;Bahwa sesuai dengan Prinsip kepastian hukum, dimana dalamsetiap putusannya hakim wajib memberikan kepastian hukumkepada para pihak yang berperkara, maka pertimbangan danpendapat hukum Judex Facti dengan menerapkan aturan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c ), (d )UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dalam perkara a quomenjadi tidak jelas, tidak konkrit dan kabur; sehingga cukup danalasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatal putusanyang demikian itu;Bahwa saat syarat

ciri khusus dari setiap perjanjian kerja waktutertentu memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang menjadipembeda terhadap jenis dan sifat atau kegiatannya, makaUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengaturperbedaaan yang menjadi syaratsyarat dalam perjanjian kerjawaktu tertentu, mana kala syarat tersebut dilanggar maka akibathukum yakni berubahnya status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak Tertentu (PKWTT);Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

TermohonKasasi dengan Para Pemohon Kasasi di dasarkan pada jangka waktu,yakni hanya membatasi jangka waktunya saja, tetapi tidak disebutkanobjek pekerjaan dari perjanjian kerjanya secara konkrit dan jelas dalamklausula/Pasal perjanjian kerja waktu tertentu a quo, sesuai denganaturan hukum yang berlaku maka jangka waktu bukanlah syarat sahperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, jo Pasal52 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

bentukpenafsiran terhadap isi perjanjian, hal yang demikian itu telah melanggarPasal 1342 KUHPerdata yang berbunyi Jika katakata suatu perjanjianjelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya denganjalan penafsiran yang mana bukti T 1A sampai T 1J adalah bentukperjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu, yangtidak digantungkan pada suatu kondisi atau keadaan tertentu untukmemenuhi pesan/order, prediksi pasar dan;Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

Put Nomor 311 K/Pdt.SusPHI/2015telah melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu berulangulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara, dan pengakhiranhubungan kerja telah dilakukan berkalikali sehingga diperlukan/adanyapenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung Nomor159/Pdt.SusPHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015.

Membatal perkara Nomor : 1559/G/2014/PA.Mlg;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000;(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membatal perkara Nomor : 1559/G/2014/PA.Mlg;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391 .000;(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Ditetapkan di MalangPada tanggal 29 Januari 2015KETUA MAJELISDra.Hj.UMMI KALSUM HS LESTALUHU,M.HHal.2 dari 2 halm.Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2014/PA.Mlg

Membatal perkara Nomor 381/Pdt.G/2017/PA. Sgt.

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

perdagangan no 350/MPP/Kep/12/2001,bagian ketiga Persidangan DenganCara Arbitrase,pasal 32 ayat (1) Dalam penyelesaian sengketa Konsumen dengancara Arbitrase,para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dariUnsur konsumen sebagai anggota Majelis.Ayat(2) Arbitor yang di pilih olehpara pihak sbagai mana di maksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga darianggota BPSK yng berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ktua Majelis.sehinggasudah tapat dan benar apa bila majlis hakim yang terhormat untuk membatal

para pihak tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan bentuk/carapenyelesaian nya maka Majelis BPSK harus menetap kan cara penyelesain sengketadengan bentuk/cara penyelesaian Arbitrase,Bahwa Standart Operasional Prosuder(SOP) angka 1 1,angka 12 dan angka 13 tidakdi jalan kan oleh majelis BPSK yang menyidang kan perkara dengan nomor 519/Ps/II/BPSKSKW tanggal 11 maret 2014 dan tidak sesuai dengan peraturan danperundangundangan maka sudah sepantas nya majelis hakim yang menyidang kanperkara ini untuk membatal

DIAKUI PALSU ATAU DI NYATAKANPALSU.Bahwa surat atau pun dokumen yang di perlihat kan oleh termohon keberatan (dahulutergugat) dalam persidangan BPSK kota singkawang tidak sah menurut hukum dan dinyata kan palsu,karena surat perjanjian yang di tunjukan oleh termohon keberatan(dahulu tergugat) hanya berbentuk foto copy dan dengan tidak memperlihat kan asli nyakepada majelis BPSK yang menyidang kan sampai dengan putusan,sehingga di mohonkan kepada majelis hakim yang menyidang kan perkara ini untuk membatal

325,000b) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 12 bulan juli 2013 sebesar Rp,3000,000c) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 22 bulan juli 2013 sebesar Rp,2000,000d) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 30 bulan juli 2013 sebesar Rp,2,500,000Menimbang bahwa dokumen tersebut di atas yang bersifat menentukan di sembunyikanHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.SusBPSK/2014/PN.Bky.oleh pihak lawan/ termohon keberatan(dahulu tergugat)maka sudah selayak nya majelishakim yang memeriksa perkara ini untuk membatal

maret2014.Berdasar kan alasan hukum tersebut di atas,putusan BPSK kota singkawang nomor;10tahun 2014 tanggal 26 maret 2014 adalah tidak berdasar dan bertentangan denganhukum yang berlaku,untuk itu adalah pantas serta beralasan hukum untuk di mohon kanpembatalan nya melalui permohonan keberatan ini.Memohon kepada ketua pengadilannegeri bengkayang,Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus kan denganamar nya berbunyi sebagai berikut:1 Mengabulkan tuntutan pemohon Keberatan seluruh nya.2 Membatal

