Ditemukan 371 data
17 — 3
Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencatat Kelahiran tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan untuk Warga Neqara Indonesia dan menerbitkan Akta Kelahirannya;4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.191.000,- (seratus Sembilari puluh satu ribu rupiah);
Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Sekayu KabupatenMusi Banyuasin untuk mencatat Kelahiran tersebut pada daftar khusus untuk itu yangsedang berjalan untuk Warga Neqara Indonesia dan menerbitkan AktaKelahirannya;4.
37 — 20
Perpajangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015, dengan status penahananpada rumah tahanan neQara 222 222 eon nee nee nnn ene =4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengantanggal 30 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahananNE Qala j == == nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn cc nn cn nnn nee nee nnn en ne en nce5.
53 — 4
bertuliskanpengirim Riyanti Alamat Makassar,Nomor telo 082103250010 dan ditujukankepada Ardiwi alamat Jalan Sungai Hanyaan Kelapa 2 (EntropJayapura)Nomor telepon 082238584949 ; 22200 non nnn nee concn nee noesDirampas untuk dimusnahkan 5 202522 2222002 = 1(satu) Unit Handphone(HP) Merk Blackberry Appolo warna hitam besertakartu sim card dengan nomor panggil 082330025444: 1(satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam beserta kartu simcard Telkomsel dengan Nomor Panggil 082330069222 ;Dirampas UMtUK NeQara
33 — 5
Uang sejumlah Rp. 149.000, (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)GENGQAN FACIAN 2 sn=seesee=seeesesesene neem eee snes neseeuang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 2 lembar ; e uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 1 lembar ; uang pecahan Rp. 5.000, sebanyak 7 lembar ; uang pecahan Rp.2.000, sebanyak 1 lembar ; uang pecahan Rp.1.000, sebanyak 2 lembar ; Dirampas untuk NeQara j s=s02n
31 — 2
Menyatakan barang bukti berupa : ++ 9 enone 1 (satu) lembar rekap kupon judi togel berserta salinannya, 1 (satu)buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas ramalan, 1 (satu) buku tafsirmimpi, 1 (Satu) lembar kupon dirampas untuk dimusnahkan ; e uang tunai Rp. 24.000, (dua puluh empat ribu rupiah) dirampasUNLUK NEQara ; == 22 naan nn ene nen nen ne enn.
Muslihi
Tergugat:
BUPATI BUTON SELATAN
217 — 78
tentangPeradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutangugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor:35/G/2019/PTUN.Kdi. dari Buku Register Perkara; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha NeQara
88 — 25
PILKADA) hal mana didalam Surat Edaran tersebut dinyatakan : Ketentuan Pasal 2 Huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkanbahwa keputusankeputusan atau ketetapanketetapan yangditerbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun padatingkat daerah mengenai hasil Pemilihan Umum tidak dapat digugatdi Peradilan Tata Usaha NeQara
45 — 15
lengkap dengan gagang dankumpang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 60 (ename 1 (satu) buah sarang burung walet yang disimpan dalam toples plastikwarna jingga dan bening; == === 222 22222Dirampas Untuk Dimusnahkan; a= e Uang tunai sebesar Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiridari uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan sebesar Rp. 5000,(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas Untuk Neqara
Ir. SADAR ARDI
Tergugat:
WALIKOTA PALANGKA RAYA
202 — 154
dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 19/G/2018/PTUN.PLKmemerintah kan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya untuk mencoret perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.PLK dari BukuRegister Perkara; nen nn nn nena nnn nnn nen nn nne nnn enenenenenensMenimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugalt;Mengingat, pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata USaha NeQara
SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY
Tergugat:
TIM SELEKSI II CALON ANGGOTA KPU KAB INTAN JAYA,KAB JAYAWIJAYA,KAB BIAK NUMFOR,KAB SARMI
174 — 48
Peradilan Tata Usaha Negara sehinggaPermohonan Penggugat haruslah dikabulkan dan memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN.JPR. dari Buku Register Perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat tersebut telahdikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akandibebankan kepada Penggug@at;2ee nen en en nn nnn nnn nn neeMengingat, Pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata USaha NeQara
AHMAD DG. PATATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
88 — 35
Tata Usaha NegaraPalu di bawah Register Nomor : 5/G/2017/PTUN.PL dengan alasan bahwasetelah dilakukan pengukuran kembali terhadap objek sengketa bersamaTergugat ternyata objek sengketa berada di luar dari tanah yang dikuasaioleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukumuntuk menggugat karena Penggugat tidak dirugikan sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha NeQara
JANES MAMANGKEY, SH
Terdakwa:
PUTRI AYUNINGSIH Alias AYU Binti DG. TAJU
83 — 25
Tidak adaTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Neqara oleh:Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2047 Ssaitipal dengan tanggal 10 April 2047;Pefpanjangan oleh Penunitut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengantanggal 20 Mei 2017:Perpanjangan oleh Ketua Pegadilan Negeri Kendari sejak tanogal 21 Mei 20417sampai dengan tanggal 19 Juni 2017:Penuntut Umurn, sejak tanggal 6 Juni 2077 sarnpai dengan tanggal 25 Juni2017:Hakim Pengadilan Negeri Kendari, eajak tanggal Juni 2017 sampai denganfanggal & Juli
Pembanding/Penggugat : KASIMAN SISWOHARTONO Diwakili Oleh : EDUARDUS DEO, S.H
Terbanding/Tergugat : WARSIDI HADISISWO
84 — 47
Persil 108 A dengan Sertifikat Milik No. 616 / Kesongo,terletak di Desa Kesongo, Kec Tuntang, Kab Semarangluas +. 3.200 m2 , dengan batasbatas : utara : Warsidi ;selatan : tamah NEQara jneree timur : Tasni ; Barat : Jalanraya ;b. Persil... to Pers 110 4, demgam Sertifikaterietak di Desa faniigo Kec Tumiang Kab Semarang,juas + 5.000 m2 , dengan batasbatas :utara : Dimyati ;selatan : Warsidi ; timur : Tasni ;Barat t Jalan Paya janac.
78 — 37
terdakwa NURASIH AMARI digunakan untuk kepentinganpribadi.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :1, Pasal 1 ayat (17) UndangUndang Nornor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang rnenentukan bahwa :"Bendahara Penerirnaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahokan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatanneqara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerjakementerian neqara
Pasal 1 ayat (17) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yangmenentukan bahwa :"Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, dan mempertanqqunqjawabkan uanq pendapatan neqara/daerah dalam rangqkapelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian neqara/lembaqa/pemerintah daerah"2s Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Pasal 57 yang menentukan bahwa :(1) Semua penerimaan
Kepala Desa Gondel
Termohon:
Dwi Hartanto, S.Fil.I
113 — 55
terjadidipersidangan diketahui bahwa permohonan pencabutan Keberatan oleh PemohonKeberatan diajukan sebelum Termohon Keberatan memberikan jawaban yaknisaat agenda persidangan adalah Pemeriksaan Keberatan dan Jawaban keberatannamun belum ada jawaban keberatan dari Termohon Keberatan, olehkarenanya pencabutan Permohonan Keberatan yang diajukan PemohonKeberatan tidak memerlukan persetujuan Termohon Keberatan, sebagaimanadimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata USaha NeQara
213 — 53
enone nnn nnn nnn nn nena neeBahwa, Pengadilan telah memanggil secara patut para Pihak, KuasaHukum Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam pemeriksaan persiapanpertama tanggal 26 November 2019, tanggal 3 Desember 2019 dan tanggal10 Desember 2019 Kuasa Hukum Penggugat hadir untuk diberikan sarandan nasehat perbaikan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 63 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhirdirubah dengan UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha NeQara
181 — 61
Bahwa obyek gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakansengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturandisiplin Pegawai Negeri Sipil akan tetapi merupakan sengketa kepegawaianyang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanaPasal 35 ayat 1 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UUNomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, yangmenyatakan Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan TataUsaha NeQara. ; 72222 nn ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn
58 — 5
Nokia Esia Type Huawei C2801 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluhribu rupiah) dirampas untuk NeQara;nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn ncn nncn encesMenimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harusdihukum, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ; Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke1 dan ke2 KUHP dan PeraturanPerundanganundangan lain, serta segala ketentuan dalam Kitab Undangundang HukumAcara Pidana
Terbanding/Tergugat : BUPATI TOBA SAMOSIR
116 — 55
telahmengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor:12/G/2019/PTUNMDN tanggal 22 April 2019, maka permohonan bandingtersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggangwaktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukanoleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004,dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha NeQara
HAMSI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
107 — 0
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 09/G/2018/PTUN.PLKPalangka Raya untuk mencoret perkara Nomor: 09/G/2018/PTUN.PLK dariBuku Register Perkara; 222 enn nnn nn neon nnn nnn nnn nn nenenneneeMenimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha NeQara