Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 25 tanggal 25 Juni2007 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Sri RayahuHadi Prasetyo, SH ( S.K Menkeh RI No. C129.HT.03.01Th. 1999 ) atas sebidang tanah Persil 60 D.III GirikC.377 seluas 1071,05 m2 yang terletak di KelurahanPondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, KabupatenTangerang, dengan ibatas batas sebagai berikutUtara : berbatasan dengan tanahyang dikuasai oleh pihak kedua(PT.

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 19 tanggal 25Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT SriRayahu Hadi Prasetya, SH. ( S.K Menkeh RI No. C129.HT.03.01 Th. 1999) atas sebidang tanah Persil 60D.III = Girik C.377 seluas 307 m2 yang terletak diKelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang, dengan batas batas sebagaiberikut : Utara : berbatasandengan tanah Arimin ( sekarang tanah PT.

Menkeh RI. No. C129.HT.03.01 Th.. 1993 ) atas sebidang tanah Persil60 D. III Girik C.377 seluas 585 m2 yang terletak diKelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren,Kabuapten Tangerang, dengan batas batas sebagaiberikut : Utara berbatasan dengan tanahNoman ( sekarang PT. Jaya RealProperty ) 5Timur berbatasan dengan tanahmilik Arih ; Selatan berbatasan dengan tanah PT.

Menkeh RI No. C129.HT.03.01 Th. 1999 ) atas sebidang tanah Persil60 D.III Girik C.377 seluas 300 m2 yang terletak diKelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang, dengan batas batas sebagaiberikut : Utara :berbatasan dengan tanah Aisyah( sekarang PT. Jaya RealProperty ) 5Timur :berbatasan dengan tanah Aminah( sekarang tanah PT. Jaya RealProperty ) 5Selatan :berbatasan dengan tanah Sanim( sekarang tanah Ariah Sanim Gebeng )Barat :berbatasan dengan tanah Amsir11.

PENETAPANNomor : 861/Pdt.G.Int/2016/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikutdalam perkara antara : Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA, Pekerjaan : Advokat & Pengacara(berdasarkan SK MENKEH No. D29 KP.04.13 Tahun 1993 tanggal 11Agustus 1993, SK KPT JKT No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 tanggal 06Maret 1990, Anggota PERADI No.

A.93.10093 dan sebagai Kurator &Pengurus berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei2008, Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) No. 012.00141/KAIWT/2008), Mediator Bersertifikat serta CLA (Certified Legal Auditor),beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jl. Mampang PrapatanRaya No. 28, Jakarta Selatan 12790, Telepon (021) 7918 3561, 7919 1279,Fax (021) 7918 3561. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. Untukselanjutnya disebut : Penggugat Intervensi.Melawan:1.

Menkeh RI No. M09HT.05.01Th. 1998, yaitu 10% x Rp. 50.000.000.000, = Rp. 5.000.000.000, ditambahdengan 7,5% x Rp. 16.280.000.000, = Rp. 1.221.000.000, sehinggamenjadi sebesar Rp. 6.221.000.000,7. Biaya untuk perkara sebesar Rp. 300.000.000. ;8. Tambahan jasa penjualan Hak Tanggungan sesuai lamp Il Kep. Menkeh RINo. MO9HT.05.01 Th. 1998, yaitu 2,5% x Rp. 59.907.873.836, =Rp. 1.497.696.8461, ;9. Pembayaran titip jual aset pihak ke Ill Hak Tanggungan BNI (Persero) Tbksebesar Rp. 778.000.000.

Menkeh RI No.

Menkeh RI No. M09HT.05.01 Th. 1998, yaitu 10% x Rp. 50.000.000.000, = Rp. 5.000.000.000, ditambah dengan 7,5% x Rp. 16.280.000.000, = Rp. 1.221.000.000, sehingga menjadi sebesar Rp. 6.221.000.000, ; Biaya untuk perkara sebesar Rp. 300.000.000., ; Tambahan jasa penjualan hak tanggungan sesuai lamp Il Kep. MenkehRI No.

MENKEH AHU.AH.04.03 55 yang beralamat di Yustia & Co Law Office, Jalan TumpangRaya No. 32 SemarangJawa Tengah;2. Wenang Noto Buwono, SH., MH., SK. MENKEH AHU.AH.04.0338yang beralamat di Yustia & Co Law Office, Jalan Tumpang Raya No.32 SemarangJawa Tengah;Selaku Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit atau selakuPengurus dalam hal Termohon Pailit masuk dalam proses PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU);Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 727 K/Pdt.Sus/20115.

