BUT BP MUTURI HOLDINGS BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 435/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BP MUTURI HOLDINGS BV., beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower E Lt.8, Jalan TBSimatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta SelatanDKIJakarta12520 (alamat korespondensi Cilandak Apartemen5th Floor, Room 10, Jalan TB Simatupang Kav. 17, Cilandak,Jakarta Selatan12430), yang diwakili olen Nader Helmy ZakiYouwakim, jabatan Direktur

;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Hafnur,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jalan Dalang Nomor 23, RTI 006/005,Kelurahan Munjul, Kecamatan, Cipayung, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor053/TD/PoA/Muturi/4/2019, tanggal 15 April 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2020BV Muturi Holdings BV ketimbang Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B), maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan inisekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasarkontrak Production Sharing Contract (PSC) sesuai prinsip bagi hasilmigas.

Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis HakimAgung dalam mengedepankan prinsip judicial activism diketahui bahwadalam Plan of Development (POD) dan dokumen korespondensiMenteri Keuangan Nomor S443a/MK012/1982, tanggal 6 Mei 1982,dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjianantara BUT BV Muturi Holdings BV dengan Pemerintah RepublikIndonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihakadalah sebesar

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP MUTURI HOLDINGS BV;Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP MUTURI HOLDINGS BV;

MUTURI HOLDINGS BV;

BP MUTURI HOLDINGS BV. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

BUT BP MUTURI HOLDINGS BV

BUT BP MUTURI HOLDINGS BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3775/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BP MUTURI HOLDINGS BV, beralamat di PerkantoranHijau Arkadia Tower E Lt.8, Jalan TB Simatupang Kavling88, Pasar Minggu, Jakarta SelatanDKI Jakarta12520(alamat korespondensi Cilandak Apartemen, Jalan TBSimatupang Kav. 17, Cilandak, Jakarta Selatan12430), yangdiwakili oleh Nader Helmy Zaki Youwakim, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan

/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102924.15/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 15 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16 Februari2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/081/14 tanggal 12 Desember2014 Tahun Pajak 2011, atas nama BUT BP Muturi

Bahwa in casu padadasarnya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah sesuai dengan praktek yang lazim dalam industri minyak dan gasbumi di Indonesia serta sejalan dengan peraturan hukum dan konfirmasitertulis yang diberikan oleh SKK Migas yaitu merupakan alokasi darikoreksi biaya operasi yang dilakukan terhadap kegiatan operasi minyakdan gas bumi di wilayah kerja Tangguh PSC (Berau, Muturi, danWiriagar) sebagaimana yang dilaporkan di dalam Financial QuarterlyReport (FQR) yang menurut

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP MUTURI HOLDINGS BV;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

BUT BP MUTURI HOLDINGS BV

BUT BV MUTURI HOLDINGS BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3814/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BV MUTURI HOLDINGS BV, beralamat di PerkantoranHijau Arkadia Tower E Lt.8, Jalan TB Simatupang Kavling88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh NaderHelmy Zaky Youwakim, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hendra Hafnur,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Senior Tax Advisor,beralamat di Perkantoran

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01257/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 September 2016, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh FinalPasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2013 Nomor 00005/246/13/081/15, tanggal 12 Juni 2015, atasnama BUT BV Muturi

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UndangUndangPPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasaPasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legiconsumte karena ketentuan PSC lebin mendominasi pemajakan BUTBV Muturi Holdings BV ketimbang P3B, maka Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperolehfasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BV MUTURI HOLDINGS BV;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muturi Tarigan Als Turi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muturi Tarigan Als Turi tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Penuntut Umum:
Yudi Syahputra, SH
Terdakwa:
MUTURI TARIGAN Alias TURI

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muturi Tarigan als Turi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

Penuntut Umum:
DOUGLAS JHON FITER,SH
Terdakwa:
Muturi Tarigan als Turi.

Badaruddin sebelumnya telah melakukanpengecekan atau pemeriksaan dilapangan atau belum ;Bahwa 2 minggu setelah saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi melihatdilapangan didaerah kali Muturi sampai dengan kantor Bupati belum ada yangdilakukan oleh CV.

Kantor Bupati ditemukan sebagaiberikut : Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih Kali Muturi Kantor Bupatioleh CV.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat, tidaklah terbukti Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa PekerjaanPenyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kali Muturi Sampai Kantor Bupati TelukBintuni telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV.

Sangkala Subair alias Sangkala danTerdakwa II Tamrin telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga dapat dicairkannya dana Pekerjaan PembangunanJaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati TahunAnggaran 2009 berdasarkan Surat Dakwaan tersebut ?

= Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa I H.Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin yangmengandung unsur menyimpang dari tujuan pemberianwewenang untuk pencairan dana Pekerjaan PembangunanJaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati TahunAnggaran 2009 ?

SANGKALA SUBAIR dan TAMRIN, (Para Terdakwa dalam berkasterpisah) sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau setidaktidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kali Muturi sampai dengan KantorBupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secaramelawan hukum

Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp499.500.000,00 (empatratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakanoleh CV DIVA PRIMA ;Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Kepala Bidang Pengairanpada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuniberdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 812.201 tanggal 25September 2003 juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan sudah mengetahui bahwa pekerjaan penyediaan air sarana airbersih dan sanitasi di Kali Muturi

Sangkala Subair (berkas perkara terpisah) dan Saksi HamzahSanang telah mengetahui serta memeriksa pekerjaan penyediaan airsarana air bersih dan sanitasi di Kali Muturi sampai dengan Kantor BupatiTeluk Bintuni dan dinyatakan telah selesai 100 % (Seratus persen), sertaBerita Acara Selesainya Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/PJABM/2009 dimana Terdakwa bersama dengan H.

Sangkala Subair(berkas perkara terpisah) dan Saksi Hamzah Sanang telah mengetahuiserta memeriksa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasidi Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dan dinyatakantelah selesai 100 % (seratus persen), serta Berita Acara SelesainyaPekerjaan Nomor : 04.a/BATL/PJUABM/2009 di mana Terdakwa bersamadengan H.

No. 732 K/Pid.Sus/2013dana yang dicairkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan penyediaanair sarana airbersih dan sanitasi di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati TelukBintuni ;e Adapun rincian volume pekerjaan yang tidak didapat dilaksanakanadalahsebagai berikut : No. Uraian Pekerjaan Satuan Volume Volume Yang Kekurangan Harga Satuan Nilai KekuranganDalam Dilaksanakan Volume (Rp) Volume (Rp)Kontrak1 2 3 4 5 6=45 7 8=6x71 Pekerjaan M?

PUTUSANNomor 3416/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BP MUTURI HOLDINGS BV, beralamat di PerkantoranHijau Arkadia Tower E.

Lt 8, Jalan TB Simatupang K.88,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili olen NaderHelmy Zaki Youwakim, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MohammadIrcham Ramadhani, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 032/TD/PoA/Muturi/1/2020,tanggal 28 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili

Putusan Nomor 3416 B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00306/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 Februari2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/216/14/081/16tanggal 14 Desember 2016, atas nama BUT BP Muturi Holdings BV, NPWP02.058.500.6081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower E Lt.8,Jalan TB Simatupang K.88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:Menimbang, bahwa

Bahwa in casu padadasarnya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah sesuai dengan praktek yang lazim dalam industri minyak dan gasbumi di Indonesia serta sejalan dengan peraturan hukum dan konfirmasitertulis yang diberikan oleh SKK Migas yaitu merupakan alokasi darikoreksi biaya operasi yang dilakukan terhadap kegiatan operasi minyakdan gas bumi di wilayah kerja Tangguh PSC (Berau, Muturi, danWiriagar) sebagaimana yang dilaporkan di dalam Financial QuarterlyReport (FQR) yang menurut

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT BP MUTURI HOLDINGS BV;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

:PDS.01/Manokwari/04/2011 tanggal 23 Mei 2011terdakwa yang isinya sebagai berikut:PRIMAIR : Bahwa ia Terdakwa FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI bersamasama dengan H.SANGKALA SUBAIR dan TAMRIN, (para terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulanApril sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau setidaktidaknya dalam tahun 2009, bertempatdi Kali Muturi sampai dengan kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriManokwari

Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor :1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi danaProgram pengembangan dan pengelb aaj evan ena mag ahingap Relaksanaannormalisasi saluran sungai Tahun 20B8.seni 5 usempat puluh juta lima ratus lima belas ribu apis yang ebexcuntben dan APBD PerdldhanKabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut terdapat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kali muturi

DIVAPRIMA.; Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Kepala Bidang Pengairan pada Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan SK Nomor : 812.201 tanggal25 September 2003 juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sudahmengetahui bahwa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampaidengan kantor bupati Teluk Bintuni telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV.

dalam pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut tidak melalui tahapantahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaanBarang dan jasa Pemerintah semua tahapantahapan yang tertuang dalam kontrak kerjaNomor : 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 hanyabersifat formalitas, nnmun Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai pejabatTeknis pelaksana kegiatan terhadap pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasidikali muturi

SangkalaSubair telah mengetahui dan mengadakan penelitian penyelesaian pekerjaan penyediaan airsarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni seluruhpekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan segala perubahan dankelengkapannya telah diselesainkan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakanpenyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut, hal ini dilihat dari Surat Permintaan pembayaranlangsung barang dan jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa

TRAI SUARTIKA alias RAI. di bawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut 1616Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum ada mempunyaiPekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati yangsumber dananya berasal dari APBD.

;Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringanair bersih untuk jaringan Kali Muturi Kantor Bupati ditemukan sebagai berikut :Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih Kali Muturi Kantor Bupati oleh CV.Diva Prima berdasarkan kontrak nomor 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/TV/2009 tanggal 13 April 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 499.500.000, jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor604/21/SPMK/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal

;II Apakah pelaksanaan proses kegiatan Pekerjaan Penyediaan SaranaAir Bersih Dan Sanitasi di Kali Muturi sampai dengan Kantor BupatiTeluk Bintuni yang dikerjakan oleh CV.

= Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh TerdakwaFERDINAND MAYOR, ST alias FERI yang mengandung unsurmenyimpang dari tujuan pemberian wewenang untuk pencairandana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi SampaiDengan Kantor Bupati Tahun Anggaran (2009 ?

SANGKALA SUBAIR alias SANGKALA serta saksi TAMRIN (dalamperkara lain) sehingga dana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai DenganKantor Bupati Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dapat dicairkan.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat, tidaklah terbukti Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa PekerjaanPenyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kali Muturi Sampai Kantor Bupati Teluk47Bintuni telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV.

Sangkala Subair alias Sangkala danTerdakwa II Tamrin telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga dapat dicairkannya dana Pekerjaan PembangunanJaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati TahunAnggaran 2009 berdasarkan Surat Dakwaan tersebut ?

71= Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa I H.Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin yangmengandung unsur menyimpang dari tujuan pemberianwewenang untuk pencairan dana Pekerjaan PembangunanJaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati TahunAnggaran 2009 ?

;Bahwa untuk mendapatkanpekerjaan penyediaan airsarana air bersih dan sanitasi85diKali muturi sampai dengankantor bupati Teluk Bintuni,atas lobi dari Terdakwa IITamrin dan Purdan Inaysehingga Terdakwa Imendapatkan pekerjaantersebut dengan memakai CV.Dari Terdakwa I H. SangkalaSubair alias Sangkala yaituCV.

;Bahwa untuk mendapatkanpekerjaan penyediaan airsarana air bersih dan sanitasidiKali muturi sampai denganKantor Bupati Teluk Bintuni,atas lobi dari Terdakwa II104Tamrin dan Purdan Inaysehingga Terdakwa IImendapatkan pekerjaantersebut dengan memakai CV.Dari Terdakwa I H. SangkalaSubair alias Sangkala yaituCV.

Sesuai dengan peta lokasi pelabuhan Delta Bintunidiketahui bahwa tempat tujuan SPOB berada di sungai Muturi jarak + 4 Nm darilaut ditempuh + jam perjalanan.Menurut ahli Capt. Syamsu Alam, M.Pd.,M.Si., selaku kepala seksi keselamatanberlayar Kantor KSOP Kelas I Sorong, dokumen yang harus dimiliki diataskapal yaitu SPB, Surat Kebangsaan Kapal, Surat Kesehatan, dan Surat IjinTrayek.

Sesuai dengan peta lokasi pelabuhan Delta Bintunidiketahui bahwa tempat tujuan SPOB berada di sungai Muturi jarak + 4 Nm darilaut ditempuh + jam perjalanan.e Menurut ahli Capt. Syamsu Alam, M.Pd.,M.Si., selaku kepala seksi keselamatanberlayar Kantor KSOP Kelas I Sorong, dokumen yang harus dimiliki diataskapal yaitu SPB, Surat Kebangsaan Kapal, Surat Kesehatan, dan Surat IjinTrayek.

KecamatanPutusan Nomor Perkara : 1288/Pdt.G/2018/PA.Pbghalaman 3 dari 10 halamanKalimanah, Kabupaten Purbalingga yang isi pokoknyamenerangkan bahwa Muhadi bin Kasani adalah penduduk desatersebut tetapi sejak tanggal 12 Oktober 2001, sampai sekarangtelah pergi meninggalkan desanya tersebut tanpa sepengetahuanpemerintahan desa dan tidak diketahui alamatnya bermeterai cukupdan asli ( bukti P.3. ) ;Bahwa selain bukti bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukanbukti saksisaksi :iL,Achmad Myjahidin Bin Muturi

yangberlaku doktrin hukum Lex specialis derograt lex geralis dan LexSuperior derogat Legi Inferior Bahwa in casu pada dasarnya koreksiTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telan sesuaidengan praktek yang lazim dalam industri minyak dan gas bumi diIndonesia serta sejalan dengan peraturan hukum dankonfirmasi tertulisyang diberikan oleh SKK Migas yaitu merupakan alokasi dari koreksibiaya operasi yang dilakukan terhadap kegiatan operasi minyak dan gasbumi di wilayah kerja Tangguh PSC (Berau, Muturi

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat HERMAN CHORY dengan Tergugat EVA RICHA FATMALA yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GPDI Hagneia Km.7 Kampung Muturi pada tanggal 20 Januari 2017 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 02/SP/02/17 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor