dan 8 (delapan) diatasterhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht).Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.SusBPSK/2016/PN KisDASAR KEBERATAN PEMOHONBahwa dasar keberatan Pemohon atas Putusan Arbitrase No.125/PTS.ARB/BPSKBB/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 adalah sebagaiberikut:1.Bahwa BPSK Kabupaten Batubara dalam memeriksa dan menjatuhkanputusan perkara ini telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009karena menncantumkan

Bahwa BPSK Kabupaten Batubara dalam memeriksa dan menjatuhkanputusan perkara ini telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009karena menncantumkan titel eksekutorial DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.

Lampiran : Lepas, Perihal : Register-CPNS PUSAT DAN DAERAH;

Lampiran : Lepas, Perihal : RegisterCPNS PUSAT DAN DAERAH, 1 (satu) lembar kertas yang mencantumkanlambang instansi pemerintahan Badan Kepegawaian Negara dengan Kop :NAMA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMETAANBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI PROVINSI/KOTAMADYA/KABUPATENTAHAP PROSES, 1 (Satu) lembar kertas yang menncantumkan lambanginstansi pemerintahan Badan Kepegawaian Negara dengan Kop : NAMACALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP KEMENTRIANKESEHATAN RI TAHAP PROSES, yang telah dipergunakan

Lampiran :Lepas, Perihal : RegisterCPNS PUSAT DAN DAERAH; 1 (satu) lembar kertas yang mencantumkan lambang instansipemerintahan Badan Kepegawaian Negara dengan Kop : NAMACALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMETAANBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RIPROVINSI/KOTAMADYA/KABUPATEN TAHAP PROSES; 1 (Satu) lembar kertas yang menncantumkan lambang instansipemerintahan Badan Kepegawaian Negara dengan Kop : NAMACALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP KEMENTRIANKESEHATAN RI TAHAP PROSES;Dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa BPSK Kabupaten Batubara dalam memeriksa dan menjatuhkanputusan perkara ini telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009karena menncantumkan titel eksekutorial DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.

Tenggaramengadili sendiri perkara a quo dengan Menyatakan GugatanPenggugat/Terbanding Tidak Dapat Diterima, oleh karenaPutusan Pengadilan Negeri Baubau a quo kelak tidak akandapat dilaksanakan atau dieksekusi (non eksekutabel), halmana disebabkan karena dalam amar/dictum PutusanPengadilan Negeri Baubau pada Poin (6) yang nota benebersumber dari Petitum Gugatan Penggugat/Terbanding padaPoin (6) jelasjelas sangat premature, oleh karena di dalamamar Putusan Pengadilan Negeri Baubau pada Poin (6) tersebuthanya menncantumkan

Menyuruh menncantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akteotentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut, dengan maksuduntuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannyaseolaholah keterangan yang telah diberikan itu adalah cocok dengan halsebenarnya.2.

Ini penting kami tegaskankarena objek yang bergelar Kalebu dan objek yang bergelar BallangBallang sangat berbeda tempat (Saling berjauhan), ini pentingnya untukkepastian hukum; Demikian karena pentingnya mengenai batas dan penguasaan tanaholeh masing masing Tergugat maka sesuai dengan hukum acaraperdata telah menegaskan bahwa agar kelak tidak menjadi persoalanhukum, maka setiap orang atau badan hukumyang mengajukan gugatan harus menncantumkan secara tegas batasbatas penguasaan masing masing Tergugat