Ditemukan 97534 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pasar modal Penanaman modal Permohonan penetapan modal Pengembalian modal usaha Perjanjian meminjam modal Perjanjian kredit Kredit modal kerja Jasa konsultasi Bumn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — STEFANUS JOKO MOGOGINTA(T1), DK
812 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-09-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 9 September 2019 — NOVIE RAMAYANTO, Amd
971 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2010 — Upload : 13-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343K/TUN/2009
Tanggal 11 Mei 2010 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
444 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 38/Pdt.P/2015/PN Unr
Tanggal 16 Juni 2015 — PEMOHON : PT. POLIDAYAGUNA PERKASA
254 — 94
  • ., Notaris di Semarang, yangmana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RIsesuai dengan Surat Keputusannyatanggal 28 Juli 2008 Nomor : AHU45008.AH.01.02 Tahun 2008 (Bukti P2),yang menerangkan PT Polidayaguna Perkasa mempunyai Modal Dasar Rp.120.000.000.000, (seratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi dalam120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham.
    Dimana Modal Dasar tersebuttelah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp. 120.000.000.000, (seratusdua puluh miliar rupiah) atau 100% (seratus persen) saham.
    Polidayaguna Perkasa tidak pernah adakekisruhan dan permohonan Penetapan ini hanya untuk internal PT.Polidayaguna Perkasa tidak menyangkut pihak lain ;Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PN.Unre Bahwa perusahaan masih jalan dan berkembang, hanya perlupenambahan modal ;Saksi PHOATATANG PERMANA ; di persidangan di bawah sumpahtelah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi adalah sebagai karyawan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-03-2008 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398PK/PDT/2007
Tanggal 17 Maret 2008 — H. MUHAMMAD SAID BIN SARONI ; H. MENTENG
229 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari tanah suci danberdomisili di Jakarta, kembali ke kampung halaman di Lahua, KecamatanKajuara, Kabupaten Bone untuk tujuan silaturahmi keluarga, berselangbeberapa hari Tergugat memanggil untuk bersilaturahmi ke rumahnya yangpada saat itu berdomisili di Jalan Sungai Tangka, Desa Balangnipa, KecamatanSinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;Bahwa di kediaman Tergugat timbullah pembicaraan yang intinyaperencanaan usaha kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, dimanasaat itu Penggugat sebagai pemilik modal
    (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan jumlah modal Penggugat serta pengembalianTergugat pertanggal 14 April 1979, maka modal Penggugat yang masihdigunakan oleh Tergugat sampai diajukannya gugatan ini adalah sebesarRp.34.531.375, (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratustujuh puluh lima rupiah) dengan interval waktu selama 22 tahun atau 264 bulan,tanpa ada perhitungan kembali ;Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat disamping berusaha di sektorperdagangan juga berusaha
    Menetapkan bahwa Tergugat segera mengembalikan modal usaha dankeuntungannya selama ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.099.332.300,(satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tigaratus rupiah) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 398 PK/Pdt/20073. Menetapkan sita jaminan terhadap Toko Sama Karya yang terletak di JalanPramuka No. 9, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai ;4.
    Disamping itu Hakim Agung, juga khilaf dan dengan tidak mempertimbangkan modal Pemohon PK pada Termohon PK yaitu sebesar Rp.3.110.000,(tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai harga untuk bibit cengkehsebanyak 5000 pohon seperti terurai dalam putusan kasasi 3 (tiga) akhirsampai dengan halaman 4 (empat) awal ;3.
    Adalah khilaf dan keliru dan tidak manusiawi putusan Hakim Agung tersebutyang mempersamakan nilai uang rupiah dari modal Pemohon PK yang adapada Termohon PK tersebut dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1979dengan nilai uang rupiah sekarang ini ;Bahwa, secara kasar dan faktual dapat dikemukakan di sini, bahwa padatahun 1975 sampai dengan tahun 1979, harga sebuah motor bebek kuranglebih Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) per unit.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 36/Pdt.P/2015/PN Unr
Tanggal 16 Juni 2015 — PEMOHON : PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
241 — 94
  • Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
    Pemohon Penetapan yang datang dari dalam danluar negeri.Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Pemohon Penetapan sangatmembutuhkan modal usaha/ kerja dengan cara menambah modal ditempatkandan disetor serta menambah modal dasar.Bahwa dalam pasal 4 ayat 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham PT Poliplas Indah Sejahtera / Pemohon Penetapan Nomor 95 tanggal31 Januari 2008 yang dibuat oleh Damar Susilowati,SH., Notaris di Semarang,tersebut berbunyi :Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P
    /2015/PN.Unre Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroanmenurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham.
    Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1 Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2 Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (1)RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yangmewakili lebih dari dua pertiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecualiapabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar inv.Bahwa
    Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1 Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modaldisetorkan.Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr2 Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telahdatang menghadap kuasanya bernama RONNY L.D. JANIS, S.H.
    Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1 Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modaldisetorkan.2 Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 23-10-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT POS INDONESIA (Persero) cq PT. POS INDONESIA (Persero) KANTOR POS SUMEDANG, dkk melawan MOCH ISHAK
224 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Turut Tergugat , yang memang telah dikenalnyadengan baik;Bahwa, pinjaman modal tersebut dikirim Turut Tergugat kepadaPenggugat, dengan menggunakan wesel instan, hampir setiap hari sejaktanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 dan diterima Penggugatmelalui Turut Tergugat Il;Bahwa, terhadap pinjaman tersebut, kemudian pembayarannya olehPenggugat pada awalnya dilakukan secara tunai kepada Turut Tergugat pada hari itu juga atau paling lambat berselang satu hari, sebelumkemudian per13 Juni
    2011, atas permintaan Turut Tergugat I, dilakukanmelalui transfer ke rekening Tergugat;Bahwa, mengingat telah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak,maka perjanjian pinjam meminjam modal usaha antara Penggugat denganTurut Tergugat yang dibuat secara lisan tersebut adalah sah danmempunyai kekuatan hukum;Bahwa, adapun besar pinjamannya diawali pada tanggal 1 Maret 2011,dengan jumlah pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 kemudian selanjutnyaterus meningkat menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
    Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam Modal antara Penggugatdengan Turut Tergugat sah menurut hukum;4. Menyatakan Perjanjian Pembaharuan Hutang (novasi) antara Penggugatdengan Tergugat sah menurut hukum;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;6. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesarRp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugatseketika, tunai dan sekaligus;Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 397 PkK/Pdt/20157.
    Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam Modal antara Penggugatdengan Turut Tergugat sah menurut hukum;4. Menyatakan Perjanjian Pembaharuan Hutang (novasi) antaraPenggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 397 PK/Pdt/20156. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesarRp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepadaPenggugat seketika, tunai dan sekaligus;7.
    Demikian juga posita yang menyatakan bahwa "Kesepakatan PinjamMeminjam Modal Usaha antara Penggugat dengan Tergugat yangdibuat secara lisan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum" samasekali tidak benar, tidak berdasarkan fakta serta mengadaada. Faktayang sebenarnya terjadi adalah bahwa Penggugat telah melakukantransaksi weselpos instan yang berlaku umum untuk semua pelangganPos yang menginginkan transaksi weselpos instan.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Unr
Tanggal 16 Juni 2015 — PEMOHON : PT. POLITAMA PAKINDO
211 — 63
  • Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
    keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan RapatHalaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Unr.Umum Pemegang Saham.
    Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1 Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modaldisetorkan.2 Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telahdatang menghadap kuasanya bernama RONNY L.D. JANIS, S.H.
    membutuhkan modal yang lebih besardari modal yang ada, dan untuk menambah modal yang dibutuhkan tersebutdapat dilakukan dengan cara menambah modal kerja dan hal itu memerlukanadanya persetujuan dari seluruh pemegang saham melalui RUPSLB ;e Bahwa PT.
    Politama Pakindo sekarang adalah sekitar 1200orang.eBahwa sekarang ini kondisi Perusahaan dalam keadaan stabil namun untukkepentingan perkembangan perusahaan perlu ada penambahan cash flow/modal kerja yang disetor yang akan digunakan untuk investasi/pemutakhiranmesinmesin produksi dan juga memperluas order pekerjaan yangmembutuhkan modal yang lebih besar dari modal yang ada, dan untukmenambah modal yang dibutuhkan tersebut dapat dilakukan dengan caramenambah modal yang ditempatkan dan disetor dan
    Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1 Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2 Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2928K/PDT/2001
Tanggal 17 Juli 2007 — Halim Cahyadi; Pemerintah RI, Cq. Menteri Keuangan, Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Wilayah Ujung Pandang, Cq. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2006 — Upload : 05-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10PK/N/2006
Tanggal 1 Nopember 2006 — Pt. Magnus Indonesia (dahulu Pt. Magnus Surya); Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
288 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2006 — Upload : 04-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9PK/N/2006
Tanggal 10 Nopember 2006 — Pt. Bank Negara Indonesia; Pt. Kurnia Musi Plywood Industrial co. ltd; Soenaryo Priosoetanto
138 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 311/Pid.Sus/2016/PN Bls
Tanggal 20 September 2016 — - BINSAR MODAL SINAGA Bin MANGAPUL SINAGA
48 — 16
  • - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BINSAR MODAL SINAGA Bin MANGAPUL SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
    - BINSAR MODAL SINAGA Bin MANGAPUL SINAGA
    PUTUSANNomor 311/Pid.Sus/2016/PN BlsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : BINSAR MODAL SINAGA Bin MANGAPULSINAGATempat lahir : Medan (Sumatera Utara)Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Januari 1986Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Rawang Kempes RT 02 RW 01 Kel.
