJRA S. HAMID Binti S.

HAMID telah meninggaldunia pada hari Jumat tanggal 12 bulan September tahun 2014 didesa Matarape karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islamsebagaimana tercantum dalam Akte Kematian Nomor : 7206KM290320210001 tanggal 29 Maret 2021;4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum H. MARJIU MARANSAtelah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu MAROLA dan Ibu dariHalaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.99/Pdt.P/2021/PA. Bukalmarhum H.

HAJRA sebanyak 180(seratus delapan puluh) Saham atau sebesar Rp. 180.000.000(seratus delapan puluh juta rupiah) pada Perseroan Terbatas PT.FAJAR MATARAPE MINING berdasarkan Salinan Akta Nomor 74,tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Hidayat, SH dantelah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU16700.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan tertanggal 04 April 2011;7.

MARJIU MARANSA;tempat lahir : Matarape;umur/ tanggal lahir: 62 tahun /01 Januari 1947;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Desa Matarape, Kec. Menui, Kab.

Morowaliagama : Islam;pekerjaan : Kepala Desa Matarape;Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luartahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :KESATUBahwa Terdakwa Hi MARJIU MARANSA, pada hari Rabu tanggal 26Agustus 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2009 bertempat di Desa Matarepe Kec. Menui Kepulauan Kab.

Morowali menerbitkan IPKRtersebut di atas berdasarkan bukti kepemilikan lahan yang diterbitkanoleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Matarape; Bahwa benar, PAINO dan ZAINUDDIN als UDIN mengetahui bahwaTerdakwa sebagai pemilik kayu tersebut karena Terdakwalah yangmenyuruh PAINO dan ZAINUDDIN als UDIN untuk mengumpulkankayu tersebut dari pengelola (masyarakat pemilik IPKR) di PelabuhanDesa Matarape untuk diangkut ke atas Kapal KM.

Morowali, yang mana kemudiankayukayu tersebut dikumpulkan di Pelabuhan Desa Matarape juga atasperan Terdakwa menyuruh PAINO dan ZAINUDDIN als UDINmengumpulkannya dari Pengolah (masyarakat pemilik IPKR) serta KapalHal. 10 dari 17 hal. Put.

No. 576 K/PID.SUS/2011KM Askap Jaya 01 berlabuh di Desa Matarape atas Perintah Terdakwasebagai pemilik kayu atau yang menguasai kayu, dan atas kehendak daridari Terdakwa dan akibat dari penguasaan tersebut telah diinsyafi olehTerdakwa yang oleh karena itulah Terdakwa mengurus dokumenkelengkapan kayukayu tersebut di Dinas Kehutanan Kab.

No. 12 P/HUM/2011e Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah ProvinsiSulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah mengatur batasDaerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah denganKabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sehinggamenjadi :1 PBU. 001 dengan koordinat 122 13 13.37 BT dan 03 15 20.20 LS yangterletak di Pantai Teluk Matarape pada batas antara Desa Matarape KecamatanMenui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi

Sulawesi Tengah dengan DesaLameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara,selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU. 002 dengan koordinat 122 18' 44.00"BT dan 03 15' 37.42" LS yang merupakan batas Desa Matarape Kecamatan MenuiKepulauan Kabupaten MorowaliProvinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera KabupatenKonawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;e) PBU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU. 003 dengankoordinat 122 17' 50.34 BT dan 03 14'

32.23" LS terletak dipunggung Gunung/Osu Pinehoro yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan MenuiKepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa LameruruKecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;3 PBU.003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.004 dengankoordinat 122 17' 44.54" BT dan 03 13 33.81 LS terletak dipunggung Gunung/Osu Larongkamo yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan MenuiKepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi

dengankoordinat 122 18' 44.00 BT dan 03 1 3' 02.06 LS terletak pada punggungGunung/Osu Koniu yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan MenuiKepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa LameruruKecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;6 PBU.006 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.007 dengan koordinat122 Ol' 42.85 BT dan 03 11' 33.11 LS terletak pada punggung Gunung/OsuPenea yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui KepulauanKabupaten

Barat Laut melalui punggungGunung/Osu Harabina sampai PBU.009 dengan koordinat 122 15' 25.53" BT dan03 OS' 52.71 LS yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan MenuiKepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa LameruruKecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;9 PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.010 dengan koordinat122 16 23.86 BT dan 03 08 47.51 LS terletak pada punggung Gunung/OsuArdila yang merupakan batas antara Desa Lalampu

Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor540.2/SK.052/DESDMI/IV/2010 tentang Persetujuan Revisi KuasaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT Tiga Baji, tanggal 30 April 2010, seluas 663 hektar di DesaMatarape, Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.005/DESDM//I/2011 tentang Revisi Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT Tiga Baji, tanggal 26 Januari 2011, seluas 414hektar di Desa Matarape

, Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.1/SK.010/DESDMI/I/2009 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganHalaman 10 Putusan No. 22/G/2019/PTUN.PLOperasi Produksi Kepada PT Tiga Baji, tanggal 20 Januari 2009, Seluas199 hektar di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan;e Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor: 188.4.45/Kep.0281/DESDM/2014, tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi

Bahwa adapun tuntutan masyarakat sekitar tambang adalahsebagai berikut:ePT Tiga Baji harus melakukan sosialisasi kepada MasyarakatDesa Matarape;ePT Tiga Baji harus melakukan pembayaran atau pembebasanlahan masyarakat;5. Bahwa karena desakan masyarakat, Tergugat melakukanPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milikPenggugat, Nomor: 188.4.45/Kep.0281/DESDM/2014 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Tiga Baji;6.

Bukti P22:Daftar Izin Usaha Pertambangan Clean and Clear Tahap s/dVIII (tanpa asli);Rekomendasi Bupati Morowali Nomor:848/0524/DISHUB/VIII/2010 tentang Penetapan LokasiPelabuhan Khusus PT Tiga Baji, tanggal 18 Agustus 2010(tanpa asli);Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL), Rencana Kegiatan Reklamasidi Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, KabupatenMorowali No. 027.TB.INV.011 oleh PT Tiga Baji, Januari 2010(tanpa asili);Laporan Hasil Survey Potensi Tegakan

, diHalaman 33 Putusan No. 22/G/2019/PTUN.PLDesa Matarape sebelum Tahun 2009 (sebelum PT Tiga Baji melakukanaktifitas di lokasi pertambangan); (JOU 0000000 0000000000000 000000000 0000000000000 0000000000 000U000000000000000000 Bahwa tidak pernah ada keluhan masyarakat terkait keberadaan PT Tiga Baji; ( (000000000 0000000000000 0000000000 000000000000 0000000000000 0000000000000000000 Bahwa PT Tiga Baji tidak menggunakan lahan masyarakat untuk aktifitaspenambangan, hal tersebut dibuktikan dengan

KabupatenMorowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena omsaksi adalah ipar Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi Kelurahan Lamberea; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anakbernama ANAK ; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh olehneneknya di Matarape

Putusan No.211/Pdt.G/2018/PA.Buk Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah; Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamadi Kelurahan Lamberea; Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak bernama ANAK ; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh ibusaksi di Matarape ; Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis namun sudah tidak rukun dan harmonis

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Joni M bin Madona) dengan Pemohon II (Hasni binti Abdin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1985 di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepualuan, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan

SAKSI PERTAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempattinggal di, Kabupaten Morowali; Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaie Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalahkeluarga sebagai sepupu ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Matarape, KecamatanMenui Kepulauan pada tahun 2007;e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak dan anak tersebutsekarang

Sulawesi Tengah, Dinas PerikananMorowali, TNIAL POSAL Kurisa dan Dit Pol air Polda Sulteng Pos Polair Kurisa, bertolak dari desa Matarape Kec. Bungku Pesisirmenggunakan perahu kayu untuk melaksanakan Pengawasan SDKP.Selanjutnya pada hari Jumat pagi, jam 08.00, saksi bersama tim tibadiperairan desa Padei Besar dekat Pulau Menui dan mengamatiaktifitas nelayan diperairan melakukan aktifitas mencurigakan darisebuah kapal kayu berwarna putin biru sedang menurunkansampan.

Sulawesi Tengah, inas Perikanan Morowali, TNIALPOSAL Kurisa dan Dit Pol air Polda Sulteng Pos Pol air Kurisa,bertolak dari desa Matarape Kec. Bungku Pesisir menggunakanperahu kayu untuk melaksanakan Pengawasan SDKP.

Tambang Matarape Sejahtera;

• 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 886 / 1 / IUP / PMDN / 2021, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk Mineral Logam kepada PT. TAMBANG MATARAPPE SEJAHTERA (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
• 1 (satu) Surat Keputusan Nomor : 7 / SPK / ITM / XI / 2021 tentang penunjukkan Kepala cabang PT.