Pemutusan hubungan kerjanya harus diputus terhitungakhir bulan juni 2011 dan terhadap pemutusan hubungan kerjapenggugat tidak bertentangan dengan Undangundang Dasar NegeraRepublik Indonesia Tahun 1945,...Dst;Bahwa pertimbangan hukum mengenai tanggal, bulan, tahun berakhirnyahubungan Kerja, yang kacau balau dan ngawur sangat membingungkanPemohon kasasi/semula Penggugat dalam rangka mengajukan alasanalasan hukum/argumentasi hukum dalam memory kasasi, Untuk itumohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

Nomor 656 kK/Padt.SusPHI/2015Pemohon kasasi/semula Penggugat, Untuk itu mohon Majelis HakimKasasi yang Mulia membatal putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 483/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg., tanggal 9 Juni 2015;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili perkaraini dengan tidak membatalkan Suatu Hal yang oleh Undangundang wajibdinyatakan batal, yakni mengenai Surat Pemutusan Hubungan Kerjayang diterbitkan oleh Tergugat kepada Pengguggat Nomor 022

Pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanSurat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat kepadaPengguggat Nomor 022/MYRCBT/HRDPHK/VII/2014, tanggal 7 Juli2014 secara hukum adalah sah demi hukum dan haruslah dinyatakanputus hubungan kerja adalah MELANGGAR HUKUM, yakni : Melanggar PASAL 64 ayat 2 PKB PT Mayora Indah Tbk Pasal 64 ayat2 (Bukti P4A dan Bukti T8); Melanggar Pasal 151 ayat (3) j.o Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13Tahun 2003;Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

olehTergugat kepada Penggugat yakni upah bulan April, Mei, Juni 2011sebesar 3 x Rp1.689.800,00 = Rp5.069.400,00 sehingga petitum angka12 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian..Dst;Bahwa pertimbangan hukum mengenai Upah Pemohon kasasi/semulaPenggugat berasal dari ada kekeliruan / kesalahan copy paste yangdilakukan oleh Judex Facti, sehingga pertimbangan hukum Judex Factimenjadi ngawur, kacau balau, sangat membingungkan Pemohonkasasi/semula Penggugat, Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yangMulia membatal

MENGADILI:

1. Membatal kan perkara Nomor 0906/Pdt.G/2018/PA Pdg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;------------------------ Membatal putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 154/Pdt.G/2011/PA.Mna tanpa hari dan tanggal ;---------------DENGAN MENGADILI SENDIRI Memerintahkan Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Mna yang tanpa hari dan tanggal ;---------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22Nopember 2016 s.d. 16 20 Desember 2016; 2 205 =nan= PENGADILAN NEGERI TERSEBUTeeaeass Setelah membatal:: =

hubungan kerja terhadappekerja/ouruh dengan hubungan kerja PKWTT sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (8) dan ayat (4), makahakhak pekerja/ouruh dan prosedur penyelesaian dilakukansesual ketentuan peraturan perundangundangan bagiPKWTT;Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judexakan memberikan keleluasaan pada Tergugat untukmenyalah gunakan aturan hukum, demi kepentingan pribadi/demikeuntungan Tergugat sepihak saja saja;Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

(PKWT) secara hukummenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maka saatterjadi pemutusan hubungan kerja diperlukan adanya penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;5.5 Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang NomorNomor 13 Tahun 2003, berbunyi Dalam hal terjadi pemutusanhubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangondan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak yang seharusnya diterima;Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

Pdt.SusPHI/2015tertentu (PKWTT), sebagai wujud konkrit dari perlindungan Negaraterhadap tenaga kerja;6.3 Secara ex Officio, seharusnya Judex Facti dalam mengadiliperkara ini dapat memberikan putusan yang mampumenyeimbangkan kedudukan para pihak yang tidak seimbangdalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antaraPenggugat dengan Terguggat, serta Judex Facti memberikan hakdan kewajiban yang seimbang pula bagi para pihak saatberakhirnya hubungan kerja para pihak;Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatal

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 13Januari 2016 s.d. 11 Pebruari 2016; PENGADILAN NEGERI TERSEBUTeeaeass Setelah membatal:: =

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX setelah bersumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai ayah kandung Termohon , mengetahui Pemohondan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidanganPengadilan Agama Jepara karena akan membatal perkawinan antaraTermohon dan Termohon Il yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014di Kecamatan XXXXXXXXX;Bahwa perkawinan antara Termohon dan Termohon Il tersebut tidakmendapat

XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, setelah bersumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon , mengetahui Pemohon danTermohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidanganPengadilan Agama Jepara karena akan membatal perkawinan antaraTermohon dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014di Kecamatan XXXXXXXXX;Bahwa perkawinan antara Termohon dan Termohon Il tersebut tidakmendapat

Pengadilan Agama Tenggarong' tersebut, danPengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri perkara ini yangamarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertamadi bebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat bandingdibebankan kepada Tergugat/Pembanding;MENGADI LIMengabulkan, permohonan banding PEMBANDING tersebut: Membatal

,didalam kamar mandi Terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumAnak Korban namun Anak korban berusaha melepaskan diri denganmengarahkan wajah Anak Korban berlawanan dengan wajah Terdakwa,kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah ituTerdakwa membukaresleteing celana yang dipakainya danmengeluarkan alat kelaminnya namun Anak korban pada saat itumerontak dan menyenggol pintu kamar mandi sehingga menimbulkansuara gaduh, Terdakwa yang takut aksinya diketahui oleh orang lainakhirnya membatal

,didalam kamar mandi Terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumAnak Korban namun Anak korban berusaha melepaskan diri denganmengarahkan wajah Anak Korban berlawanan dengan wajah Terdakwa,kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah ituTerdakwa membukaresleteing celana yang dipakainya danmengeluarkan alat kelaminnya namun Anak korban pada saat itumerontak dan menyenggol pintu kamar mandi sehingga menimbulkanSuara gaduh, Terdakwa yang takut aksinya diketahui oleh orang lainakhirnya membatal

didalam kamar mandi Terdakwa memeluk Anak Korban danmencium Anak Korban namun Anak korban berusaha melepaskan diri denganmengarahkan wajah Anak Korban berlawanan dengan wajah Terdakwa,kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban setelah ituTerdakwa membuka resleteing celana yang dipakainya dan mengeluarkan alatkelaminnya namun Anak korban pada saat itu merontak dan menyenggol pintukamar mandi sehingga menimbulkan suara gaduh, Terdakwa yang takutaksinya diketahui oleh orang lain akhirnya membatal

Untuk MEMBATAL KAN PUTUSANPENGADILAN NEGERI BANJARMASIN. NOMOR ; 2/Pdt.Bth /2020/PN.BJM. Yang di putus pada tanggal 3 Juni 2021 Karena sangatMERUGIKAN HAKHAK KEPEMILIKAN PELAWAN / PEMBANDING ;6. Bahwa disisi lain yang tidak kalah PENTING nya dalam perkaraPerlawanan ini ALAT BUKTI YANG PELAWAN AJUKAN DI MUKAHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJMPERSIDANGAN yaitu sebelas Alat Bukti sepatut nya majelis HakimDALAM MEMUTUS DAN MEMPERTIMBANG KAN PERKARA YANGPELAWAN AJUKAN INI.

Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yangmemeriksa dan mengadili perkara Pelawan / Pembanding ini untuk"MEMBATAL KAN Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.2/Pdt.Bth /2020/PN.Bjm, Yang di putus pada tanggal 3 Juni 2021. karenasangat bertentangan dengan buktibukti, fakta , logika dan keadilan sertaazas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan Pelawan / Pembandingbaik moril maupun materil, tetapi kerugiankerugian yang dideritaPembanding ini tidak pernah di rasakan dan dipertimbangkan

sedang Tergugat tidak pernah ' datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya,meskipun terhadapnya Pengadilan Agama telah memanggilsecara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor0671/Pdt.G/2011/PA.Cn. masing masing tanggal, 31 Oktober2011 dan 11 Nopember 2011 sebagaimana relaas yangdibacakan oleh Ketua Majelis di muka persidangan: @ MayKa Menimban Majel Haki e, al mengupayakan perdamaian de a a an Pen tagar bersabardan membatal

menunjukpada pasal 54 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, dimana pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan dilingkungan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkaradibebankan kepada PELAWAN;MENETAPKAN1.Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pelawan/Tergugatdan terlawan/Penggugat karena keduanya telah sepakat untukrukun kembali ;2.Membatal

SHM169/Makamhaji sebagai milik penggugat berdasarkan suratpernyataan tanggal 2 Nopember 2006 ;Kemudian akan menandatangani segalasurat yang berhubungandengan peningkatan hak atas tanah 1000 m2 terdapat didalam SHM169/Makamhaji di Instansi ysng berwenang ;Seterusnya apabila ada surat, akte apapun yang lahir karenakekhilafan maupun kekeliruan dianggap cacatdan bertentangandengan surat pernyataan penambahan Agunan/Jaminan tanggal 02Maret 2006 maka tergugat berjanji dengan melakukan perbuatanhukum membatal

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard