Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : musyel membel mebel muel moqbel muqbil musbel maqbul miquel mugbel mubbel
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-06-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 180/PDT.G/2013/PN. JKT. TIM
Tanggal 3 Juni 2014 — 1. U. MURSIN Bin H. ACHIR, 2. FATIMAH Binti H. ACHIR, 3. MUHAMAH Binti H. MUHTAR, 4. MUJENAH Binti H. MUHAR, 5. MUHEDA Bin H. MUHTAR, 6. SITI LAELA Binti H. MUHTAR, 7. AYUB SOLEH Bin H. MUHTAR, 8. IBRAHIM Bin H. MUHTAR, 9. SYARIFUDIN Bin SUHAEMI, 10. NURJANAH Binti SUHAEMI, VS 1.HASAN, 2.HUSEN,
43 — 10
  • Haryono ; Sebelah Timur : Tanah Milik Muqbel Azis ; Sebelah Selatan : Tanah Milik Juma/Hj. Asuro ; Sebelah Barat : JL. Dewi Sartika.Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor : 180/Pdt. G/2013/PN. Jkt Tim.Adalah merupakan hak milik sah Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum H.ACHIRBIN NAIMUN dan Almarhumah NONI BINT H. TOHA.4.
    Haryono Sebelah Timur : Tanah milik Muqbel Azis Sebelah Barat > Tanah milik Juma / Hj. Asuro SebelahSelatan : Jalan Dewi SartkaHalaman 9 dari 38 Putusan Nomor : 180/Pdt. G/2013/PN. Jkt Tim.2.
    Haryono Timur Jalan Setapak / Tanah milik Muqbel Azis Barat Jalan Dewi Sartika, dan Selatan Tanah milik H.
    Achir, Yusuf, Muqbel,Kamsun sedangkan yang lain tidak kenal, sedangkan dengan Para Tergugat kenal akan tetapitidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekeyjaan ; Bahwa saksi sejak tahun 1970 sudah mengenal Almarhum H.
    Haryono, sebelah timur dengan tanah milik Muqbel Azis, sebelah barat dengan tanahmilik Juma / Hj. Asuro yang setelah meninggalnya almarhum H.
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 13-06-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PA AMBON Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Ab
Tanggal 5 Juli 2022 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (La Mo bin La Jania)dengan Pemohon II (Reny Rumles binti Muqbel Rumles )yang dilaksanakan di Dusun Wanath, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 10 Juli 1994 ;
    3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran