S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 30 Mei 2014 tentu dengan kajian yuridisdan hasil gelar perkara yang maksimal;Justru setelah Termohon Praperadilan sekarang Pemohon PeninjauanKembali mengkaji secara lebih mendalam pertimbangan putusan Hakim yangterurai dalam Putusan Praperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks tanggal 22Juli 2014, banyak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukanoleh Hakim Praperadilan;Hal. 6 dari 19 hal. Put.

;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengkaji lebin mendalamkronologis fakta hukum yang termuat dalam halaman 2 sampai denganhalaman 6 putusan praperadilan, dari angka 1 sampai dengan angka 15,tidak ada yang menyatakan dan menguraikan Hj. SURYANI SAAD ABRARmeminta dan meminjam sertifikat sebagaimana yang termuat dalamHal. 7 dari 19 hal. Put.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Bahwa gelar perkara yang dilakukan olehPolda Sulselbar telah mengkaji dan mendalami dari aspek hukum pidanayang merupakan kewenangan Termohon Praperadilan selaku Penyidik;Bahwa antara Hakim Praperadilan dengan Termohon Praperadilan selakuPenyidik terdapat perbedaan pandangan yang berbeda.

Adapun perbedaanantara pandangan Hakim Praperadilan dengan Termohon selaku Penyidikadalah Hakim Praperadilan menghendaki Termohon menguraikan secarajelas mengenai aspek keperdataannya, sementara Termohon selakuPnyidik tindak pidana hanya mengkaji dari aspek pidana, dengan caraHal. 12 dari 19 hal. Put.

Berdasarkan ketuhananYang Maha Esa, yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaranHukum Masyarakat dan Bangsa Indonesia;Mohon pertimbangan Majelis Tingkat Kasasi mengkaji, menguji yangdalam kenyataannya dalam fakta persidangan Penggugat/ Terbandingmendalilkan tentang agama, dan tertera dalam putusan PengadilanAgama Cimahi Nomor 043/Pdt.G/2013/PA.Cmi, pada poin tentanghukumnya sesuai dengan asas actori incubit probation (vide Pasal 163HIR) bahwa jelas Pengggugat/Terbanding mendalilkan agama sebagaialasan

untuk merawat anakanak, mohon Majelis Hakim menguji,mengkaji dan menimbang putusan Hakim Tingkat Pertama PengadilanAgama Negeri Cimahi, dimana tertera dalil tersebut:a.

Kartu Keluarga kepadaPenggugat dengan alasan kepada Tergugat buat data Pilkada(bukti SMS dari RT Jejen Terlampir);Ternyata putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak relevandengan substansi gugatan dan harus di kesampingkan, mohonpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengkaji ulang sesuaidengan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 1 dan 2;1. Setiap orang bebas memeluk agamanya, danberibadatmenurut agamanya;2.

Nomor 420 K/Ag/2014Terlinat jelas bukti tidak mengutamakan kelangsungan hidup anak;Mohon Majelis Hakim mengkaji dan menguji pasal a quo tersebut;d.

:Mengkaji makna dari ayatayat yang terkandung dalam Al Quran yang telahditerjemahkan dalam Bahasa Indonesia bukan menggunakan Hadist yangPutusan No. 1192/Pid.B/2013/PN.LPdigunakan umum oleh Agama Islam yang lainnya dikarenakan Hadist tersebuthanya karangan orang saja. ;5. Membenarkan Nabi Muhammad SAW merupakan nabi penutup dan mengakuiadanya nabi lain selain nabi yang akan hidup setelah Nabi Muhammad SAW,namun bukan nabi yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. ;6.