Adapun wilayah yang dilepas adalah BlokMatano, Blok Lingke, Blok Kolonodale, Blok Matarape dan Blok Latao;Bahwa setelah PT Vale Indonesia, Tbk., melakukan penciutan,Tergugat menerima 3 (tiga) buah surat yang masingmasingdikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara danSulawesi Selatan yang kesemuanya meminta wilayahwilayah yangsudah dilepaskan oleh PT Vale Indonesia, Tbk., dapat segeraditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi;Menyikapi hal tersebut, maka Tergugat dengan pertimbangan

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/

Blok VI (Matarape) di Kab. Konawe Utara, Prov Sulawesi Tenggaraseluas 1.680 Ha;g. Blok VII (Latao) di Kab. Kolaka Utara, Prov Sulawesi Tenggara seluas1.040 Ha;h. Blok VIII (Kolonodale 1) di Kab. Morowali, Prov Sulawesi Tengahseluas 1.119,64 Ha;Usulan WPN:Halaman 104 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT18.19.20.21.i. Blok Sorowako di Kab. Luwu Timur, Prov.

Sulawesi Selatan seluas 6.176Ha dengan pertimbangan berada dalam kawasan hutan lindung danhutan konservasi;Bahwa pada 23 Juni 2015, Menteri ESDM menandatangani KeputusanMenteri ESDM Nomor Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407K/30/MEM/2015, Keputusan Menteri ESDM Nomor 3408 K/30/MEM/2015,dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015 tentangPenetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok BahodopiUtara, Blok Kolonodale, dan Blok Matarape;Proses Pelelangan Blok Bahodopi UtaraBahwa pada tanggal

Adapun wilayah yang dilepas adalah BlokMatano, Blok Lingke, Blok Kolonodale, Blok Matarape dan Blok Latao;Bahwa setelah PT Vale Indonesia, Tbk., melakukan penciutan,Tergugat menerima 3 (tiga) buah surat yang masingmasingdikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara danSulawesi Selatan yang kesemuanya meminta wilayahwilayah yangsudah dilepaskan oleh PT Vale Indonesia, Tbk., dapat segeraditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi;Menyikapi hal tersebut, maka Tergugat dengan pertimbangan

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/

Blok VI (Matarape) di Kab. Konawe Utara, Prov Sulawesi Tenggaraseluas 1.680 Ha;g. Blok VII (Latao) di Kab. Kolaka Utara, Prov Sulawesi Tenggara seluas1.040 Ha;h. Blok VIII (Kolonodale 1) di Kab. Morowali, Prov Sulawesi Tengahseluas 1.119,64 Ha;Usulan WPN:Halaman 104 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT18.19.20.21.i. Blok Sorowako di Kab. Luwu Timur, Prov.

Sulawesi Selatan seluas 6.176Ha dengan pertimbangan berada dalam kawasan hutan lindung danhutan konservasi;Bahwa pada 23 Juni 2015, Menteri ESDM menandatangani KeputusanMenteri ESDM Nomor Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407K/30/MEM/2015, Keputusan Menteri ESDM Nomor 3408 K/30/MEM/2015,dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015 tentangPenetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok BahodopiUtara, Blok Kolonodale, dan Blok Matarape;Proses Pelelangan Blok Bahodopi UtaraBahwa pada tanggal

Adapun wilayah yang dilepas adalah BlokMatano, Blok Lingke, Blok Kolonodale, Blok Matarape dan Blok Latao;Bahwa setelah PT Vale Indonesia, Tbk., melakukan penciutan,Tergugat menerima 3 (tiga) buah surat yang masingmasingdikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara danSulawesi Selatan yang kesemuanya meminta wilayahwilayah yangsudah dilepaskan oleh PT Vale Indonesia, Tbk., dapat segeraditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi;Menyikapi hal tersebut, maka Tergugat dengan pertimbangan

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/

Blok VI (Matarape) di Kab. Konawe Utara, Prov Sulawesi Tenggaraseluas 1.680 Ha;g. Blok VII (Latao) di Kab. Kolaka Utara, Prov Sulawesi Tenggara seluas1.040 Ha;h. Blok VIII (Kolonodale 1) di Kab. Morowali, Prov Sulawesi Tengahseluas 1.119,64 Ha;Usulan WPN:Halaman 104 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT18.19.20.21.i. Blok Sorowako di Kab. Luwu Timur, Prov.

Sulawesi Selatan seluas 6.176Ha dengan pertimbangan berada dalam kawasan hutan lindung danhutan konservasi;Bahwa pada 23 Juni 2015, Menteri ESDM menandatangani KeputusanMenteri ESDM Nomor Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407K/30/MEM/2015, Keputusan Menteri ESDM Nomor 3408 K/30/MEM/2015,dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015 tentangPenetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok BahodopiUtara, Blok Kolonodale, dan Blok Matarape;Proses Pelelangan Blok Bahodopi UtaraBahwa pada tanggal