SBY tanggal 29 Januari 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatauSaha NeEGara INI 5 = +2 = $2 = ooo nn nnn nnn nnn nnn nen ne nnn nnn nn ene eeSalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:153/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November 201 7;Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan suratsurattersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;HaL. 3 dari9 Putusan No.: 27/B/2018

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 1208 warna ungu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- Uang tunai sebesar Rp. 215.000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah )- Dirampas untuk Neegara ; 6. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah ) ;

terdakwa selama perneriksaan telah menjalani tahananmaka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa daritahanan maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia1208 warna ungu ; Dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 215.000,( dua ratus lima belas ribu rupiah ); irampas untuk Neegara

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah HP Merk Nokia 1208 warna ungu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e Uang tunai sebesar Rp. 215.000, ( dua ratus lima belas ribu rupiah )e Dirampas untuk Neegara ;6. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 1.000, (Seribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSENIN tanggal 21 OKTOBER 2013, oleh kami WIDARTI,SH.

SBY tanggal 27 September 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatauSaha NeEGara INI 5 = +2 = 229 = non nnn non nnn nn noe ene noe nen nn eee neeSalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:47/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 201 9;Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan suratsurattersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;HaL. 2 dari8 Putusan No.: 224/B/2019/PT.TUN.SBY

yangmenikmati hasilnya adalah Tergugat Rekonvensi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:1234Mengabulkan jawaban Termohon seluruhya;Menolak permohonan pemohon dalam Konvensi seluruhnya;Menetapkan harta benda tersebut adalah harta bersama;Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkanharrtaharta tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi bila perlu denganbantua alat Neegara

SBY tanggal 22 Nopember 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatauSaha NeEGara INI 5 = +2 = $2 = ooo nn nnn nnn nnn nnn nen ne nnn nnn nn ene eeSalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:39/G/2017/PTUN.SBY tanggal 16 Agustus 201 7;Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan suratsurattersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;Penetapan Ketua Majelis Nomor: 207

olehterdakwa sikurugkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : LIE SANDY Alias SANDY.Tempat lahir : Jakarta.Umur/Tanggal lahir : 36/30 Maret 1984.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Akasia Ill nomor 16 Rt. 010 Rw. 010/012Cengkareng Jakarta Barat.Agama : Protestan.Pekerjaan : Tidak Bekerja;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Neegara

Sudah dilakukan perdamaian dengan pihak korban yang dituangkandalam surat perdamaian tanggal 28 Agustus 2014 yang dilakukandihnadapan Bapak Suharyono selaku Kepala Pekon Banjar Neegara,Bapak Junaidi selaku Kepala Pekon Parda Waras, bapak, Anwar, SEselaaku Juru Tulis (An. Kepala Pekon Srikuncoro) dan BapakMardiyono selaku Babinkamtibnas Polsek Wonosobo;5.

Menyatakan barang bukti berupa: 386 (tiga ratus tiga pulun enam) buah tabung gasElpiji 3 kg yan 164 (seratus enam puluh empat) buah tabung gas Elpiji 3 kgdalamkeadaam KosongDirampas untuk Neegara 1 (sartu unit Mobil Mitshubisi Ps 100 merah No Polisi 9116 QNberikut STNKnya; pemiliknya PT Gita Libra Adim1(satu lembar surat jalan warna kuningDirampas untuk di musnahkan.5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.

Menyatakan barang bukti berupa: 386 (tiga ratus tiga pulun enam) buah tabung gasElpiji 3 kg yan 164 (seratus enam puluh empat) buah tabung gas Elpiji 3 kgdalamkeadaam KosongDirampas untuk Neegara 1 (sartu unit Mobil Mitshubisi Ps 100 merah No Polisi 9116 QNberikut STNKnya; pemiliknya PT Gita Libra Adim1(satu lembar surat jalan warna kuningDirampas untuk di musnahkan.5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.

