Serta melakukan pegagihan / menerimauang pembayaran dari konsumen beton jadi yang ordernya melalui Terdakwae Benar setelah dilakukan pengecekan data oleh Menajemen perusahaan ternyata ada 9konsumen yang telah melakukan pembayaran beton jadi kepada Terdakwa namun uangnya tidakdisetorkan kepada PT.

Serta melakukan pegagihan /menerima uang pembayaran dari konsumen beton jadi yang ordernya melalui Terdakwa Benar setelah dilakukan pengecekan data oleh Menajemen perusahaan ternyata ada 9konsumen yang telah melakukan pembayaran beton jadi kepada Terdakwa namun uangnyatidak disetorkan kepada PT.

Serta melakukan pegagihan /menerima uang pembayaran dari konsumen beton jadi yang ordernya melalui TerdakwaBenar setelah dilakukan pengecekan data oleh Menajemen perusahaan ternyata ada 9konsumen yang telah melakukan pembayaran beton jadi kepada Terdakwa namun uangnyatidak disetorkan kepada PT.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara CeraiGugat yang diajukan oleh:Rista Ryani binti Tukijan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D1.Menajemen Informatika, pekerjaan ibu rumah tangga,alamat Jalan Labuhan Tangga Baru RT 009 RW 004,Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, KecamatanBangko, Kabupaten Rokan

Hilir, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MelawanMuslinadi bin Tukimin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D1.Menajemen Informatika, pekerjaan dahulu petani sawit,alamat dahulu di Jalan Labuhan Tangga Baru RT 009RW 004, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru,Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarangtidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayahRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat gugatan Penggugat;Telah memperhatikan relaas panggilan

Pengadaan Kamera handicam 1 Buah 7.000.0009 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002. Pengelolaan Menajemen berbasis ICT 6.000.0003. Operasi MBS Insentif 2 Sem 52.000.0004, Pendokumentasi Standar SBI dalam 2.000.000ICT5. Pelaksanaan Kerja Sama antar SBI 10.000.00010. 10.000.000Program Pengembangan DanaPenggalian Sumber Pendidikan BesertaImplementasinya1. Pelaksanaan Evaluasi 2 Sem 5.000.0002.

Pengadaan Kamera handicam 2 Ruang25 Unit2 Ruang1 Ruang2 Ruang1 Ruang5 Unit1 Buah700.000 25.000.0002.000.00011.000.0005.000.0002.000.0005.000.00030.000.0003.000.0001.500.0002.000.0002.000.000500.000500.000500.0003.000.0002.000.0003.000.0003.000.0002.000.0003.000.0004.000.000150.000.00020.000.0005.000.0005.000.00010.000.00010.000.0002.000.0003.000.0003.000.00035.000.0007.000.000 9 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002.

Pengadaan Kamera handicam 1 Buah 7.000.0009 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002. Pengelolaan Menajemen berbasis ICT 6.000.0003. Operasi MBS Insentif 2 Sem 52.000.0004. Pendokumentasi Standar SBI dalam 2.000.000ICT5. Pelaksanaan Kerja Sama antar SBI 10.000.00010. 10.000.000Program Pengembangan DanaPenggalian Sumber Pendidikan BesertaImplementasinya1. Pelaksanaan Evaluasi 2 Sem 5.000.0002.

Ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaiaAyat 1 : pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengandiusulkan oleh : 27222222 222 ===@. dst, b.

Bahwa dalam konsideran menimbang huruh b dan konsideran mengingatangka 7 objek sengketa mencantumkan PP Nomor 11 Tahun 2017tentang menajemen PNS sebagai dasar yuridis terbitnya objek sengketaa quo, sementara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugattelah selesai dijalani sejak tahun 2015 serta sudah aktif kembali sebagaiASN selama + 5 tahun.

Dengan dicantumkanya PP Nomor 11 Tahun2017 tentang menajemen PNS dalam komsideran menimbang objeksengketa a quo telah nyata melanggar asas non retroaktif sertabertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Undangundang Dasar RITahun 1945 yang berbunyi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,hak untuk tidakdiperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yangtertuang dalam ketetentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28,Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil serta Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PPNomor 11 Tahun 2017 tentang menajemen pegawai negeri sipil, Pasal83 Ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintanan, Pasal 18 Ayat 5 Undangundang Nomor 35 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem maka

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yangtertuang dalam ketetentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28,Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil serta Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PPNomor 11 Tahun 2017 tentang menajemen pegawai negeri sipil, Pasal83 Ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 281 Undangundang Dasar

Hal ini secara jelas diatur pasal 16 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 ;14.Bahwa fungsi Komisaris sangatlah penting sebagai pengawas langsungBUMN oleh karenanya anggota Komisaris hanya dapat diangkatberdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah masalah menajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satufungsi menajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidangusaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukupuntuk melaksanakan tugasnya.

Hal ini diatur Pasal 28 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas,dedikasi, memahami masalah masalah menajemen perusahaanyang berkaitan dengan salah satu fungsi menajemen, memilikipengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut sertadapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakantugasnya ;Halaman 13 dari 21Halaman.

Graha Auto Perkasa;Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan yangdilakukan oleh terdakwa setelah saksi dan menajemen PT. Graha AutoPerkasa melakukan audit intemal pada tanggal 4 April 2016 Hasil AuditInternal menajemen PT. Graha Auto Perkasa adalah ditemukannyaperbedaan antara laporan yang disajikan oleh terdakwa dengan hasil auditmenajemen PT.

empat puluh enam juta dua ratus limapuluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) sehinggaterjadi selisin antara data yang dilaporkan oleh terdakwa dengan datakeuangan perusahaan sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);Putusan hal 9 dari 26 hal No. 826/Pid.B/2016/PN BtmSehingga total jumlah uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwaadalah Rp. 55.923.736 (lima puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus tiga puluh enamrupiah).Bahwa tindakan yang saksi lakukan dan menajemen

Graha Auto Perkasa;Putusan hal 10 dari 26 hal No. 826/Pid.B/2016/PN BtmBahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan yangdilakukan oleh terdakwa setelah saksi dan menajemen PT. Graha AutoPerkasa melakukan audit intemal pada tanggal 4 April 2016 Hasil AuditInternal menajemen PT. Graha Auto Perkasa adalah ditemukannyaperbedaan antara laporan yang disajikan oleh terdakwa dengan hasil auditmenajemen PT.

Bahwa tindakan yang saksi lakukan dan menajemen PT. Graha AutoPerkasa lakukan adalah memanggil terdakwa Sdr. EDI SUSANTO padaawalnya Sdr EDI SUSANTO tidak mengakui perbuatannya telahmenggelapkan uang pemsahaan,namun setelah diperlinatkan buktibuktiterhadap Sdr.EDI SUSANTO baru mengakui telah melakukan tindakpidana penggelapan uang perusahaan dan membuat surat pernyataanyang menerangkan bahwa Sdr EDI SUSANTO mengakui selisih uangantara laporan Sdr.EDI SUSANTO dengan hasil Audit perusahaan.

dilaporkanadalah Rp. 146.259.490 (seratus empat puluh enam juta dua ratuslima puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) sehinggaterjadi selisin antara data yang dilaporkan oleh terdakwa dengan datakeuangan perusahaan sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);Sehingga total jumlah uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwaadalah Rp. 55.923.736 (lima puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).Menimbang, bahwa tindakan yang saksi lakukan dan menajemen

Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PembinaanSekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Menajemen PendidikanDasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor:1446/C3/DS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannyatentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai RintisanSekolah Bertaraf Internasional (SMPRSBI) Tahun 2008; Dana Sharing dari APBA Tahun Anggaran 2008 sebesarRp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai denganDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Pengadaan Kamera handicam 1 Buah 7.000.0009 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002. Pengelolaan Menajemen berbasis ICT 6.000.0003. Operasi MBS Insentif 2 Sem 52.000.0004. Pendokumentasi Standar SBI dalam ICT 2.000.0005. Pelaksanaan Kerja Sama antar SBI 10.000.00010 10.000.000. Program Pengembangan Dana Penggalian Sumber Pendidikan Beserta Implementasinya1. Pelaksanaan Evaluasi 2 Sem 5.000.0002.

M.Pd. binBASYAH selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs.Mumung Bastaman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Pejabat PembuatKomitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, DirektoratPembinaan Jenderal Menajemen Pendidikan Dasar dan Menengahmenandatangani Surat perjanjian Pemberian BlockGrant antara DirektoratHal. 18 dari 105 hal. Put.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PembinaanSekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Menajemen PendidikanDasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor:1446/C3/DS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannyatentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai RintisanSekolah Bertaraf Internasional (SMPRSBI) Tahun 2008;Hal. 35 dari 105 hal. Put.

Pengadaan Kamera handicam 1 Buah 7.000.0009 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002. Pengelolaan Menajemen berbasis ICT 6.000.0003. Operasi MBS Insentif 2 Sem 52.000.0004. Pendokumentasi Standar SBI dalam ICT 2.000.0005. Pelaksanaan Kerja Sama antar SBI 10.000.00010. Program Pengembangan Dana Penggalian 10,000,000Sumber Pendidikan Beserta Implementasinya1. Pelaksanaan Evaluasi 2 Sem 5.000.0002.

Mengelola menajemen kas termasuk pengambilan uang , yang harusmengikuti prosedur yang berlaku.e Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimanabesarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpanganPenggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari

ditunjuk sebagai Pemegang Kunci Utama Brankas BRI Unit Gunung Tua,berhak untuk memegang dan menyimpan kunci utama Brankas, sedangkan kuncigemboknya dipegang masingmasing 2 (dua) orang teller ;Menimbang, bahwa Bank BRI unit Gunung Tua didalam kegiatan perbankan yangantara lain menerima uang simpanan dari nasabah, selanjutnya uang nasabah tersebutdisimpan dalam Brankas Bank BRI ;Menimbang, bahwa Buku Pedoman Operasional Brinets merumuskan tugas dantanggung jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola menajemen

;Menimbang, bahwa terdakwa Nusyirwan, tidak melaksanakan tugas dantanggungjawab sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam Buku Pedoman OperasionalBrinets, yang merumuskan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitumengelola menajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindariterjadinya kelebihan kas, Mengelola menajemen kas termasuk pengambilan uang harusmengikuti prosedur yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Negara,halaman 24dari 26 hal, putusanNomor

Mdnempat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratusrupiah) dan di temukan kekurangan fisik sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratudua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Buku PedomanOperasional Brinets, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitumengelola menajemen kas BRI Unit untuk kelancaran operasional sertamenghindari terjadinya kelebihan kas.

Mengelola menajemen kas termasukpengambilan uang , yang harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Mengelola menajemen kas termasukpengambilan uang , yang harus mengikuti prosedur yang berlaku.Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuanganNegara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkanhasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanHalaman 11 dari 49.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor :37/ Pid. Sus. K/ 2012 / PN.

;Menimbang, bahwa Buku Pedoman Operasional Brinets, merumuskanTugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit diantaranya yaitu mengelola menajemenkas BRI Unit untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihankas, Mengelola menajemen kas termasuk pengambilan uang, yang harusmengikuti prosedur yang berlaku.

;Menimbang, bahwa didalam Buku Pedoman Operasional Brinets,merumuskan salah satu Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit adalahMengelola menajemen kas termasuk pengambilan uang, yang harus mengikutiprosedur yang berlaku yaitu harus bersamasama dengan petugas Teller danharus ada izin dari Pimpinan Cabang.

Selanjutnyaberdasarkan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11halaman5ddari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMTahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil,Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat PNSyang menduduki jabatan administrasi diusulkan oleh Pejabat YangBerwenang (PYB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).PYB sebagaimana dimaksud (in casu) adalah Sekretaris DaerahKabupaten Aceh Timur, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undangundang

Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbanganhukum Majelis Hakim Judex Factie yang menyatakan Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan usulandari Pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentianterhadap seorang PNS di lingkungannya, dengan demikian dalilPenggugat tidaklah beralasan hukum ( vide Putusan PTUN BandaAceh Nomor: 39/G/2019/PTUNBNA, tanggal 11 Desember 2019halaman 65 alinea 2 ) ;2.Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen

suratpersetujuan berlayar (SPB) mengakibatkan kecelakaan kapal dan ataskecelakaan kapal tersebut mengakibatkan kematian maka perbuatanterdakwa patut melanggar ketentuan pasal 323 ayat (3) jo pasal 219 ayat (1)UU RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran; Bahwa kelaiklautan yaitu terpenuhinya setiap kondisi kapal yang akanberlayar sesuai daerah pelayarannya yang meliputi pencegahan pencemarandari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal, status hukum kapal,kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, menajemen

Meterologi yang dimaksudkan menyangkut tentang prakiraan untukkapal,prakiraan cuaca pelayaran yang akan dilewati; Bahwa mengenai keselamatan kapal, pencegahan pencemaran darikapal, pengawakan kapal, garis muat kapal, kesejahteraan awak kapal,status hokum kapal menajemen keselamatan dan pencegahan pencemarankapal dan menajemen keamanan kapal antara lain:a.

Menajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal yaitusatu kesatuan system dan prosedur serta mekanisme yang tertulis danterdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untukpengaturan, pengawasan dan peninjauan ulang serta peningkatan terusmenerus dalam rangka mempertahankan terpenuhinya seluruhkesesuaian terhadap standar keselamatan dan pencegahan pencemaran;h.

Menajemen keamanan kapal yaitu satu kesatuan system dan prosedurserta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaanangkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengawasan danpeninjauan ulang serta peningkatan terusmenerus dalam rangkamempertahankan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap kesiapankapal menghadapi, mempertahankan dan menjaga keamanan kapaldalam rangka meningkatkan keselamatan kapal;Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpangkapal serta barang muatan

Kristine Lim selaku wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa yaitu:

• ETHAN MULIA CHUA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 28 April 2009;

(empatjuta lima puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan tugas sebagaiberikut :Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN PdgMenerima nota tindakan dari pasien;Menerima uang dari pasien;Membayar kelebihan uang muka pasien;Melakukan pengesahan transaksi piutang;a fF ee PMelakukan update bayar pada SIM (System Informasi Menajemen) RumahSakit;Menerima pendaftaran pasien rawat jalan;7. Menerbitkan SEP (Surat Egibilitas pasien) untuk pasien BPJS;pe8.

Sudarso PadangSejak tanggal 1 Juni 2009 sampai saat sHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN Pdgekarang ini sedangkan CARLO EKO WIDOYOKO Sejak tanggal 10Oktober 2012 sampai saat sekarang ini;Bahwa tugas dan tanggung Jawab DONATUS SALAMANANG PGL DONATUS (terdakwa) bekerja sebagai sebagai kasir adalah Menerima nota tindakan dari pasien, Menerima uang dari pasien, Membayar kelebihan uang muka pasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan update bayar pada SIM (System Informasi Menajemen

Menerima nota tindakan dari pasien;Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 675/Pid.B/2020/PN PdgMenerima uang dari pasien;Membayar kelebihan uang muka pasien;Melakukan pengesahan transaksi piutang;ae @Melakukan update bayar pada SIM (System Informasi Menajemen)Rumah Sakit;6. Menerima pendaftaran pasien rawat jalan;7. Menerbitkan SEP (Surat Egibilitas pasien) untuk pasien BPJS;8.

(empat juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kasir mempunyai tugas yaitu:Menerima nota tindakan dari pasien, Menerima uang dari pasien, Membayarkelebihan uang muka pasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang,Melakukan update bayar pada SIM (System Informasi Menajemen) RumahSakit, Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, Menerbitkan SEP (SuratEgibilitas pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan kwitansi (diluar jam kerjadan pada hari libur);

Tossa Salimas Finance) diantara bulan Nopember2008 / bulan Desember 2008 (menajemen bagian personalia) dalampengertian bahwa Penggugat telah dituduh menggunakan uang perusahaanHal. 1 dari 21 hal. Put. No.910K/PDT.SUS/2010yaitu. biaya proses dokumen kendaraan motor hilang yang diantaranyaBiaya Laporan Pemeriksaan, Biaya Berita Acara Pemeriksaan, BiayaLaporan Kemajuan Dan Biaya Surat Pemblokiran dari kepolisian setempatuntuk diri sendiri, sehingga menajemen perusahaan PT.

Tossa SalimasFinance melakukan suatu tindakan terhadap Penggugat, dalam pengertianPenggugat dirumahkan, serta Tergugat / pihak menajemen PT. TossaSalimas Finance juga melakukan tindakan pemblokiran terhadap upahPenggugat pada Periode bulan Januari s/d bulan April 2009, supaya upahPenggugat dapat dicairkan oleh Tergugat / PT.

Selanjutnyasekira pukul 16.00 wib terdakwa melewati pos parkir Kincai Plaza denganmengatakan nanti saya tunggu di pangkalan ojek PSPT di Kincai Plaza.Selanjutnya sekira Pukul 18.00 wib saksi NOVI SAPUTRA lewat di depanpos ojek PSPT yang di janjikan sebelumnya oleh terdakwa namun pada saatitu Saksi NOVI SAPUTRA tidak dapat menemukan terdakwa.Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 Pukul 09.30wib saat saksi NOVI SAPUTRA sampai di depan ruangan menajemen kantordishub Kota Sungai Penuh terdakwa