Menkeh AHU.AH.04.0301 beralamat diYustia & Co Law Office, Jalan Tumpang Raya No. 32 Semarang, JawaTengah; dan,2. Wenang Noto Buwono, SH., MH., SK. Menkeh AHU.AH.04.0338 yangberalamat di Yustia & Co Law Office, Jalan Tumpang Raya No. 32Semarang, Jawa Tengah, selaku Kurator;5.

Bahwn sutelah menkeh aniara Pemohon dengan Temoton sempat tinggslkumpul bersama sebagai svami istri di rumah Dinas Karyawan PT, PSG diGuniung, karena Pemohon bekeija di PT.

tindakan Jaksa Penuntut Umum yang secara terangteranganmemaksakan kehendak dengan mengajukan upaya Kasasi terhadap putusanbebas adalah sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Memang benar dalam ketentuan Pasal 259 KUHAP ada diatur tentangupaya Hukum Luar Biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum yangdapat diajukan hanya oleh Jaksa Agung (dalam hal ini bukan diajukan olehJaksa Penuntut Umum Kejati Lampung seperti dalam perkara ini);Sehubungan dengan Surat Edaran Menkeh

RI tanggal 10 Desember 1983Nomor M.14PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menjunjungtinggi hukum;Apapun pertimbangan lahirnya Surat Edaran MenKeh tersebut yang sudahberusia + 23 tahun dalam pelaksanaan KUHAP itu sendiri selain bertentangandengan ketentuan formal jo.

Meskipundalam Surat Edaran Menkeh tersebut juga dicantumkan persyaratanpersyaratannya yakni:Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi;Oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum, Surat Edaran yangbertentangan dengan undangundang kiranya perlu dipertimbangkan untukditinjau Kembali.

Hal ini karena Surat Edaran Menkeh tingkatnya lebih rendahdari undangundang dan/atau dengan Peraturan Pemerintah, juga SuratEdaran Menkeh bertentangan dengan prinsip pembaharuan hukum. Dengandemikian ada 2 alasan pokok untuk meninjau Surat Edaran MenteriKehakiman tersebut yakni:a. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 8Tahun 1981;Hal 13 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012b.

Menkeh No.AHU61789.AH.01.01> Tahun 2013, beralamat di KP.Klingit, Rt.004 Riw.08, Kel. Rawa Buaya, Jakarta Barat ;Dalam pakicr hemberiken kuasa kepada : 1. HEBER SIHOMBING, SH 5 =e 2s AGUS KRISNA YUDHA, S.H 5 nn= 3. METI HILDAWATI, S.H ; 4. ALBERT YULIUS, S.H ;( Advokat Magang ) ; 5.

Menkeh RI. No.D93.KP.04.13 / Tahun 1996beralamat di JI. Sosrokartono, Kaliputu 3 No.138 A Kudus,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2013 ; MULYO SETIYO WIBOWO, SH., Pekerjaan Advokat, beralamatkantor di JI. Mayor Kusmanto No.7 Rendeng Kudus ; . H.RAGIL SUTIYONO, SH.MH., Pekerjaan Advokat, beralamatkantor di JI.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,yang menkeh pada hari Rabi, tenggal 21 dana 2015, sesuai dangan wulipanata = Ne. Gay IDANZOIS yang dikeluarkan, oleh Kantor Urusan Agamatar yal 22 Aptil 2018: 2.

., SK Menkeh dan HAM RINo. C27.HT.03.02Th 2003 tanggal 14 Januari 2003; dan3. Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Purnama KertasindoNomor: 01 Tanggal 7 Oktober 2013 dari Notaris Syarifah Hadzani, S.H.,SK Menkeh dan HAM RI No. C27.HT.03.02Th 2003 tanggal 14 Januari2008 ;1. Penyitaan barang bukti dari DWI SETYO NUGROHOberupa :1. Copy Legalisir SPT PPh Badan PT Purnama Kertasindo NPWP :31.558.901.0002.000 Tahun Pajak 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan2016 Pembetulan ke1 dari SIDJP.

Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor :02 Tanggal 7Juni 2012 dari Notaris Syarifah Hadzani, S.H., SK Menkeh dan HAM RINo. C27.HT.03.02Th 2003 tanggal 14 Januari 2003; dan3. Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Purnama KertasindoNomor: 01 Tanggal 7 Oktober 2013 dari Notaris Syarifan Hadzani, S.H.,SK Menkeh dan HAM RI No. C27.HT.03.02Th 2003 tanggal 14 Januari2003Penyitaan barang bukti dari DWI SETYO NUGROHO berupa :1.

dan HAM RI;

Biasa No.86;12 (Dua Belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar BiasaNo.89;9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;11 (Sebelas) lembar pengikatan jual belli saham No.11;82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80;1 (Satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh

dan HAM RI;2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalanNo.16;5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;12 (dua belas) lembar BNRI No.20;8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukan jualbeli Saham No.42;10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang SahamNo

BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar BiasaNo.89;9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;Hal. 25 Putusan Nomor.512/PID/2020/PT.DKI9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;11 (Sebelas) lembar pengikatan jual belli saham No.11;82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80;1 (Satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh

dan HAMRI;2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalanNo.16;5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;12 (dua belas) lembar BNRI No.20;8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukanjual beli Saham No.42;10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan Keputusan para PemegangSaham

Luar Biasa No.87;49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum LuarBiasa No.89;9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;9 (Sembilan) lembar jual beli saham No. 75;8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80;1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkehdan HAM RI;2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh

Fotocopy SK Menkeh No. C27347.HT.01.01.th.91 tertanggal 03Desember 1991, diberi tanda P3 ;Hal 9 dari 14 halaman Put. Nomor 167/Pdt.G/20154. Fotocopy Akta PT PDFCI Securities No. 33 tanggal 12 Mei 1997, yangdibuat oleh SP. Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P4 ;5. Fotocopy Akta PT PDFCI Securities No. 6 tanggal 08 Oktober 2003, yangdibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P5 ;6.

SK Menkeh No.C26752.HT.01.04.TH.2003 tanggal 07 November 2003,diberi tanda P6 ;7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brent Securities No. 21tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat oleh Muhammad, Notaris diJakarta, diberi tanda P7 ;8. Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan HAM No.AHU36101.40.22.2014Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal16 Oktober 2014, diberi tanda P8 ;9.

SOEBNAKTO TONDOWIDJOJO,SH, M.Hum dari Kantor Advocates andCounselors At Law SOEBNUAKTO &PARTNERS SK Menkeh No : D321.KP.04 13Tahun 1999 yang berkantor di Jalan EmbongSawo No. 2 Kav.Fll / Taman Ade Irma SuryaniNasution Surabaya, telp. (031) 5350574, Fax(031) 5316259, HP 0811348193 Emailsoebijaktotw@yahoo.co.id, berdasarkan : Kuasa Substitusi tertanggal 2 Nopember 2011yang untuk selanjutnya disebut sebagai : LOEANA KANGINNADHI, dahulu bernama KANG PWE LOEAN tempattinggal di Kawasan Bukit Permai Jimbaran

Asiana Technologies Lestary (PT.ATL);1 (satu) lbr SK Menkeh HAM No.C05073 HT.01.01 Th.2001 tentangPengesahan Akte Pendirian PT. Asiana Technologies Lestary (PT.ATL);1 (satu) surat daftar tanda daftar perusahaan PT. Asiana TechnologiesLestary (PT. ATL) yang telah dilegalisir;1 (satu) lor surat ijin perdagangan Besar An. PT. Asiana TechnologiesLestary (PT. ATL);1 (satu) berkas brosur PT. Asiana Technologies Lestary (PT. ATL) ttgmekanikal Elaktrikal Hidrolik;Hal. 6 dari 11 hal. Put.

Asiana Technologies Lestary (PT.ATL);h. 1 (satu) lor SK Menkeh HAM No.C05073 HT.01.01 Th.2001 tentangPengesahan Akte Pendirian PT. Asiana Technologies Lestary (PT.ATL);i. 1 (satu) surat daftar tanda daftar perusahaan PT. Asiana TechnologiesLestary (PT. ATL) yang telah dilegalisir;j. 1 (satu) lor surat ijin perdagangan Besar An. PT. Asiana TechnologiesLestary (PT. ATL);k. 1 (satu) berkas brosur PT. Asiana Technologies Lestary (PT. ATL) ttgmekanikal Elaktrikal Hidrolik;.

MENKEH : D.30.KP.04.13TH. 1998Jl. Mangga No.204 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur ( Kode Pos. 13120 ) Telp/Fax : 021 8229741 / 8569094, Email : hiuhindiana@ymail.com Jakarta, 19 Mei 2017Kepada Yth :Ketua Pengadilan Agama PurbalinggaJl. Letjen S.

Menunjuk serta berdasarkan peraturan Menkeh RI No. 1/1965 tanggal 28Mei 1965 Jo Keputusan Menkeh RI No. J.P/14/2/11 tanggal 28 Mei 1965tentang pokrol ditegaskan yang dapat mewakili pemberi kuasa dipersidangan adalah orang yang telah terdaftar sebagai Advokat, in casuHal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2859 K/Pdt/2009Sdr. CUCUT SULIYATNO tidak pernah sama sekali terdaftar sebagaiAdvokat ;d.

Menkeh Nomor 1987 Jo. SK Nomor 03HC.02.01/1991Mengenai Kriteria Merek Terkenal Karena Produk Merek Milik TermohonKasasi Terikat Dengan Ethical Product; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke 5dan ke 6 yang menyebutkan:Menimbang dan fakta hukum yang disimpulkan dan buktibukti P6 di atas(lembaran catalog, brosurbrosur, iklaniklan, dan publikasi pada situs webHal. 10 dari 20 hal.Put.

MENKEH 1987 Jo. SK.

Menetapkan mengangkat KURATOR ENDANG SRIKARTIHANDAYANI,SH,MH,UM dengan SK MenKeh No. AHU.AH.04.0335, yangberalamat di Jl. Balai Rakyat no. 11 Klender Jakarta Timur 13470, sebagaiKurator dalam kepailitan ini ;4. Menunjuk GOSEN BUTAR BUTAR,SH,MH sebagai Hakim Pengawasdalam kepailitan ini ;5. Menetapkan Fee Kurator akan ditetapkan pada akhir kepailitan ;6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.

Menkeh RI No. C.1749HT.03.02Th.1999 SK Ka. BPN RI Nomor 721XVIITh. 2006.Demikian pula pencantuman dalam Daftar Hitam Nasionalmerupakan kewenangan LKPP, termasuk dalamhal inipencantuman PENGGUGAT sebagai Perusahaan Pusatdalam Daftar Hitam Nasional merupakan bentukkonkretisasi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (4) PerkaDD Ah errs cee reece1.6.

Menkeh RI No. C.1749 HT.03.02Th.1999 SK Ka. BPNRI Nomor 721XVIITh. 2006 dan PT TBJA Cabang JawaTengah adalah pihak yang secara yuridis menandatangani,melaksanakan kontrak dan sekaligus yang melakukanwanprestasi tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontraksehingga dikenai sanksi salah satunya dengan pencantumandalam Daftar Hitam sebagaimana yang telah PENGGUGATakul dalam dalilal ilINyaj02 220202 o enn ne nen enn nn cence nen none nnn3.2.

Menkeh RI No. C.1749 HT.03.02Th.1999 SK Ka. BPN RI Nomor 721XVIITh. 2006 untukbertanggung jawab secara penuh secara hukum:;Vide Halaman 5 alinea 4 Akta Nomor 30menyatakan: penerima kuasa bertanggung jawab penuhsecara hukum terhadap seluruh pekerjaanperusahaan yang telah dilaksanakan danmembebaskan kantor pusat dari segala macamtuntutan yang berifat pidana maupun perdata,1.3.

Menkeh RI No. C.1749HT.03.02Th.1999 SK Ka.

Menkeh RI No. C 1749 HT.03.02Th 1999 SK. Ka. BPN RI No. 721XVIITh 2006,(fotocopy sesuai dengan fotocopy);Akta Pendirian Nomor 30 Notaris dan PPTA H.Zainuddin, SH SK Menkeh RI No. C 1749 HT.03.02Th1999 SK. Ka. BPN RI No. 721XVIITh 2006, (fotocopysesuai dengan fotocopy);Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadanBarang/ Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ JasaPemerintah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Peraturan Presiden R. .

Sekretaris pribadi MenkumdangRImengikuti dialog dengan Eks Aktifis/fungsionaris PKI yangmelarikan diri dan Eks Mahasiswa Indonesia yang berhaluanKomunis di Den Haag, Belanda ;e Tahun 2000, sebagai Sekretaris pribadi Menkumdang RImengikuti pertemuan dengan Menteri Kehakiman Inggris diLondon dan Menteri Urusan Perkapalan Inggris di Sothamton ;e Tahun 2000, sebagai Sekretaris pribadi Menkumdang RImengikuti pertemuan dengan Menteri Kehakiman RRC diHongkong ;e Tahun 2000, sebagai Sekretaris pribadi Menkeh

dan HAM RImengikuti Konferensi OKI di Doha, Qatar ;e Tahun 2000, sebagai Sekretaris pribadi Menkeh dan HAM RImengikuti Konferensi Menteri Kehakiman Asia Afrika di New Delhi,India ;e Tahun 2001, sebagai Sekretaris pribadi Menkeh dan HAM RImembawa Surat Khusus Presiden RI kepada Presiden India diIstana Kepresidenan New Delhi (BuktiP.8) ;Bahwa berdasarkan Pengalaman Kerja yang telah dilaksanakan olehPenggugat seperti terurai di atas, menandakan bahwa Penggugattelah melaksanakan pengabdiannya secara