pada saat mengingat Sholat yang tidakditentukan berapa kali sehari dan juga tidak ditetapkan waktu melaksanakanSholat dalam sehari tersebut, dan pembacaan ayatayat dalam SholatSholattersebut dengan menggunakan Bahasa Indonesia atas terjemahan ayatayat yangterkandung didalam Al Quran, dan tidak membenarkan serta tidak mengikutipelaksanaan Sholat sebanyak 5 (lima) waktu yakni Sholat Shubuh, Dzuhur,Ashar, Maghrib dan Sholat Isya, serta pembacaan ayatayat dalam Sholatdengan menggunakan Bahasa Arab. ; Mengkaji

Diasudah mulai mengkaji caracara untuk menerbitkankebijakankebijakan yang bersifat menggagalkan nelayandan manusiamanusia Indonesia yang beraktifitas di laut Pada menit 09.33 :Permen 71 Tahun 2015 adalah tentang wilayah penangkapanIkan dan pelarangan alat tangkap yang paling terpukul ituadalah nelayan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa ?

(HC) SUSI PUDJIASTUTImendapat informasi berupa unggahan video Terdakwa di youtubeyang antara lain mengatakan : hari ini, pasca Susi dilantik olehJokowi pada bulan Juli ya Dia sudah mulai mengkaji caracarauntuk menerbitkan kebijakankebijakan yang bersifatmenggagalkan nelayan dan manusiamanusia Indonesia yangberaktifitas di laut yang dikirimkan oleh LILLY APRILYAPREGIWATI, S.Pi., M.Si dan saat itu juga DR.

Diasudah mulai mengkaji caracara untuk menerbitkankebijakankebijakan yang bersifat menggagalkan nelayandan manusiamanusia Indonesia yang beraktifitas di laut Pada menit 09.33 :Permen 71 Tahun 2015 adalah tentang wilayah penangkapanikan dan pelarangan alat tangkap yang paling terpukul ituadalah nelayan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa ?

keuanganNegara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Salatiga telah menganggarkan pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga untuk kegiatan Pengadaan AlatPeraga/Praktek Siswa sebesar Rp7.011.614.000,00 (tujuh milyar sebelasjuta enam ratus empat belas ribu Rupiah) yang berasal dari APBD KotaSalatiga berdasarkan Perda No.1 Tahun 2007, yang kemudian dituangkandalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).Bahwa kemudian untuk mengkaji

Mengkaji kebutuhan alat peraga/praktek sekolah berupa alat mediapembelajaran dan alat laboratorium bahasa untuk SD, SMP, SMA danSMK.b. Mengiventarisir alat peraga/praktek sekolah berupa Alat MediaPembelajaran dan Alat Laboratorium Bahasa untuk SD, SMP, SMA danSMK.c.

bahwaterdakwa Hak nya belum dicabut, karena yang dicabut haknyaadalah atas obyek yang telah dieksekusi sedangkan yang digarapoleh terdakwa bukan obyek yang dieksekusi ;Menimbang bahwa sebaliknya Penuntut Umum tidakmengajukan kontra memori banding ;Menimbang bahwa atas memori banding dari terdakwatersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwamemori banding tersebut lebih menitikberatkan pada masalahkepemilikan baik mengenai batas, persil maupun riwayat obyeksengketa, dimana majelis tidak akan mengkaji

sengketakepemilikan atas obyek tersebut juga tidak akan mengkaji buktibukti putusan perkara perdata, karena sengketa kepemilikanHal. 10 dari 17 hal.

Barang siapa ;2.Melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwadengan putusan hakim hak tadi telah dicabut ;,Menimbang, bahwa dalam mengkaji masalah ini majelis HakimPengadilan Tinggi hanya akan melihat adakah perbuatan pidanayang dilakukan oleh terdakwa dengan menguraikan antaraHal. 11 dari 17 hal.

