GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH VS HUSEN DAENG MATJENNE

. , Kota Palu, selanjutnya disebut PEMBANDING IIl/TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGATMelawanHUSEN DAENG MATJENNE, tempat/ tanggal lahir : Makassar/ 30 Desember1944, pekerjaan Swasta, alamat di Jin. MantikuloreRT.03/ RW.01 #Kelurahan Lasoani KecamatanMantikulore Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya JABAR ANURANTHA DJAAFARA,SH.,MH., SUGIHARTO, SH.,MH., SUJARWADI, SH.,dan MOH.

tidakmenguasai sejarah alur obyek sengketa dari asal usul sampai padaPembanding/tergugat baik dari segi waktunya (Tahun) maupun darikepemilikan ;Bahwa Majelis Hakim tidak menjelaskan atau mengambarkan kesalahanprosedural dan ketidaklengkapan dokumen pada proses pembebasan obyeksengketa sehingga terkesan putusan Mejelis kabur ;Bahwa proses pembebasan melalui ganti kerugian kepada pemilik lahan/obyek sengketa terjadi pada tahun 1980 yang saat itu obyek sengketa beradapada kepemilikan Terbanding (Husen Daeng Matjenne

) olehnya wajar danberdasar hukum jika Pembanding/dahulu Tergugat (Pemda SulawesiTengah) memberikan ganti kerugian kepada Terbanding/dahulu Penggugat(Husen Daeng Matjenne berdasarkan bukti T.1, Ill, & IV4 ;Bahwa dengan dikuasai dan dimiliki secara terus menerus oleh Pembanding/dahulu Tergugat , Ill dan IV dari tahun 1980 sejak pembebasan dengan gantirugi hal ini menunjukan itikad baik dari Pembanding, dan sejak tahun 1980sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah melewati waktu 34 (tigapuluh

mengalinkan gedung yangdibangun di atas obyek sengketa kepada Tergugat II / Pembanding, II danTergugat Ill / Pembanding dan Tergugat IV /Pembanding I, sedangkan untukTurut Tergugat / Pembanding Ill karena perbuatan Turut Tergugat / TurutPembanding Ill yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 145 tanggal 8September 1986, Surat Ukur 6944 atas nama Tergugat / Pembanding di atasobyek sengketa padahal atas obyek sengketa telah ada Sertifikat Hak Milik No.542 tanggal 8 Januari 1980 atas nama Husen Daeng Matjenne

GUBERNURPROPINSI SULAWESI TENGAH, DKK VS HUSEN DAENG MATJENNE, DK

KartiniNomor 110 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal 10 November 2015;Para Pemohon Kasasi , Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat ,Ill, IV, Turut Tergugat/Para Pembanding Turut Terbanding,Pembanding III Turut Terbanding;LawanHUSEN DAENG MATJENNE, bertempat tinggal di JalanMantikulore RT.03/RW.01 Kelurahan Lasoani KecamatanMantikulore Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepadaJabar Anurantha Djaafara, S.H.

atas nama Husen Daeng Matjenne (Penggugat), hal tersebut adalah sesuaidengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa; pendaftaran tanah bertujuanuntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapatmembuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutandan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, dan selanjutnyadalam ketentuan Pasal 4 ayat (

atas nama HusenDaeng Matjenne (Penggugat);9.

, atas nama : Husen Daeng Matjenne (Penggugat):18.

HUSEN DAENG MATJENNE vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH, dkk

PUTUSANNomor :66/Pdt.G/2014/PN.Pal.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palu yang mengadili perkaraperkaraPerdataGugatandalamtingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalamperkaraantara : 222 n nena nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnHUSEN DAENG MATJENNE, tempat/ tanggal lahir : Makassar/ 30 Desember1944, pekerjaan Swasta, alamat di Jin.Mantikulore RT.03/ RW.01 Kelurahan LasoaniKecamatan Mantikulore Kota Palu, dalam hal initelah memberikan kuasa kepada JABARANURANTHA

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dinyatakan bahwa ; untuk memberikankepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hakyang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah,sehingga apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkanPasal 20 UUPAyang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah suatu Buktiyang Terkuat dan Terpenuh", maka dengan demikian Sertifikat HakMilik Nomor : 542 tanggal 8 Januari 1980 / Gambar Situasi Nomor :133 / 1975 seluas : 7.253 M2 atas nama Husen Daeng Matjenne

denganObyek Sengketa yang dimiliki oleh TERGUGATI, TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV, adalah Patut dan Wajar sertaberalasan hukum pula untuk dinyatakan Cacat Hukum atau setidaktidaknya dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat,karena alas Hak Penerbitan Suratsurat tersebut adalah tanpasepengetahuan dan seijin PENGGUGAT selaku Pemilik Sah atas OBYEKSENGKETA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 542 tanggal 8 Januari1980 / gambar Situasi Nomor 133 / 1975 seluas: 7.253 M2, atas nama: HUSEN DAENG MATJENNE

atas nama Husen Daeng Matjenne (Penggugat), denganbatasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara : dahulu) berbatasan dengan tanah milikDjanggola, (sekarang berbatasan dengan jalan Raja Moili);e Sebelah Timur : dahulu) berbatasan dengan tanah milikDjanggola, (sekarang berbatasan dengan TVRI Sulawesi Tengah dansebagian masuk pada lokasi kantor Direktorat LaluLintas KepolisianDaerahSulawesi Tengah);e Sebelah Selatan : dahulu~ berbatasan dengan tanah milikDjanggola, (sekarang berbatasan dengan Kantor Dinas

KepalaKecamatan Palu dan bukti P5 yaitu Surat Keterangan No.E.IV/1/3597/75 tentang Izin/Persetujuan syarat Tehnis Empang dariKepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah tanggal3226 Maret 1975, lalu berdasarkan hal tersebut diatas, kemudianPenggugat mengurus Hak Kepemilikan atas Tanah/ ObyekSengketapada Kantor Agraria Kabupaten Donggala, yang kemudianditerbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 542 tanggal 8 Januari1980/ Gambar Situasi Nomor : 133/1975 seluas : 7.253 M2 atas namaHusen Daeng Matjenne