    SINAGA Bin MANGAPUL SINAGAtelah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan ataupemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan PrekusorNarkotika, secara tanoa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman" dalamPasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam DakwaanKedua.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BINSAR MODAL SINAGABin MANGAPUL
    ASEN dan BINSAR MODAL SINAGA yang dianalisis adalahPositif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiranl UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.ATAUKeduawane = Bahwa Terdakwa BINSAR MODAL SINAGA bersamasama denganJENSEN Alias ASEN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis
    ASEN dan BINSAR MODAL SINAGA yang dianalisis adalahPositif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomorurut 61 Lampiranl UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2016/PN BIs.Tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.ATAUKetigaBahwa Terdakwa BINSAR MODAL SINAGA bersamasama denganJENSEN
    Menyatakan Terdakwa BINSAR MODAL SINAGA Bin MANGAPUL SINAGAtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatanjahat memilikidan menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman;2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-06-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
147 — 117
  • Penggugat:
    ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Kualifikasi kerugian negara atas kerugian anak perusahaan BUMN
Kata Kunci : kerugian negara anak perusahaan BUMN; modal anak perusahaan BUMN bukan dari APBN/penyertaan modal BUMN
PIDANA/4/SEMA 10 2020
4935 — 2794
  • Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
  • Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yangmodalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukanpenyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidakmenerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasukkerugian keuangan Negara.S. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapanstatus Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkanoleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan denganketentuan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juncto huruf C.4SEMA Nomor 7 Tahun 2012.B.

    Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-12-2005 — Upload : 29-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507K/Pdt/2005
Tanggal 8 Desember 2005 — PENGURUS PUSAT KUD (PUSAT KOPERASI UNIT DESA) Sulawesi utara ; INDUK KUD JAKARTA,
202 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sehingga pada saat Tata Niaga Cengkih dihapus gerakankoperasi dapat mendiri mengembangkan usaha guna mencapaikesejahteraan anggota;Bahwa pengaturan Dana Penyertaan Modal sesuai ketentuanInpres No.1 Tahun 1992 jo Keputusan Menteri Koperasi No.808/KPTS/IV/1992 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkih Produksi DalamNegeri DPM (Dana Penyertaan Modal) adalah milik bersama petani cengkihuntuk penyertaan modal KUD yang digunakan oleh Induk KUD untuk modalkerja pengadaan cengkih.Selanjutnya ditegaskan kembali
    Surat Keputusan RAT No.16/IK/SKRATXXII/VIII/2002 tanggal 15Agustus 2002 tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal (DPM) KUD;g.
    (DPM)tanpa ada persetujuan dari RAT KUD/Petani Cengkih dan 224 KUD seSulawesi Utara sebagai pemilik Dana Penyertaan Modal (DPM) tersebut;Hal.8 dari 22 hal.Put.No.507 K/Pdt/2005Bahwa penyelesaian masalah Dana Penyertaan Modal (DPM)menurut Surat Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RINo.12/1/1/2002 tanggal 11 Januari 2002, adalah dilaksanakan melaluimekanisme rapat anggota secara bertingkat melalui tingkat KUD.Bahwa 224 KUD seSulawesi Utara sebagai pemilik DanaPenyertaan Modal (DPM), tidak
    Menyatakan INKUD/PUSKUD tidak berhak mengatur atau memutuskanpengelolaan Dana Penyertaan Modal (DPM) tanpa ada persetujuanterlebih dahulu dari KUDKUD seSulawesi Utara sebagai pemilik DanaPenyertaan Modal (DPM);3. Menyatakan Dana Penyertaan Modal (DPM) dana milik bersama petanicengkih untuk penyertaan modal di KUD, sebab itu harus dikembalikankepada KUD pemiliknya;4.
    Setelah berakhirnya 3 tahun setelah kesepakatandibuat, ternyata INKUD tidak mengembalikan Dana Penyertaan Modal(DPM) sejumlah 50% kepada KUDKUD se Sulawesi Utara, sehinggaperbuatan dan tindakan INKUD telah merusak citra perkoperasianIndonesia sehingga telah menghilangkan kepercayaan koperasi, karenaHal.18 dari 22 hal.Put.No.507 K/Pdt/2005selain hunga 6% sesuai kesepakatan tidak sepenuhnya dibayarkan olehINKUD, modal Dana Penyertaan Modal juga tidak dikembalikan sampaisaat ini..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-07-2007 — Upload : 15-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386K/PDT/2003
Tanggal 27 Juli 2007 — Muyatie; Wariani Suhardjo; PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2006 — Upload : 22-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8K/N/2006
Tanggal 31 Mei 2006 — Pt. Bank Negara Indonesia (Perseroan); Pt. kurnia Musi Plywood Industrial Co.Ltd; Soenaryo Priosoetanto
88 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/LH/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
489 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
    ,jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 9/A.1/2018, tanggal 21 November2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanH. DARMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKomplek Perumahan BTN Kekalik, Jalan Batu Rakit Nomor3, RI/RW 005/067 Kelurahan Pegesangan Barat,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Lombok, Provinsi Nusa7Tenggara Barat, pekerjaan Direktur Utama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2004 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71/B/PK/PJK/2004
Tanggal 15 September 2004 — Direktur Jenderal Pajak; Pt. Mandau Cipta Tenaga Nusantara
114 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
184 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;