Put.No.356/Pid/2015/PT.MksDipindai dengan CamScanner Pertimbangannya menitikberathan dan menjadikan daset pahwadengan telah dieksekusinya ebyek sengketsa berarti secara nyataTerdakwa telah dicabut Haknya atas obyet sengketa(hal.i alinekedua,ketiga,hal 17 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri):Menimbang, bahwa apabila tita mengkaji pasal 227 FUHPidana edie! R. Soestlo tentang Kiteb Undang Undang HukumPidana (KUMP) serta komentar komentarnya, penerbit PoliteiaBogor, terdapat dalam Bab VII!

menggali,mendalami, dan mengkaji fakta tersebut di dalam persidangan.Majelis Hakim Agung yang Terhormat.Memang benar dalam perkara ini Oditur Militer yang mendakwaTerdakwa sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Ill12Surabaya, akan tetapi selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HakimHal. 8 dari 17 hal. Put.

Walaupunsebelumnya Majelis Hakim telah terlebin dahulu memutus bebas perkara Saksi1, akan tetapi jika cara menggali, mengkaji sebuah fakta dan juga caramembuktikan Majelis Hakim seperti apa yang dilakukan dalam perkaraTerdakwa ini, maka bukan hal yang aneh...!!!

Nomor 346 K/MIL/2017tersebut dapat menjelaskan kandungan Narkotika yang ada pada urineTerdakwa dan Saksi1 berasal dari zat apa.2) Jika sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak aktif dan tidak adakeinginan untuk menggali, mendalami dan mengkaji keterangan Terdakwadan Saksi1 yang menyatakan bahwa minuman keras yang diminumbersamasama dengan Sdr Andi pada tanggal 4 Desember 2014 telahdicampur dengan narkotika jenis Extasi (Inex) merk Sakura, makaseharusnya Majelis Hakim mendalami dan mengkaji

Akan tetapi karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkaratersebut, sadar bahwa penegakan hukum dan keadilan yang didasarkan padasuatu kebenaran berada pada keputusannya, maka dapat kita lihat bersamabetapa gigihnya Majelis Hakim untuk menggali, dan mengkaji berbagaiketerangan yang ada.

Majelis Hakim yang tidak mau mendalami dan mengkaji faktayang ada tersebut, Majelis Hakim yang ingin membebaskan Terdakwa darisegala dakwaan, maka bukan hal yang aneh jika pada pertimbanganpembuktian unsur tindak pidana khususnya unsur kesatu Setiap penyalahguna Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan tidak terpenuhi.2) Ketidakcermatan dalam Pembuktian.Majelis Hakim Agung Yang Saya Hormati.Walaupun secara pribadi saya sebagai orang hukum sedikit kurang bisamemahami akan ketentuan Pasal 127 UndangUndang

Nomor 660 PK/Pdt/2017untuk mengkaji dan menganalisa dengan cermat karena memunculkanpertanyaan bahwa transaksitransaksi manakah yang benar? Apakahtransaksi yang dibuat tanpa memberi uang? Ataukah transaksi yang dibuatdengan memberi uang? Keterangan semacam itu samasekali tidak memilikinilai hukum.

Dan oleh karena majelis hakim padakedua tingkatan peradilan tersebut tdk mengkaji dan menganalisa uraian inisehingga tidak dijadikan pertimbangan dalam menerapkan hukum. Hal inipenting dikaji karena bertalian erat dengan bukti yang diacungkan olehtermohon ada tercantum nama Laane dan bukan Laane Ibrahim. Dalilpemohon diatas beralasan karena sesuai dengan bukti baru yang diajukanoleh pemohon sebagaimana terlampir.

Keberatan ke enam:Demikian pula dengan kutipan halaman 19 alinea 4 dan 5 Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Labuan Bajo;Terhadap Uraian diatas, pemohon berpendapat bahwa pada dasarnyamajelis hakim pengadilan tinggi Kupang yang mengamini putusanputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak cermat bahkan samasekali tidak mengkaji atau menganalisa uraian tersebut sehingga kelirudalam menerapkan hukum;Pendapat pemohon diatas beralasan karena baik perkara

Berdasarkan uraian keberatankeberatan diatas menandakan bahwa MajelisHakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak mengkaji dan menganalisa fakta danbukti hukum secara menyelurun sehingga keliru menerapkan Putusansehingga dengan gampang menguatkan putusan Pengadilan Negeri LabuanBajo yang kentara salah dalam menerapkan hukum karena :1. Gugatan ditujukan kepada Tergugat yang tidak jelas dan kabur;2. Batasbatas obyek sengketa yang digugat tidak jelas dan kabur;3.

Tidak mengkaji dan menganalisa bukti formil dan bukti materiil secarabersamasama dengan teliti dan cermat;5. Lebih mengamini bukti formil yang diajukan Termohon dari pada yangdiajukan oleh Pemohon;6. Tidak melakukan pengkajian dan analisa secara menyeluruh dan hanyaikutikut saja dengan mengamini;7.

memberikan kesempatan Terdakwa menjadiPrajurit TNI AD, dengan tetap mengedepankanprinsip untuk menjadikan kesalahan yang lalusebagai cermin melangkah lebih baik dimasayang akan datang.Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukanoleh Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukanKontra Memori Banding.Bahwa terhadap Memori banding yang diajukanoleh Terdakwa, Majelis hakim Tingkat Banding akanmengemukakan pendapatnya sebagai berikutTerhadap keberatan ad.1Bahwasetelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dan mengkaji

1melangsungkan perkawinan secara Agama Islam danberlanjut hingga statusnya suami Istri dan justruini lah yang menjadi perkaranya sekarang ini.Sedangkan Terdakwa sebelumnya pernah kumpul kebodengan perempuan lain memang tidak terungkap dantidak ada dalam fakta hukum pada putusanPengadilan Tingkat Pertama, sehingga atas faktafakta tersebut diatas keberatan Terdakwa dalammemori bandingnya akan dipertimbangkan lebihlanjut.Terhadap keberatan ad.2Bahwasetelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dan mengkaji

hari .....sehari sehari selaku anggota Intel tidak terlepasdari kehidupan malam dan kehidupan yang mengarahkepada hal hal yang negatif namun tupoksinyamemang dalam rangka Penyelidikan, Pengamanan danPenggalangan dikalangan yang demikian sehinggakeberatan Terdakwa dalam memori Bandingnya akandipertimbangkan lebih lanjut.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsurtindak pidana yang dilakukan dalam PutusanPengadilan Militer I04 Palembang Nomor : PUT/101K/PMI 04/AD/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010,setelah mengkaji

Meskipun demikianpengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana 6 bulan penjarasebagaimana amar putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjk dan kemudiandiperberat menjadi 8 bulan oleh Judex Fact;Seharusnya Judex Facti mengkaji, bahwa UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2004 tidak mengenal pasal sebagaimana pasal yang disebutkandalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu(melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2004) maupun dalam dakwaan kedua (melanggar Pasal 45 UndangUndangRI

Selain itu seharusnya JudexFacti juga mengkaji, bahwa Hakim pada tingkat pertama dalam perkara aquo dalam putusannya menerapkan pasal lain di luar pasal yang disebutdalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatumaupun dakwaan kedua;Dari fakta hukum di atas, seharusnya Judex Facti membatalkan putusanPengadilan Negeri Mojokerto Nomor 893/Pid.Sus/2015/PN.Mjk yangselanjutnya mengadili sendiri dan menjatunkan putusan yangmembebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum;Dengan

No. 740 K/PID.SUS/2016Mojokerto tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjk. yangselanjutnya mohon Mahkamah Agung berkenan untuk mengadili sendiri danmenjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa daridakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum;Bahwa Penjelasan sebagaimana dimaksud point 3.2 di atas,Bahwa Judex Facti tidak mengkaji apabila putusan Pengadilan tingkatpertama tidak mencerminkan keadilan, karena pengadilan tingkat pertamadalam pertimbangan hukum perkara a quo telah menghilangkan

Seharusnya Judex Facti mempertimbangkan, bahwa Hakim tingkatpertama tidak menjadikan keterangan saksi dan keterangan Terdakwasebagaimana point 5.1 sampai dengan 5.4 adalah sebagai akibat Hakimtingkat pertama sedari awal persidangan telah bersikap apriori denganTerdakwa;Bahwa apabila dalam Hakim tingkat pertama dalam persidangan bersikapobyektif dari awal persidangan, dan atau Judex Facti mengkaji fakta hukumdi persidangan baik yang tertuang dalam salinan putusan maupun dalamberkas perkara a quo,

Padahal dalam surat itu, Panwas Kota Medan akanmemeriksa, meneliti dan mengkaji laporan dugaan penyebaran form C6telah direkayasa sedemikian rupa, melibatkan aparat penyelenggaraPemilinan secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan maksud untukmemenangkan pasangan calon Nomor Urut 1 ; Wilayahwilayah dan masyarakat Pemilih yang menjadi basispendukung pasangan Nomor Urut 2 (Penggugat) dengan sengaja tidakdiberikan undangan form C6.

14Desember 20015 perihal permintaan menerbitkan rekomendasiPilkada Susulan/Lanjutan yang pada intinya menyebutkanmenduga bahwa tingkat partisipasi pemilinan kota Medan hanya24 persen dari jumlah DPT Kota Medan diduga disebabkanpenyebaran form C6 yang tidak tersebar secara meratasehingga dapat diduga melibatkan aparat penyelenggara pemilusecara terstruktur, sistematis dan massif ; Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia PengawasPemilihan Kota Medan menganggap perlu untuk memeriksa,meneliti dan mengkaji

Bahwadugaan ini didasarkan pada buktibukti permulaan yang cukup, denganamat banyaknya surat pernyataan masyarakat yang terdaftar dalamDaftar Pemilin namun tidak diberikan undangan C6 oleh penyelenggaraPemilinan pada tanggal 9 Desember 2015 ; 200 22Page 10 of 5719.Bahwa karenanya, diperlukan waktu bagi Panwas Kota Medan untukmemeriksa, meneliti dan mengkaji dugaan pelanggaran aparatpenyelenggara Pemilihan TerS@bit 5 =n=s

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut ad 2,setelah membaca, mempelajari dan mengkaji berkasperkara, BAS dan Putusan Pengadilan Militer TingkatPertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwaterhadap keberatan ini akan menjadi pertimbanganMajelis Hakim Banding dalam mengambil sikap untuksampai kepada putusannya, karena tTerdakwa dalamperkara ini adalah perbuatan pengulangan, bahkansebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin bahkanpidana.3.

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut ad 3dan ad 4, setelah mempelajari dan mengkaji berkasperkara, BAS dan Putusan Pengadilan Militer TingkatPertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwakeberatan Oditur Militer tersebut akan = menjadipertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutusperkara ini.4.

Majelis Hakim TingkatPertama,karena bagi prajurit yang seharusnya hadirsetiap hari bahkan siap siaga 24 jam, kalau sekalitidak masuk tanpa ijin berarti' tidak disiplin danMenimbang12Majelis Hakim Banding menilai Terdakwa masih sepertiyang dulu tidak punya disiplin dan motifasikerja.Sehingga terhadap keberatan Oditur Militer iniakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dalammengambil putusan/memutus perkara ini.5.Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut ad 6 danad 8, setelah mempelajari dan mengkaji

Bahwa selain itu) banyak hal hal yang memberatkanTerdakwa sesuai dengan fakta fakta dipersidanganTerdakwa tidak dimasukan dalam pertimbangan putusanPengadilan Tingkat Pertama.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 08Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya Nomor: 132K/PM.I1 08/AU/V/2011 tanggal 5Juli 2011, Majelis Hakim Banding berpendapatPengadilan Militer Tingkat Pertama dalammempertimbangkan keterbuktian unsur unsur tindakMenimbang14pidana

KimSiong pada tanggal 26061977, yang diteguhkan dalam Surat Keterangan No.018/KetKa/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina perkawinanAgama Buddha tertanggal 10 November 2018 dan Pemohon dan Kim Siongtelah hidup dan tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isitri olehkarena itu mohon supaya dinyatakan bahwa perkawinan secara Adat yangdilaksanakan oleh Pemohon ( Neng Sah ) dengan suami Pemohon bernama KimSiong, pada tanggal 26 Juni 1977 adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa sebelum mengkaji

peristiwa yangdihadapi pemohon.Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengacu padaketentuan Pasal 36 UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelahadanya penetapan pengadilan dan pula mengacu pada Yurisfrudensi MARI yangdirujuk oleh Pemohon yaitu Putusan MARI Nomor 1776K/Pdt/2007 ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan perkawinan adalah sah, makaPengadilan akan mengkaji

(Vide VasantPuspa, Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia,, Jakarta : Djambatan, 1996, hal.43.)Menimbang, bahwa jika ketentuan diatas dikaitkan dengan petitumpermohonan Pemohon yang berisi tuntutan Supaya Pengadilan NegeriTangerang menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan suamiPemohon yang bernama Kim Siong (Alm) adalah Warga Negara Indonesia yangtelah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Agama Buddha pada tahun1977 adalah sah menurut hukum, maka hakim terlebin dahulu mengkaji buktibukti

Untuk mengkaji sejauhmana suatu keputusan pengadilan akan dapat dikatakan telahmemberikan keadilan dan kepastian hukum, maka ada beberapahal yang perlu dipedomani diantaranya :1. Keadilan.Berbicara masalah keadilan sebagaimana yang diamanatkanpada pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009,bahwa Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA.

Keberatan Oditur Militer.Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalammengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam PutusanPengadilan Militer l+11 Yogyakarta Nomor : 17K/PM Ie11/AD/IIV2014 tanggal 20 Mei 2014, maka ijinkaniah padakesempatan ini saya akan mengkaji sejauh mana kebenaran ataspertimbangan tersebut antara lain :1.

Pertimbangan Penilaian Sifat, Hakekat dan Akibat.Setelah mengkaji secara mendalam pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam menilai sifat, hakekat dan akibatperbuatan Terdakwa sebagaimana terurai pada halaman 27 (duapuluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta Nomor :17K/PM 111/AD/IIV2014 tanggal 20 Mei 2014, menurut hematsaya pertimbangan tersebut merupakan bentuk pertimbangan yangsetengah hati.

Akibat.Demikian juga dalam mengkaji pengertian masalahakibat? dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdawa,seharusnya kajian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hanyaberhenti sampai pada masalah kerugian. Apakah kerugaianmateriil yang dialami Korban, masyarakat dan kerugian namabaik Kesatuan.

Dalam mengkaji masalah kerugian Kesatuankhususnya nama baik, seharusnya Majelis Hakim TingkatPertama juga mengkaji sejauh mana pertimbangan untungdan ruginya bila Terdakwa tidak dipecat dari dinaskemiliteran, dengan Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran.Dengan mencermati pertimbangan tersebut, maka menuruthemat saya Terdakwa yang tidak jerajeranya melakukan tindakpidana pencurian, maka sangat tidak ada untungnyamempertahankan Terdakwa tetap berdinas menjadi prajurit TNI.Justru yang ada sebaliknya

No.253/PDT/2015/PT.Mksdengan berita acaraEKSCKUSI j on nn nn ne nen erence nen ne cnn nnn nn ne mene ne cn cn ncn Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsiterlawan akan dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangannya, dengan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;oo Menimbang, bahwa majelis akan mengkaji materiperlawanan pelawan , yang menurut majelis Hakim tinggibahwa

perlawanan ini disebut perlawanan pihak ( verzetpartij ) , Karena memang diajukan oleh pihak terlawan berkaitandengan batasbatas obyek sengketa yang akan dieksekusi ; Menimbang, bahwa dalam mengadili perlawanan memangtidak lagi mengkaji tentang sengketa kepemilikan lagi melaluipembuktian siapa yang berhak, sehingga seolah olah mengadiliHal. 17 dari 14 hal.

AmirMahmud, yang menerangkan bahwa benar telah dilaksanakan eksekusi diobyek sengketa dan pada saat itu tidak ada yang melakukan protes danpada saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara yang dahulusama sekali tidak ada perbedaan mengenai batasbatas obyek sengketa ; Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, mengingat didalamperkara Perlawanan tidak lagi mengkaji dan mengadili tentang materiperkara yang telah berkekuatan tetap, melainkan hanya berkaitan denganletak obyek sengketa dan batas

MENGADILI:Dalam Eksepsi-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Provisi-Menolak tuntutan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban hukumnya berdasarkan Kepatutan untuk mengkaji ulang dan melakukan adendum atas nilai Kontrak Pertama Nomor: 105/SS/SPK/IX/2011, diberi tanggal 05 September 2011, Kontrak Ke-Dua dengan Nomor 124/SS/SPK/XII/2012, tanggal 01 Desember

melakukan kaji ulang atau addendum perjanjian sebagai perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sendiri dan hakPenggugat, karena Tergugat sebagai perusahaan dapat mengetahuiperbedaan yang mencolok antara nilai setiap unit Mess dengan luassebagaimana spesifikasi di atas, apalagi dibangun di daerah yang jauh darikota dengan jalan yang masih tanah, serta kendala cuaca yang berakibatbiaya transport maupun tenaga kerja yang sangat sulit dan mahal;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengkaji

Dalam Provisi1.2.Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan MessKaryawan type G6 yang kini menjadi Obyek Sengketa, sampai denganadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;Dalam Pokok PerkaraMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak melakukankewajiban hukumnya berdasarkan Kepatutan untuk mengkaji uang danmelakukan addendum

tersebut, Penggugat mengajukan surat penawaran melalui suratnyaNomor: 002/S/YMB/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 perihal Penawaran PekerjaanPembangunan Mess Kebun G.30untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah G.30Halaman 72dari 78Putusan Nomor 06/Pat.G/2016/PNPiqg.Tergugat dengan harga kontrak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perunit dan pada petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan secara hukum perbuatan Tergugat seolaholah tidak melakukankewajiban hukumnya untuk mengkaji

Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak melakukankewajiban hukumnya berdasarkan Kepatutan untuk mengkaji ulang danmelakukan adendum atas nilai Kontrak Pertama Nomor: 105/SS/SPK/IX/2011,diberi tanggal 05 September 2011, Kontrak KeDua dengan Nomor124/SS/SPK/X1I/2012, tanggal 01 Desember 2011 dan Kontrak KeTiga denganNomor: 064/SS/SPK/IV/2012, tanggal 04 April 2012, agar menyesuaikanvolume pekerjaan dengan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dariRancangan Anggaran Biaya untuk luas bangunan

.: Bahwa oleh karena pemohon banding dalam hal ini Terdakwa tidakmengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengkaji seluruhfakta yang terungkap di persidangan.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenaiketerbuktian unsurunsur tindak pidana dalam Putusan Militer III18Ambon Nomor : 157K/PM.IIl18/AD/X1/2013, tanggal 17 Januari2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut, Berita Acara Sidang dan

Olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaTerdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantasdipertahankan dalam dinas Militer, karenanya Terdakwa harusdijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.: Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer TingkatPertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/X1/2013, tanggal 17 Januari2014 dan Berita Acara Sidang mengenai keterbuktian unsurunsurtindak pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat MajelisHakim Tingkat Pertama telah memberikan

Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bik,tanggal 22 Oktober 2021, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan memoribanding sebagai alasan keberatannya terhadap putusan Penadilan TingkatPertama;Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwamemori banding tidak wajib dalam pemeriksaan tingkat banding sehinggasebagai yudex factie , Pengadilan Tinggi akan mengkaji

/ikadikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dansurat lain yang dianggap perlu);Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mengkaji berita acara danputusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bik, tanggal 22Oktober 2021, dan Tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusanHakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua alasanyang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum puladalam putusan

RAHMAN yang berbunyi:1) katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjax b fitnahorg..bgtu kah ilmu yg kw can. Taliasu kw tggu sy d stu eeee Bahwa kemudian unggahan status Facebook Terdakwa tersebut di komentarioleh beberapa orang tetangga Terdakwa yang berada di Desa Bobo yangberteman dengan Terdakwa di Facebook , kemudian Terdakwa membalaskomentar komentar tersebut dengan katakata:2) "Mabembe mmang mututnya sy bkin. 3) Sdh itu ..nakura ngaja sumbax.

YULINAR alias ITA yang manakeduanya memperlihatkan sendiri kepada Saksi berupa screenshoot daripostingan status Facebook Terdakwa tersebut; Bahwa Saksi melihat ada postingan dari akun Facebook Terdakwayang isinya katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasuf ilmu tauhid. Tapikerjax b fitnah org..bgtu kah ilmu yang kau cari. Tailasu kw tnggu sy d situ eeedan ada komentar Terdakwa dalam postingan tersebut yang isinya behhh..tdkada itu kata sabar d untoku.

NUR AIDA meminjam HPmilik Saksi untuk membuka akun Facebook milik Sdri NUR AIDA, namunbelum sempat login, Sdri NUR AIDA melihat postingan Terdakwa tersebut; Bahwa benar Saksi berteman dengan Terdakwa di Facebook yangmana Terdakwa menggunakan nama akun ADHE RCB; Bahwa benar Saksi dan Sdri NUR AIDA melihat status Terdakwa yangmenyebutkan katanya blayar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapikerjax b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari.

Sigi merupakan suatu hal yang tidak layakdalam berkomunikasi dan setelah ahli cermati dan memperhatikan dengansaksama isi komentar yang diunggah di media sosial tersebut, terdapatbeberapa fakta bahasa yang diduga memiliki muatanPenghinaan/Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman seperti diuraikanberikut: Deskripsi Teks:Katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf Ilmu tauhid, tapi keyanx b finahorg. Bgtu kah ilmu yg kw cari.

Sigi, Terdakwa mengetik dan mengunggah status dankomentar dalam akun Facebook Adhe Rcb tersebut; Bahwa benar Terdakwa memposting kalimat di status dan komentarFacebook Terdakwa, sebagai berikut:1. katanya blayar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjaxb fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dglparaf KM HAI HA II 2. "Mabembe mmang mulutnya sy bkin;3. Sdh itu ..nakura ngaja sumbax.

2009MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangtanggal 16 Maret 2009 telah diajukan dalam tenggangwaktu. dan dengan tata cara menurut ketentuanperundang undangan, maka oleh karena itu) permohonanbanding secara formal dapat diterima.Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding,oleh karena itu) maka Majelis Hakim Banding tidak akanmenanggapinya lebih lanjut.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsur tindakpidana yang dilakukan dalam putusan PengadilanMiliter Il 10 Semarang Nomor:PUT/22 K/PMT II10/AD/II/2009 tanggal 16 Maret 2009.Bahwa setelah mengkaji

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa perludiperberat dengan pertimbangan selama menjalanipidana, selama waktu. tersebut dirasa cukup bagiTerdakwa guna merenungkan diri serta tafakur sehinggatidak mengulangi perbuatannya lagi.Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkanoleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah MajelisHakim mengkaji pertimbangan pertimbangan dalamputusan tersebut diatas, Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana pokok berupa penjara