alasanalasan tersebut di atas Termohon dalam Konvensi dan Pemohondalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan menerima,memeriksa dan memberika keputusan sebagai berikut ;1234Mengabulkan jawaban Termohon seluruhya ;Menolak permohonan pemohon dalam Konvensi seluruhnya ;Menetapkan harta benda tersebut adalah harta bersamaMenghukum Tergugat dan Turut tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkanharrtaharta tersebut kepada penggugat dalam Rekonvensi bila perlu dengan bantuaalat Neegara

alasanalasan tersebut di atas Termohon dalam Konvensi dan Pemohondalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan menerima,memeriksa dan memberika keputusan sebagai berikut ;1234Mengabulkan jawaban Termohon seluruhya ;Menolak permohonan pemohon dalam Konvensi seluruhnya ;Menetapkan harta benda tersebut adalah harta bersamaMenghukum Tergugat dan Turut tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkanharrtaharta tersebut kepada penggugat dalam Rekonvensi bila perlu dengan bantuaalat Neegara

Pihak Ketiga;b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;c) Barang bergeraak milik negara/daerah baik yang benda pada instansiPemerintah maupun pada pihak ketiga;d) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara//Daerah;e) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yangdiperdulikn untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.Bahwa berdasarkan Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :Keuangan neegara

Smg yang amarnya seperti tersebut di atas makaTergugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2004Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan PutusanNomor : 116 / B.TUN / 2004 / PT.TUN SBY yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;Menguatkan Putusan Peengadilan Tata Usaha Neegara SemarangNomor : 02 / G/ TUN / 004 / PTUN, Smg, tanggal 31 Mei 2004 yang dimohonkan

Bahwa permohonan keberatan telah melampaui waktu(kadaluarsa)Bahwa Keputusan Tata Usaha Neegara atas nama Pemohontertanggal 31 Desember 2018. Kemudian Saudaramengajukan Keberatan, berdasarkan agenda surat masukPermohonan Keberatan saudara tanggal 11 Pebruari 2019.Sehingga rentang waktu penjatuhan Keputusan Tata UahaNegara dengan diterimanya permohonan Saudara lebihkurang 55 (lima puluhlima) hari kelender dan atau 41(empatpuluh satu) hari kerja.

Pihak Ketiga;b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;c) Barang bergeraak milik negara/daerah baik yang benda pada instansiPemerintah maupun pada pihak ketiga;d) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara//Daerah;e) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yangdiperdulikn untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.Bahwa berdasarkan Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :Keuangan neegara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 :Hal 120 dari 159 halaman, Putusan Tipikor Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.v ayat (1) : barang milik negara/daerah yang diperlukan bagipenyelenggaraan tugas pemerintahan neegara /daerahtidak dapat dipinddahtangankan,dan ayat(2) : pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukandengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan ataudisertakan sebagai modal pemerintah setelah meendapatpersetujuan persetujuaan DPR/DPRD.5.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 :v ayat (1) : barang milik negara/daerah yang diperlukan bagipenyelenggaraan tugas pemerintahan neegara /daerahtidak dapat dipinddahtangankan,dan ayat(2) : ~~ pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukandengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan ataudisertakan sebagai modal pemerintah setelah meendapatpersetujuan persetujuaan DPR/DPRD.5.

Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus DuaRibu Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) Tahun 2014 di RSUD Kotapinandan saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut serta adapunkapasitas AWALUDDIN PULUNGAN menyetorkan uang dimaksudadalah sepengetahuan saksi orang yang diminta tolong untukmenyetorkannya; Bahwaakibat tidak disetorkannya PAD RSUD Kotapinang tahun 2014 keRKUD Kab.Labuhanbatu Selatan mengakibatkan kerugian bagiPemerintahan Daerah Labuhanbatu Selatan; Bahwa keuangan daerah adalah bagian dari keuangan neegara

Nomor : 1217 K/Pid.Sus/2014e Tim Audit BPKP = Rp. 33.501.750;e Jaksa Penuntut Umum = Rp. 33.502.500;= Menurut MUDJISANTOSA, Kasubdit Advokasi LKPP dan pernah bertugas diDitjen Perbendaharaan dan di Direktorat Surat Utang Negara pada DitjenPengelolaan Utang, dalam bukunya berjudul MEMAHAMI SPESIFIKASI,HPS DAN KERUGIAN NEEGARA, cetakan tahun 2013, Penerbit CV.

Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurutpenjelasan pasal 4 ayat (1) antara lain pelaksanaan urusan administrasipemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkankepada lurah dan bertentangan pula dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, menurut pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2004dijelaskan bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagipenyelenggaraan tugas pemerintahan neegara/daerah tidak dapatdipinddahtangankan,dan ayat (2) nya menyebutkan