Upulatusedangkan gelar Raja adalah merupakan pemberian dari pemerintahKolonial Belanda yang mengikuti sistim pemerintahan yang berlaku diNegara Belanda;Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya menyatakan bahwaTergugat III adalah Kepala Matarumah Salakory, padahal diketahui bahwa diNegeri Wassu adalah dua Matarumah Salakory yaitu Salakory Natamuayang di Kepalai oleh Tergugat Ill dan Salakory Maatita yang di Kepalai olehorang lain, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat IIl adalah Kepala Mataruma

jugamenyepakati bahwa pemerintah desa bersamasamamasyarakat bekerja bergotong royong untuk penebasanlahan di bagian Utara dan di bagian Selatan Desa Lorulun.Namun setelah pembersihan lahan di bagian Utara dan dibagian Selatan Desa Lorulun tersebut, rencana PemerintahDesa tersebut mandet dan tidak dapat dilaksanakan karenatimbul masalah HP di Tanimbar.Bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan tata caraadat Tanimbar dalam suatu rapat musyawarah adat olehmasyarakat adat baik dalam lingkungan keluarga, MataRuma

sengketa adalah benar;Bahwa Istri dari Bapak Salfinus Buarlele masih hidup sampai sekaranginl;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengundang BadanPertanahan Nasional (BPN) Saumlaki untuk melakukan pengukurantanah di lokasi objek sengketa saat itu;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sajakah pemohon yangmengajukan untuk pelaksanaan pengukuran tanah;Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya patokpatok batas tanah dilokasi tanah objek sengketa;Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Mataruma

untuk anakanak Saksi di atastanah objek sengketa, dan Saksi juga menanam pohon pisang, dan lainlain;Bahwa Saksi membangun rumah dan menggarap lahan di tanah milikSaksi dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi;Bahwa tanah objek sengketa yang lain di luar tanah milik Saksi, dikuasaloleh keluarga Alex Lermatan, keluarga Petrus Buarlele, keluarga RubenBuarlele, keluarga Urbanus Masela dan Efer / Poli Dasifa sampaisekarang;Bahwa ke5 (lima) keluarga tersebut Samasama berasal dari satu Soa /Mataruma

objek sengketa;Bahwa Saksi hadir pada saat pelaksanaan program Desa tahun 1998,dimana saat itu ada kesepakatan bahwa Soa Omel yang menyerahkantanah kepada panitia melalui doa adat, Sopi (minuman tradisional),berdoa untuk pemukiman Marga Omel, 1 (Satu) botol sopi dan uangsumbat sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (Satu)kepala keluarga, selanjutnya diserahkan ke panitia dan kemudian panitiamemberikan 1 (Satu) lahan garapan untuk 1 (Satu) kepala keluarga;Bahwa semua Marga Omel, Mataruma

Pengalihan/perpindahan nama MataHalaman 90 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN SmlRumah/Fam Pengugat bersama orang tuanya almarhum SALVINUSBUARLELE menjadi SALVINUS RENRENGULU dalam Acara AdatPengukuhan Nama yang dalam = =bahasa Tanimbar disebutRAFNENI/RAFTORAN NGARAN oleh tua adat dari DUAN keluarga MataRuma/Fam Renrengulu yang dihadiri oleh Duan dan Lolatnya, pada tanggal6 Juni 2018.

penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telahmenetapkan matarumah/keturunan Turut Tergugat (PATROUWdari Soal Islortonna keturunan Nila Watrouw) selaku matamataruma/keturunan yang berhak menjadi kepalah PemerintahNegeri Lesluru , perbuatan mana telah bertantangan denganPasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 ,dan asasiusul serta adatistiadat Negeri Lesluru yang secara turuntemurun hanya terdapat 1 (satu) mataruma

Bahwa proses penetapan Eduard Pattiata sebagai Calon KepalaPemerintahan Negeri Oma tidak sesuai dengan prosedursebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Maluku TengahNomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, danPelantikan Kepala Pemerintahan Negeri yang secara tegasmenyebutkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hakdari mataruma/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunanKarena secara jelas belum ada musyawarah yang dilakukan oleh anakcucu

Peraturan Negeri/NegeriAdministratif.Berdasarkan faktafakta hukum diatas, terbukti secara nyata bahwa Tergugattidak cermat dan bijak dalam menyikapi keberatan yang disampaikan oleh anakcucu dari Matarumah/Keturunan Pattinama dari Soa Raja (Patiarima) sebagaisuatu informasi formil, maka dengan demikian tindakan penerbitan ObjekSengketa bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlakuserta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehinggamenimbulkan kerugian nyata bagi anak cucu dari Mataruma

Bahwa saksi menyatakan merupakan Kepala Dati Matarumah ParentahPelu Slamat;Bahwa saksi menyatakan sebagai Kepala Dati menggantikan ayahnyayang telah meninggal dunia tahun 1998;Bahwa saksi menyatakan musyawarah matarumah diadakan olehkeluarga matarumah parentah Pelu Slamat;Bahwa saksi menyatakan musyawarah dilaksanakan di rumah saksi;Bahwa saksi menyatakan mengundang semua anggota matarumah baiksecara tertulis maupun secara lisan;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat musyawarah adalahkeluarga mataruma

Jika yangdimaksudkan oleh Majelis Hakim adalah Penggugat selaku warga negeriSameth atau sebagai mataruma keluarga Reiuwpasa, maka sepatutnyadiberikan kewenangan oleh pihak yang diwakilkan yakni denganmendapatkan suatu surat kuasa.Untuk menguatkan eksepsi tersebut di atas, kami bermaksudmenyampaikan beberapa putusan mengenai /ega/ standing sebagaimanatersebut di atas, yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 02/G/2010/PTUN.ABN, Jo.

yang nama namanya tersebut diatas, dalampenerbitan Peraturan Negeri Titawaai yang Bernomor : 01 tahun 2009,dengan menetapkan 2 Matarumah/Keturunan Parintah di Negeri Titawaaiyaitu Matarumah/Keturunan tergugat .IV. dan V adalah merupakan tindakanpenetapan Hak Adat secara emosional dan tidak rasional yang sangatmencidral warisan Leluhur Dalam kultur Pemerintahan Adat Negeri Titawaaiyang telah membudaya dan berlangsung turun temurun hingga sekarang iniyang hanya dikenal dan diakui yaitu :1 (Satu) Mataruma

HITUAHUBESSY dalam jabatan Adat sebagai KEPALA SOAPALERIA yang adalah anak cucu dan Mataruma Hitijahubessy. . . (dapatdibuktikan dengan surat bukti Tergugat .l. yaitu: (11.6). C. Bahwa pernah 2 (dua) orang dari Matarumah Tergugat .IV. memerintahdi Negeri Titawaai pada zaman penjajahan Kolonial BELANDA yaituYOSIAS.YACOB. HITWAHUBESSY dan NICOLAS ALFARIS.HITUAHUBESSY dan keduanya mendapat BISLOIT PARENTAH DARIPENJAJAH BELANDA masing masing tertanggal 28 November 1839 dan 25Februari 1896.

., & Rekan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/SK/PadtG/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020;MELAWANABDULLAH PELU, dalam kedudukan sebagai Kepala Mataruma Parentahdari Keturunan ABDUL MADJID PELU di Negeri Hitumessing, Jenis kelaminlakilaki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di NegeriHitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Oleh karena dalam proses perkara berjalan Abdullah Pelu meninggal dunia,maka perkaranya dilanjutkan oleh Ahli Warisnya berdasarkan SuratKeterangan Ahli

Islam dan Protestantidak lagi mengambil hasil diatas meti tersebut ;Bahwa dulu orang Banda Eli juga diundang untuk mengambilhasil diatas meti ngan renel, namun sekarang tidak lagi;Bahwa saksi tidak tahu Renfan Khatholik dibangun tahunberapa;Bahwa ketika orang Banda Eli datang di Desa Renfan Kei Besarada marga Roinwawan, Mehen dan Yabkennyanan sedangkanmarga lain masih diatas gunung;Bahwa yang memberikan tanah untuk orang Banda Eli tinggaladalah Ban Renel atas permintaan Raja Dullah ;Bahwa ada 2 mataruma

Adanya kesalahan bagi Tergugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwaSaniri Negeri Wotay telah menetapkan Peraturan Negeri nomor 4 Tahun 2019tentang penetapan mataruma/keturunan yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri Wotay dimana dalam penetepan tersebut yang menjadiMatarumah adalah marga Keresina dan Marga Purmiasa ;Menimbang, bahwa dari buktibukti tertulis yang diajukan Para Tergugatyaitu bukti TL sampai dengan T12 diperoleh fakta bahwa sebelum disetujuinya/ditetapkannya

Negeri yang nama namanya tersebut diatas,dalam penerbitan Peraturan Negeri Titawaai yang Bernomor : 01 tahun2009, dengan menetapkan 2 Matarumah/Keturunan Parintah di NegeriTitawaai yaitu Matarumah/Keturunan tergugat .TV. dan V adalahmerupakan tindakan penetapan Hak Adat secara emosional dan tidakrasional yang sangat mencidral warisan Leluhur Dalam kulturPemerintahan Adat Negeri Titawaai yang telah membudaya danberlangsung turun temurun hingga sekarang ini yang hanya dikenal dandiakui yaitu :1 (satu) Mataruma

Bahwa sebagai bukti jelas yang tidak dapat di sangkal olehTergugat IV. yaitu : haknya tergambar pada Bangunan Rumah Adat(BAILEO : LOUHITU PELAMAHU) Negeri Titawaai, dimanaMatarumah / Keturunan Tergugat .V. yaitu Matarumah / KeturunanHITISJAHUBESSY dan SOA PELERIA, ada memiliki : TIANGKEPALA SOA dan SOA PELERIA, yang dalam Pemerintahan AdatNegeri Titawaai sekarang ini diduduki oleh Saudara IZHAK.HITIJAHUBESSY dalam jabatan Adat sebagai KEPALA SOAPELERIA yang adalah anak cucu dan Mataruma Hitijahubessy

Salinan Penetapan Nomor : 61/Pdt.Plw/2020/PN.Amb tanggal 6 Mei 2020;

Salinan Penetapan Nomor : 61/Pdt.Plw/2020/PN.Amb tanggal 6 Mei 2020;

SNBTM/X/2019) danmeminta agar Saniri Negeri Batumerah memilih dan menetapkan1(satu) Mata Rumah Parentah diantar Mata Rumah Hatala dari garisketurunan Pattiraja Hatala dan Mata Rumah Nurlette dari garisketurunan Abdul Wahid Nurlette. 2) Mekanisme penetapan 1 (satu)Mata Rumah kami kembalikan kepada Dewan Adat Saniri NegeriBatumerah dengan sejujurjujurnya dan seadiladilnya dan padaintinya kemudian berdasarkan surat penyataan tersebut, SaniriNegeri melakukan pemungutan suara/voting dalam menetapkan MataRuma