AhmadYani, No. 01, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan SungaiPenuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 Pukul 09.30wib saya sampai di depan ruangan menajemen kantor dishub KotaSungai Penuh pelaku menarik jempol saya mengajak kedepanpekarangan kantor sesampainya di Garasi Mobil Kadis Dishub sayamengatakan Kalau mau Duel jangan disini di belakang kantorwalikota Sungai Penuh dan pelaku mengatakan di sini saja Dankemudian pelaku langsung mengayunkan

dengan keras, menjatuhkan, merupakan jugaperbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kwalifikasi penganiayaan,apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak daripelaku ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan paraSaksi dan terdakwa serta faktafakta hukum yang terungkap di dalampersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana bahwa pada hariSabtu tanggal 30 Desember 2017 Pukul 09.30 wib terdakwa bertemu dengansaksi Novi Saputra di depan ruangan menajemen

PUTUSANNomor 0121/Pdt.G/2016/PA.BktDN ep PN abl pcgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:XKXXKKXKKXKXKKXKKKKKKKKKKKXKKKAKXKAKAXX, UMur 42 tahun, agama Islam,pendidikan D3 Menajemen Pemasaran, pekerjaan jualan, tempatkediaman di Jl.

Teukur Umar NO. 15 RT/RW 001/002, KelurahanBenteng Basar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, KotaBukittinggi, sebagai Penggugat;melawanXXXKXKXKXKKXKXKKKKKKXKKKXKXKKXKAXKXAKM, UMur 47 tahun, agama Islam,pendidikan S2 Menajemen Pemasaran, pekerjaan jualan, tempatkediaman di Jl.

lain yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Palembang, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukummelakukan penggelapan berupa dokumen penawaran PT Sinar Musi Jaya (SMJ) yangdilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannyaatau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracarasebagai berikut:Bahwa terdakwa selaku kepala pembelian PT OKI Pulp & Paper denganjabatan sebagai Kepala Bagain Departemen Material Menajemen

telahdiuraikan pada dakwaan primair tersebut di atas, terdakwa telah dengan sengajamemiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannyatermasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karenakejahatan, yaitu barang berupa dokumen penawaran PT Sinar Musi Jaya (SMJ)perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa selaku kepala pembelian PT OKI Pulp & Paper denganjabatan sebagai Kepala Bagain Departemen Material Menajemen

Nomor 3089 K/Pdt/2018Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;Memerintahkan agar Pt.Lamteh di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Roebiandini & rekan,untuk tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017;Memeriksa aspek Legal, menajemen, organisasi dan keuangan PT.Lamtehsecara umum;Menugaskan 3 (tiga) orang tenaga ahli independen masingmasing : 1. DR.LizaLaila Nurwulan Msi.Ak.CA. 2. Invan S.Indrapradja SH.MH. 3. Ruslina Lisda, SE.,Msi.Ak.CA. untuk memeriksa PT.

Tergugatbertempat tinggalbersama dirumah orang Tergugat ;Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat selama 17 tahunbelum dikaruniai anak ;Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Pengguygat dan Tergugatberlangsung harmonis, namun sejak yang mana kira kira mulai bulanOktober 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang penyebabnya antara lain masalah ekonomi, Penggugat danTergugat sering tidak cocok dengan menajemen

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipilNegara (Ssebelumnya diatur dalam pasal 25 UndangUndangnomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43tahun 1999), Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen ASN (sebelumnyadiatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah

PTUNSMDkarena sesuai dengan wewenang atributif berdasarkan ketentuanUndangUndnag Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarapada Pasal 53 huruf e yang berbunyi: Presiden selaku pemegangkekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama danmadya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikotadi kabupaten/kota, dan berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (2) PP11 Tahun 2017 tentang menajemen

Bahwa Tanpa mengulangi ketentuan bunyi Pasal 87 Ayat4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwadalam ketentuan Peraturan Perundangundangan sebelumnyabaik dalam Pasal 23 ayat 5 huruf c UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 danPasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian

Bahwa dalam wujud komitmen pemerintah dalamPemberantasan Tindak Pidanan Korupsi BKN , KPK dan KASNmelakukan Kooordinasi yang selanjutnya ditindak lanjuti melaluisurat BKN Nomor: k2630/V 555/99 perihal koordinasi bersamaHalaman 25 Putusan Nomor: 01/G/2019/PTUNSMDterkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian yang yangpada intinya mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian baikInstansi Pusat maupun Daerah untuk mendorong penegakanperaturan terkait menajemen ASN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat